• [SALAH] Kameramen TV Terkena Smash dari Megawati Hangestri Hingga Kepalanya Benjol

    Sumber: YouTube.com
    Tanggal publish: 18/12/2023

    KLARIFIKASI

    Berita

    Benjol Seperti Bakpau! Ini Kondisi Kepala Kameramen TV Terkena Smash dari Megawati Hangestri

    Hasil Cek Fakta

    Kanal YouTube JURNAL INFORMASI (@jurnaliser) pada 27 November 2023 mengunggah video dengan klaim bahwa seorang kameramen TV terkena smash dari anggota tim voli Red Sparks asal Indonesia, Megawati Hangestri. Akibat smash dari Mega, kameramen tersebut sempat pingsan dan muncul benjol pada kepalanya.

    Setelah dilakukan penelusuran, faktanya tidak ada informasi resmi dan bukti valid mengenai kameramen TV yang terkena smash dari Megawati seperti yang tertulis pada unggahan.

    Selain itu, narator dalam video pada kenyataannya juga hanya membaca ulang artikel milik Bola Sport berjudul "Klasemen Liga Voli Korea - Megawati Hangestri dkk Masih Tempati 5 Besar, Red Sparks Sisakan 1 Laga". Dalam artikel tersebut diberitakan mengenai tim voli Red Sparks yang masih bertahan di posisi lima besar pada klasemen Liga Voli Korea musim 2023-2024.

    Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh kanal YouTube JURNAL INFORMASI merupakan informasi yang salah.

    Kesimpulan

    Hasil periksa fakta ‘Ainayya Al Fatikhah.

    Unggahan video yang mengklaim bahwa seorang kameramen TV terkena smash voli dari Megawati Hangestri hingga kepalanya benjol merupakan konten yang menyesatkan. Faktanya, tidak ada bukti valid mengenai berita tersebut dan narator hanya membaca ulang artikel berjudul “Klasemen Liga Voli Korea – Megawati Hangestri dkk Masih Tempati 5 Besar, Red Sparks Sisakan 1 Laga”.

    Rujukan

    • Mafindo

      • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • [SALAH] Video Lautan Manusia di Madrid, Spanyol untuk Palestina

    Sumber: Twitter.com
    Tanggal publish: 18/12/2023

    KLARIFIKASI

    Berita

    “Human flood in Spain for Palestine. :flag-ps:”

    Hasil Cek Fakta

    Beredar sebuah video yang menunjukkan lautan manusia di Madrid, Spanyol yang diklaim merupakan aksi Pro-Palestina turun ke jalanan.

    Namun faktanya video tersebut adalah demo ribuan warga Spanyol di Madrid yang memprotes kemungkinan amnesti bagi separatis Catalan yang terlibat referendum. Ditemukan video serupa yang terpublikasi sejam sebelumnya melalui akun media Spanyol, @telediario_tve dengan keterangan “Ratusan ribu orang berdemonstrasi menentang amnesti di seluruh Spanyol: ‘Kami tidak akan diam’”. Sehingga aksi dalam video tersebut tidak ada kaitannya dengan aksi Pro-Palestina di Spanyol.

    Dengan demikian, video lautan manusia di Madrid, Spanyol untuk Palestina adalah tidak benar dengan kategori Konten yang Menyesatkan.

    Kesimpulan

    Hasil periksa fakta Moch. Marcellodiansyah

    Faktanya video tersebut adalah demo masyarakat Spanyol untuk menolak UU usulan amnesti bagi separatis Catalan.

    Rujukan

    • Mafindo

      • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Cek Fakta: Tidak Benar Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Kewajiban Pemakaian Masker Lagi pada Masyarakat

