Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi akun Instagram resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, @surabaya yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Di sana terdapat bantahan pada poster yang beredar viral di masyarakat.
Bantahan itu diunggah dalam postingan 27 Mei 2023. Berikut isi postingannya:
"AWAS HOAX!!
Beredar sebuah informasi di masyarakat bahwa ada program Nikah Gratis untuk warga Surabaya, namun informasi tersebut adalah kabar bohong atau hoaks rek
Mimin imbau agar selalu berhati-hati dalam menerima informasi ya, selalu cek dan ricek lagi keaslian informasi yang didapat"
Bantahan serupa juga disampaikan oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi di akun Instagramnya @ericahyadi_ yang sudah bercentang biru atau terverifikasi.
"Beredar di grup-grup WA poster acara "RABI GRATIS".
Loh, gak bahaya tah?
Yo bahaya, Rek. Wong iku hoax.
Sing kate rabi ojok njagakno gratisan, rek. Sakno anakke uwong. Kerjo sing giat, sing tekun, cek morotuo seneng.
Lagian, wes onok calone tah?"
Selain itu Kepala Diskominfo Surabaya, M. Fikser juga telah memberikan bantahannya seperti dikutip dari Antara. "Saya pastikan itu hoaks, Pemkot Surabaya tidak ada acara seperti itu. Ini ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
"Tentu ini meresahkan masyarakat. Kami mengingatkan warga agar tidak menyebarkan konten dan informasi tanpa lebih dulu memastikan kebenarannya," katanya menambahkan.

Postingan poster pendaftaran nikah gratis bagi warga Surabaya adalah hoaks.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul pada unggahan tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi dalam video.

Pada kenyataannya, video tersebut hanya memberitakan mengenai kasus kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) yang melibatkan mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, sebagai terdakwa atas kasus korupsi sebesar Rp 37,8 triliun (kurs Rp 14 ribu). Namun, Raden tidak menerima tuduhan tersebut karena ia merasa hanya menjalankan kebijakan negara atas perintah Jusuf Kalla atau JK yang kala itu menjabat sebagai Wapres. Raden juga menyatakan bahwa ia tidak mengambil uang sepeser pun dari kebijakan negara tersebut.

Diketahui bahwa dalam kasus tersebut, JK turut menjadi saksi yang meringankan untuk terdakwa. Kendati demikian, JK tidak diperiksa oleh penyidik karena kesalahan dalam kasus tersebut dinilai tidak terletak pada kebijakannya sebagai Wapres, melainkan kesalahan pada PT TPPI dan SKK Migas yang tidak menjalankan kebijakan. Selain itu, sepanjang video pun narator tidak menyebutkan mengenai penjemputan paksa aparat kepolisian terhadap JK seperti yang tertera pada judul unggahan.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh channel YouTube Kabar News merupakan konten dengan koneksi yang salah.

Unggahan video dengan judul yang mengklaim bahwa Jusuf Kalla dijemput paksa oleh aparat terkait kasus korupsi sebesar 35 triliun merupakan konten dengan koneksi yang salah. Faktanya, judul pada unggahan tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi dalam video.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya tidak ada pemberitaan resmi dan bukti valid terkait klaim seperti yang disebutkan pada unggahan.

Berdasarkan pencarian fakta melalui Google, diketahui bahwa Israel memang pernah mengerahkan 3.000 tentaranya ke perbatasan Gaza pada tahun 2021 lalu. Namun pada saat itu, perang yang dihadapi Israel bukanlah perang dengan Iran, melainkan perang melawan Palestina. Dalam perang tersebut, Israel telah memanggil 3.000 tentara cadangan untuk bersiap melakukan perang.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh channel YouTube DUNIA BERITA merupakan konten yang menyesatkan.

Unggahan video dengan klaim bahwa 3.000 tentara Israel tewas diserang Iran merupakan konten yang menyesatkan. Faktanya, tidak ada bukti valid mengenai klaim seperti yang disebutkan pada unggahan.

Setelah dilakukan penelusuran, faktanya tidak ada pemberitaan resmi dan bukti valid terkait klaim seperti yang disebutkan pada unggahan. Selain itu, berbagai video yang ditampilkan pada unggahan tersebut nyatanya berasal dari beberapa sumber yang tidak berkaitan.

Pertama, pada menit 00:35 terdapat video wawancara dengan pakar TPPU, Yenti Garnasih, yang sedang menjelaskan mengenai kasus tindak pidana pasar modal yang melibatkan CEO Jouska, Aakyar Abyasa Fidzuno.

Kedua, pada menit 04:04 terdapat video Ahok yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam video tersebut, nyatanya Ahok sedang menegaskan upaya pemberantasan korupsi yang dimulai dengan pembuktian harta terbalik.

Terakhir, pada menit 06:45 terdapat video konferensi pers Mahfud MD terkait transaksi janggal sebesar 300 triliun dalam Kementerian Keuangan yang ia sebut sebagai indikasi pencucian uang.

Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan oleh PILIHAN RAKYAT merupakan konten yang dimanipulasi.

Unggahan video dengan judul yang mengklaim bahwa Mahfud MD melantik Ahok sebagai Ketua TPPU merupakan konten yang dimanipulasi. Faktanya, tidak ada pemberitaan resmi terkait klaim tersebut dan video yang digunakan dalam unggahan berasal dari beberapa sumber yang tidak berkaitan.