Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah desa tertinggal mengalami penurunan, yang semulanya di tahun 2014 terdapat 20.432 pada 2014 menjadi 13.232 pada 2018.

Alokasi dana desa yang diluncurkan sejak tahun 2015, telah mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat. Sesuai amanat undang-undang, alokasi dana pada tahun pertama hanya sebesar Rp20,8 triliun. Sedangkan di tahun 2023, alokasi dana desa sudah mencapai Rp70 triliun. Pertambahan dana desa rata-rata sebesar 21,3 persen per tahun.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan tahun 2022, terdapat 74.960 desa yang menerima alokasi dana desa dengan rata-rata penerimaan dana sebesar Rp907 juta per desa.

Berdasarkan data BPS, status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2019 jumlah desa mandiri terdapat 840, desa maju sebanyak 8.647, desa berkembang 38.185, desa tertinggal sebanak 17.626 desa, dan desa sangat tertinggal sebanyak 3.536 desa. Sedangkan di tahun 2023 jumlah desa mandiri terdapat 11.448 desa, desa maju sebanyak 23.024, desa berkembang 28.567 desa, desa tertinggal sebanyak 6.199 desa, dan desa sangat tertinggal sebanyak 3.963 desa.

Berdasarkan penelitian dari SMERU ditemukan bahwa transfer dana desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional terutama di desa-desa yang tertinggal.

Menurut Perwakilan Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, meskipun dana desa telah membantu menurunkan jumlah desa tertinggal, belum ada alat ukur yang akurat untuk mengukur hubungan ketersaluran dana dan tingkat angka kemiskinan suatu desa. Dalam studi di desa-desa Nusa Tenggara Timur, terbukti keterserapan dana desa masih rendah dan minimnya kesiapan pemerintah desa untuk menggunakan data yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi prioritas nasional di level perangkat desa dan masyarakat desa dari pemerintah pusat.

Menurut Perwakilan Koalisi Sistem Pangan Lestari, Udiana Puspa Dewi, meskipun dana desa telah membantu menurunkan jumlah desa tertinggal, belum ada alat ukur yang akurat untuk mengukur hubungan ketersaluran dana dan tingkat angka kemiskinan suatu desa. Dalam studi di desa-desa Nusa Tenggara Timur, terbukti keterserapan dana desa masih rendah dan minimnya kesiapan pemerintah desa untuk menggunakan data yang tersedia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi prioritas nasional di level perangkat desa dan masyarakat desa dari pemerintah pusat.

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan sumber daya alam (SDA) di Indonesia sangat kaya. Akan tetapi, menurut dia, pangan di dalam negeri belum berdaulat. Hal ini dikatakan Mahfud dalam debat keempat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024). Adapun tema debat keempat adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. "Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar," kata Mahfud dalam debat cawapres, Minggu malam. Bagaimana faktanya? Menurut Serikat Petani Indonesia, konsep kedaulatan pangan adalah pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Dengan kata lain, pemenuhan pangan, utamanya bahan makanan pokok di dalam negeri tidak bergantung pada impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) volume impor beras ke Indonesia justru melonjak signifikan sepanjang tahun lalu. Bahkan, volume impor beras pada tahun lalu menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, volume impor beras sepanjang tahun lalu mencapai 3,06 juta ton. Angka tersebut meroket 613,61 persen dari tahun sebelumnya. Mengacu data BPS, lonjakan signifikan tersebut menjadi yang pertama sejak 2019. Tercatat, nilai impor beras RI bergerak di kisaran 350.000 - 444.000 ton pada periode 2019-2022. Secara lebih detail, volume impor beras pada 2019 sebesar 444.510 ton, pada 2020 sebesar 356.290 ton, pada 2021 sebesar 407.740 ton, lalu pada 2022 sebesar 429.210 ton. "Selama lima tahun terakhir, impor beras di tahun 2023 ini merupakan yang terbesar, yakni sebesar 3,06 juta ton," ujar Pudji, dalam konferensi pers, Senin (15/1/2024). Secara keseluruhan, nilai impor barang konsumsi mengalami peningkatan signifikan. Pada November 2023, nilai impor barang konsumsi tercatat 191,6 juta dollar AS, atau tumbuh 10,53 persen. Dibandingkan November 2022, nilai impor barang konsumsi juga tumbuh 19,82 persen. Selain beras, ada tiga komoditas lain yang menyumbang impor besar, yaitu gula, daging jenis lembu, serta jagung. Adapun impor gula sampai November 2023 tercatat 4,55 juta ton dengan nilai 2,54 miliar dollar AS. Impor gula berasal dari tiga negara utama yaitu Thailand, Brasil, dan Australia. Di sisi lain, impor daging lembu memiliki nilai 753,84 juta dollar AS dan impor jagung 276,07 juta dollar AS sampai November 2023.

