Kanal YouTube CCTV BENCANA (@bencanaalam294) pada 22 Desember 2023 mengunggah video dengan klaim bahwa bencana banjir bandang yang mengerikan telah menghanyutkan tempat ibadah dan melenyapkan puluhan orang.

Setelah menonton keseluruhan video, faktanya narator hanya membaca ulang artikel dari dua peristiwa yang tidak saling berkaitan.

Pertama, artikel milik Berita Satu berjudul “Banjir Bandang dan Longsor Landa Kabupaten Solok”. Bencana yang terjadi pada 20 Desember 2023 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat tersebut mengakibatkan kerusakan pada enam jembatan umum dan hanyutnya satu pabrik tahu.

Kedua, artikel milik medcom.id berjudul “Banjir Landa Timur Laut Australia, Ratusan Orang Dievakuasi”. Diketahui bahwa banjir bandang yang melanda timur laut Australia pada 18 Desember 2023 telah mengakibatkan kerusakan di sepanjang garis pantai yang melintasi Queensland Utara. Diketahui pula bahwa tim penyelamat telah mengevakuasi lebih dari 300 orang dan tidak ada WNI yang terdampak banjir tersebut.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube CCTV BENCANA merupakan informasi yang salah.

Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.

Unggahan video yang mengklaim bahwa bencana banjir bandang mengerikan telah menghanyutkan rumah ibadah dan melenyapkan puluhan orang merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, narator hanya membaca ulang artikel dari dua peristiwa yang tidak saling berkaitan.

Tim Cek Fakta Tempo memverifikasi klaim tersebut dengan menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Hasbullah. Kepada Tempo ia menyebut bahwa video itu adalah video lama. 
Menurut dia, saat ini kotak suara untuk Pemilu 2024 masih tersegel dalam plastik. Kotak suara tersebut masih berada di gudang logistik kabupaten atau kota, belum didistribusikan ke kecamatan.
“Itu video lama. Kotak suara [untuk Pemilu 2024] masih tersegel di dalam plastik dan masih berada di gudang logistik kabupaten/kota, belum bergerak karena menunggu logistik lainnya seperti surat suara yang masih proses cetak di penyedia,” kata Hasbullah melalui pesan singkat kepada Tempo, Selasa, 26 Desember 2023.
Dikutip dari laman resmi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, video yang beredar di Instagram tersebut pernah beredar di saat Pemilu 2019. Saat ini, video itu diedarkan kembali dan dihubungkan dengan tahapan Pemilihan Umum 2024. 
“Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait dengan keamanan dan integritas proses pemilihan. Namun, perlu diingat bahwa video ini terjadi pada Pemilihan Umum 2019, dan kami sudah mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk memastikan hal tersebut ke jajaran 24 kab/kota Bawaslu se Sulsel dan melakukan tindakan preventif,” kata Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Sulawesi Selatan, Alamsyah.
“Hasil koordinasi kami siang tadi, pihak KPU Provinsi Sulsel koordinator perencanaan dan logistik (Marzuki) menjelaskan untuk tahapan perakitan kotak suara, saat ini masih dalam keadaan tersegel dan belum dirakit. Informasinya, awal Januari tahun depan baru dilakukan perakitan kotak suara yang sudah terdistribusi,” kata Alamsyah.
Penemuan Kotak Suara Tak Tersegel pada 2019
Dilansir dari Kompas.com edisi 18 April 2019, pria dalam video itu bernama Muhammad Ikhwan Jalil. Dia merupakan Ketua Komando Oelama untuk pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dia menyebut ratusan kotak surat suara itu ditemukan di Gedung Yayasan Kekeluargaan Masyarakat Jawa yang terletak di Jalan Andi Pangeran Pettarani III, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa kotak suara itu ditemukan tidak tersegel. 
Saat itu, Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan bahwa gedung tersebut disewa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena gudang di kecamatan tak bisa lagi menampung logistik pemilu. “Apalagi saat ini semua serentak, tidak seperti pilkada lalu jadi semua bisa ditampung. Bahkan gedung KPU saja sudah tidak sanggup menampung semua," kata Gunawan Mashar, 18 April 2019.
Soal kotak suara yang tidak tersegel, Gunawan mengakui terdapat sedikit kelalaian teknis dari penyelenggara tingkat kecamatan. Petugas tersebut, katanya, telah mendapat teguran. 

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim penemuan gudang kotak suara ganda tak bersegel di Makassar adalahkeliru.
Video tersebut sudah pernah beredar di tahun 2019. Gudang penyimpanan itu adalah gudang sewaan KPU karena gudang yang ada di kecamatan tidak bisa menampung kotak suara saat Pemilu 2019.

