Beredar kabar di media sosial Whatsapp yang melarang makan nanas madu dan nanas mini Thailand. Alasannya Taiwan sendiri sudah menolak nanas tersebut, setelah diketahui mengandung asam siklam yang dapat merusak ginjal. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo), Khafid Sirotudin menyatakan kabar tersebut adalah hoaks.

“Bisa saya pastiin itu hoaks. Saya nggak pernah dengar (berita itu),” ujarnya, Kamis (27/6).

“Indonesia itu eksportir nanas kaleng terbesar di dunia. Jadi, produksi nanas kita itu pun juga terbesar di dunia. Jadi kalau sekarang ada ini-ini (kabar hoaks) ya mana pernah Indonesia impor nanas, ya nggak pernah masa ada nanas Thailand. Kita nggak pernah impor dari sana,” katanya.

Senada, Spesialis Gizi Klinis, DR.dr. Samuel Oetoro MS, SpGK, mengenai nanas madu merusak ginjal, menurutnya, ini adalah mitos. Samuel mengatakan, kerusakan ginjal penyebab utamanya adalah orang melakukan diet tinggi protein. “Jadi jangan pernah Anda makan protein berlebihan. Mereka yang ingin berotot biasanya makan banyak protein, tapi konsumsi protein ada batasnya. Jika kelebihan, dia harus dibuang, jadi kerja ginjal berat sehingga mudah rusak,” imbuhnya.

Dilansir dari doktersehat.com, diketahui beberapa mitos nanas yang tidak benar adalah nanas bisa menyebabkan keguguran dan dapat membuat lidah terasa gatal.

JAKARTA, KOMPAS.com – Surat pribadi calon presiden Prabowo Subianto kini sudah mulai merambah ke rumah-rumah warga. Surat itu bahkan dengan spesifik mencantumkan nama warga beserta alamat lengkapnya. Kasus ini terjadi di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Pendukung Jokowi-Jusuf Kalla mempertanyakan sumber data yang dipakai Prabowo itu lantaran banyak di antara para penerima surat itu diketahui adalah peserta penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Menanggapi itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengaku pemegang data peserta BLSM bukanlah pihak kementerian. Data itu, lanjutnya, dimiliki oleh Badan Pusat Statistik dan PT Pos Indonesia yang bertugas mengirimkannya ke masyarakat. “Pemilik data itu ada di BPS, bukan di kami, memang itu bersifat rahasia kecuali ada permintaan tersendiri. Tapi itu bukan di pemerintahan, ada di BPS. Penggunaan data itu kemudian disalurkan ke kantor pos. Saya nggak tahu sumber datanya, saya akan cek dulu,” ujar Agung di kantor presiden, Kamis (3/7/2014). Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu pun membantah bahwa ada permintaan data penduduk dari tim Prabowo kepada partainya sebagai salah satu partai pengusung Prabowo. “Nggak ada kalau dari partai. Saya nggak tahu mekanismenya bagaimana sehingga dapat data-data itu,” ucap Agung. Menurut dia, data kependudukan kini sudah bukan menjadi barang rahasia lagi lantaran data itu dimiliki pula oleh pemerintah daerah. Data itu pun selalu diperbaharui setiap enam bulan. Agung pun berpendapat metode kampanye dengan mengirimkan langsung surat calon presiden ke rumah-rumah adalah hal yang wajar. “Sepanjang tidak memasuki wilayah ke sekolah-sekolah begitu, kalau ke rumah-rumah saya kira memang KPU sendiri mengatakan sulit menyatakan pelanggaran atau tidak. Tapi kalau di tempat yang dilarang, masjid, tempat ibadah, sekolah sebaiknya tidak dilakukan karena itu pelanggaran,” ungkapnya. Sebelumnya, surat pribadi dari calon presiden Prabowo Subianto beredar luas di DKI Jakarta. Surat-surat ini ditunjukkan oleh massa dari Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) di sela aksi damai mereka di kantor TV One, Kamis (3/7/2014) dini hari. "Ini dari orang kantor pos. Petugasnya bilang, 'Pak, tolong sebar sama masyarakat'," ujar Sugianto, salah satu peserta aksi yang juga menerima surat itu, kepada Kompas.com, Kamis. Surat itu tertuju kepada warga di wilayah Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Surat ini sebelumnya sudah diberitakan diterima oleh para guru. Dalam kasus itu, Badan Pengawas Pemilu menyatakan ada pelanggaran kampanye karena menyasar institusi pendidikan. Sanksi teguran pun sudah dijatuhkan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Seperti surat-surat untuk para guru tersebut, surat Prabowo yang ditunjukkan massa Repdem ini tertera tulisan "Surat Pribadi Prabowo Subianto" dengan potret Prabowo di bagian bawah pada amplop maupun suratnya. Alamat tujuan surat mencantumkan nama penerima, dengan alamat yang lengkap mencantumkan RT dan RW. Adapun isi surat adalah permintaan dukungan untuk pasangan Prabowo-Hatta. Sugianto mengaku heran dengan kelengkapan alamat tujuan surat. "Bisa tahu dari mana nama lengkap jelas? Ini aneh, tahu dari mana," ujar dia. Sugianto mengaku menerima tujuh surat sekaligus. Di wilayahnya, imbuh dia, puluhan surat serupa bertebaran. "Kalau saya terima tujuh (surat). Saya belum telusuri lainnya karena di wilayah saya itu ada 13 RW," kata Sugianto. "Kami minta diselidiki. Harus dong. Maksud dan tujuannya apa." Surat serupa juga diterima oleh warga di Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Ketua RT 10 RW 13, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Mugo, mengungkapkan, surat tersebut ditujukan kepada tiga orang warganya, langsung ke alamat masing-masing. Para penerima surat adalah warga yang masuk daftar penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program pemerintah sebagai subsidi atas kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu.
Alamat tujuan surat mencantumkan nama penerima, dengan alamat yang lengkap mencantumkan RT dan RW. Adapun isi surat adalah permintaan dukungan untuk pasangan Prabowo-Hatta. Sugianto mengaku heran dengan kelengkapan alamat tujuan surat. "Bisa tahu dari mana nama lengkap jelas? Ini aneh, tahu dari mana," ujar dia. Sugianto mengaku menerima tujuh surat sekaligus. Di wilayahnya, imbuh dia, puluhan surat serupa bertebaran. "Kalau saya terima tujuh (surat). Saya belum telusuri lainnya karena di wilayah saya itu ada 13 RW," kata Sugianto. "Kami minta diselidiki. Harus dong. Maksud dan tujuannya apa." Surat serupa juga diterima oleh warga di Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Ketua RT 10 RW 13, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Mugo, mengungkapkan, surat tersebut ditujukan kepada tiga orang warganya, langsung ke alamat masing-masing. Para penerima surat adalah warga yang masuk daftar penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program pemerintah sebagai subsidi atas kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu.

