Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengatakan jumlah petani gurem berdasarkan Sensus Pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 jt menjadi 16.89 juta.

Mengutip Data BPS, dalam Sensus Pertanian 2023, jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Gurem sebanyak 16,89 juta, naik 18,49% dari catatan jumlah RTUP Gurem pada 2013 yang hanya sebanyak 14,25 juta.

“Jadi lahan pertanian banyak berkurang, bisa dijual, bisa diwariskan. Kalau diwariskan misalkan bisa jadi enggak untuk pertanian lagi kan,” kata Atqo dalam Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 di Jakarta, Senin (4/12/2023), melansir dari laman resmi BPS.

Atqo menekankan, RTUP Gurem merupakan rumah tangga yang menggunakan atau menguasai lahan untuk pertanian kurang dari 0,50 hektare. Persentase terbanyak petani gurem ada Papua Pegunungan dengan porsi 98,63%.

Lalu, di Yogyakarta mencapai 87,75%, Bali 69,32%, Aceh sebanyak 57,68%, Kalimantan Selatan sebanyak 42,41%, dan Sulawesi Selatan 41,23%. Atqo mengatakan, di daerah-daerah itu luas lahan pertanian sudah semakin sempit.

Ihwal ketimpangan yang disebutkan Cak Imin di mana ada seseorang yang menguasai 500.000 hektare lahan, kemungkinan menyinggung pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal kepemilikan lahan yang mendekati 500.000 hektare.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024).

Dalam video yang beredar di media sosial, Prabowo bercerita sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), ia diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun food estate.

Food estateadalah konsep pengembangan pangan terintegrasi yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di sebuah kawasan. Food estate termasuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

“Saya menteri pertahanan, diberi tugas beliau (Presiden Jokowi) untuk membangunfood estate tiga tahun lalu. Kita antisipasi, (karena) akan ada krisis pangan, waktu itu mengajukan lahan ini dan itu. Saksinya ada,” kata Prabowo.

“Saya sudah sampaikan, sebelum jadi Menhan, saya pengusaha, saya menguasai HGU (hak guna usaha). Kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektare, (tapi) mendekati 500.000 hektare,” ucapnya.

Dia kemudian menyebut, pada dua tahun lalu, ia telah menyerahkan lahan-lahan itu kepada negara. Ia mengatakan pada Jokowi,

“Bapak Presiden, kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan, pakai lahan HGU yang saya gunakan. Saya siap”.

Sebagai informasi, petani gurem merupakan petani yang menguasai di bawah 0,5 hektare, sehingga data yang disampaikan Cak Imin sebagian benar.

Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, Romauli Panggabean, mengatakan jumlah petani gurem berdasarkan Sensus Pertanian 2023 sebesar kurang lebih 17 juta petani. Selama 10 tahun memang telah terjadi kenaikan jumlah petani gurem dari 14,25 jt menjadi 16.89 juta.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah telah mengalokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp307,94 triliun sepanjang 2018 hingga 2020. Ini artinya, kata Kemenkeu, rata-rata alokasi anggarannya bisa menyentuh Rp102,65 triliun per tahun. Alokasi 2018-2020 setara 4,3% dari total APBN periode tersebut. Dari dana yang dialokasikan itu, pemerintah telah membelanjakan anggaran perubahan iklim sebesar Rp209,57 triliun atau 91,1% dari alokasi APBN kumulatif 2018-2019. Meski demikian, secara tren alokasi anggaran perubahan iklim di Indonesia terus menurun sepanjang 2018 hingga 2020.  Ilustrasi perubahan iklim. Photo : Unsplash Kemenkeu mencatat, alokasi anggaran perubahan iklim pada 2018 sebesar Rp132,47 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp126,04 triliun atau 95,14% dari total alokasi anggaran periode tersebut. Kemudian, alokasi anggaran perubahan iklim pada 2019 turun 26,27% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) menjadi Rp97,66 triliun. Tercatat, anggaran yang berhasil terealisasi mencapai Rp83,54 triliun (85,54%). Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebesar Rp77,81 triliun sesuai APBN Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Jumlah tersebut turun 20,32% (yoy) dari alokasi anggaran pada 2019. Kemenkeu mengatakan, sejak 2018 sampai 2019, anggaran perubahan iklim lebih banyak dibelanjakan untuk anggaran mitigasi yang mencapai Rp129,93 triliun atau sebesar 62% dari total realisasi anggaran perubahan iklim pada periode tersebut. Di sisi lain, menurut Kemenkeu, pemerintah konsisten dalam hal belanja kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan total selama 2018-2019 mencapai Rp66,64 triliun (31,8%) atau secara rata-rata mencapai Rp33,32 per tahun. Kemenkeu mencatat, kegiatan co-benefit secara akumulatif dari 2018 sampai 2019 mencapai Rp13,01 triliun (6,2%). Sementara, pada 2020 pemerintah mengalokasikan anggaran belanja perubahan iklim sebesar Rp77,71 triliun dengan komposisi anggaran mitigasi sebesar Rp41,65 triliun (53,5%), anggaran adaptasi sebesar Rp33,30 triliun (42,8%), dan anggaran co-benefit mencapai Rp2,86 triliun (3,7%).

Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Minggu, 21 Januari 2024 - 19:45 WIB
Judul Artikel : Cek Fakta: Cak Imin Sebut Anggaran Sektor Iklim di Bawah Sektor Lainnya
Link Artikel : https://www.viva.co.id/berita/nasional/1679684-cek-fakta-cak-imin-sebut-anggaran-sektor-iklim-di-bawah-sektor-lainnya?page=all
Oleh : Deddy Setiawan

Dari dana yang dialokasikan itu, pemerintah telah membelanjakan anggaran perubahan iklim sebesar Rp209,57 triliun atau 91,1% dari alokasi APBN kumulatif 2018-2019.

Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Minggu, 21 Januari 2024 - 19:45 WIB
Judul Artikel : Cek Fakta: Cak Imin Sebut Anggaran Sektor Iklim di Bawah Sektor Lainnya
Link Artikel : https://www.viva.co.id/berita/nasional/1679684-cek-fakta-cak-imin-sebut-anggaran-sektor-iklim-di-bawah-sektor-lainnya?page=all
Oleh : Deddy Setiawan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa tertinggal memang menurun pada 2018 dibandingkan pada 2014. Pada 2014, ada 20.432 desa tertinggal, sedangkan pada 2018 turun menjadi 13.232 desa.

Untuk desa mandiri, juga ada peningkatan. Ada 2.894 desa mandiri pada 2014 dan naik menjadi 5.559 desa mandiri pada 2018.

Dengan begitu, klaim Gibran pada debat keempat cawapres untuk Pilpres 2024 bisa disimpulkan sebagai fakta jika mengacu pada data BPS tersebut.

Perlu diketahui, cebat keempat cawapres untuk Pilpres 2024 kali ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Beredar kabar di Twitter yang mengabarkan bahwa Dr. Zakir Naik telah diracun oleh seorang pria tak dikenal di Malaysia. Informasi tersebut mulai beredar sejak 9 Januari 2024.

Namun setelah ditelusuri tidak ditemukan bukti dan sumber berita valid yang membenarkan kabar tersebut. Akun Instagram dan Twitter Dr. Zakir Naik masih aktif membagikan informasi mengenai dakwahnya. Pada 16 Desember 2024 dalam video yang dibagikan, Dr. Zakir Naik terlihat memberikan informasi mengenai cara mendapatkan naskah dakwahnya.

Dengan demikian, Dr. Zakir Naik diracun oleh seorang pria tak dikenal adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

Tidak ditemukan bukti serta sumber valid yang memberitakan klaim tersebut. Melalui akun Instagram dan Twitter pribadinya, Dr. Zakir Naik masih aktif membagikan informasi mengenai dakwahnya.