    Sumber: liputan6.com
    Tanggal publish: 17/12/2023

    KLARIFIKASI

    Berita


    Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial dan aplikasi percakapan pesan berantai berisi Kemenkes mengeluarkan surat edaran kewajiban memakai masker lagi pada masyarakat. Postingan ini beredar sejak pekan lalu.
    Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 16 Desember 2023.
    Berikut isi postingannya:
    "Pemakaian masker di Indonesia mulai 15 Desember 2023 Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1042/2023 tanggal 6 Desember 2023, penggunaan masker di Indonesia mulai 15 Desember 2023 akan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Pemakaian masker tetap wajib di tempat-tempat umum tertutup, seperti transportasi umum, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas umum lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang."
    Lalu benarkah pesan berantai berisi Kemenkes mengeluarkan surat edaran kewajiban memakai masker lagi pada masyarakat?
    Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun resmi Kementerian Kesehatan di Twitter, @KemenkesRI yang sudah biru atau terverifikasi. Di sana terdapat bantahan pesan berantai itu yang diunggah pada 16 November 2023.
    Berikut isi cuitannya:
    "#Healthies, beredar postingan surat edaran @KemenkesRI tentang kewajiban penggunaan masker di Indonesia😳
    Faktanya❌Kemenkes tidak mengeluarkan SE terkait kewajiban pemakaian masker❌
    Masyarakat diimbau pakai masker saat sakit atau ditempat umum yg berisiko penularan COVID-19.
    Jangan lupa juga lengkapi proteksi diri dengan protokol kesehatan lainnya dan lmvaksinasi COVID-19 hingga dosis booster 💉
    Salam sehat!"

    Hasil Cek Fakta

    Kesimpulan


    Pesan berantai berisi Kemenkes mengeluarkan surat edaran kewajiban memakai masker lagi pada masyarakat adalah tidak benar. Faktanya Kemenkes tidak pernah mengeluarkan SE terkait kewajiban penggunaan masker.

    Rujukan

    • Liputan 6

      • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • Keliru, Klaim Tim AMIN Soal Pemerintah Orde Baru Subsidi Biaya Pendidikan Tinggi Hingga 90 Persen

    Sumber: cekfakta.tempo.co
    Tanggal publish: 16/12/2023

    KLARIFIKASI

    Berita


    Dewan pakar sekaligus juru bicara pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Sulfikar Amir, menyatakan bahwa subsidi biaya pendidikan tinggi pada era Orde Baru mencapai hingga 90 persen. Pernyataan itu disampaikan Sulfikar di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 4 Desember 2023, seperti dimuat oleh Tempo.co. 
    Hal itu disampaikan terkait janji pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menaikkan subsidi di perguruan tinggi negeri jika terpilih. Mereka optimis program tersebut bisa menekan biaya kuliah paling tidak hingga sepertiga dari biaya kuliah sekarang karena pernah dipraktikkan di masa Orde Baru. “Saat itu, pemerintah bahkan mengeluarkan subsidi biaya pendidikan tinggi hingga 90 persen,” kata Sulfikar.
    Benarkah di masa Orde Baru mengeluarkan subsidi biaya pendidikan tinggi hingga 90 persen?

    Hasil Cek Fakta


    Dosen Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Andi Hasdiansyah merujuk pada aturan hukum terkait pendidikan nasional pada masa Orde Baru, yaitu Undang-Undang (UU) No 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU itu tidak mengatur mengenai subsidi 90 persen. 
    Pada era Orde Baru, kata Andi, beberapa program subsidi pendidikan memang diberikan. Namun jumlah rata-ratanya tidak mencapai 10 persen. Sementara pada akhir masa Orde Baru (1997/1998), subsidi pendidikan hanya sebesar 4,5 persen.
    Sejak tahun 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan (mandatory spending). Angka ini termasuk yang terbesar di Asia, walaupun belanja pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste jika ditinjau dari persentase Produk Domestik Bruto (PDB).
    Dilansir Katadata, dalam 10 tahun terakhir, anggaran pendidikan 2023 yang dikucurkan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) mencapai Rp 612,2 triliun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 660,8 triliun. Anggaran tersebut merupakan rekor tertinggi baru. Besaran anggaran pendidikan tersebut setara 19,68 persen dari total belanja negara dalam RAPBN 2024 yang nilainya Rp3.304,1 triliun.

    Kesimpulan


    Hasil verifikasi klaim bersama ahli menunjukkan bahwa pemerintah di masa Orde Baru mengeluarkan subsidi biaya pendidikan tinggi hingga 90 persen adalahkeliru.
    Pada era Orde Baru, beberapa program subsidi pendidikan memang diberikan. Namun jumlah rata-ratanya tidak mencapai 10 persen. Sementara pada akhir masa Orde Baru (1997/1998), subsidi pendidikan hanya sebesar 4,5 persen.
    **Punya informasi atau klaim yang ingin Anda cek faktanya? Hubungi ChatBot kami. Anda juga bisa melayangkan kritik, keberatan, atau masukan untuk artikel Cek Fakta ini melalui email cekfakta@tempo.co.id
    Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

    Rujukan

    • Tempo

      • 1 media telah memverifikasi klaim ini