Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dengan mengunjungi situs Democrazy News seperti yang ada dalam postingan. Di dalam website tersebut terdapat artikel yang identik dengan postingan.
Artikel itu menggunakan foto yang sama dan diunggah pada 21 Februari 2023 seperti dalam postingan. Namun dalam artikel itu berjudul "Membisu Pengajian Ustadz Hanan Attaki Dibubarkan, Menag Yaqut Kecam Warga Protes Gereja Belum Miliki Izin."
Berikut isi artikelnya:
"DEMOCRAZY.ID - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menyesalkan adanya aksi pembubaran ibadah di Lampung beberapa waktu lalu.
Menag Yaqut menilai semua pihak seharusnya mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.
“Semua pihak bertanggung jawab pada terciptanya kerukunan. Jika ada permasalahan, semestinya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan para pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan,” ujar Gus Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Sebelumnya beredar video di media sosial perihal seseorang yang mencoba untuk membubarkan peribadatan.
Pelaku mengklaim bahwa peribadatan yang berlangsung belum memiliki izin.
Gus Yaqut mengatakan persoalan seperti itu seharusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah, apalagi sudah ada regulasi yang mengatur dan bisa dijadikan pedoman bersama.“Polemik izin rumah ibadah harus dilaporkan ke Pemerintah Daerah, FKUB, Kepolisian, dan Kemenag setempat agar dapat diambil langkah penyelesaiannya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
Ia menjelaskan terkait aktivitas peribadahan sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Dalam pasal 18 mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati atau wali kota, dengan memenuhi persyaratan laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
“Proses yang sudah diatur seperti ini sebaiknya dipatuhi oleh para pihak. Pemerintah Daerah juga diharapkan bisa berperan sesuai kewenangannya sehingga umat beragama di daerahnya bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman,” ujarnya.
Pemerintah daerah, kata Gus Yaqut, memiliki peran besar dalam upaya menjaga kerukunan dan perizinan rumah ibadah.
Bahkan, jika ada umat beragama yang belum bisa mendirikan rumah ibadah karena belum terpenuhinya persyaratan, PBM memberi mandat kepada Pemerintah Daerah untuk memfasilitasinya.
“Pasal 14 PBM mengatur, dalam hal persyaratan belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat,” kata dia.
Menag berharap aksi pembubaran kegiatan beribadah tidak terulang. Polemik rumah ibadah juga sudah diatur dalam PBM dan harus mengedepankan semangat musyawarah.
​​​​”Saya sudah minta jajaran Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kabupaten/Kota untuk proaktif dalam penyelesaian perselisihan semacam ini dan terus terdepan dalam menjaga kerukunan umat,” kata dia."

Postingan yang mengklaim Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas masih berpikir ide sholat Jumat dipindah ke hari Sabtu adalah tidak benar. Faktanya judul dalam artikel itu telah disunting.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim CEO Pfizer Albert Bourla menargetkan vaksin melenyapkan 50 persen populasi dunia pada 2023, menggunakan Google Search dengan kata kunci "Albert Bourla CEO of Pfizer targets a global vaccine by 2023 to wipe out 50% of the world's population".
Hasil penelusuran mengarah pada artikel berjudul "Fact Check-Edited video cuts Pfizer CEO’s comments at World Economic Forum" yang dimuat situs Reuters.com, pada 31 Mei 2022. 
Artikel itu menjelaskan bahwa pernyataan CEO Pfizer telah diedit dari livestream percakapan yang diunggah oleh akun YouTube World Economic Forum (WEF) dalam video berjudul "Conversation with Albert Bourla, CEO of Pfizer | Davos | #WEF22".
Dalam percakapan tersebut Bourla terdengar mengatakan:
“Minggu pertama kami bertemu pada bulan Januari '19 di California untuk menetapkan tujuan selama lima tahun ke depan dan salah satunya adalah, pada tahun 2023, kami akan mengurangi jumlah orang di dunia yang tidak mampu membeli obat-obatan kami hingga 50%.”
Sumber: 
https://www.reuters.com/article/factcheck-pfizer-video-idUSL1N2XN1L
https://www.youtube.com/watch?v=9ccd3LMNMl8
 

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com, klaim CEO Pfizer Albert Bourla menargetkan vaksin melenyapkan 50 persen populasi dunia pada 2023 tidak benar.
Video Bourla dalam World Economic Forum (WEF) tersebut telah diedit, pernyataan Bourla sebenarnya adalah pada tahun 2023, "Kami akan mengurangi jumlah orang di dunia yang tidak mampu membeli obat-obatan kami hingga 50 persen."

Berdasarkan penelusuran Tempo, pemerintah Indonesia belum pernah melakukan boikot terhadap produk Uni Eropa sebagai respon atas sikap UE yang memboikot minyak Rusia setelah Putin mengumumkan invasi Rusia ke Ukraina.
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan pada bulan Maret 2019, mengatakan akan mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk memboikot produk-produk Uni Eropa di Tanah Air. 
Pernyataan Luhut ini disampaikan sebagai respon atas rencana kebijakan Uni Eropa yang akan menghentikan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel. Rencana kebijakan ini tercantum dalam dokumen Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II (RED II).
Melalui RED II, anggota UE sepakat memasukan minyak sawit sebagai kategori tidak berkelanjutan karena deforestasi atau perusakan hutan akibat adanya budidaya sawit yang ekspansif. Hal ini tentu akan menurunkan nilai ekspor komoditas sawit dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia.
Untuk memverifikasi kebenaran klaim di atas, Tim Cek Fakta Tempo memfragmentasi video itu menjadi gambar menggunakan keyframe dan menelusurinya memakai Yandex Image Search dan Google Search. Juga menelusuri pemberitaan media-media yang kredibel yang berkaitan dengan narasi tersebut.
Fakta 1

