Atas isu tersebut, pihak Bukalapak dan ACT memberikan klarifikasi. Head of Corporate Communication Bukalapak Intan Wibisono memastikan kabar tersebut hoaks. “Informasi itu tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat,” ujar Intan.

Menurut Intan, saat ini Bukalapak hanya bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang tersertifikasi pemerintah. Di antaranya ACT, BAZNAS, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan Kitabisa. Penyaluran donasi dilakukan melalui aplikasi.

Intan menegaskan bahwa program donasi yang diselenggarakan entitasnya akan disalurkan untuk kepentingan pendidikan. Salah satunya untuk program Pendidikan Tepian Negeri.

Ia melanjutkan, sebagai mitra dari jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah Bukalapak juga mesti membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, program-program yang dijalankan mesti berdampak positif dan mendukung inovasi teknologi.

Adapun, dari pihak ACT, klarifikasi disampaikan oleh Vice President Aksi Cepat Tanggap Ibnu Khajar. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memercayai dan tidak menyebarkan berita hoaks melalui jejaring media sosial dan WhatsApp Group,” ujarnya.

Ibnu menegaskan, ACT adalah lembaga kemanusiaan yang menjunjung transparansi dalam penyaluran donasi yang kami dapat dari berbagai mitra, dan tersertifikasi oleh pemerintah, dan telah menyalurkan bantuan ke tempat - tempat yang membutuhkan bantuan kemanusiaan seperti Lombok, Palu, Mentawai, Selat Sunda, Sentani dan berbagai lokasi lainnya.

Direktur Komunikasi ACT, Lukman Azis Kurniawan pun ikut memberikan klarifikasi sekaligus menjelaskan program kerja sama ACT dengan Bukalapak. Ia mengatakan, mengatakan bantuan dari Bukalapak disalurkan khusus untuk masyarakat pedalaman di Tanah Air.

“Yang saat ini sedang dikerjasamakan dengan Bukalapak adalah program Tepian Negeri. Program ini membantu masyarakat di perbatasan yang mengalami kondisi kekurangan, kemiskinan,” kata Azis.

Menurut Azis, ada 100 daerah binaan yang menjadi tujuan penyaluran bantuan. Seluruhnya berada di Indonesia, semisal di Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi, hingga pulau-pulau kecil seperti Pulau Buru.

Tak hanya itu, Azis juga menyatakan, tuduhan kepada ACT terkait dengan kelompok radikal sudah pernah dialami sejak 2 tahun lalu. “Dua tahun lalu pernah dihantam hoaks tapi hasil audit enggak membuktikan hal itu. Hasil audit menyatakan bahwa tidak ada aktivitas penyaluran bantuan pihak berkonflik,” ujarnya.

Mengenai penyaluran bantuan ke Suriah, Azis memastikan ACT hanya memberikan donasi kepada korban dan pengungsi. Penyaluran sengaja tidak dilakukan lewat pemerintah Suriah karena pemerintah terlibat dalam kepentingan dan konflik.

“Pemerintah Suriah adalah pihak yang masuk ke pihak berkonflik. Jadi kami enggak mungkin kirim bantuan lewat pemerintah,” ucapnya.

Unggahan narasi akun Facebook dengan nama Lukman Zakaria atau @wirosableng56 yang inti pesannya mengatakan bahwa ratusan anggota KPPS yang meninggal, penyebabnya adalah dari asap rokok dan vapor yang mengandung jenis zat tertentu, dengan mengakibatkan nafas, jantung dan paru langsung mengeras, kemudian disebutkan juga bahwa tidak ada satu anggota KPPS yang meninggal di Pemilu sebelumnya dan meninggalnya Ketua KPU 2012 – 2017, Husni Kamil Manik karena diracun serta adanya upaya pembunuhan dengan racun terhadap Cawapres Sandi adalah tidak benar adanya atau keliru.
Diketahui pihak KPU menyatakan banyak anggota KPPS yang meninggal dan sakit dikarenakan kelelahan dan kecelakaan, pernyataan ini dikuatkan oleh Menkes Nila yang mengatakan ada juga anggota KPPS yang meninggal dikarenakan mengidap penyakit berat terlebih dulu sebelum bertugas. Kemudian Komisioner KPU Pramono yang menegaskan bahwa anggota KPPS meninggal tidak hanya terjadi di Pemilu 2019 saja, tetapi juga 2014 dengan jumlah 144 orang.
Ditambah lagi Komisioner KPU 2012 – 2017, Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang menerangkan bahwa kematian Ketua KPU Husni Kamil Manik disebabkan oleh penyakit diabetes yang telah lama diderita. Dan Ahli Penyakit Dalam Rumah Sakit Awal Bros Bekasi Barat, Kartariadi yang menyatakan Cawapres Sandi mengalami sakit karena peradangan tenggorokan, flu dan dugaan gangguan lambung.

VIVA - Universitas Indonesia menyatakan keberatannya atas penggunaan simbol-simbol institusi mereka secara tidak sah. Pernyataan ini resmi dikeluarkan dalam surat edaran terkait dengan adanya aksi yang mengatasnamakan Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi.

“Kami tegaskan bahwa penggunaan nama dan kegiatan tersebut tidak ada kaitan sama sekali dengan UI secara kelembagaan dan karenanya tidak berhak mengatasnamakan UI,” kata Humas UI, Egia Tarigan, saat dikonfirmasi pada Selasa 7 Mei 2019.

Egia menjelaskan penggunaan simbol-simbol UI secara tidak sah, bertentangan dengan Peraturan Rektor UI Nomor 058 tahun 2017 tentang penggunaan nama, logo, dan atau merek UI oleh pihak yang mengatasnamakan aksinya sebagai Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi.

“Kami sampaikan bahwa setiap elemen sivitas akademika, yaitu mahasiswa, tenaga pengajar, tenaga kependidikan dan alumni tidak diperkenankan menyalahgunakan nama, logo, simbol dan atribut UI,” katanya.

Terkait hal itu, UI pun bakal menempuh jalur hukum jika ditemukan adanya pelanggaran tersebut. “Sesuai dengan Peraturan Rektor UI, UI akan menempuh jalur proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas adanya pelanggaran tersebut. Mari bersama-sama kita jaga netralitas institusi pendidikan kita dan bersama menjaga kampus UI agar bebas dari segala bentuk politik praktis.”

Surat edaran tersebut dikeluarkan UI setelah adanya selebaran yang menyatakan Solidaritas Alumni UI Lintas Generasi bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Sarinah Thamrin pada Selasa 7 Mei 2019. Dalam edaran itu tertulis, UI Bergerak ke KPU dan Bawaslu.