Menurut peneliti isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah, data yang disebut Anies Baswedan mengutip data dari BSSN terkait jumlah serangan digital yang mencapai 800 juta. 
Pada 16 September 2022, seperti dikutip dari KBR.id, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat ada lebih dari 800 juta anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun ini. Wakil Ketua BSSN Luki Hermawan, mengungkapkan salah satu dampaknya adalah terjadinya insiden kebocoran data beberapa waktu terakhir.
"Sebagai gambaran, selama periode Januari hingga 13 September 2022, BSSN mencatat lebih dari 852 jutaanomali traffic. Dengan tiga jenis anomali terbanyak berturut-turut yaitu infeksi malware 55,6 persen, kebocoran informasi 15,20 persen, trojan 10,21 persen," kata Luki dalam Sosialisasi Perpres 82/2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Ke-3, Kamis, 15 September 2022.
Kemudian pada 2023, hanya tersedia data dari April-Juni 2023. Dilansir laman BPIP - CSIRT /Tim Tanggap Insiden Siber Indonesia, Kaspersky mendeteksi sebanyak 7.729.320 ancaman siber, pada periode April hingga Juni tahun 2023. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022, dengan deteksi  11.083.474 serangan siber dalam periode yang sama. Data ini juga menempatkan Indonesia di posisi ke-66 secara global. Sedangkan merujuk laporan BSSN, Indonesia mengalami serangan 347 juta serangan pada pertengahan tahun. 
Dilansir BSSN, ancaman serangan siber di Indonesia di antaranyaransomware, data breach, serangan advanced persistent threat, phishing, cryptojacking, distributed denial of service attack, seranganremote desktop protocol, social engineering, web defacement, artificial intelligence, danInternet of things cybercrime.
Dilansir Tempo.co, Yudhi Kukuh, Founder AwanPintar.id sekaligus Chief Technology Officer (CTO) PT Prosperita Sistem Indonesia ada 10 jenis serangan siber teratas selama 6 bulan awal 2023 di Indonesia. Ancaman tertinggi yaitumisc activity, yaitu pemindaian port, pengintaian jaringan, atau jenis aktivitas lain yang berpotensi digunakan sebagai pendahulu serangan yang lebih serius sebesar 119.935.928 ancaman. 
Bonifasius Endo Gauh Perdana, dosen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Tidar mengatakan, pada tahun 2018, situs kementerian pertahanan juga pernah dibobol hacker pada tahun 2018.  
“Laman Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) mengalami perubahan laman yang disebut defacing serta Situs Ditjen Pothan tersebut dibobol oleh CVT (Cyber Vampire Team) pada 2018,” kata Endo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Fakta Tim Cek Fakta Tempo, pernyataan Anies tentang 800 jutacyber attackdi Indonesia adalahbenar.
**Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 19 media di Indonesia

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja fungsi pertahanan atau belanja militer sebesar Rp 139,1 triliun. Nilainya berkurang sekitar Rp 5,6 triliun atau turun 3,9 persen dibanding outlook realisasi anggaran 2023.
Kendati ada penurunan, anggaran pertahanan pada penghujung era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini masih tergolong tinggi dibanding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selama periode pertama pemerintahan SBY (2005-2009), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional hanya berkisar Rp 9 triliun—Rp 30 triliun per tahun. Kemudian pada periode kedua SBY (2010-2014) anggarannya mulai naik ke kisaran Rp 17 triliun- Rp 87 triliun per tahun.
Nilainya pun meningkat lagi setelah Presiden Jokowi menjabat. Pada periode pertama Jokowi (2015-2019), belanja militer atau anggaran pertahanan nasional mencapai rentang Rp 98 triliun—Rp 117 triliun per tahun. Kemudian pada periode kedua Jokowi (2020-2024) angkanya naik ke kisaran Rp125 triliun—Rp 150 triliun per tahun, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.
Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1%.
Rasio anggaran pertahanan atau belanja militer terhadap PDB era SBY berkisar 0,2—0,9% per tahun, sedangkan era Jokowi 0,7—0,9% per tahun. 
Anggaran Pertahanan Indonesia Belum Mencapai 1-2 persen Dari PDB
Menurut ?Ludiro Madu, Dosen Ilmu Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta anggaran pertahanan Indonesia memang betul belum mencapai 2 persen dari PDB. Meski demikian, tidak ada persentase ideal mengenai hal ini. Data dari beberapa negara bahkan berbeda. 
Negara-negara anggota NATO misalnya telah sepakat untuk mendedikasikan 2 persen PDB mereka untuk belanja pertahanan. Target ini telah dikritik oleh beberapa pihak karena merupakan patokan yang sewenang-wenang dan oleh pihak lain dianggap tidak memadai dalam kondisi keamanan saat ini.
“Belanja pertahanan rata-rata global saat ini berada pada kisaran 2,2% PDB. Namun, angka ini bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, mulai dari di bawah 1 persen hingga di atas 7 persen,”kata Ludiro.

