Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa akun tersebut bukan milik Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. Dilansir dari republika.co.id dan antaranews.com, diketahui bahwa akun tersebut sempat mengirimkan pesan privat menawarkan bantuan di Pilkades.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan sudah memberikan klarifikasinya atas akun tersebut. Hari ini saya dapat laporan kalau ada akun Facebook yang menamakan Wabup Bogor. Saya pastikan itu akun palsu karena saya tidak pernah menghubungi orang lewat Facebook," kata dia, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9).

Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut dari laporan sejumlah orang. Ia menegaskan tak pernah menghubungi orang lewat pesan pribadi di Facebook Messenger.

Ia mengaku akan terus memantau akun itu dan berencana melapor ke polisi karena khawatir akun itu digunakan menipu.

"Mungkin kita akan lapor, sedang dipelajari dulu. Karena khawatir dia sedang mencari korban, jadi ada yang memanfaatkannya untuk menipu dengan mengatasnamakan saya," tuturnya.

Akun Facebook dengan alamat tautan (facebook.com/iwan.setiawab.180) bukan akun Facebook Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

AKun facebook bernama Ummu Salamah mengunggah sebuah video yang memperlihatkan seseorang membelah KTP elektronik dan membongkar Chip yang ada di dalam kartu tersebut. Dalam unggahannya, akun tersebut mengklaim dengan narasi bahwa E KTP yang dibuat oleh China sudah dipasangi chip dan bisa merekam segala kegiatan serta menyadap pembicaraan.

Berdasarkan penelusuran, klaim tersebut adalah salah dan tidak berdasar. Dilansir dari medcom.id, Faktanya teknologi di dalam KTP-el tidak dapat merekam pembicaraan pemiliknya.

Mantan Kepala Program Penelitian dan Perekayasa KTP-el BPPT, Gembong S Wibowanto, membantah isu tersebut. Ia menegaskan cip KTP-el tidak dapat merekam pembicaraan pemiliknya.

Dilansir dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), cip KTP-el merupakan kartu pintar mikroprosessor dengan kapasitas memori sebesar 8 kilo bytes. Di dalam cip itu, tersimpan biodata pemilik, tanda tangan, pas foto, dan 2 data sidik jari dengan kualitas terbaik saat dilakukan perekaman.

Dilansir dari tribunnews.com, Chip yang digunakan untuk eKTP di pasok dari perusahaan terkemuka dunia yaitu NXP (Belanda), STMicro (Perancis) dan Infinion (Jerman).

NXP adalah perusahaan penemu chip contactless yang sahamnya sekarang dimiliki oleh Qualcom (USA) Untuk bisa membaca chip ini, harus menggunakan alat pembaca e-KTP yang dilengkapi dengan SAM (Secure Acces Module) atau dapat kita sebut anak kuncinya.

Sementara itu, pada agustus 2019 lalu pria bernama Syarifudin bin Muhrozi, Warga Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditangkap oleh pihak kepolisian karena konten video hoaks yang diunggahnya si youtube terkait soal 110 juta KTP-el palsu buatan China. Hal tersebut ia lakukan hanya demi mendongkrak jumlah subscribernya.

Klaim bahwa KTP Elektronik dapat menyadap gerak-gerik serta pembicaraan adalah salah dan tidak berdasar. teknologi di dalam KTP-el tidak dapat merekam pembicaraan pemiliknya.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim Pertamina rugi 11T gara-gara HTI adalah salah. Pertamina mengalami kerugian karena pendapatan usaha berkurang dari USD25,55 miliar menjadi USD20,48 miliar. Hal tersebut disebabkan penjualan minyak dalam negeri seperti minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produksi minyak tercatat turun 20,91 persen menjadi USD16.56 miliar. PT Pertamina (Persero) tercatat mengalami kerugian USD761,23 juta atau setara dengan Rp11,1 triliun (kurs USD14.666) pada semester I/2020. Dibandingkan sebelumnya, perseroan mencatat laba tahunan berjalan sebesar USD764,68 atau setara Rp10,94 triliun.

VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usaman menjelaskan sepanjang paruh pertama tahun ini, pertamina menghadapi tiga tantangan utama. Pertama yaitu, penurunan konsumsi BBM dalam negeri, adanya penurunan harga minyak mentah dunia, dan pergerakan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada rupiah sehingga terjadinya selisih kurs yang cukup signifikan.

“Pandemi Covid-19, dampaknya sangat signifikan bagi Pertamina. Dengan penurunan demand, depresiasi rupiah, dan juga crude price yang berfluktuasi yang sangat tajam membuat kinerja keuangan kita sangat terdampak,” tuturnya, dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2020). Dilansir dari kompas.com.

Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jumlah konsumsi BBM di beberapa kota di Indonesia menurun hingga 50-60 persen. Hal ini berdampak pada penurunan permintaan pada konsumsi BBM secara nasional yang sampai Juni 2020 hanya sekitar 117.000 kilo liter (KL per hari atau turun 13 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 yang tercatat 135.000 KL per hari.

