Kanal Youtube TEROPONG ISTANA mengunggah video dengan klaim Presiden FIFA akui Anies Baswedan sebagai sosok pemimpin masa depan usai menyaksikan kecanggihan Jakarta International Stadium (JIS).

Namun, tidak ada tidak ada tayangan Anies Baswedan pamerkan kecanggihan JIS. Dalam video juga tidak ada tayangan Presiden FIFA akui Anies sosok pemimpin masa depan Indonesia.

Selain itu, narasi dalam video justru identik dengan artikel yang diunggah oleh Media Indonesia dengan judul “PSSI Akan Usulkan JIS Jadi Salah Satu Stadion Piala Dunia U-17 2023.”

Dalam arikel yang diunggah pada 4 Juli 2023 tersebut menjelaskan tentang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan mengusulkan JIS ke FIFA menjadi salah satu stadion yang digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023. Sejumlah catatan evaluasi stadion mulai dari akses, kualitas rumput, hingga transportasi penunjang akan direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, PT KAI serta Jasa Marga.

Hasil periksa fakta Agnes Amungkasari.

Tidak ada informasi yang menjelaskan Anies Baswedan pamerkan kecanggihan JIS dan Presiden FIFA akui Anies sebagai sosok pemimpin masa depan. Narasi dalam video menjelaskan Erick Thohir akan usulkan JIS sebagai salah satu stadion untuk Piala Dunia U-17 2023.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video Presiden Jokowi terbitkan Perpres dan Perppu bubarkan Ponpes Al Zaytun, dengan menjadikan narasi pidato Jokowi sebagai bahan penelusuran menggunakan Google Search.
Penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Berikut Pidato Lengkap Jokowi yang Menyebut Reshuffle Kabinet" yang dimuat situs Nasional.tempo.co, pada 28 Juni 2020.
Artikel situs nasional.tempo.co memuat pernyataan Jokowi yang ada di dalam klaim video, pernyataan tersebut terkait dengan peringatan keras Jokowi kepada jajaran menteri kabinet dalam penanganan wabah Covid-19 sampai menyebut reshuffle kabinet jika para menteri tak memiliki sense of crisis.
Berikut isi lengkap pidatonya.
"Bapak ibu sekalian, suasana dalam tiga bulan ke belakang ini dan ke depan mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga, mestinya semuanya yang hadir di sini, sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang ada di sini ini bertanggung jawab pada 260 juta penduduk Indonesia.
Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama.
Hati-hati, OECD (organization for economic cooperation and development), terakhir dua hari lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia, terkontraksi 6 sampai 7,6 persen minusnya.
Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen. Perasaan ini harus sama. Kita harus mengerti ini, jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali ini.
Saya melihat banyak sekali kita ini yang menganggap ini normal. Kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebuah masih normal, berbahaya sekali.
Kerja masih biasa-biasa saja. Kerjaannya memang harus ekstra luar biasa, harus extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya.
Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan-kebijakan yang biasa saja, menganggap ini suatu kenormalan. Apa-apaan ini.
Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan.
Kalau perlu perpres ya perpres saya keluarkan. Kalau Saudara punya peraturan menteri, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.
Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa ga punya perasaan, ini suasana krisis.
Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian.
Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya. Karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik.
Jadi belanja kementerian jadi tolong dipercepat. Sekali lagi jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat. Kalau ada hambatan, keluarkan aturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres saya keluarkan perpres. Untuk pemulihan ekonomi nasional.
Misalnya, saya berikan contoh. Bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen, coba.
Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi.
Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera dikeluarkan. Ini sudah disediakan Rp 70-an triliun coba.
Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan, kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100 persen.
Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita enggak ada apa-apa, berbahaya sekali.
Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semua yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, padat karya, beri prioritas pada mereka supaya gak ada PHK.
Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan, urusan peraturan. Ini extraordinary.
Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan, enggak ada. Kalau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau yang ada belum cukup. Asal untuk rakyat asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya.
Sekali lagi, tolong ini ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu.
Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary betul-betul harus dilakukan. Dan saya membuka, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan, akan saya buka.
Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya.
Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini (jika) Bapak-Ibu tak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan.
Saya rasa itu yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul meminta kepada Bapak-Ibu dan Saudara sekalian, mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan.
Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan, tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dengan manajemen krisis.
Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh. "

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com klaim video Presiden Jokowi terbitkan Perpres dan Perppu bubarkan Ponpes Al Zaytun tidak benar.
Dalam pernyataan Jokowi video tersebut terkait dengan teguran Jokowi kepada jajaran menteri kabinet yang tidak memiliki naluri krisis pada penanganan wabah Covid-19.

Solopos.com menelusuri sumber foto tersebut dan menemukan bahwa bagian kepala digantikan dengan orang yang berbeda.

Foto asli merupakan dokumentasi Kantor Berita Antara, saat tersangka kasus peredaran narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa (dalam foto berada di tengah dan digandeng) berjalan menuju ruang tahanan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (25/10/2022). 

Bagian kepala Teddy Minahasa kemudian digantikan dengan kepala Firli Bahuri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, narasi yang beredar di Twitter merupakan hoaks. Konten tersebut difabrikasi dengan tujuan menyesatkan.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan artikel berjudul "Cara Cek Bansos 2023 Secara Online, Lengkap dengan Cara Daftar PKH" yang tayang di Liputan6.com pada 21 Februari 2023.
Dalam artikel tersebut dijelaskan pendaftaran untuk mendapatkan Bansos tahun 2023 bukan melalui Whatsapp. Pendaftaran hanya dilakukan melalui laman cekbansos.kemensos.go.id.
Kemensos sendiri telah menetapkan beberapa kriteria bagi masyarakat yang menerima Bansos. Jadi tidak semua orang bisa mendaftar dan mendapatkan Bansos ini.
Berikut beberapa kriterianya.
1. WNI (Warga Negara Indonesia) ditandai dengan memiliki e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
2. Terdaftar sebagai golongan keluarga berkebutuhan pada data kelurahan setempat.
3. Bukan salah satu anggota ASN, TNI, maupun Polri.
4. Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan Kartu Prakerja.
5. Telah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.
Adapun cara mengecek bansos PKH, Anda bisa memakai telepon genggam, laptop, tablet, ataupun komputer PC. Berikut ini langkah-langkah untuk mengecek penerima bansos PKH 2023 melalui laman resmi Kemensos http://cekbansos.kemensos.go.id/.
1. Login tautan (link) cekbansos.kemensos.go.id.
2. Pilih nama provinsi hingga desa sesuai alamat di KTP.
3. Input nama lengkap sesuai KTP dan kode verifikasi yang tertera di layar.
4. Klik tombol 'Cari Data'.
5. Muncul daftar penerima bantuan ini.
Selanjutnya nanti akan ada informasi mengenai data yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau tidak. Setelah terdaftar melalui tautan cekbansos.kemensos.go.id, Anda bisa cairkan melalui bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI dan BTN) atau pun kantor pos Indonesia terdekat bagi yang tidak memiliki ATM.

Postingan yang mengklaim pendaftaran bantuan sosial tahun 2023 bagi masyarakat bisa melalui Whatsapp adalah hoaks.