Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti menyebut klaim itu kurang bukti. Menurutnya, sulit memverifikasi kebenaran klaim ini mengingat kekerasan seksual dan kesehatan mental ibarat gunung es. Apalagi, data yang ada mungkin tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, tidak disebutkan rentang/periode data yang menjadi acuan klaim Anies.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) selama dalam periode 1 Januari-27 September 2023 saja ada 19.593 kasus kekerasan seksual.

Sementara, Komnas Perempuan (dalam Catahu 2023) menunjukkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21 persen) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72 persen). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8 persen), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52 persen).

Adapun terkait kesehatan mental, menurut Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey 2022, ada 15,5 juta (34,9 persen) remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta (5,5 persen) remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu, baru 2,6 persen yang mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku.

Survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) terhadap 4.010 pengguna swaperiksa di 34 provinsi pada April-Agustus 2020 mengungkap bahwa dalam lima bulan pandemi Covid-19 sebanyak 64,8 persen responden mengalami masalah psikologis, yaitu cemas (65 persen), depresi (62 persen), dan trauma (75 persen).

Sementara itu, Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyebut klaim Anies benar.

Derry merujuk penelitian I-NAMHS (Indonesia - National Adolescent Mental Health Survey) yang dipublikasikan 2022. Penelitian tersebut menemukan 1 dari 3 remaja Indonesia mempunyai masalah kesehatan mental di rentang usia 10-17 tahun. Angka tersebut setara dengan 15,5 juta remaja.

Jenis gangguan mental yang banyak diderita remaja adalah gangguan kecemasan (gabungan fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh) 3,7 persen, gangguan depresi mayor 1,0 persen, gangguan perilaku 0,9 persen, hingga gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) dengan angka masing-masing 0,5 persen.

Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti menyebut klaim itu kurang bukti. Menurutnya, sulit memverifikasi kebenaran klaim ini mengingat kekerasan seksual dan kesehatan mental ibarat gunung es. Apalagi, data yang ada mungkin tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat.

Sesuai UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memandatkan bahwa minimal alokasi anggaran kesehatan 5% dari APBN. Menurut Data Indonesia yang merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2010-2022, pemerintah hanya berhasil memenuhi kewajiban tersebut pada empat tahun.

Rasio anggaran kesehatan sebesar 5% pada 2016. Kemudian, rasio anggaran kesehatan kembali melebihi 5% pada 2020, 2021, dan 2022. Besarnya rasio anggaran kesehatan pada tiga tahun terakhir terjadi seiring dengan pandemi Covid-19. Pemerintah harus mengeluarkan dana yang besar untuk program penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, insentif tenaga kesehatan, serta vaksinasi.

Walaupun ada mandatory spending sebesar 5%, rasio anggaran kesehatan Indonesia terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), yakni 1,51%. Persentase ini masih jauh dari ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 4%-5% dari PDB.

Anis Fuad, Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada mengatakan, dalam UU Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023, tidak diatur lagi mengenai mandatory spending. Sebelum UU Kesehatan yang baru disahkan, belanja wajib minimal kesehatan 5 persen, namun, dalam pelaksanaannya, memang sering tidak dapat mencapai.

Klara Esti, senior research associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) mengatakan dalam APBN 2024, anggaran kesehatan Indonesia sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN. Namun pada 2023 anggaran kesehatan Indonesia hanya mencapai Rp 96,6 triliun atau 4,3 persen.

Pada tahun anggaran 2024 misalnya anggaran kesehatan Indonesia mencapai 184 triliun atau 5,6 persen dari total rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Angka tersebut naik 8,05 persen dibandingkan pada outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 172,5 triliun. Peningkatan anggaran kesehatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2021 yang mencapai Rp 312 triliun.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo, pernyataan Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat presiden sesi 5 yang menyebutkan anggaran kesehatan kerap terpotong sehingga tidak mencapai 5-10 persen dari APBN adalah sebagian benar.

Dalam kurun waktu lima tahun anggaran Kesehatan Indonesia sesungguhnya selalu mengalami peningkatan meski di beberapa periode tahun anggaran tidak mencapai 5 persen. Hal ini dikarenakan mandatory spending atau belanja wajib di sektor kesehatan sudah tidak lagi dikunci pada kisaran 5 persen dari APBN.

Dilansir dari laman Pemprov Jateng, Sejak tahun 2017, Gubernur Ganjar mengambil kebijakan gaji guru honorer SMA, SMK, dan SLB disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) ditambah 10 persen.

Gaji Ekasari Lukitawati selama sembilan tahun menjadi guru tidak tetap (GTT) di Sekolah Dasar Luar Biasa Kota Tegal yang semula Rp200 ribu berlipat menjadi jutaan rupiah.

Selain itu, Guru Bimbingan Konseling SMA N 2 Kendal, Titin Wulan Purnami, ini malah sempat ingin berhenti jadi pendidik karena gajinya hanya Rp300 ribu per bulan. Namun, sekarang ia menerima Rp2.560.000.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Dilansir dari laman Pemprov Jateng, Sejak tahun 2017, Gubernur Ganjar mengambil kebijakan gaji guru honorer SMA, SMK, dan SLB disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) ditambah 10 persen.

Peneliti senior The SMERU Research Institute, Luhur Arief Bima, mengatakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui sebanyak 1,6 juta guru belum menerima penghasilan yang layak.

Kepala Badan Standar, Kurikulum & Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, mengatakan hal itu terjadi lantaran mereka masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru (PPG) sebagai syarat memperoleh tunjangan profesi guru (TPG).

Melanesia Antara,Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah berencana mengangkat satu juta guru honorer menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) PPPK.

Saat ini, sudah ada 554.000 guru honorer yang lolos seleksi guru ASN PPPK pada 2021 dan 2022.

“Harapan kita nanti dalam tiga tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN PPPK dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta guru ASN PPPK,” kata Jokowi saat menghadiri acara peringatan ulang tahun ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus peringatan Hari Guru Nasional di Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).