Salah satu sumber video, http://bit.ly/2Fu3Dtv YouTube: “Qabar Ka Azab Kamzor Dil Wale Na Dekhe

Kamzor Dil Wale Na Dekhe
Published on Apr 13, 2019″.

Sumber video lainnya, http://bit.ly/2XseQVP YouTube: “কবরে আগুন জলে উটলো লাশ কবরে রাখার সাথে সাথে।NH BANGLA TV

NH BANGLA TV
Published on Apr 2, 2019
আসসালামুয়ালাইকুম সবাই আল্লাহকে ভয় করুন নামাজ পরুন ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন আর বেশি বেশি সেয়ার করুন ভিডিওটি”.

Salah satu sumber video yang kedua, http://bit.ly/2FqJRiQ YouTube: “Jenazah Jatuh dari keranda

Yunus Berkelana 2
Published on Apr 23, 2019
Asli jenazah jatuh dari keranda”.

Lokasi kejadian memang benar di Indonesia (terdengar kata-kata “Ayo diangkat yo”), tetapi tidak ada hubungannya dengan video yang pertama.

BOGOR, KOMPAS.com - Komandan Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, Partai Demokrat sudah menyarankan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019). Menurut AHY, saran itu didasarkan pada sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara-cara konstitusional dalam kontestasi politik, terutama pemilihan umum. Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam, usai proses pemungutan suara itu berlangsung.
"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY. Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU. Sebab, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019 ini.
Terkait hal itu, AHY tidak secara spesifik mengeluarkan pernyataan menjurus ke manuver Prabowo tersebut. Ia hanya mengulang pernyataannya kembali bahwa semua pihak seharusnya menunggu pihak yang berwenang mengumumkan hasil Pemilu 2019. "Kita harus hormati proses (penghitungan suara oleh KPU) itu. Tentu dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara dan pemilik suara memiliki hak kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut," ujar AHY. "Jika kita menemukan adanya kejanggalan, termasuk kecurangan, maka laporkan, maka ya kita harus adukan itu semua menggunakan cara-cara yang konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua," lanjut dia.

Sebanyak 199 TPS ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu 46 TPS baru dan 135 TPS hasil regrouping. Sementara itu, ada juga penambahan TPS untuk mengakomodasi jumlah DPT tambahan yang melebihi batas maksimal sebuah TPS. Adapun, Arief menjelaskan jumlah DPTb Pemilu 2019 ada 800.219 pemilih yang tersebar di 169.668 TPS.
Dari jumlah tersebut, ada 690.038 pemilih yang sudah tersebar di TPS yang ada saat ini. Sementara, ada 139.919 pemilih yang belum difasilitasi di TPS manapun. "Sehingga membutuhkan TPS baru sebanyak 630 TPS," kata Arief. Ke-630 TPS baru ini untuk pemilih yang terkonsentrasi di lapas dan non-lapas. Sehingga tambahan TPS sebesar 829 dan total TPS keseluruhan dalam Pemilu 2019 ada 810.329. Adapun, rekapitulasi keseluruhan dari DPT hasil perbaikan ketiga yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut : Jumlah pemilih dalam negeri : 190.779.969 pemilih Jumlah TPS dalam negeri : 810.329 TPS Jumlah pemilih luar negeri : 2.086.285 pemilih Jumlah sarana untuk memilih bagi pemilih luar negeri dari beberapa cara : - 789 TPS - 2.326 Kotak Suara Keliling - 426 Kantor Pos Sebelumnya, MK memutuskan bahwa KPU dapat membangun TPS tambahan yang mengacu pada data DPTb. Keputusan ini disampaikan Majelis Hakim dalam sidang pembacaan keputusan atas perkara uji materi Pasal 350 ayat (2) Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Baca juga: Dampak Putusan MK, KPU Akan Tambah TPS Selain itu, Mahkamah Konsititusi ( MK) juga mengabulkan uji materi terhadap Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terkait pemilih yang ingin pindah Tempat Pemungutan Suara ( TPS). MK memutuskan bahwa pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengajukannya paling lambat tujuh hari sebelum pencoblosan. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti sakit hingga menjalankan tugas.