Liputan6.com, Jakarta- Calon Presiden (Capres) nomor 3 Ganjar Pranowo menyebut ada pabrik gadget di Semarang, pernyataan tersebut diucapkannya dalam debat capres, Minggu (4/2/2024).
Berikut pernyataan Ganjar dalam debat capres tersebut.
"Kita punya industri swasta untuk gadget, pabriknya ada di Semarang, harganya terjangkau, lebih murah. Kalau itu bisa masuk e-katalog kita, kita bisa membantu dia."
Benarkah pernyataan Ganjar Pranowo ada pabrik gadget di Semarang? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Artikel berjudul "Advan Bangun Pabrik Rp 1 Triliun di Semarang" yang dimuat situs Liputan6.com, menyebutkan, Pemerintah Indonesia sedang berusaha memiliki pabrik perangkat teknologi yang beroperasi di Tanah Air. Karena itulah pemerintah membuat aturan skala minimal tingkat kadar dalam negeri (TKDN) yang harus dipenuhi oleh pembuat perangkat.
Aturan dari pemerintah itu agaknya mulai mempengaruhi perusahaan pembuat gadget. Produsen lokal, Advan mengatakan telah membangun sebuah pabrik perakitan di Semarang dengan luas 3.000 meter persegi.
"Saat ini pabrik kami yang ada di Semarang memiliki luas 3.000 m2 dan rencananya akan kami buat jadi 3 hektar. Tapi kita lakukan secara bertahap," ungkap Tjandra Lianto, Direktur Marketing Advan saat dijumpai tim Tekno Liputan6.com.
Pabrik yang menghabiskan dana hampir Rp 1 triliun itu diakui Tjandra menggunakan dana mandiri dari perusahaan. Fasilitas perakitan milik Advanitu sudah dapat menampung sekitar 1.500 karyawan di dalamnya.
Meskipun kapasitasnya masih terbilang kecil, Advan mengklaim bahwa kapasitas produksi pabriknya dalam sebulan mencapai 50 ribu hingga 100 ribu. "Kita akan launch ke kawan-kawan media pada bulan Mei mendatang. Nantinya kita perluas lahannya supaya bisa naikkan kapasitas ke 100 ribu sampai 300 ribu unit dalam sebulan," imbuhnya.
Penelusuran dilanjutkan dengan mengunjungi situs Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) aipti.or.id, dalam situs tersebut menyebutkan brand Advan dengan nama PT. Bangga Teknologi Indonesia beralamat Blok 23A, Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang City, Central Java 50184.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden (Capres) nomor 3 Ganjar Pranowo menyebut anggaran kesehatan terpotong, pernyataan tersebut diucapkannya dalam debat capres, Minggu (4/2/2024).
Berikut pernyataan Ganjar dalam debat capres tersebut.
"Hanya memang ketika UU sebelumnya mengatur persentase dari anggaran untuk kesehatan yang diberikan angka 5 sampai 10 persen itu terpotong itu harus dikembalikan,"
Benarkah pernyataan Ganjar anggaran kesehatan terpotong? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri pernyataan Ganjar tentang anggaran kesehatan terpotong.
Penelusuraan mengarah pada artikel berjudul "Kesehatan dan Ekonomi Sama Penting, Ini Cara Kemenkeu Siasati Masalah Keterbatasan Anggaran!" yang dimuat situs Liputan6.com, pada 25 September 2023.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024, Kementerian Keuangan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Anggaran Kesehatan sebesar Rp187,5 triliun. Nilai ini setara dengan 5,6 persen dari APBN.
Secara tren 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan cenderung meningkat selama lima tahun terakhir, utamanya untuk penanganan Covid-19 dan menyesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Saat guncangan besar pandemi Covid-19, pemerintah mengalokasikan banyak anggaran untuk menangani krisis kesehatan nilainya mencapai Rp312,4 triliun.
