KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diklaim telah menyatakan Gibran Rakabuming Raka tidak sah mengikuti Pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden.
Sebuah unggahan menyatakan, sikap DKPP ini muncul setelah menggelar sidang etik berdasarkan aduan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2 itu.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut tidak benar atau hoaks.
Klaim DKPP menyatakan Gibran tidak sah mengikuti Pemilu 2024 dibagikan oleh akun Instagram ini (arsip) pada 31 Januari 2024.
Berikut narasi yang dibagikan:
Manusia punya kendala, ALLAH punya KENDALI ,,, yg baik dan yg tidak sudah ditampakkan didepan mata ,,, pilihan terserah anda mau yg halal atau haram !!!!!!
Narasi itu disertai video berita dengan judul "Sidang DKPP Hadirkan Tiga Saksi Ahli" dan teks "Pengadu: Ada Pelanggaran Kode Etik oleh Komisioner KPU".
Pada video itu, disematkan teks sebagai berikut:
*Naaah Lu!!! 20 Hari Menuju PEMiLU, Gibran baru dinyatakan Tidak SAH jadi Ca-WaPres*..Agar Semua rakyat sadar, Faham.,dan makin cedas perihal kondisi politik di negeri kita simak..

KOMPAS.com - Video Pemimpin Redaksi KompasTV Rosianna Silalahi mewawancarai mantan Menteri Kesehatan, Dokter Terawan Agus Putranto, beredar di media sosial.
Dalam video itu, Rosi dan Terawan membahas metode pengobatan untuk menyembuhkan hipertensi atau tekanan darah tinggi.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi.
Video Rosi dan Terawan membahas metode pengobatan hipertensi ditemukan di akun Facebook ini, Senin (29/1/2024). Arsipnya dapat dilihat di sini.
"Tekanan darah Anda akan menjadi 120/80 dan Anda akan kembali normal," tulis pemilik akun.
Dalam video berdurasi 3 menit 27 detik itu, Rosi bertanya tentang metode pengobatan hipertensi kepada Terawan.
Terawan membantah bahwa tekanan darah tinggi tidak disebabkan oleh pola hidup yang buruk, usia, obesitas, atau genetik.

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa penyakit stroke dan jantung merupakan penyebab utama kematian di Indonesia.
Hal ini disampaikan Prabowo saat debat capres Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.
"Jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat, masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter, kurang 140 ribu dokter itu yang utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau jantung, dua sebab kematian di beberapa kabupaten tidak ada dokter spesialis jantung atau spesialis stroke. Dua, perlengkapan yang memadai CT Scan PET Scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi," kata Prabowo, Minggu (4/2/2024).
Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Anis Fuad mengatakan bahwa penyakit stroke dan jantung merupakan penyebab utama kematian utama di Indonesia.
"Penyakit stroke dan jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia. Namun demikian ketersediaan dokter spesialis, sarana, prasarana dan alkes untuk diagnostik dan penanganan penyakit jantung yang tidak merata menjadi salah satu sebab penanganan yang tidak optimal," kata Anis Fuad, Minggu (4/2/2024).
Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini juga menyebut bahwa penyakit stroke dan jantung memang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.
"Betul. Tapi hal ini disebabkan persebaran dokter spesialis juga tidak merata sebagaimana persebaran dokter lainnya," ucap Dina.
Dikutip dari artikel berjudul "Penyakit Jantung Penyebab Utama Kematian, Kemenkes Perkuat Layanan Primer" yang dimuat situs sehatnegeriku.kemkes.go.id, penyakit jantung memang menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.
Penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Kesehatan RI lakukan penguatan layanan kesehatan di tingkat primer.
Berdasarkan Global Burden of Desease dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2014-2019 penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukan tren peningkatan penyakit jantung yakni 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018.
Bahkan penyakit jantung ini menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021 pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung sebesar Rp.7,7 triliun.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dr. Eva Susanti, S.Kp, M.Kes mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kejadian penyakit kardiovaskuler antara lain hipertensi, obesitas, merokok, diabetes melitus, dan kurang aktivitas fisik.
“Untuk mengatasi masalah penyakit jantung di Indonesia, Kemenkes melakukan penguatan pada layanan primer melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas layanan primer,” ujar Direktur Eva pada konferensi pers secara virtual terkait Hari Jantung Sedunia, Rabu (28/9) di Jakarta.
Lebih lanjut Direktur Eva menjelaskan edukasi penduduk dilakukan melalui 7 kampanye utama, antara lain imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi dan kebersihan lingkungan, skrining penyakit, dan kepatuhan pengobatan.
Terkait pencegahan primer dilakukan dengan penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.
“Pada pencegahan sekunder dilakukan skrining 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, skrining stunting dan peningkatan ANC untuk kesehatan ibu dan bayi,” ungkap Direktur Eva.
Terkait meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer dilakukan melalui pembangunan Puskesmas di 171 kecamatan, penyediaan 40 obat esensial, dan pemenuhan SDM kesehatan primer.
Penguatan layanan primer tersebut sejalan dengan transformasi kesehatan, yakni pilar pertama. Untuk diketahui, Kemenkes tengah melakukan transformasi kesehatan melalui 6 pilar, antara lain pilar layanan primer, pilar layanan rujukan, pilar sistem ketahanan kesehatan, pilar sistem pembiayaan kesehatan, pilar SDM kesehatan, dan pilar teknologi kesehatan.
Dikatakan Direktur Eva, untuk mengatasi masalah penyakit jantung juga dilakukan melalui regulasi Permenkes nomor 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM).
Dalam Permenkes tersebut tertuang penanggulangan PTM dilakukan melalui promosi kesehatan dengan mengubah perilaku dan pemberdayaan masyarakat, deteksi dini dengan mengidentifikasi dan intervensi sejak dini faktor risiko PTM, perlindungan khusus melalui vaksinasi COVID-19 untuk komorbid, dan penanganan kasus melalui pengobatan di fasilitas layanan kesehatan sesuai standar.
Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dr. Radityo Prakoso, SpJP (K) mengatakan penyakit jantung tidak hanya ditemukan pada usia tua. Tren menunjukkan peningkatan usia penyakit jantung pada usia yang lebih muda.
Hal itu sebagai akibat dari peningkatan prevalensi obesitas darah tinggi merokok dan kolesterol tinggi di usia muda.
“Terdapat peningkatan prevalensi serangan jantung pada usia kurang dari 40 tahun sebanyak 2% setiap tahunnya dari tahun 2000 sampai 2016,” ucap dr. Radityo.
Salah satu penyakit jantung yang mengalami peningkatan pada usia muda adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi karena ada sumbatan pada pembuluh koroner baik akibat deposit kolesterol atau inflamasi (peradangan).
Gaya hidup tidak sehat menjadi penyebab paling umum dari penyakit jantung koroner di usia muda. Masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, berhenti merokok, berhenti makan makanan berlemak, berhenti konsumsi alkohol, dan rajin olah raga minimal 30 menit sehari.
 

