TIMESINDONESIA, JAKARTA – Debat Capres untuk Pemilu 2024 berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024) malam, Capres Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa Global Peace Index Indonesia turun.
Inilah pernyataan lengkap yang disampaikan Ganjar Pranowo dalam Debat Pilpres 2024 seri ketiga:
“Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, pak. Nah apa di-close, silakan. saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang tentang Global Militarization kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies, turun cuma skornya kapabilitas militer kita ini dari Low Institute Asia Power index.“
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Global Peace Index Indonesia Turun, Benarkah?
Sumber:Tanggal publish: 08/01/2024
Berita
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.
Mengutip katadata.co.id, Institute for Economics and Peace (IEP) dalam laporannya, Global Peace Index (GPI) 2022, Indonesia turun satu peringkat menjadi negara paling damai keempat di Asia Tenggara.
Dalam skala global, GPI Indonesia turun dua peringkat menjadi posisi ke-47 dari 163 negara yang disurvei.
Menurut dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu, terhadap isu tersebut, Indonesia memang mengalami penurunan. Meskipun begitu, perlu dilihat lagi konteks pandemi Covid-19 dan konsekuensi perang Rusia-Ukraina kepada berbagai negara, termasuk Indonesia.
Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, membenarkan bahwa terjadi penurunan berdasarkan laporan Global Peace Index 2024.
“Iya benar terjadi penurunan skor 12 point berdasarkan laporan GPI 2024,” kata Alwafi Ridho Subarkah dalam keterangannya.
Masih pada isu yang sama, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Magelang, Bonifasius Endo Gauh Perdana, menerangkan, Indonesia menempati ranking 53 dari 163 negara pada Global Peace Index 2023. Ranking ini turun 12 posisi dari tahun sebelumnya.
Mengutip katadata.co.id, Institute for Economics and Peace (IEP) dalam laporannya, Global Peace Index (GPI) 2022, Indonesia turun satu peringkat menjadi negara paling damai keempat di Asia Tenggara.
Dalam skala global, GPI Indonesia turun dua peringkat menjadi posisi ke-47 dari 163 negara yang disurvei.
Menurut dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu, terhadap isu tersebut, Indonesia memang mengalami penurunan. Meskipun begitu, perlu dilihat lagi konteks pandemi Covid-19 dan konsekuensi perang Rusia-Ukraina kepada berbagai negara, termasuk Indonesia.
Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, membenarkan bahwa terjadi penurunan berdasarkan laporan Global Peace Index 2024.
“Iya benar terjadi penurunan skor 12 point berdasarkan laporan GPI 2024,” kata Alwafi Ridho Subarkah dalam keterangannya.
Masih pada isu yang sama, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Magelang, Bonifasius Endo Gauh Perdana, menerangkan, Indonesia menempati ranking 53 dari 163 negara pada Global Peace Index 2023. Ranking ini turun 12 posisi dari tahun sebelumnya.
Kesimpulan
Pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 tentang Global Peace Index Indonesia turun, benar. Indonesia menempati ranking 53 dari 163 negara pada Global Peace Index 2023. Ranking ini turun 12 posisi dari tahun sebelumnya.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Benar, Prabowo Sebut Usia Pakai Alat Perang Indonesia Saat Ini 25 Sampai 30 Tahun
Sumber:Tanggal publish: 08/01/2024
Berita
Menurut Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, alat perang Indonesia saat ini usianya kurang lebih antara 25-30 tahun.
“Jadi alat perang itu usianya kurang lebih 25-30 tahun, pesawat terbang, kapal perang, dan lain sebagainya. Jadi, bukan soal bekas dan tidak bekas tetapi usia pakai,” kata Prabowo dalam Debat Capres ketiga yang digelar oleh KPU, Minggu, 7 Januari 2024.
“Jadi alat perang itu usianya kurang lebih 25-30 tahun, pesawat terbang, kapal perang, dan lain sebagainya. Jadi, bukan soal bekas dan tidak bekas tetapi usia pakai,” kata Prabowo dalam Debat Capres ketiga yang digelar oleh KPU, Minggu, 7 Januari 2024.
Hasil Cek Fakta
Bonifasius Endo Gauh Perdana, Dosen Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional, Universitas Tidar, membenarkan pernyataan Prabowo bahwa usia alat perang Indonesia saat ini antara 25 - 30 tahun.
“Benar. Di Amerika Serikat, usia pakai alutsista adalah rata-rata 30 tahun,” kata Endo.
Dilansir dari Militarytimes.com, ukuran militer AS telah menyusut sementara peralatannya telah menua dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ada peningkatan pengeluaran yang konsisten, menurut laporan Center for New American Security yang baru.
Ukuran armada pesawat tempur dan pesawat serang Angkatan Udara telah menurun dari 4.400 pesawat 30 tahun yang lalu menjadi 2.000 pesawat saat ini, menurut anggota senior CNAS Steven Kosiak, yang mencatat penurunan frekuensi pengembangan sistem persenjataan baru. Laporan itu juga menunjukkan penurunan yang sedikit lebih sederhana dalam armada pesawat angkut dan pendukung Angkatan Udara.