Tercatat, pada tahun 2020 anggaran kesehatan berjumlah Rp172,3 triliun, tahun 2021 menjadi Rp312,4 triliun, kemudian di tahun 2022 menjadi Rp188,1 triliun. Dan outlook tahun 2023 ini sebesar Rp172,5 triliun. Dengan Anggaran Kesehatan tahun 2024 sebesar Rp187,5 triliun, maka jumlahnya meningkat 8,7 persen atau Rp15,0 triliun dibandingkan outlook Anggaran Kesehatan tahun sekarang.
Dalam artikel berjudul "Dalam Nota Keuangan, Jokowi Patok Anggaran Kesehatan Capai Rp 186,4 Triliun" yang dimuat Liputan6.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 186,4 triliun untuk sektor kesehatan di tahun 2024 mendatang. Hal ini diungkap Jokowi dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024.
Angka yang dipatok Jokowi itu setara dengan 5,6 persen dair total besaran APBN. Satu perhatiannya adalah untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif.
"Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN," kata dia dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Anggaran Kesehatan 2024 Ditetapkan Sebesar 5.6% dari APBN, naik 8.1% dibanding 2023" yang dimuat situs resmi Kementerian Kesehatan, sehatnegeriku.kemkes.go.id.
Untuk tahun 2024, Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1 persen atau Rp 13,9 triliun, dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2023.
Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dan memulihkan ekonomi dengan cepat dan baik setelah guncangan hebat pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas di tahun 2022.
“Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” jelas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebut ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi. Hal itu disampaikan dalam debat Capres kelima yang digelar di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Dilansir dari laman Era.id dalam artikel berjudul "KSP: 1,6 Juta Guru Belum Sejahtera Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi" yang tayang 25 November 2023, Pemerintah membenarkah hal tersebut.
Berikut isi artikelnya:
"ERA.id - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan pemerintah mendorong percepatan kesejahteraan guru di Indonesia, di antaranya dengan memperbaiki mekanisme pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan agar bisa meluluskan satu juta guru sertifikasi pada 2024.
 “Saat ini 1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah melalui PPG dalam jabatan,” kata Deputi II KSP Abetnego Tarigan menanggapi peringatan Hari Guru, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Sabtu (25/11/2023). 
Abetnego menambahkan selain guru-guru di bawah Kemendikbudristek, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru madrasah.
Pada November 2023, kata dia, pemerintah mencairkan tunjangan guru inpassing bagi 100.000 guru madrasah dengan besaran Rp1,4 juta per bulan.
 Selain itu, pemerintah juga mulai membayarkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi 221.000 guru non PNS di bawah Kementerian Agama.
“Sebagai perlindungan jaminan sosial bagi guru-guru kita,” jelasnya.
Abetnego juga menyampaikan pemerintah terus memenuhi kebutuhan guru khususnya di sekolah negeri. Dari target capaian 1,1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sudah terpenuhi 850.000 guru, dan akan terus bertambah pada akhir tahun ini.
Selain itu pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan skema PPPK untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan.
“Pemerintah juga siapkan skema khusus untuk memenuhi kebutuhan guru di wilayah Papua, yakni merekrut guru lulusan SMA/SMK. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan mengajar sambil melanjutkan studi ke jenjang S1 dan pendidikan profesi,” tutur Abetnego.
Selain isu kesejahteraan, peningkatan kompetensi guru kejuruan juga menjadi perhatian. Terkait dengan peningkatan kompetensi guru SMK, menurut Abetnego program SMK Pusat Keunggulan (PK) telah memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk pengembangan diri, baik melalui program magang guru, guru tersertifikasi industri, praktisi mengajar, hingga kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Semua upaya ini bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia,” jelasnya. (Ant)"
Selain itu ada juga artikel dari CNNIndonesia.com berjudul "Kemendikbud Akui 1,6 Juta Guru Belum Terima Penghasilan Layak" yang tayang pada 22 September 2022. Berikut isi artikelnya:
"Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).