Secara keseluruhan, nilai impor barang konsumsi mengalami peningkatan signifikan. Pada November 2023, nilai impor barang konsumsi tercatat 191,6 juta dollar AS, atau tumbuh 10,53 persen.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi EBT hingga 3.686 GW yang terdiri dari energi surya, angin, hidro, bioenergi, panas bumi, dan laut. “Alhamdulillah Indonesia punya EBT.

Mulai dari matahari, ada energi bayu (angin), ada bioenergi, ada hidro atau air, dan panas bumi. Ini semua tidak akan habis. Dan tidak kalah pentingnya, karena negara kita memiliki banyak lautan, di laut pun mulai arus, ombak, sampai pasang surutnya itupun bisa dikonversi menjadi listrik. Itu sudah kita identifikasi kira-kira berapa potensinya kalau diubah menjadi listrik.

Tercatat sampai ini hampir 3.700 GW,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana, Sabtu (4/2/2023). Dengan tingginya potensi EBT, Rida menyebut, Indonesia bisa melakukan transisi energi. Indonesia bisa keluar dari ketergantungan energi fosil yang selama ini menjadi sumber utama dan meminimalkan keluarnya emisi dengan jumlah tinggi.

"Listrik yang kita nikmati itu 86 persennya datang dari energi fosil, dan energi fosil adalah energi yang mengeluarkan emisi lumayan tinggi. Terangnya lampu saat ini 64 persennya datang dari batubara yang tentu saja itu penyumbang emisi yang paling besar diantara yang lain," ujar dia.

Di lain sisi, bila mengacu pada kebutuhan listrik masyarakat Tanah Air, potensi EBT yang mencacapi 3.686 GW bisa dimanfaatkan sebagai sumber utama. Terlebih, konsumsi listrik di Indonesia hanya berada di angka 81 GW berdasarkan jumlah kapasitas pembangkit listrik yang ada.

"Listrik Indonesia saat ini kurang lebih 81 GW, bayangkan kita memiliki sumber 3700 GW. Ini masih banyak sekali. Artinya apa, ini adalah modal kita yang lebih dari cukup untuk melakukan transisi energi dengan cara dimanfaatkannya," imbuh dia.

Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma pernyataan tersebut benar. Dilansir dari Jurnal Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia, program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena faktor terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangun an food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Gunung Mas dengan luas 31.000 ha berupa hutan produksi dengan komoditas singkong dan gandum dinyatakan gagal karena faktor belum ada skema terkait pembebasan lahan kepemilikan masyarakat, perencanaan rogram perkebunan singkong di Gunung Mas masih belum optimal, kurangnya informasi dan tidak ada kajian terkait lingkungan yang komprehensif, tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Peternkan Provinsi Kalimantan Tengah.

Program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara dengan luas 30.000 ha dalam bentuk Lahan Agrikultural Kentang dengan komoditas bawang merah dan bawang putih dinyatakan gagal karena faktor kondisi aksesibilitas menuju kawasan food estate curam dan masih berbahaya terutama saat musim hujan, tidak melibatkan petani dalam proses pengembangan food estate, masih ada persoalan lahan milik warga, dan masih terdapat isu terkait adanya praktik mekanisme pertanian yang dilandasi investasi yang akan berdampak pada laju deforestasi.

Menurut Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma pernyataan tersebut benar. Dilansir dari Jurnal Analisis implementasi program food estate sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia, program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal karena faktor terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangun an food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.