"Antara tahun 1946 dan 1965, Angkatan Udara mengerahkan 15 jenis pesawat tempur dan pesawat tempur," tulis Kosiak. "Sebagai perbandingan, antara tahun 1966 dan 1985, TNI AU hanya memperkenalkan lima pesawat baru dari jenis-jenis ini. Dan dalam kurun waktu sekitar 30 tahun sejak itu, mereka hanya memperkenalkan dua desain baru; F-22 dan F-35," tambahnya.
“Benar. Di Amerika Serikat, usia pakai alutsista adalah rata-rata 30 tahun,” kata Endo.
Dilansir dari Militarytimes.com, ukuran militer AS telah menyusut sementara peralatannya telah menua dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ada peningkatan pengeluaran yang konsisten, menurut laporan Center for New American Security yang baru.
Ukuran armada pesawat tempur dan pesawat serang Angkatan Udara telah menurun dari 4.400 pesawat 30 tahun yang lalu menjadi 2.000 pesawat saat ini, menurut anggota senior CNAS Steven Kosiak, yang mencatat penurunan frekuensi pengembangan sistem persenjataan baru. Laporan itu juga menunjukkan penurunan yang sedikit lebih sederhana dalam armada pesawat angkut dan pendukung Angkatan Udara.
"Antara tahun 1946 dan 1965, Angkatan Udara mengerahkan 15 jenis pesawat tempur dan pesawat tempur," tulis Kosiak. "Sebagai perbandingan, antara tahun 1966 dan 1985, TNI AU hanya memperkenalkan lima pesawat baru dari jenis-jenis ini. Dan dalam kurun waktu sekitar 30 tahun sejak itu, mereka hanya memperkenalkan dua desain baru; F-22 dan F-35," tambahnya.
Kesimpulan
Berdasarkan pemeriksaan fakta, klaim Prabowo bahwa usia pakai alat perang Indonesia saat ini antara 25-30 tahun adalah benar.
Sebagai perbandingan, antara tahun 1966 dan 1985, TNI AU hanya memperkenalkan lima pesawat baru dari jenis-jenis ini. Dan dalam kurun waktu sekitar 30 tahun sejak itu, mereka hanya memperkenalkan dua desain baru, yakni F-22 dan F-35.
Sebagai perbandingan, antara tahun 1966 dan 1985, TNI AU hanya memperkenalkan lima pesawat baru dari jenis-jenis ini. Dan dalam kurun waktu sekitar 30 tahun sejak itu, mereka hanya memperkenalkan dua desain baru, yakni F-22 dan F-35.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek Fakta: Prabowo Subianto Sebut 50 Persen Alusista di Dunia Bekas
Sumber:Tanggal publish: 08/01/2024
Berita
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dalam Debat Capres Pemilu 2024 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024) malam, Prabowo Subianto dalam debat menjawab soal pengadaan alutsista dan alat militer yang separuhnya bekas. Hal itu disampaikan oleh Prabowo ketika menjawab pertanyaan mengenai penanganan isu keamanan di Laut China Selatan.
Hasil Cek Fakta
Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri sebagai berikut.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha merujuk pada data Central Intelligence Agency (CIA) bahwa sebagian besar negara di dunia khususnya negara berkembang dan kurang berkembang memang menggunakan atau membeli alutsista bekas. Namun, untuk persentase secara spesifik, perlu ditinjau lebih jauh.
Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Bonifasius Endo Gauh Perdana juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat (AS) sebagai negara produksi produk pertahanan terbesar militer di dunia setidaknya membutuhkan waktu 29 bulan untuk memproduksi kebutuhan domestik alutsista mereka.
Dia menjelaskan apabila ada negara lain yang ingin membeli produk mereka, katanya, hal tersebut harus melalui persetujuan DPR atau Kongres yang juga membutuhkan waktu yang lama.
"Seringkali, hanya alutsista bekas yang diizinkan untuk dijual ke negara lain kecuali ada pertimbangan lain. Oleh karena itu, seringkali negara-negara pengimpor alutsista hanya bisa mendapatkan alutsista bekas yang masih layak pakai," kata Bonifasius.
Sementara itu, dia menyebut bahwa klaim Prabowo mengenai 50% alutsista bekas yang dibeli tidak bisa diverifikasi.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha merujuk pada data Central Intelligence Agency (CIA) bahwa sebagian besar negara di dunia khususnya negara berkembang dan kurang berkembang memang menggunakan atau membeli alutsista bekas. Namun, untuk persentase secara spesifik, perlu ditinjau lebih jauh.
Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Bonifasius Endo Gauh Perdana juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat (AS) sebagai negara produksi produk pertahanan terbesar militer di dunia setidaknya membutuhkan waktu 29 bulan untuk memproduksi kebutuhan domestik alutsista mereka.