"Masih ada sekitar 1,6 juta guru yang belum menerima penghasilan yang layak karena mereka masih antre untuk mendapatkan sertifikasi," kata Anindito dalam seminar nasional pendidikan, Kamis (22/9).
Angka itu hampir mencakup setengah dari total jumlah guru yang tercatat di situs resmi Kemendikbud, yaitu 3,3 juta orang.
Oleh karena itu, kesejahteraan guru menjadi salah satu dari tiga pokok urgensi yang ingin dipecahkan oleh RUU Sisdiknas.
"RUU Sisdiknas dirancang untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan mutu dan memperbaiki kesejahteraan guru," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya sudah mendeteksi kesenjangan itu sejak lama.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemendikbudristek, gap antara hasil belajar siswa dari keluarga kelas menengah atas dengan keluarga kelas menengah bawah terpaut sekitar dua tahun pembelajaran.
"Dua orang anak boleh jadi berusia sama dan menempuh tahun pembelajaran yang sama tetapi hasil belajar mereka kalau dari status sosial ekonomi yang berbeda itu biasa terpaut sampai dengan dua tahun bahkan lebih," ujarnya.
Selain itu, kesenjangan antar daerah juga sangat besar. Nino mengatakan di pulau Jawa terdapat cukup banyak daerah yang tertinggal jika dibandingkan dengan pusat-pusat kota di Jawa.
"Apalagi kita berbicara kesenjangan antarpulau. Ada Jawa dan luar Jawa antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur," tuturnya
Selain itu, menurutnya, rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga menjadi pembahasan yang serius dalam RUU Sisdiknas. Kemendikbud mengklaim telah berhasil memberikan akses kepada mayoritas anak usia wajib belajar dari SD hingga SMA.
"Sayangnya kita tidak banyak mengalami kemajuan dalam hal memastikan bahwa setelah anak-anak berada di sekolah mereka betul-betul punya kesempatan untuk belajar, bertumbuh dan berkembang daya nalar, kreativitas dan karakter," kata Nino.
"Salah satu akar dari itu adalah kultur yang birokratis yang mendominasi satuan pendidikan dan sistem pendidikan kita secara umum," imbuhnya.
Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji lewat RUU Sisdiknas, seluruh guru bisa menerima TPG tanpa harus dibuktikan dengan sertifikasi melalui program PPG yang waktu tunggunya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun.
"Jika RUU Sisdiknas ini diloloskan, mereka akan bisa langsung menerima tunjangan tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG yang antreannya panjang," kata Nadiem dikutip dari siaran kanal YouTube Kemendikbud RI, Senin (12/9).
Nadiem melanjutkan selama ini ketentuan tunjangan terpisah, sehingga tunjangan profesi dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen justru malah membuat hanya segelintir guru dengan syarat tertentu yang dapat tunjangan kesejahteraan.
Ia menyebutkan setidaknya 1,3 juta guru dijamin mendapatkan TPG berdasarkan UU tersebut. Sementara sekitar 1,6 juta yang lain belum bisa menerima TPG lantaran terhalang aturan sertifikasi yang diwajibkan UU Guru dan Dosen tahun 2005 itu.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempertanyakan keseriusan Kemendikbudristek dalam memberikan tunjangan profesi guru. Mereka menilai penghapusan pasal terkait tunjangan profesi guru dalam draf RUU Sisdiknas justru menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga pendidik.
PGRI mendesak pemberian tunjangan profesi guru diatur secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas, bukan malah dihapuskan. (lna/pmg)"
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut bahwa pihaknya akan mengatasi kekurangan dokter di Indonesia jika terpilih menjadi presiden periode 2024-2029.
Hal ini disampaikan Prabowo saat menyampaikan visi dan misi dalam debat capres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Menurut Prabowo, Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter.
"Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia, kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter," kata Prabowo, Minggu (4/2/2024).