Suara.com - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah video viral. Kali ini adalah sebuah video yang memperlihatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampak marah-marah saat pencoblosan Pemilu 2019 di Osaka, Jepang. Video itu viral dan beredar di grup WhatsApp.

Dalam video itu, tampak seseorang mirip Ahok dengan memakai kemeja putih terlihat protes kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Ahok terlihat marah karena gilirannya untuk mencoblos justru didahului oleh WNI lain yang belum masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Tadi kan kesannya walaupun saya di nomor 8, kalau ini duluan kertas suara habis saya hilang hak suara saya," ucap Ahok terlihat protes kepada panitia pemilihan di video beredar di media sosial itu.

"Semua bisa begitu pak," ujar seorang warga menimpali ucapan Ahok.

"Itu buat yang belum terdaftar pak, saya terdaftar pak, beda. Layanin yang punya ini dulu, baru mereka," ucap Ahok tampak marah dalam video berdurasi 39 detik itu.

Sementara itu, dilansir dari kantor berita Antara, WNI di Jepang tampak antusias untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo, Jepang pada Minggu, (14/4/2019).

Kegiatan Pemilu 2019 yang digelar di tempat pemungutan suara (TPS) di Tokyo mulai dibuka pukul 08.30 dan pemungutan suara dimulai pukul 09.00 (waktu setempat).

Pembukaan TPS oleh KPPSLN Tokyo disaksikan oleh PPLN, Panwaslu dan saksi-saksi dari pasangan calon Presiden-Wakil Presiden dan saksi dari partai.

Para calon pemilih telah mulai mengantri mulai pukul 07.30 pagi. Suasana antrian WNI yang akan menyoblos di TPS Tokyo tampak padat.

Selain para pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), banyak calon pemilih yang belum mendaftarkan diri sebagai calon pemilih pada PPLN Tokyo serta calon pemilih dari Indonesia yang membawa form A5. Pemilih tersebut dikategorikan dalam daftar pemilih khusus (DPK) yang bisa memberikan suaranya berdasarkan ketersediaan surat suara.

Musim sakura di Jepang serta liburan panjang di Indonesia dipandang menjadi salah satu faktor banyaknya calon pemilih di TPS luar negeri Tokyo. Walaupun antrian terlihat panjang dan mengular, namun secara umum pemilu RI di Tokyo berlangsung baik.

Gerbang TPS ditutup pada pukul 19.00, namun bagi WNI yang sudah mengantri untuk pemungutan suara tetap dilayani. Antrian panjang masih terlihat pada pukul 20.45 (waktu setempat).

Keamanan pelaksanaan pemilu di Tokyo juga mendapat pengawasan dari pihak Kepolisian Jepang setempat.