Liputan6.com, Jakarta - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebut puluhan ribu guru honorer belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu disampaikan pada debat Capres terakhir yang digelar di Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam artikel JPNN.com berjudul "Inilah Data Jumlah Guru Honorer Diangkat jadi PPPK Sejak 2021" yang tayang pada 10 November 2023 mengatakan jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi PPPK adalah 296 ribu.
Berikut isi artikelnya:
"jpnn.com - JAKARTA – Jumlah guru honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi 2023 sebanyak 296 ribu.
“Tahun ini insyaallah sedang dalam proses seleksi. Itu akan bertambah lagi jumlah guru honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK sebanyak 296 ribu,” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (9/11).
Prof Nunuk mengatakan bahwa jumlah tersebut akan menambah total guru honorer yang telah lolos semenjak tes seleksi dilaksanakan pada 2021, yakni 544.292 orang guru yang menjadi ASN PPPK.
Dijelaskan, dari jumlah 544.292 tersebut, sebanyak 293.860 guru di antaranya mengikuti seleksi pada 2021, dan 250.432 guru honorer lainnya telah mengikuti seleksi pada 2022.
“Jadi kalau dijumlahkan sudah lebih dari 800 ribu guru honorer non ASN menjadi ASN PPPK di tahun ini, dan hampir mencapai target 1 juta guru," ucapnya.
 Pada 2020, kata Prof Nunuk, Kemendikbudristek telah menghitung terdapat 1 juta guru honorer di Indonesia, dan keseluruhan guru tersebut ditargetkan untuk diangkat secara bertahap mulai 2021 menjadi ASN PPPK.
“Pada 2024 mendatang dipastikan sebanyak 1 juta guru honorer itu, semuanya telah diangkat menjadi ASN PPPK,” kata perempuan kelahiran Karanganyar pada 8 November 1966 itu.
Prof Nunuk menjelaskan, pengangkatan dilakukan tersebut karena Kemendikbudristek RI ingin seluruh rombongan belajar dan mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri diampu oleh para guru ASN sehingga tidak akan ada lagi guru honorer.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Kemendikbudristek RI ingin menjadikan profesi guru menjadi terhormat, bermartabat, dan membanggakan sehingga pihaknya berupaya mengangkat para guru honorer menjadi ASN PPPK.
Untuk mewujudkannya, Kemendikbudristek melakukan beberapa upaya seperti koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga (K/L) lain yang masuk dalam panitia seleksi nasional (panselnas) CASN.
Koordinasi tersebut di antaranya adalah untuk merumuskan kebijakan seleksi guru ASN PPPK karena setiap tahun pasti ada perubahan aturan.
Selain itu, panselnas juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) karena mereka yang mengusulkan formasi sedangkan Kemendikbudristek bertugas menghitung kebutuhannya.
“Agar usulan itu sejalan dengan kebutuhan maka kita (Kemendikbudristek) berkoordinasi dengan pemda untuk sosialisasi kebijakan dan mendorong mereka mengusulkan formasi sesuai kebutuhan yang sudah kita hitung,” katanya.
 Kemendikbudristek dan panselnas turut memberikan data pendukung untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI agar dialokasikan anggaran gaji bagi para ASN PPPK. (antara/jpnn)"