Pada detik ke-9, fragmen video menampilkan potongan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang menjawab pertanyaan wartawan. 
Berdasarkan penelusuran Tempo, video tersebut identik dengan pemberitaan Metro TV yang diunggah di YouTube tanggal 20 Maret 2019. Dilansir Metro TV, pemberitaan tersebut berkaitan dengan respons Indonesia terhadap kebijakan UE yang akan menghentikan pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati pada 2030. 
Kebijakan UE tersebut oleh pemerintah Indonesia dianggap diskriminatif terhadap minyak sawit. Sebagai respon atas kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia berencana melaporkan UE kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pemerintah juga berencana memboikot produk-produk UE bila tidak ada kesepakatan.
Dilansir BBC Indonesia, pemerintah Indonesia mengancam akan memboikot produk Uni Eropa jika Parlemen UE menyetujui kebijakan larangan penggunaan sawit untuk biodiesel. Hal ini mengemuka dalam media briefing "Diskriminasi Uni Eropa terhadap Kelapa Sawit" tanggal 20 Maret 2019 di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
"Kami pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami tidak mau didikte. Kami harus tegas," kata Luhut Binsar Panjaitan menjawab pertanyaan wartawan tentang rencana boikot produk UE.
Fakta 2

Pada menit ke-1:25, fragmen vidio menampilkan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang sedang berbicara di sebuah panggung bertuliskan “PES Socialist & Democrat”.
Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen gambar ini identik dengan pemberitaan Euronews yang diunggah di YouTube tanggal 16 Oktober 2022. Dilansir Euronews, Kanselir Jerman Olaf Scholz, hadir dan berbicara dalam forum Kongres Partai Sosialis Eropa yang berlangsung di Berlin, tanggal 15 Oktober 2022.
Dilansir Independent, Olaf Scholz dalam kongres ini mengusulkan reformasi Uni Eropa agar sesuai dengan kondisi negara anggota yang baru akan bergabung serta memberikan otonomi militer yang lebih besar pada 27 negara anggota.
Fakta 3

Pada menit ke-4:46, fragmen video menampilkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang berbicara di sebuah podium dengan latar belakang bendera Rusia.
Berdasarkan penelusuran Tempo, fragmen video ini identik dengan unggahan Bloomberg Quicktake di YouTube tanggal 15 Oktober 2022. Dilansir Bloomberg Quicktake, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Astana, Kazakhstan, tanggal 14 Oktober 2022, Putin mengatakan “Tidak” ketika ditanya apakah dia menyesal melakukan invasi militer atas Ukraina.
Dilansir Courthouse News Service, tampil percaya diri dan santai, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan konferensi pers pada hari Jumat, 14 Oktober di Astana. Dalam kesempatan ini, dia mengatakan dia tidak menyesal memerintahkan invasi ke tetangganya dan Rusia tidak bermaksud untuk "menghancurkan seluruh Ukraina."

Berdasarkan pemeriksaan fakta, Tim Cek Fakta Tempo menyimpulkan bahwa video berjudul “ Putin Langsung Kaget, dengan Berani Jokowi Resmi Umumkan Boikot Uni Eropa-Embargo minyak Rusia” adalah menyesatkan.
Rencana boikot produk UE yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkaitan dengan kebijakan UE yang akan menghentikan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel karena dianggap ekspansif dan merusak lingkungan hidup. Pernyataan ini disampaikan pada tanggal 20 Maret 2019. 
Pernyataan Luhut tersebut tidak ada kaitannya dengan embargo minyak Rusia yang dilakukan UE sebagai sanksi atas Rusia yang menginvasi Ukraina yang berlangsung sejak tanggal 24 Februari 2022.

Namun setelah ditelusuri, diketahui bahwa akun tersebut bukanlah akun TikTok milik Kiky Saputri. Akun TikTok milik Kiky bernama @kikysaputrii, yang usernamenya memiliki nama yang sama dengan akun Instagram resminya yakni @kikisaputrii. Melalui laman Instagramnya Kiki dengan tegas menyatakan jika sampai dengan saat ini dirinya tidak pernah membuat giveaway di TikTok.

“Sekali lagi hati-hati ya dengan banyaknya akun palsu yang mengatasnamakan saya di @tiktokofficialindonesia maupun di @instagram .

1. Saya tidak pernah buat giveaway di TIKTOK
2. Itu bukan akun asli saya (akun bodong)
3. Hati-hati jika diminta untuk klik sebuah link dari akun yang tidak terpercaya karena khawatir justru data keuangan kamu yg akan disadap.

Sampai saat ini saya sudah coba menghubungi pihak @tiktokofficialindonesia untuk melaporkan akun tersebut supaya tidak merugikan banyak pihak. TAPI BELUM ADA TANGGAPAN

Mungkin teman2 bisa bantu laporkan/banned akun TikTok tersebut.

Terimakasih dan tetap berhati-hati ya” tegas Kiky pada laman Instagramnya.

Berdasar seluruh referensi dapat dipastikan bahwa TIDAK BENAR Kiky Saputri adakan giveaway melalui TikTok. Unggahan tersebut masuk ke dalam hoaks dengan kategori imposter content atau konten tiruan.

Melalui Instagram resminya, Kiky Saputri menyatakan giveaway tersebut palsu dan akun TikTok dengan username @kikisaputri32 bukanlah miliknya.