Hasil pemeriksaan fakta Tempo klaim Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan anggaran pertahanan Indonesia belum mencapai 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) adalah benar. Meski anggaran pertahanan era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY, namun rasionya terhadap produk domestik bruto (PDB) tak berubah signifikan, masih tetap di bawah 1 persen. Rasio anggaran pertahanan atau belanja militer terhadap PDB era SBY berkisar 0,2—0,9% per tahun, sedangkan era Jokowi 0,7—0,9% per tahun.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Mataram Alwafi Ridho Subarkah mengonfirmasi bahwa negara-negara Asean seperti Laos dan Myanmar menjadi pintu masuk bagi kekuatan China.

Dia menjelaskan bahwa negara Asean seperti Laos maupun Myanmar yang bersinggungan langsung dengan Sungai Mekong mengalir dari dataran tinggi Tibet, ke China, melalui Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja sebelum memasuki wilayah delta Vietnam.

"Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi kekuatan China dan wilayah ini untuk mendukung ekpansinya," tuturnya.

Sementara itu, Dosen Asisten Ahli Hubungan Internasional dan Hubungan Ekonomi Politik Internasional Universitas Tidar Bonifasius Endo Gauh Perdana menyebut pengaruh China paling kentara di Laos maupun Myanmar. Menurutnya, dua faktor yang paling memengaruhi adalah bahwa Laos dan Myanmar berbatasan secara langsung dengan China.

Selain itu keduanya sangat mengandalkan China sebagai mitra dagangnya. "Sejak tahun 2015, kerjasama negara-negara yang terletak di delta sungai Mekong (Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam), bernilai US$22 miliar yang juga termasuk dalam skema Belt and Road Initiative (BRI)," katanya.

Meski demikian, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina Prasetia Nugraha menilai terlalu dini untuk menyebut negara Asean menjadi pintu masuk bagi China. Hal itu disebabkan oleh Asean yang memiliki agenda mengenai kawasan Indo-Pasifik termasuk LCS melalui Dokumen Asean Outlook on Indo-Pacific (AOIP).

"Oleh karena itu pula Asean berhasil mencapai kesepahaman untuk segera menyepakati Pedoman Kode Etik di Laut Cina Selatan yang justru akan menjadi instrumen yang mengikat secara legal (legally Binding) yang dapat membatasi tindakan China di LCS," paparnya.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Ganjar Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menjelaskan, TNI tidak meninggalkan modernisasi militer pasca 2024, namun mengubahnya dari kerangka MEF.

MEF sudah pasti tidak tercapai pada 2024, karena tantangan ekonomi pertahanan, kondisi alat utama sistem senjata (alutsista), dan berbagai faktor global, seperti dampak perang Rusia-Ukraina, dampak Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) dan sanksi lainnya. Serta risiko geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Menurut asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Anugrah Pratama, capaian MEF memang berada pada kisaran 65%. Dengan demikian, memang terdapat kondisi yang meragukan bahwa Indonesia dapat mencapai target 100% pada 2024.

“Namun hal ini tidak lepas dari perkembangan geopolitik dan pandemi global,” ujar Prasetia Anugrah Pratama.

Pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 mengenai target Minimum Essential Force pada tahun 2024 tidak tercapai hanya 65,49 persen, benar. Dengan capaian Minimum Essential Force yang masih berada pada kisaran 65%, cukup meragukan buat Indonesia untuk bisa mencapai target 100% pada 2024.