Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut.

Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengenai peningkatan kasus kekerasan seksual dan masalah kesehatan mental di Jakarta belum dapat didukung oleh bukti yang memadai, menurut Klara Esti, Senior Research Associate di Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG). Klaim Anies Baswedan menyebutkan bahwa Jakarta mencatat peningkatan signifikan dalam kasus-kasus tersebut, namun Klara Esti mengingatkan bahwa data mengenai kekerasan seksual dan kesehatan mental bersifat kompleks dan seringkali sulit diuji kebenarannya.

Dia menyebutkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 saja ada 19.593 kasus kekerasan seksual. Sementara, Komnas Perempuan (dalam Catahu 2023) menunjukkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%).

"Kurang bukti, sulit memverifikasi kebenaran klaim ini mengingat kekerasan seksual dan kesehatan mental ibarat gunung es. Data mungkin tidak mencerminkan seluruh kasus yang terjadi di masyarakat. Selain itu, tidak disebutkan rentang/periode data yang menjadi acuan," kata Klara.

Klara menambahkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52%%).

Adapun terkait kesehatan mental, menurut Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta (34,9 persen) remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta (5,5 persen) remaja mengalami gangguan mental.

Dari jumlah itu, baru 2,6 persen yang mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku. Survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) terhadap 4.010 pengguna swaperiksa di 34 provinsi pada April-Agustus 2020 mengungkap bahwa dalam lima bulan pandemi Covid-19 sebanyak 64,8% responden mengalami masalah psikologis, yaitu cemas (65%), depresi (62%), dan trauma (75%).

Sumber:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja
https://komnasperempuan.go.id/download-file/949

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dina Listiorini, menambahkan bahwa kasus kekerasan seksual semakin banyak, merujuk pada data Komnas Perempuan Maret 2023 yang mencatat sekitar 340 ribu kasus. Dina juga menyoroti inklusi kesehatan mental yang harus mencakup semua orang, termasuk komunitas minoritas gender seperti transpuan yang rentan terhadap masalah kesehatan mental tetapi kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Sumber:
https://theconversation.com/sudah-jatuh-karena-diskriminasi-tertimpa-pandemi-komunitas-transgender-indonesia-lebih-sulit-mengakses-layanan-kesehatan-mental-170235
https://komnasperempuan.go.id/download-file/949

Pernyataan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024 tentang lebih dari 15 juta orang jadi korban kekerasan seksual dan kesehatan mental belum ada bukti.

Data mengenai kekerasan seksual dan kesehatan mental bersifat kompleks dan seringkali sulit diuji kebenarannya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), dalam periode 1 Januari-27 September 2023 saja ada 19.593 kasus kekerasan seksual.

Sementara, Komnas Perempuan (dalam Catahu 2023) menunjukkan 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%).

Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Anis Fuad, mengatakan penyakit stroke dan jantung merupakan salah satu penyebab kematian utama di Indonesia.

“Namun demikian ketersediaan dokter spesialis, sarana, prasarana dan alkes untuk diagnostik dan penanganan penyakit jantung yang tidak merata menjadi salah satu sebab penanganan yang tidak optimal,” kata Anis.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini, mengatakan stroke dan penyakit jantung menjadi salah satu penyebab kematian utama.

“Tapi hal ini disebabkan persebaran dokter spesialis juga tidak merata sebagaimana persebaran dokter lainnya,” kata Dina.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, dalam APBN 2023, anggaran kesehatan adalah sebesar Rp178,7 triliun, belanja kesehatan mencapai Rp96,6 T (4,3 persen) di tahun 2022. Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN.

Dosen Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Anis Fuad, menjelaskan dalam UU Kesehatan no 17 tahun 2023, tidak diatur lagi mengenai mandatory spending.

“Sebelum UU Kesehatan yang baru disahkan, belanja wajib minimal kesehatan 5 persen. Namun, dalam pelaksanaannya, sering tidak dapat mencapai,” ujar Anis.

Menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti, dalam APBN 2023, anggaran kesehatan adalah sebesar Rp178,7 triliun, belanja kesehatan mencapai Rp96,6 T (4,3 persen) di tahun 2022. Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6 persen dari APBN.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut.

Pada 2023, menurut jurnal terbitan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) jumlah total dokter di Indonesia sebanyak 214.878 dokter.

Jumlah tersebut didominasi oleh dokter umum sebanyak 165.453 dokter, dan disusul oleh dokter spesialis sebanyak 49.425. Jumlah dokter gigi sebanyak 41.940 dokter, dan dokter gigi spesialis sebanyak 5.201 dokter.

Mengacu data tersebut, seperti dipaparkan kbr.id, permasalahan mendasar, menurut rasio penduduk, terkait dengan kondisi geografis dan demografis karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 280 juta penduduk.

Sementara itu, rasio jumlah dokter dan jumlah penduduk adalah 1:1.333, rasio dokter umum dan jumlah penduduk adalah 1:1.706, dan rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk adalah 1:6.102. Jika rasio 1:1.000 dianggap sebagai jumlah yang ideal, maka Indonesia membutuhkan lebih banyak dokter.

Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati menyampaikan, berdasarkan standar WHO, jumlah ideal dokter adalah 1:1.000 penduduk. Karena jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270.000. Sementara berdasarkan data dari Kemenkes dokter eksisting berjumlah sekitar 140 ribu jiwa (per 2023).

Associate Professor, Data Science Program Monash University Indonesia & Co-director Monash Data and Democracy Research Hub, Derry Wijaya menyatakan Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter, termasuk spesialis medis.

"Indonesia pada 2023 mempunyai 214,878 dokter. Menurut WHO diperlukan 1 dokter per 1000 orang . Dari itu, berarti Indonesia membutuhkan 273,800 dokter. Berarti masih kurang 88,681 dokter dari jumlah dokter yang tersedia (termasuk general practice dan spesialis),” ujar Derry Wijaya, Minggu (04/02/24).

“Untuk dokter spesialis sendiri, pada tahun 2023, terdapat 51.949 spesialis medis yang tersedia, namun rasio targetnya adalah 0,28:1.000. Ini menunjukkan kekurangan sekitar 30.000 spesialis medis. Kekurangan ini merupakan tantangan signifikan bagi sistem kesehatan negara," lanjut Derry,

Sementara, Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 April 2022 jumlah dokter dan dokter spesialis di rumah sakit seluruh Indonesia sebanyak 122.023 orang dan kekurangan sebesar 8.182 orang dokter.

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan menyatakan Indonesia kekurangan 31.481 dokter spesialis. Namun, jika memperhatikan rasio standar WHO yang minimalnya adalah 1 dokter per 1.000 penduduk, angka kekurangan dokter yang disampaikan Kemenkes ini jelas belum memenuhi rasio standar WHO.

Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dina Listiorini menyampaikan, tidak hanya jumlah yang harus diperhatikan, namun juga pemerataan dokter.

"Dan masih kurang di daerah Indonesia bagian timur. Hal ini berdampak pada perkembangan industi kesehatan dan berdampak pada produksi obat. Contohnya di Indonesia Timur, di Papua ada persoalan terkait kelangkaan dokter dan obat sehingga pasien meninggal," kata Dina Listiorini , Minggu (4/2/2024).

Pernyataan Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 tentang Indonesia kekurangan 140 ribu dokter adalah sebagian benar.