Akun Twitter/X @narkosun mengunggah cuitan dengan klaim belum ada investor asing yang mendukung proyek Ibu Kota Negara (IKN). Cuitan tersebut berasal dari acara Debat Cawapres yang diadakan pada 22 Desember 2023 lalu, ketika Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD, mengklaim bahwa belum ada investor yang terlibat di proyek IKN.

Pernyataan Mahfud tersebut lantas ditanggapi oleh Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, dengan meminta Mahfud untuk menelusuri pemberitaan media lewat mesin pencarian Google bahwa sudah banyak investasi yang masuk ke IKN.

Dalam cuitan akun @narkosum tersebut juga melampirkan gambar tangkapan layar sebuah artikel dengan judul “Jokowi Blak-Blakan Proyek IKN Belum Laku di Investor Asing”. terdapat pula narasi singkat yang mengklaim bahwa sampai dengan November belum ada investor yang masuk.

Dikutip dari Antara News, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono mengatakan, nilai investasi pihak swasta untuk pembangunan Ibu Kota baru itu mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023.

Rinciannya, senilai Rp23 triliun sudah dikucurkan untuk pembangunan fisik awal atau groundbreaking pada September 2023. Lalu senilai Rp12 triliun dikucurkan pada groundbreaking November 2023.

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sudah ada 21 investor dalam dan luar negeri yang sudah dan akan masuk ke IKN Nusantara.

Dikutip dari sumber lain, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa sudah ada investasi asing senilai kurang-lebih Rp 50 triliun yang masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bahlil menuturkan, investasi itu berada pada sektor jasa seperti perhotelan, mal, pendidikan, dan rumah sakit. Ia menyebutkan investasi tersebut berasal dari Eropa dan Asia.

Menurut Bahlil, investasi tersebut baru akan terealisasi pada semester II tahun 2024 karena pemerintah masih fokus pada realisasi investasi dalam negeri.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan, sudah ada investasi asing senilai kurang-lebih Rp 50 triliun yang masuk ke proyek IKN yang berasal dari Eropa dan Asia.

Upaya penipuan dengan metode phishing kembali beredar melalui Direct Message Instagram. Pelaku mengirimkan pesan berisi informasi bahwa ada video mesum yang menampilkan teman korban.

Setelah ditelusuri pada media sosial Twitter/X, banyak warganet yang mengatakan bahwa pernah mengalami hal serupa. Pengirim pesan akan mengirimkan tautan yang diklaim sebagai video mesum yang dimaksud.

Dikutip dari Kompas, pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan, penipuan melalui DM Instagram tersebut merupakan phishing dengan modus video porno.

Phishing merupakan kejahatan digital yang menargetkan data sensitif atau informasi korban melalui unggahan media sosial, pesan teks, atau email. Istilah tersebut merupakan bentuk lain dari kata “fishing” dalam bahasa Inggris yang artinya memancing. Bila link yang dikirimkan melalui DM Instagram diklik, maka korban akan diarahkan ke situs phising dan diminta memasukkan kredensial Instagram.

Modus penipuan phishing. Bila link yang dikirimkan melalui DM Instagram diklik, maka korban akan diarahkan ke situs phising dan diminta memasukkan kredensial Instagram.

Beredar pesan WhatsApp terkait informasi surat tilang dari pihak kepolisian yang disertai lampiran dokumen dengan format Android Package Kit (APK) dengan nama “SURAT TILANG DIGITAL.”

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen (Pol) Firman Santyabudi mengatakan, pesan WA dari akun yang mengatasnamakan polantas dan berisi file APK “SURAT TILANG DIGITAL” merupakan modus pencurian data.

Ia mengatakan, Korlantas, Ditlantas, dan Satlantas hanya mengirimkan konfirmasi tilang ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) lewat surat konfirmasi yang dikirim via PT Pos Indonesia.

Masyarakat diimbau berhati-hati apabila menerima pesan WA tentang surat tilang digital.

Upaya pencurian data dengan modus mengirimkan file APK melalui WhatsApp kerap beredar dengan berbagai modus. Misalnya, modus tagihan listrik, undangan pernikahan, dan resi pengiriman ekspedisi.

Pelaku akan mengirimkan file APK kepada korban, dan memanfaatkan kelengahan penerima pesan yang tidak mengecek terlebih dulu jenis file yang diterima. File APK yang dikirimkan oleh pelaku diduga telah diprogram sedemikian rupa untuk mencuri data pribadi korban, terutama data perbankan.

Untuk diketahui, APK merupakan format file yang digunakan untuk memasang aplikasi pada sistem operasi Android. Ciri format ini yakni tertera tulisan APK atau .apk pada akhir nama file.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri mengatakan, pesan WA dari akun yang mengatasnamakan polantas dan berisi file APK “SURAT TILANG DIGITAL” merupakan modus pencurian data.

Modus penipuan melalui email undangan seleksi kerja kembali beredar. Salah satunya adalah undangan seleksi kerja yang diklaim berasal dari PT KAO Indonesia.

Dalam email yang dikirimkan, pelaku mengundang korban untuk melakukan proses Medical Check Up (MCU) dan Test Fisik yang dilakukan di lokasi perusahaan. Korban kemudian diarahkan untuk melakukan pembayaran untuk registrasi sebelum pelaksanaan MCU dan Test Fisik.

Dikutip dari laman resminya, PT KAO Indonesia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk penipuan terkait proses seleksi calon tenaga kerja yang mengatasnamakan PT Kao Indonesia dan atau menggunakan identitas karyawan PT Kao Indonesia.

Berikut ini adalah pengumuman resmi dari PT Kao Indonesia sehubungan dengan proses seleksi calon tenaga kerja:

PT Kao Indonesia tidak pernah meminta uang, menjanjikan pengembalian dana akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya dalam pelaksanaan proses seleksi tenaga kerja.
PT Kao Indonesia tidak pernah bekerjasama dengan pihak biro perjalanan manapun dalam pelaksanaan proses seleksi tenaga kerja.
Informasi undangan wawancara seleksi tenaga kerja akan disampaikan melalui :
Human Capital Development PT Kao Indonesia
Nomor telepon : 021 7982245
E-mail : HCDRecruitment@kao.co.id
Website : www.kao.com/id

Konten palsu. PT Kao Indonesia tidak pernah meminta uang, menjanjikan pengembalian dana akomodasi, transportasi, konsumsi dan sebagainya dalam pelaksanaan proses seleksi tenaga kerja.