Faktanya, surat yang beredar adalah palsu. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi melalui akun Facebook resminya bahwa surat yang beredar adalah tidak benar. Saat ini Dinsos Jabar tidak melakukan penggalangan dana serta donasi.

Berdasarkan informasi surat penggalangan donasi bantuan pelunasan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah hoaks dan masuk kategori konten tiruan.

Dinas Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi surat tersebut palsu dan merupakan modus penipuan.

Faktanya, Cecep Nurul Yakin mengklarifikasi melalui akun Facebook pribadinya bahwa akun WhatsApp yang beredar bukan nomornya. Ia juga mengimbau untuk tidak mudah percaya dan mudah tergiur serta bisa langsung dm ke akun media sosialnya “Cecepnurulyakin77” untuk mengetahui kebenaran inormasinya.

Berdasarkan informasi di atas akun WhatsApp Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dengan nomor “+62 81328607720” adalah hoaks dan masuk kategori konten tiruan.

Cecep Nurul Yakin mengklarifikasi bahwa nomor WhatsApp yang beredar adalah palsu.

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri informasi PT KAI bagikan subsidi Rp 7 juta dari pemerintah untuk memperingati ulang tahun ke-77, dalam artikel berjudul "Hoaks Pembagian Hadiah Jadi Modus Kejahatan, PT KAI Ingatkan Masyarakat Tak Mudah Tergiur" yang dimuat situs liputan6.com, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan informasi pembagian hadiah, sebab hal tersebut hoaks yang menjadi modus penipuan pencurian data atau phishing.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi mengatasnamakan PT KAI yang beredar di media sosial dan grup aplikasi percakapan. Sebab merupakan salah satu modus kejahatan scam atau phishing.
"Masyarakat harus tetap waspada, Kemudian juga agar tidak menyebarluaskan informasi pembagian hadiah dalam bentuk link atau tautan yang mencurigakan tersebut," kata Joni, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Link penipuan yang beredar tersebut memiliki alamat seperti http://victorygrease.top, http://barcaptive.top, http://biscuitfabrication.top, http://conceptualcnfide.top, http://flamestaple.top, http://cleansecredential.top, dan lainnya.
Joni meminta masyarakat tidak meng-klik link tersebut dan tidak mengikuti langkah yang disampaikan, bahkan hingga memberikan data ke website tersebut.
“KAI berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan dengan menyediakan konektivitas melalui transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan sehat,” tutur Joni.

Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com informasi PT KAI bagikan subsidi Rp 7 juta dari pemerintah untuk memperingati ulang tahun ke-77 tidak benar.
PT KAI meminta  agar masyarakat jangan klik link tersebut dan jangan mengikuti langkah yang disampaikan, bahkan hingga memberikan data ke website tersebut. Kemudian juga jangan menyebarluaskan link/ tautan mencurigakan tersebut.

Tidak ada pemberitaan dari media kredibel bahwa sengketa ekspor nikel itu dibawa ke Mahkamah Internasional. Langkah Indonesia untuk banding atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu akan diajukan ke Badan Banding (Appellate Body) WTO. 
Dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri, berkas banding Indonesia sendiri telah didokumentasi pada 8 Desember 2022, menyusul keputusan panel sengketa pada 30 November 2022. Kemudian pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah mendengarkan pengajuan banding Indonesia kepada Badan Banding (Appellate Body) WTO mengenai sengketa dagang dengan Uni Eropa terkait kebijakan nasional bahan mentah (DS592: Indonesia – Raw Materials).
Sementara Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Tugas utama dari Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antarnegara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional. 
Selain itu, kolase video tersebut tidak terkait dengan narasi bahwa Mahkamah Internasional menyoroti kebijakan Indonesia melarang ekspor nikel. Berikut ini fakta-fakta atas beberapa video itu:
Video 1
Fragmen 1
Bagian video yang menunjukkan forum seperti dalam gambar ini, bukanlah Mahkamah Internasional yang sedang menyoroti kebijakan Indonesia melarang ekspor nikel. Video ini adalah bagian dari Sidang Majelis Umum PBB di mana 141 dan 5 negara anggota setuju untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Tiga puluh lima negara abstain dalam pemungutan suara. Rusia, Belarus, Eritrea, Korea Utara, dan Suriah. Cina dan Pakistan termasuk di antara mereka yang abstain. Video ini ditayangkan di laman resmi PBB. 
Video 2
Fragmen 2
Video ini juga tidak terkait untuk membahas sengketa ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. Dikutip dari Sindonews, video ini adalah bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang menghasilkan Bali Leaders Declaration. Deklarasi tersebut disampaikan pada penutupan di Apurva Kempinski, pada Rabu, 16 November 2022. 
Video 3
Fragmen 3
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen ini tidak sedang berbicara tentang sengketa ekspor nikel dengan Indonesia. Video ini adalah bagian dari wawancara Euronews dengan Ursula von der Leyen yang dipublikasikan pada 31 Juni 2021 tentang rencana negara-negara yang bergabung dalam G-7.
Saat itu, Ursula von der Leyen berbicara bahwa para pemimpin G7 berkomitmen untuk membantu negara-negara berkembang di dunia "tanpa pamrih", dibandingkan dengan Cina. Kelompok G7 dan Cina sebagai pesaing kuat di bidang ekonomi dan bersaing secara sistemik dalam hal hak asasi manusia dan demokrasi.

Dari pemeriksaan fakta di atas, video dengan klaim bahwa Indonesia disorot Mahkamah Internasional terkait ekspor nikel adalah keliru.
Sengketa ekspor nikel antara Indonesia dan Uni Eropa tidak ditangani oleh Mahkamah Internasional melainkan masih berproses di Badan Banding WTO.