KOMPAS.com - Beredar konten berisi klaim bahwa calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mendukung cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.
Namun, klaim tersebut keliru dan salah konteks karena tidak terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Narasi soal Muhaimin memberikan dukungan kepada Gibran dibagikan oleh akun Facebook ini (arsip) dan ini (arsip). 
Akun tersebut membagikan video yang menampilkan Muhaimin berpidato dan memuji Gibran:
Saya nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan, Mas Gibran.
Video tersebut diberikan keterangan demikian:
Cak Imin ternyata dukung Mas Gibran pokoke bapak gemoy terdepan.
Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Muhaimin mendukung Gibran

Sebuah video beredar di WhatsApp, TikTok, dan Facebook akun ini, ini, ini, dan ini, yang diklaim memperlihatkan uang dalam sejumlah koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024. Uang tersebut diklaim untuk serangan fajar alias suap pemilih untuk memenangkan calon yang didukung.  

Video memperlihatkan bahwa uang-uang Rupiah pecahan lima puluh ribu dan seratus ribu itu asli, menggunakan mesin penghitung dan pemeriksa uang. Dikatakan bahwa saat direkam, uang-uang itu sedang berada di salah satu gudang di Surabaya, Jawa Timur.
Namun, benarkah uang-uang itu diperuntukkan adu duit pada Pilkada 2024 di Kalimantan?

Tempo mendapatkan permintaan dari pembaca untuk memverifikasi video penyanyi pop internasional, Taylor Swift, mengucapkan terima kasih kepada capres nomor urut 2 dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto.
Dalam video, Taylor Swift diklaim mengucapkan terima kasih karena Prabowo karena telah membantunya. “Thank you Mr Prabowo Subianto for helping me. I thank you very much, I hope you live a long time when I play in Indonesia.” 
Selain beredar di WhatsApp, beragam akun Tiktok seperti yang ini, ini, dan ini menyebarkan potongan gambar berisi cuitan yang tertulis diunggah pukul 00:58 PM, Rabu, 10 Januari 2024. Sebagian unggahan disertai tulisan bahwa Taylor Swift mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.

Namun, benarkah Taylor Swift menyatakan terima kasih pada Prabowo melalui akun X alias Twitter miliknya?

KOMPAS.com - Beredar narasi yang menyebutkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyerukan peningkatan pengawasan.
Tujuannya, menurut unggahan di media sosial, untuk mengontrol penyakit bagi orang-orang di seluruh dunia.
Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi itu tidak benar atau hoaks.
Informasi soal WHO menyerukan peningkatan pengawasan untuk mengontrol penyakit semua orang ditemukan di akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.
Berikut narasi yang ditulis salah satu pengunggah pada Kamis (1/2/2023) dalam terjemahan bahasa Indonesia:
WHO Menuntut Kekuatan Pengawasan untuk Memantau Setiap Pria, Wanita & Anak-anak Untuk ‘Pengendalian Penyakit’.
Menurut pimpinan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, para birokrat yang tidak dipilih memerlukan peningkatan kewenangan pengawasan untuk melacak masyarakat dan memantau “kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem.”
WHO menyerukan perluasan kemampuan pelacakan dalam rancangan terbaru perjanjian pandemi internasionalnya. Intinya, perjanjian pandemi ini akan memberi Bill Gates hak untuk menulis hukum internasional.
Klaim soal seruan WHO meningkatkan pengawasan bersumber dari situs The People's Voice. Situs tersebut memiliki rekam jejak menyebarkan informasi keliru.
Media Bias Fact Check mengidentifikasi The People's Voice sebagai media yang bias sayap kanan dan memiliki kredibilitas rendah.
Sumber informasinya dipertanyakan dan tidak dapat dipercaya.
Situs web berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat tersebut rutin menerbitkan artikel soal konspirasi dan propaganda sejak 2014 di bawah perusahaan induk Newspunch LLC.
Artikel The People’s Voice membahas soal rekomendasi WHO untuk memperluas program pengawasan kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti pelacakan penyakit dan pengembangan vaksin, bukan untuk melakukan pengawasan terhadap individu.
Pada 30 Oktober 2023, WHO menerbitkan proposal yang memuat pencegahan pandemi dan pengawasan kesehatan masyarakat.
Anggota WHO menyepakati kerja sama antaranggota negara, termasuk soal pembagian data, kapasitas diagnostik, serta penguatan dan pemeliharaan laboratorium kesehatan.
WHO tidak memiliki kekuatan untuk memaksa negara anggota memenuhi rekomendasinya.
Dikutip dari situs WHO, seperti halnya semua instrumen internasional, pemerintah sendirilah yang akan menentukan tindakan sambil mempertimbangkan undang-undang dan peraturan nasional mereka sendiri.
Pengacara dan pakar keadilan kesehatan global Institut O'Neill, Eric Friedman mengatakan bahwa tiap-tiap negara sudah memiliki program pengawasan kesehatannya masing-masing.
Program pengawasan kesehatan bukan dibuat untuk memata-matai, melainkan melihat potensi penularan penyakit, limbah, dan tindakan kesehatan masyarakat lainnya.
"Jika kita bisa mengantisipasi (wabah), lalu jika (suatu penyakit) menular ke manusia, kita sudah tahu apa itu virus itu. Sangat penting untuk mengetahui apa yang ada di lingkungan tersebut," kata Friedman, dikutip dari Leadstories.