Untuk mengatasi kekurangan jumlah dokter di Indonesia, kata Prabowo, pihaknya akan menambah fakultas kedokteran yang sudah ada saat ini. Mantan Danjen Kopassus itu menyebut, ia akan membangun hingga 300 fakultas kedokteran.
"Itu akan kami segera atasi dengan cara, kami akan menambahkan fakultas kedokteran Indonesia. Dari yang sekarang 92, kami akan bangun 300 fakultas kedokteran," ucap Prabowo.
Dikutip dari artikel berjudul "Indonesia Masih Kekurangan 130 Ribu Dokter pada Juli 2022" yang dimuat databoks.katadata.co.id, Indonesia memang masih kekurangan jumlah dokter.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa kebutuhan dokter di Indonesia masih di bawah standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yakni 1 dokter per 1.000 penduduk.
"Saat ini jumlah dokter yang dibutuhkan di Indonesia sekitar 270 ribu, sementara saat ini baru ada sebanyak 140 ribu. Artinya, masih ada kekurangan dokter sebanyak 130 ribu,” ujar Menkes Budi dalam siaran persnya, Selasa (12/7/2022).
Menurut Menkes Budi, saat ini jumlah lulusan dokter di Indonesia hanya 12 ribu orang per tahun. Dengan demikian, jika tidak ada perubahan signifikan, kekurangan dokter itu baru bisa dicapai dalam waktu 10 tahun mendatang.
Untuk menghindari kondisi tersebut, Kemenkes kini mengadakan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) demi mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia.
Kerja sama itu diresmikan lewat penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis, dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis melalui Sistem Kesehatan Akademik pada Selasa (12/7/2022).
"Salah satu strategi yang disepakati dalam implementasi sistem ini, di antaranya peningkatan kuota penerimaan mahasiswa program sarjana kedokteran dan dokter spesialis dan penambahan prodi dokter spesialis, sesuai prioritas kebutuhan dari Kemenkes. Ini adalah prinsip dasar perubahan transformasi ini,” jelas Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam siaran pers, Selasa (12/7/2022).
Kemkes dan Kemendibudristek juga menyatakan berkomitmen mempercepat pemenuhan kebutuhan dosen di rumah sakit pendidikan melalui beberapa inisiatif, seperti pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bidang Kedokteran, pemberian penugasan dan bimbingan teknis untuk perguruan tinggi, alokasi beasiswa LPDP, penguatan sistem seleksi mahasiswa, serta penjaminan mutu lulusan kedokteran melalui uji kompetensi.
Selain itu, isu kekurangan jumlah dokter juga sempat menjadi perhatian DPR RI. Informasi ini dikutip dari artikel berjudul "Isu Kurangnya Jumlah Dokter Harus Jadi Fokus Pemerintah" yang dimuat situs dpr.go.id pada 12 Januari 2023.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai isu terkait kurangnya jumlah dokter di Indonesia harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Salah satu solusi untuk menanganinya adalah dengan memprioritaskan pemberian beasiswa LPDP kepada peserta pendidikan bidang kedokteran.
"Saat ini jumlah dokter di Indonesia masih jauh di bawah standar ideal yang ditetapkan oleh WHO. Maka sudah selayaknya jika ada percepatan pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia. Salah satunya dengan mengatur prioritas pemberian beasiswa LPDP untuk peserta pendidikan di bidang kedokteran," ujar Syaiful Huda dalam keterangan yang diterima tim Parlementaria, Rabu (10/01/2023).
Huda menilai salah satu kendala studi bidang kedokteran adalah tingginya biaya yang harus ditanggung. Sehingga, dengan adanya prioritas penggunaan LPDP bagi peserta pendidikan di bidang kedokteran, hal itu akan meningkatkan minat lulusan SMA mengambil studi kedokteran.
"Jika ada jaminan pembiayaan studi bagi mereka yang memenuhi kualifikasi, maka kami yakin jika kekurangan dokter di Indonesia bisa dipenuhi dalam waktu relatif singkat," lanjutnya.
