Suyatno alias Bogel (35), warga Desa Johorejo, Rt 1 Rw 1, Kecamatan Gemuh, Kendal, Jawa Tengah, terluka parah dan harus dirawat di Rumah Sakit Dokter Suwondo, Kendal, setelah dihajar warga, Sabtu (17/3/2018) sore. Suyatno dihakimi massa karena membacok Agus Nurus Sakban dan H Ahmad Zaenuri, keduanya warga Dukuh Krajan, Sesa Truko, Kecamatan Kangkung, Kendal.

Kepala Polres Kendal AKBP Adiwijaya menjelaskan, peristiwa tersebut murni penganiayaan. Pelaku nekat melakukan perbuatan itu diduga karena stres setelah bercerai dengan istrinya.

Adiwijaya, menjelaskan awalnya, korban Agus bersama istrinya hendak keluar rumah dengan menggunakan mobil pikap nomor polisi AA 1681 SW. Tiba-tiba datang pelaku dan menyerang korban dengan senjata tajam (golok). Korban mengalami luka di bagian kepala.

“Lalu istri korban berteriak dan datanglah mertua korban, Ahmad Zaenuri,” tambahnya.

Saat Zaenuri menuju tempat kejadian, pelaku langsung membacoknya. Akibat bacokan itu, korban mengalami luka di lengan. Beruntung, ada warga yang menghubungi polisi, sehingga pelaku bisa diselamatkan.

Faktanya, kabar tersebut tidak sepenuhnya benar.

Sebab, surat suara yang dimaksud adalah surat suara rusak atau cacat cetak yang akan dimusnahkan.

Dilansir dari laman makassartoday.com, Ormas Front Pembela Islam (FPI) Makassar bersama Relawan Prabowo-Sandi (PAS 08) menemukan 4 ton surat suara rusak di gudang percetakan Tribun Timur milik PT Kompas Gramedia, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Sulsel, Sabtu (20/4/2019) malam.

Panglima PAS 08 Ryan Latif yang turut hadir dalam pengecekan menyayangkan hal tersebut. Dia menegaskan, seluruh surat suara yang rusak sedianya sudah dimusnahkan sebelum pelaksanaan pemilu agar tidak disalahgunakan.

“Ada kertas suara cacat cetak kurang lebih 4 ton ditemukan di gudang percetakan Tribun Timur yang seharusnya di musnahkan sebelum hari pencoblosan dan ternyata belum semua dimusnahkan. Sehingga dugaan penyalagunaan kertas suara tersebut bisa saja terjadi,” tegasnya, Minggu (21/4/2019).

Ryan menjelaskan, pada saat melakukan pengecekan di gudang percetakan Tribun Timur, dia mengakui memang ditemukan sejumlah surat suara yang sudah dimusnahkan namun sebagiannya masih utuh.

“Semalam kita masuk kedalam gudang percetakan didampingi TNI dan Polri serta perwakilan Relawan Ormas FPI, kami cek ke gudang penyimpanan dan memang ada kertas suara sebagian dimusnahkan, sudah dipotong-potong dan sebagian besar belum dimusnahkan,” bebernya.

Kata Ryan, pihak karyawan berjanji surat suara rusak itu tidak dapat digunakan dan akan dimusnahkan.

“Kata karyawan mereka akan dimusnahkan hari ini,” ujarnya.

Ryan meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan penyelidikan terutama aktivitas di gudang percetakan itu.

“Apakah semua cacat cetak atau tidak ini perlu diselidiki lebih lanjut masa iya 4 ton cacat semua,” tutupnya.

Dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membantah kabar yang menyebut ada surat suara ilegal yang disimpan di Kantor Tribun Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dilansir dari laman politik.rmol.co.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menegaskan tidak ada surat suara rusak yang telah dicetak ulang secara ilegal dan disimpan di kantor media tersebut.

“Nggak mungkin. Jadi, terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar," katanya saat dihubungi, Minggu (21/4).

Dalam sebuah video viral berdurasi kurang lebih 1 menit 57 detik, tergambar sekelompok orang sedang mendatangi kantor Tribun Timur. Mereka menduga ada sekitar 4 ton surat suara di gudang percetakan kantor tersebut.

Wahyu mempertanyakan waktu penyimpanan surat suara yang dimaksud dalam video itu. Sebab, jika berkaitan dengan penyimpanan surat suara, KPU daerah biasanya memang menyewa tempat sesuai anggaran yang disediakan.

"Gini, ini konteksnya penyimpanan kapan, kalau terkait penyimpanan logistik, kita kan memang menyediakan dana untuk sewa gudang," katanya.

Wahyu menjelaskan KPU Kabupaten/Kota memang tidak memiliki gudang penyimpanan yang memadai untuk menyimpan logistik pemilu. Namun demikian, dia memastikan tidak ada pencetakan ulang surat suara, apalagi secara ilegal.

"Jadi, terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar," imbuhnya.

Faktanya, kabar tersebut tidak sepenuhnya benar.

Sebab, surat suara yang dimaksud adalah surat suara rusak atau cacat cetak yang akan dimusnahkan.

Melansir KOMPAS.com, Para konsumen di negara bagian New York, California, dan Illinois, Amerika Serikat (AS) menuntut produk Quaker Oats yang diproduksi oleh Pepsico Inc. Pasalnya, konsumen menyatakan produk itu telah menyalahi iklan, mengklaim Quaker Oats kemungkinan mengandung karsinogen yang tidak tercantum dalam komposisi. Dalam dokumen pengadilan dijelaskan bahwa Quaker Oats mengandung glifosat, herbisida yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai karsinogen pada tahun lalu. Meski demikian, Agensi Perlindungan Lingkungan (EPA) menyangkalnya dalam sebuah tinjauan. Konsumen menyatakan para petani oat menggunakan zat kimia dan bahan pengering yang disemprotkan sebelum panen.

Konsumen menuntut Pepscico memberikan ganti rugi. Namun demikian, pihak Pepsico enggan mengomentari perkara ini. Pada 1997 silam, produk oatmeal Quaker Oats menjadi produk makanan pertama yang diizinkan oleh Lembaga Administrasi Obat dan Makanan AS (FDA) untuk membawa pernyataan bahwa produknya sehat, menurut studi yang mempelajari pemasaran makanan sehat. Tuntutan yang dilayangkan konsumen tersebut menyatakan bahwa citra Quaker Oats yang menampilkan potret pria Quaker dengan topi era kolonial bersifat menjebak. Pasalnya, konsumen seakan diajak berpikir bahwa oatmeal adalah makanan lawas, namun uji yang dilakukan menemukan produk itu mengandung biosida modern.

Presiden Indonesia, Joko Widodo yang kerap dipanggil Jokowi disambut oleh pemrotes yang menyerukan kemerdekaan West Papua saat dia tiba di parlemen New Zealand (NZ) Senin (19/3/2018). Tapi para pemrotes tersebut berhadapan dengan sekelompok Warga Negara Indonesia yang menunggu kedatangan Jokowi yang menyanyikan lagu nasional Indonesia. Puluhan WNI ini didukung oleh beberapa pejabat Indonesia yang hadir di gedung parlemen NZ.
Pemrotes yang berdiri di samping kelompok WNI terus menyerukan diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia di West Papua. Namun kempompok pemrotes ini tidak bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan karena saat iring-iringan mobil resmi Indonesia tiba, Jokowi keluar dari mobilnya dan menghilang ke tangga ke parlemen.”, selengkapnya di bagian REFERENSI.