Dia menjelaskan apabila ada negara lain yang ingin membeli produk mereka, katanya, hal tersebut harus melalui persetujuan DPR atau Kongres yang juga membutuhkan waktu yang lama.
"Seringkali, hanya alutsista bekas yang diizinkan untuk dijual ke negara lain kecuali ada pertimbangan lain. Oleh karena itu, seringkali negara-negara pengimpor alutsista hanya bisa mendapatkan alutsista bekas yang masih layak pakai," kata Bonifasius.
Sementara itu, dia menyebut bahwa klaim Prabowo mengenai 50% alutsista bekas yang dibeli tidak bisa diverifikasi.
Kesimpulan
Pernyataan Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 tentang pengadaan alutsista dan alat militer di dunia pada dasarnya 50 persen barang bekas, tetapi usianya alat militer tersebut masih muda, belum ada bukti. Data Central Intelligence Agency (CIA) bahwa sebagian besar negara di dunia khususnya negara berkembang dan kurang berkembang memang menggunakan atau membeli alutsista bekas.
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Cek Fakta: Ganjar Pranowo Sebut Kerja Sama Pembuatan Kapal Selam dengan Korsel Dibatalkan Prabowo, Benarkah?
Sumber: liputan6.comTanggal publish: 07/01/2024
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4708498/original/017610900_1704633083-WhatsApp_Image_2024-01-07_at_20.08.49_6aa19d0b.)
Berita
Liputan6.com, Jakarta- Calon Presiden Nomor Urut Tiga, Ganjar Pranowo menyatakan kerja sama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan dibatalkan Prabowo.
Pernyataan Ganjar tersebut dilontarkan dalam acara Debat Capres, Minggu (7/1/2024).
Berikut pernyataan Ganjar Pranowo terkait kerja sama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan dibatalkan Prabowo.
"Maka peningkatan itu pak di awal saya sampaikan, kenapa pertumbuhan harus di kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas bahkan saya sebut tadi tank dibuat di mana haylie bereaksi berdebat di mana agar kita bisa konsisten dalam perencanaan pembangunan, termasuk ketika kita membuat kapal selam yang sudah dimulai dari bapak yang kalau tidak salah bapak batalkan dengan Korea Selatan."
Benarkah pernyataan Ganjar Pranowo terkait kerja sama pembuatan kapal selam PT PAL dengan Korea Selatan dibatalkan Prabowo? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.
Penelusuran Fakta
Dalam artikel berjudul "TNI AL Koordinasi dengan Kemhan soal Kerja Sama Pembuatan Kapal Selam dengan Korsel" yang dimuat situs nasional.kompas.com, (16/1/2023),
TNI Angkatan Laut (AL) masih berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait lanjutan kerja sama batch ke-2 pembuatan kapal selam bersama Korea Selatan (Korsel).
"Batch ke-2 juga masih dalam pertimbangan, nanti kami rapatkan dengan pihak Kemenhan," ujar Kepala Staf AL (KSAL) Laksamana Muhammad Ali di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (16/1/2023).
Ali mengatakan, TNI AL akan membahas lanjutan kerja sama dengan Korsel saat rapat pimpinan (rampin) Kemenhan dalam pekan ini.
"Masih dipertimbangkan oleh pihak Kemenhan terutama. Tentu ada masukan dari pihak kami, dari TNI AL, untuk memilih kapal selam mana yang terbaik," kata Ali.
Untuk diketahui Indonesia dan Korsel telah menyelesaikan batch pertama kerja sama pembuatan kapal selam, yakni dengan adanya KRI Nagapasa-403, KRI Ardadeli-404, dan KRI Alugoro-405.
Ketiga kapal selam itu merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Korsel lewat perusahaan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd.
Alugoro resmi menjadi alutsista TNI AL setelah diresmikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Maret 2021.
Dalam artikel berjudul "Cek fakta, Ganjar sebut Prabowo batalkan kerjasama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan" yang dimuat situs antaranews.com Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Prasetia Nugraha, mengatakan pernyataan Prabowo membatalkan kerja sama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan merupakan salah. Pada 2021, Indonesia (Menhan Prabowo) masih menerima hasil kerja sama PT PAL Dengan DSME Korea Selatan yakni kapal selam Alugoro-405.
Namun memang benar Indonesia sedang dihadapkan pada tuduhan meninggalkan kontrak kerja sama untuk tiga kapal selam senilai 1,02 miliar dolar AS oleh situs Asian Military Review untuk beralih ke jenis kapal selam Scorpene produksi Naval Group (Prancis).
Dengan adanya serah terima satu kapal selam pada 2021, maka dapat dianggap bahwa Indonesia tidaklah sepenuhnya meninggalkan kontrak kerja sama yang ditanda-tangani pada tahun 2019 tersebut.
Hasil Cek Fakta
Rujukan
1 media telah memverifikasi klaim ini
Halaman: 2968/6671