Kemudian melemahnya harga minyak mentah dunia Dated Brent yang menjadi acuan harga minyak perseroan pada 2020 sempat berada di posisi terendah hingga US$19 per barel, turun signifikan dibandingkan awal tahun yang masih di posisi sekitar US$64 per barel. Begitu pula nilai tukar rupiah, telah terjadi pelemahan dengan titik terendahnya yang terjadi pada maret 2020. Keadaan ini memberikan tekananan finansial karena pendapatan Pertamina sebagian besar dalam Rupiah (IDR), sementara pembelian Crude dalam Dolar AS (USD).

Dengan demikian, klaim Pertamina rugi 11T gara-gara HTI termasuk dalam konten satire/parodi dalam artian tidak ada niat merugikan namun berpotensi untuk mengelabui.

Hasil Periksa Fakta Konaah (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta).

Bukan gara-gara HTI, melainkan kerugian Pertamina disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama yaitu, penurunan konsumsi BBM dalam negeri, adanya penurunan harga minyak mentah dunia, dan pergerakan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada rupiah sehingga terjadinya selisih kurs yang cukup signifikan.

Akun Twitter bernama JAMAL BOEGIS (@JamalBoegis) membalas tweet dari Ranger Pink 1453 (@apelo53) mengenai jejak khilafah di Indonesia dengan gambar spanduk bertuliskan “Warga Nahdliyah Rindu Khilafah”. Pada narasi juga disebutkan foto tersebut diambil tahun 2003 sebelum SAS (Said Aqiel Siradj) menjadi ketua PBNU.

Setelah ditelusuri, gambar tersebut pernah di periksa faktanya oleh turnbackhoax.id pada pada tanggal 13 November 2019. Melalui artikel berjudul ‘[SALAH] Spanduk “Warga Nahdliyin Rindu Khilafah” Milik NU’ dijelaskan bahwa foto spanduk tersebut diambil pada saat Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno tanggal 12 Agustus 2007.

Dilansir dari antaranews.com diketahui panitia penyelenggara acara pada saat itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan diikuti sekitar 100 ribu peserta. Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto kala itu menyebutkan konferensi tersebut turut serta mengundang peserta dari luar negeri seperti Australia, Singapura, Malaysia, Jepang, Inggris dan Denmark.

Dalam arsip pemberitaan Tempo edisi 12 Agustus 2007, niat HTI untuk mengundang sejumlah tokoh dalam Konferensi Khilafah Internasional 2017 tidak terlalu sukses. Dari begitu banyak tokoh yang diundang, hanya hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin; Abdullah Gymnastiar; dan Fuad Bawazier. Nama lain seperti Amien Rais, Kyai Haji Zainuddin MZ, dan Adyaksa Dault abstain tanpa alasan yang jelas.

Disisi lain Tempo.co menghubungi Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU, Helmy Faishal Zaini, untuk mengkonfirmasi kebenaran gambar tersebut. Beliau menegaskan spanduk yang bertuliskan “Warga Nahdliyin Rindu Khilafah” itu hanya mencatut nama warga NU namun bukan resmi keluaran NU. Menurut Helmy sejak 1984, dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Situbondo, Jawa Timur, NU telah menyatakan bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final Indonesia. “Atas dorongan dari Kyai Haji Ahmad Shidiq dan Gus Dur (Kyai Haji Abdurrahman Wahid),” kata Helmy pada Rabu, 13 November 2019.

Bukan kali itu saja nama NU dicatut. Dikutip dari situs resmi PBNU (nu.or.id), nama salah satu badan otonom NU, Pagar Nusa, dicatut dalam spanduk yang dipasang di Muktamar Khilafah 2013 yang diselenggarakan HTI pada 2 Juni 2013. Dalam spanduk itu, tercantum tulisan “Pagar Nusa Wilayah Tanjungsari-Sumedang Siap Mengawal Tegaknya Syariah dan Khilafah”.

Menurut Sekretaris Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumedang, Aceng Muhyi, Pagar Nusa di Sumedang hanya ada di tingkat pimpinan cabang atau kabupaten, belum ada di tingkat kecamatan. Tanjungsari merupakan salah satu kecamatan di Sumedang. Aceng pun menegaskan bahwa spanduk-spanduk itu palsu dan tidak terkait dengan Pengurus Cabang NU Kabupaten Sumedang.

Dari penelusuran di atas, foto spanduk tersebut memang ada. Namun bukan diambil pada tahun 2003 melainkan tahun 2007 saat Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno. Spanduk tersebut juga bukan resmi milik NU. Helmy menyebutkan spanduk tersebut hanya mencatut nama warga NU. Selain itu tidak ada tokoh NU yang menghadiri acara tersebut. Sehingga gambar tersebut masuk kategori Konten yang Menyesatkan.

Hasil Periksa Fakta Rizqi Abdul Azis (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia).

Spanduk tersebut bukan milik NU walaupun mencatut nama warga NU. Tidak ada perwakilan resmi dari NU yang mengikuti acara tersebut. Foto tersebut diambil pada saat Konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno tahun 2007 bukan 2003.