Hasil verifikasi Tempo menunjukkan bahwa konten dan klaim tersebut pernah diajukan sebagai alat bukti pada sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Konten tersebut kemudian beredar kembali pada Desember 2023.
Tempo mendapatkan petunjuk bahwa video serupa pernah diunggah salah satu akun di YouTube pada 3 April 2019. Video itu memperlihatkan suasana persidangan di Mahkamah Konstitusi yang membawa dugaan kecurangan Pemilu 2019, salah satunya dugaan manipulasi Kartu Keluarga di Kota Bogor. 
Dikutip dari CNBC Indonesia, kasus dugaan manipulasi kartu keluarga di Kota Bogor ini, pernah diajukan sebagai alat bukti dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.  
Dalam sidang itu, Saksi Pemohon, Agus Maksum menyatakan bahwa timnya menemukan kartu keluarga (KK) manipulatif yang berasal dari 4 Kabupaten. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui dengan pasti apakah nama yang ada di dalam KK manipulatif tersebut menggunakan hak suaranya atau tidak.
Saksi penggugat Agus menyebut ada 1.355 anggota keluarga dengan alamatnya berbeda-beda dari total 117.333 ribu KK yang tersebar di empat wilayah dan salah satunya di Kota Bogor, selain Majalengka, Magelang, dan Banyuwangi
Dikutip dari Beritasatu.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor membantah data manipulasi kartu keluarga (KK) di Kota Bogor yang disampaikan Agus Maksum. Dalam persidangan, KPU menyebut data yang disampaikan kemungkinan merupakan data lama.
Saat itu Samsudin menjelaskan bahwa semua data Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diperbaiki di tingkat KPUD Kota Bogor sebelum proses pemilu. Proses pemutakhiran data pemilu dilakukan secara berjenjang. Ia pun memastikan setiap data yang mengalami kekeliruan sudah diperbaiki sebelum pelaksanaan pemilu.
Namun, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHPU Presiden 2019) yang dimohonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi). Demikian bunyi amar putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis (27/6/2019) di MK.
Dilansir Bogordaily.net, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, bahkan membantah video soal temuan manipulasi kartu keluarga itu sebagai video yang terjadi mendekati Pemilu 2024. Sebab, video itu merupakan video lama yang beredar saat Pilpres 2019.
Ia mengimbau seluruh masyarakat Kota Bogor untuk tidak secara langsung mempercayai berita yang beredar di konten media sosial sebelum diverifikasi. Dalam konteks Pilpres 2024, ia memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sudah ditetapkan oleh tiap KPU Kabupaten/Kota. Ia meyakini, sangat tidak mungkin ada data tercecer yang menyebabkan ada 1 KK berisi ribuan anggota keluarga.

Video berdurasi 1 menit 23 detik yang memperlihatkan sebuah rapat sebagai bukti manipulasi data kepala keluarga menjelang Pemilu 2024 di Kota Bogor adalahkeliru. 
Hasil pemeriksaan fakta Tempo, video itu merupakan video lawas yang pernah beredar pada April 2019 dan tidak terkait dengan Pemilu 2024. 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, telah membantahnya, karena video itu merupakan video lama yang beredar saat Pilpres 2019.

Telah beredar surat bernomor UND-2/KNL.0503/2023 perihal validasi data aset BMN untuk penghapusan gedung dan bangunan kantor/rumah negara mengatasnamakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro. Pada surat tersebut tercantum nama Kepala KPKNL Metro Ramson Damanil dan kode QR di bawahnya.

Setelah ditelusuri, surat tersebut palsu. KPKNL Metro melalui akun resmi Instagramnya @kpknl_metro, menyampaikan bahwa surat tersebut hoaks dan mengimbau kepada seluruh stakeholder agar lebih waspada jika mendapatkan informasi sejenis.

“Sehubungan dengan beredarnya surat yang mengatasnamakan KPKNL Metro, dapat kami sampaikan bahwa informasi dalam surat tersebut merupakan informasi yang tidak benar (hoax).” demikian keterangan yang tertulis pada akun Instagram @kpknl_metro pada 11 Desember 2023.

Meskipun terdapat tanda tangan elektronik dalam surat, namun tidak memenuhi persyaratan. KPKNL Metro memberikan Langkah-langkah untuk memastikan keaslian surat dengan beberapa cara yaitu:
1. Memindai QR Code penandatangan pada laman https://office.kemenkeu.go.id
2. Unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPD
3. Memindai QR Code penandatangan menggunakan aplikasi pemindai dari ponsel pintar

Berdasarkan penjelasan di atas validasi data aset BMN untuk penghapusan Gedung dan bangunan kantor/rumah negara adalah tidak benar dan masuk ke dalam kategori konten palsu.

Surat palsu. KPKNL Metro menyampaikan informasi dalam surat tersebut ialah hoaks.