Berdasarkan standar WHO, lanjut Huda, jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 penduduk. Dengan demikian, jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270.000.
"Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter eksisting berjumlah sekitar 140 ribu jiwa. Ini artinya ada kekurangan jumlah dokter sekitar 130.000 orang," katanya.
Di sisi lain, Huda menyebutkan bahwa rata-rata lembaga penyelenggara pendidikan di Indonesia hanya mampu meluluskan 12.000 calon dokter per tahunnya. Melihat dari hal itu, maka butuh waktu sekitar 10 tahun agar bisa memenuhi kebutuhan jumlah ideal dokter di Indonesia.
"Ini belum jika ada perkembangan jumlah penduduk. Maka dibutuhkan langkah terobosan untuk memperbesar kuota lulusan dokter di Indonesia," katanya.
Politisi Fraksi PKB ini mengungkapkan, sebenarnya sudah ada upaya memperbesar kuota lulusan dokter di Indonesia. Salah satunya yakni dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memperbesar kuota penerimaan program sarjana kedokteran, program dokter spesialis, dan penambahan program studi dokter spesialis.
"Namun penambahan kuota ini tidak akan berdampak besar jika tidak ada intervensi untuk memastikan peningkatan jumlah peserta didik program kedokteran. Maka harus ada kepastian dari pemerintah agar ada jaminan beasiswa bagi mereka yang memenuhi kualifikasi. Salah satunya melalui redistribusi pemberian beasiswa LPDP," pungkasnya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Indonesia memang masih kekurangan tenaga dokter. Informasi dikutip dari artikel berjudul "Indonesia Memiliki 140 Ribu Dokter Aktif, Menkes: WHO Bilang Harusnya 270 Ribu" yang dimuat dari artikel yarsi.ac.id.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia masih kekurangan tenaga dokter. Budi mengatakan saat ini Indonesia hanya memiliki sekitar 140 ribu dokter aktif. Angka tersebut, menurut Budi, masih jauh dari presentase jumlah dokter yang sesuai standar WHO.
"Kalau kita punya 140 ribu, WHO bilang harusnya 270 ribu, tentu dokter yang kita punya kurang. Mau bagaimanapun argumentasi kita, memang kenyataannya kita kurang jumlah dokter," ujar Budi Sadikin.
Hal tersebut diungkapkan Budi dalam Muktamar XI Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). WHO memiliki rasio ideal dokter umum dan penduduk dengan skala 1:1000 dokter. Sementara dengan jumlah penduduk Indonesia kurang lebih sebanyak 270 juta jiwa. Budi berharap lembaga pendidikan kedokteran dapat membantu peningkatan SDM di bidang kedokteran.
"Saya butuh sekali bantuan teman-teman dari berbagai stakeholder pendidikan kedokteran untuk menciptakan lebih banyak dan cepat dokter," tutur Budi.
"Agar mereka lebih cepat untuk memberikan layanan bagi masyarakat Indonesia. Saya percaya kalau kita bisa cepat dan tingkatkan, maka ini akan jadi legacy yang mendukung kesejahteraan anak kita," tambah Budi.
Sementara itu, Ketua AIPKI Pusat Budu mengatakan akan mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan kedokteran kelas dunia.
AIPKI, kata Budu, berupaya mengantisipasi perubahan tatanan kebiasaan baru masa pandemi Covid-19.
"Ini sangat berpengaruh pada perubahan proses belajar mengajar di semua institusi pendidikan kedokteran di Indonesia. Selanjutnya adanya pola adaptasi baru dan protokol kesehatan menjadi syarat utama proses kegiatan pendidikan," ujar Budu.
Jumlah dokter di Indonesia memang masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Jumlah ideal dokter yang dimiliki oleh suatu negara jika merujuk pada standar WHO adalah 1:1000 (1 dokter per 1.000 penduduk). Sementara di Indonesia sendiri masih menempati perbandingan 0,47 dokter per 1.000 penduduk.
Dosen Departemen Ilmu Komunikas