Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) seperti dikutip Katadata.co,id, terdapat 10 penyakit sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Peringkat pertama adalah stroke dengan 131,8 kasus kematian per 100 ribu penduduk. Lalu kedua, ada jantung iskemik atau penyebab serangan jantung dengan 95,68 kasus.
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/07/stroke-dan-tbc-masuk-dalam-10-penyakit-penyebab-kematian-tertinggi-di-indonesia

Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada (UGM) Anis Fuad, S.Ked, DEA, menyatakan bahwa penyakit stroke dan jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian penduduk Indonesia.

“Namun demikian ketersediaan dokter spesialis, sarana, prasarana dan alkes untuk diagnostik dan penanganan penyakit jantung yang tidak merata menjadi salah satu sebab penanganan yang tidak optimal,” kata Anis, Minggu (4/2/2024).

Anis Fuad mengutip keterangan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) yang dimuat di Suara.com, terdapat empat provinsi di Indonesia yang memiliki dokter spesialis jantung kurang dari lima orang. Yakni Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Bengkulu.

Rasio proporsional seharusnya 28 orang dokter spesialis jantung melayani 100 ribu penduduk. Namun dengan kondisi yang ada, berarti rasionya sekitar satu dokter spesialis jantung melayani 100 ribu penduduk.
Sumber: https://www.suara.com/health/2022/08/05/121000/waduh-dokter-jantung-di-4-provinsi-ini-tak-sampai-5-orang

Pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 tentang stroke dan jantung jadi penyebab utama kematian di Indonesia, benar.

Apabila 8 tahun terakhir adalah catatan hingga 2023 ke belakang, maka angka yang disebutkan Anies terlalu besar.

Laporan kasus kekerasan pada perempuan di Komnas Perempuan medio 2015 – 2022:

2015 : 321.752

2016 : 259.150

2017 : 348.446

2018 : 406.178

2019 : 431.471

2020 : 299.911

2021 : 459.094

2022 : 457.895

Apabila jumlah kasus kekerasan pada perempuan di rentang tahun itu dijumlahkan maka totalnya sekitar 2,9 juta kasus, maka klaim yang disebut Anies angkanya terlalu besar.

Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance, Klara Esti, menyampaikan jika merujuk pada data kasus Komnas Perempuan, dalam 8 tahun terakhir rata-rata per tahun terdapat sekitar 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada 2023 terdapat 457.895 dan 2022 ada 459.094.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan yang menyebut angka yang disebut Anies terlalu besar.

“Angkanya terlalu besar. Secara umum, jumlah pengaduan kasus menurun pada 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094 dari tahun sebelumnya. Sementara pada 2022 saja terdapat lonjakan hampir 800 persen, artinya sebelum itu sangat jauh lebih kecil.”

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta, pernyataan Anies tersebut kurang tepat.

Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance, Klara Esti, mengatakan pernyataan itu kurang tepat karena angka 12.000 desa masih blank spot kemungkinan mengacu data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), namun yang dimaksud sebenarnya adalah 12.584 desa dan kelurahan yang belum tersentuh sinyal internet 4G.

“Adapun Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional mencatat terdapat 25.000 desa saat ini masih black spot tidak ada sinyal telekomunikasi,” tulis Klara Esti kepada Tim Cek Fakta.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Nabyla Risfa Izzati, juga mengatakan hal yang sama.

“Sebagian benar. Karena data ini (12.000 desa) hanya tepat jika konteksnya adalah internet 4G. Pada 2022, Kominfo menyebutkan bahwa masih ada 12.548 yang belum mendapatkan internet 4G,” tulisnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan angka desa blank spotyang diklaim Ganjar terlalu besar.

“Jumlah desa kita adalah 83.794. Menurut data Kemenkominfo 11% dari keseluruhan desa mengalami blank spot seluler, artinya hanya 9.217,34 desa,” ungkapnya.

Pernyataan Ganjar soal 12.000 desa masih blank spotinternet adalah kurang tepat.

Berdasarkan data dari organisasi kemanusiaan internasional, Concern, yang dipublikiasikan di laman resmnya pada April 2023, tidak ada Indonesia dalam 10 besar angka kematian ibu. Perinciannya, 10 negara dengan angka kematian ibu tertinggi adalah Sudan Selatan, Chad, Sierra Leone, Nigeria, Afrika Tengah, Somalia, Mauritania, Guinea-Bissau, Liberia, dan Afghanistan.

Namun untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia memang berada di urutan atas. Berdasarkan keterangan di laman resmi Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD-FEB-UI), Indonesia bahkan menempati peringkat kedua dalam angka kematian ibu di Asia Tenggara. Angka itu dipublikasikan pada pertengahan 2022 silam.

Sedangkan pada 2017, Indonesia masih menempati peringkat ketiga. Itu artinya, peringkat angka kematian ibu di Indonesia naik satu tangga dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan demikian, klaim capres yang didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 itu bisa disimpulkan tidak benar.