Berdasarkan informasi dari Kementeri Keuangan (Kemenkeu), Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar utang luar negeri atau default.

Informasi ini dikutip dari dari artikel berjudul "Kemenkeu: Indonesia tak pernah gagal bayar utang sepanjang sejarah" yang dimuat situs antaranews.com pada 14 Juni 2023.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Indonesia tak pernah mengalami gagal bayar utang atau default sepanjang sejarah.

“Alhamdulillah dalam sejarah Indonesia tidak pernah default atau gagal bayar utang,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan dalam CNBC - Money Talks on Location di Jakarta, Rabu.

Deni menyinggung informasi yang ramai dibicarakan belakangan. Ia membenarkan utang pemerintah saat ini mencapai tingkat tertinggi sejak Indonesia merdeka pada 1945, sebagaimana yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Namun, Deni menjelaskan pernyataan JK tidak lengkap.

“Selama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita defisit, artinya pendapatan kita masih lebih kecil dari belanja, maka nominal utang kita meningkat. Jadi, pernyataan itu berlaku sejak zaman Presiden Soekarno,” jelas dia.

Deni mengatakan utang negara akan terus meningkat lebih tinggi dari masa pemerintahan sebelumnya. Kendati demikian, saat ini Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga mencapai tingkat tertinggi sejak Kemerdekaan Indonesia.

Artinya, sambung Deni, utang Indonesia yang meningkat turut diiringi oleh kemampuan membayar utang yang juga meningkat. Jadi, utang pemerintah dalam kondisi yang aman dan tidak berbahaya.

Selain itu, Deni menjamin bahwa Pemerintah Indonesia saat ini bisa mengelola utang dengan baik. Hal itu tercermin dari posisi utang yang masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Posisi utang pemerintah per April 2023 tercatat sebesar Rp7.849,89 triliun. Jumlah tersebut turun Rp28,19 triliun dari Maret 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,07 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,15 persen.

Catatan tersebut masih berada di bawah batas aman atau thresold rasio utang pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa rasio utang maksimal 60 persen dari PDB dan defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Pranowo bisa ditelusuri sebagai berikut.

Mengutip katadata.co.id, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melaporkan terjadi penurunan aksi dan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia selama 2021-2023.

Dari laman resmi Polri, terdapat 6 kejadian teror pada 2021 dengan 370 orang yang diduga menjadi pelaku terorisme.

Kemudian pada 2022, jumlah aksi teror di Tanah Air turun menjadi satu kasus. Begitu pun dengan angka tersangka terorisme yang menyusut menjadi 248 orang.

Sementara hingga Oktober 2023, Polri mencatat belum ada aksi teror. Adapun sepanjang tahun ini, terdapat 104 orang tersangka terorisme yang telah dibekuk Densus 88.

Dosen Hubungan Internasional Hubungan Internasional Ludiro Madu menyatakan klaim Ganjar Pranowo benar.

“Tidak ada aksi terorisme di 2023, meskipun tetap ada penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88,” ujar Ludiro dalam keterangannya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si menyatakan sepanjang tahun 2023 tidak terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme.

"Sepanjang tahun 2023, Alhamdulillah tidak ada terjadi serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan situasi keamanan Indonesia semakin membaik," ujar Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si., di Kantor BNPT, Sentul pada Jumat (29/12/2023).

Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan terorisme berdampak positif untuk menciptakan situasi keamanan Indonesia yang semakin baik.

Sepanjang tahun 2023 serangan teror dengan kekerasan oleh jaringan terorisme tidak terjadi di Indonesia.

Pernyataan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres 2024 bahwa tidak ada aksi terorisme di Indonesia selama 2023, benar. BNPT menyatakan tidak ada aksi terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2023.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Anies Baswedan bisa ditelusuri sebagai berikut.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat menutup Penerimaan Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023) menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak kepolisian, ada kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba.

Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Dari total 37.607 pelaku kasus narkoba yang ditangkap, sebanyak 1.549 orang berstatus sebagai mahasiswa.

“Masalah narkoba ini menjadi tantangan kita. Ini terus terjadi setiap hari dan angkanya juga terus meningkat,” kata Listyo.

Pernyataan Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024 tentang sebanyak 4,8 juta warga Indonesia terpapar narkoba. Benar.

Data Polri terdapat kurang lebih 4,8 juta penduduk Indonesia yang terpapar narkoba. Sejauh ini Polri telah menangkap sebanyak 37.607 orang pelaku kasus narkoba hingga periode Agustus 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Hasil penelusuran tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli, menemukan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo Subianto bisa ditelusuri dari pernyataan panel ahli live cek fakta debat Pilpres sesi ketiga berikut.

Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Yogyakarta, Ludiro Madu menyampaikan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif, non blok, dan tidak memihak menjadi strategi Bung Hatta untuk menghadapi persaingan global di awal kemerdekaan.

“Ini menjadi pilihan strategis Indonesia di tengah persaingan global antara AS dan China/Rusia sejak 1948 disampaikan oleh M. Hatta,” kata Ludiro Madu.

Peneliti Isu Hubungan Internasional, Pusat Studi Filsafat Metajuridika, Universitas Mataram, Alwafi Ridho Subarkah juga membenarkan hal tersebut. Politik Luar Negeri bebas aktif juga ditujukan untuk menjaga keamanan negara.

“Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif ini sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan. Selain untuk menjaga keamanan negara, Politik Luar Negeri bebas aktif ini bisa membantu Indonesia bekerjasama dalam hal lain, tidak hanya keamanan/militer, seperti ekonomi, kebudayaan, bantuan internasional, dan lain-lain,” kata Alwafi.

Lebih lanjut, Asisten Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina dan Peneliti di Monash University Indonesia, Prasetia Nugraha menyampaikan sejak dicetuskan oleh Bung Hatta melalui karya tulisnya berjudul “Mendayung Di antara Dua Karang” dan “Indonesian Foreign Policy” pada Jurnal Foreign Affairs (1953), Indonesia memang memilh bentuk Politik Luar Negeri bebas aktif yang bertujuan untuk mengamankan posisinya dalam hubungan internasional.

Pernyataan Prabowo Subianto dalam debat Pilpres 2024 tentang Politik Luar Negeri Indonesia sejak awal merdeka bebas aktif untuk menjaga keamanan negara, benar.

Politik luar negeri bebas aktif, non blok, dan tidak memihak ini, menjadi strategi Bung Hatta untuk menghadapi persaingan global di awal kemerderkaan Indonesia.