Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengantungi nama-nama pelaku penyebar kabar hoaks soal penyerangan ulama dan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di dunia maya. Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol. Umar Surya Fana menyebutkan, dari sekitar 13 berita hoaks yang telah ditangani Polda Jabar, 5 di antaranya sudah dipastikan sengaja dibuat dan disebarkan oleh anggota dan juga pengurus dari ormas.
Ia mengatakan, pihaknya telah menetapkan belasan orang yang diduga menyebarkan kabar hoaks tersebut sebagai tersangka. Para tersangka tersebut dijerat dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. “Deliknya kita ambil UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong,” lanjut Umar.

PERINGATAN!!
Jika anda melihat buah-buahan yg d dlam’y mengandung warna aneh merah di dalamnya, tidak usah d makan karena sekelompok orang menyuntik buah dengan darah yang mengandung hiv dan aids dengan tujuan membunuh jutaan orang di seluruh dunia , itu adalah satanisme.
Share jika km peduli ya.

Musibah besar telah menimpa negeri ini:
انا لله وانا اليه راجعون
https://youtu.be/PbJOLPXQNc8
pemerintah restui mentri agama dan mendapat jaminan keamanan oleh kepolisian yg di instruksikan langsung oleh kapolri tito karnavian *melegalkan syiah*
Statemen pak Amin Rais bikin miris, katanya ‘sy blm pernah merasakan situasi kenegaraan segenting ini’
SURAT SAHABAT LUAR NEGERI
… selengkapnya di bagian REFERENSI.

“Tahun Lalu, Media Sosial Digunakan untuk Mempengaruhi Pemilu di Sedikitnya 18 Negara
Media sosial bukan hanya untuk foto anak kucing dan meme politik paman Anda lagi. Ini semakin merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi pemilihan dan menumbangkan demokrasi, menurut sebuah laporan baru oleh kelompok advokasi demokrasi Freedom House.
Laporan tersebut menemukan bahwa setidaknya 18 negara, termasuk Amerika Serikat, melakukan pemilihan mereka dimanipulasi melalui media sosial selama setahun terakhir. Penyebaran disinformasi juga berkontribusi terhadap keseluruhan penurunan kebebasan Internet di seluruh dunia selama tahun ketujuh berjalan, dan berkontribusi pada serangan kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia dan wartawan, menurut laporan tersebut.
Campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS tahun lalu dan pemungutan suara Brexit sekarang telah didokumentasikan dengan baik, namun laporan Freedom House menemukan bahwa bukan hanya kekuatan asing yang mencoba mempengaruhi pemilihan. Turki, Venezuela, Filipina, dan lebih dari dua lusin negara lain menggunakan “pembentuk opini” yang menyebarkan poin pembicaraan pemerintah dan menutup kritik di dalam perbatasan mereka sendiri. Jumlah negara yang mencoba membentuk diskusi online dengan cara ini telah meningkat setiap tahun sejak Freedom House mulai melacaknya di tahun 2009 (gambar di atas adalah gambar Freedom House tentang kebebasan internet global untuk tahun ini).
Laporan tersebut menunjukkan bahwa sementara negara-negara seperti China dan Rusia telah mempekerjakan tentara online untuk menyebarkan propaganda atau menutup situs selama setidaknya satu dekade, sistem otomatis seperti bot dan algoritma semakin menciptakan cara baru untuk mengganggu demokrasi yang sulit untuk dilacak, namun untuk sepenuhnya dipahami
Beberapa negara tampaknya memperhatikan. Uni Eropa meminta bantuan dalam memerangi disinformasi dan telah menciptakan sebuah kelompok ahli untuk memerangi berita palsu. Jerman mendapat perhatian khusus sebelum pemilihannya awal tahun ini untuk memastikan sistemnya aman dari campur tangan.
Dalam ukuran yang agak drastis, Somaliland, republik yang mendeklarasikan diri di Somalia barat laut, memblokir selusin situs media sosial selama pemilihan yang akan datang. Human Rights Watch telah memperingatkan bahwa media sosial diperlukan untuk pemilihan yang bebas dan adil – namun Somaliland yakin bahwa taktik tersebut diperlukan setelah serangkaian cerita palsu menyebar secara verbal online.
SUMBER: Rumah kebebasan KREDIT GAMBAR: Rumah kebebasan
Diposting oleh Jackie Snow
14 November 2017 4:05 PM” (Google Translate, https://goo.gl/7Q7cjf).

“Last Year, Social Media Was Used to Influence Elections in at Least 18 Countries
Social media isn’t just for photos of kittens and your uncle’s political memes anymore. It’s increasingly a tool governments use to influence elections and subvert democracy, according to a new report by the democracy advocacy group Freedom House.
The report found that at least 18 countries, including the United States, had their elections manipulated through social media over the last year. The spread of disinformation also contributed to the overall decline of Internet freedom across the world for the seventh year running, and contributed to violent attacks on human-rights activists and journalists, according to the report.
Russian meddling in last year’s U.S. presidential election and the Brexit vote is by now well-documented, but the Freedom House report found that it wasn’t just foreign forces that were trying to sway elections. Turkey, Venezuela, the Philippines, and more than two dozen other countries employed “opinion shapers” that spread government talking points and shut down critics within their own borders. The number of countries trying to shape online discussions in this way has risen every year since Freedom House began tracking it in 2009 (the image above is Freedom House’s graphic of global Internet freedom for this year).
The report points out that while countries like China and Russia have employed online armies to spread propaganda or shut down sites for at least a decade, automated systems like bots and algorithms are increasingly creating new ways of disrupting democracy that are harder to track, and yet to be fully understood.
Several countries seem to be taking note. The EU is asking for help in fighting disinformation and has created an expert group to combat fake news. Germany took special care before its election earlier this year to make sure its systems were safe from meddling.
In a somewhat more drastic measure, Somaliland, the self-declared republic in northwest Somalia, is blocking a dozen social-media sites during its upcoming election. Human Rights Watch has cautioned that social media is necessary for a free and fair election—but Somaliland believes the tactic is necessary after a rash of fake stories spread virally online.
SOURCE: FREEDOM HOUSE IMAGE CREDIT: FREEDOM HOUSE
Posted by Jackie Snow