Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, realisasi pemberian sertifikat tanah sudah mencapai 5,3 juta sertifikat hingga November 2018. Kegiatan pembagian sertifikat hak tanah itu merupakan program khusus pemerintah dalam bentuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pemerintah sejak awal menargetkan 7 juta sertifikat tanah pada 2018. Target ini merupakan target tanah yang masuk di program Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL) yang terdiri dari tanah K1, K2, K3 dan K4.

Tanah K2 yakni tanah yang masih berstatus sengketa dan K3 adalah tanah yang statusnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat di daftar tanah. Sementara, K4 adalah tanah yang sudah memiliki sertifikat tapi perlu diperbaiki. Namun, realisasi target tersebut diprediksi akan terkendala akibat banyaknya tanah sengketa.

Menurut peneliti Auriga, Iqbal Damanik, realisasi pembagian sertifikat tanah itu masih rendah dari yang dialokasikan. Hingga Juni 2018, program TORA hanya memberikan 994 ribu ha untuk masyarakat jika dibandingkan alokasinya yang seluas 4,9 juta hektar. Selain persoalan realisasinya, kata Iqbal, kebijakan itu juga belum mencoba mengkoreksi kepemilikan tanah yang berlebihan yang telah terjadi sebelumnya.

Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (FITRA), Ervyn Kaffah menilai Presiden Jokowi memiliki agenda yang jelas mengenai hal ini.

Selain kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), sekarang ini ada penandatanganan mutual legal assistance (MLA) dengan Swiss.

Pada 4 febuari 2019 pemerintah indonesia membuat MLA dengan pemerintah Swiss untuk mengembalikan harta kekayaan orang Indonesia yang di simpan di Swiss.

Peneliti FITRA, Gunardi mencatat berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berhasil merepatriasi Rp147 trilun dari total deklarasi luar negeri sebesar Rp1.031 triliun.

Catatan juga disampaikan peneliti AURIGA, Iqbal Damanik. Iqbal mengutip data Bank Indonesia (BI) bahwa baru 93 persen devisa hasil ekspor Indonesia yang balik ke dalam negeri dan baru 15 persen yang sudah dikonversi menjadi Rupiah.

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ada tiga hal yang diatur yaitu, (1) DHE SDA harus masuk ke dalam Sistem Keuangan Indonesia, (2) pemberian insentif terhadap PPh Final bagi DHE SDA yang masuk ke SKI, dan (3) sanksi administratif bagi yang melanggar

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Kementerian Pertanian, produksi jagung dalam lima tahun terakhir meningkat rata-rata 12,49 persen per tahun.

"Itu artinya, 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK). Hal ini juga didukung oleh data luas panen per tahun yang rata-rata meningkat 11,06 persen, dan produktivitas rata-rata meningkat 1,42 persen," kata Gurnadi, peneliti LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengutip data BPS,2018.

Pada 2014, menurut data BPS, produksi jagung Indonesia sebesar 104,36 juta ton dengan volume impor mencapai 3,2 juta ton. Sementara menurut Kementerian Pertanian, impor jagung pada tahun itu sebesar 3,1 juta ton.

Sedangkan pada 2015, menurut BPS, produksi jagung mencapai 108,22 juta ton dengan sebesar impor jagung mencapai 3,27 juta ton.

Pada 2016, produksi jagung mencapai 128,65 juta ton dengan impor sebesar 900 ribu ton.

Data itu tidak jauh beda dari data Kementerian Pertanian, dimana pada 2015, produksi jagung pipilan kering Indonesia sebesar 19,6 juta ton dan impor sebesar 3,2 juta ton. Sedangkan pada 2016 produksinya naik menjadi 24 juta ton dengan impor turun menjadi 2,8 juta ton.

Pada tahun 2017, produksi jagung naik mencapai 156,92 juta ton dengan total impor 290 ribu ton untuk bahan pemanis buatan.

Pada 2018, menurut data BPS, impor jagung sebesar 730 ribu ton untuk bahan baku makanan dan minuman. Namun, menurut Kementerian Pertanian, impor jagung sebesar 182 ribu ton.

Pada panggung debat capres kedua, Prabowo mengkritik pembangunan yang dibangun di era Jokowi. Prabowo memakai laporan Bank Dunia sebagai referensi dalam menyebut pembangunan Jokowi tidak efisien.

"Laporan Bank Dunia mengatakan bahwa hampir tidak kelihatan dampak ekonomi kita secara riil, yang dianggap tidak efisien, dan tidak sesuai dengan proses-proses yang tertib," jelas Prabowo, Minggu (17/2/2019) di Hotel Sultan, Jakarta.

Prabowo tidak menyebut laporan mana yang ia jadikan referensi. Namun,Januari lalu sempat beredar kabar ada dua laporan Bank Dunia yang mengkritik pembangunan Jokowi karena prosesnya yang kurang baik karena masalah perencanaan.

Jokowi langsung membantah ucapan Prabowo, dan menyatakan sudah melakukan studi yang tepat. Tetapi, sebenarnya dua berita mengenai Bank Dunia itu sudah dibantah langsung oleh Bank Dunia. Laporan pertama yang mengkritik perencanaan infrastruktur ternyata laporan tahun 2014.

"Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik, (dan) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu," jelas pernyataan resmi Bank Dunia pada awal bulan lalu.

Lalu, ada pula laporan Bank Dunia yang lebih baru berjudul Indonesia Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) yang disebut "mengkritik" kualitas infrastruktur Indonesia.

Itu pun sudah dibantah Bank Dunia, sebab ternyata laporan tersebut ditulis bersama pihak pemerintah dan bersifat assessment, bukan kritik. Laporannya juga belum final.

"Itu belum final. Itu dimulai disiapkan pertengahan 2017," ujar Lestari Boediono, Senior Communication Officer Bank Dunia Indonesia saat dihubungi Liputan6.com pada Januari lalu.

"Laporannya itu dibuatnya diskusi sama Kementerian Keuangan, Bappenas, Koordinator, BUMN, PUPR, Perdagangan OJK, nah kemarin itu baru ada diskusi high level pada Desember yang melibatkan kementerian-kementerian ini semua," tegas Lestari.

=============

Prabowo Sebut Membayar Utang Itu Jadi Beban Ekonomi

Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto mengaku memiliki strategi dalam pembangunan infrastruktur, jika terpilih menjadi presiden.

Ditegaskan, pendekatan yang akan dilakukan dan diklaim lebih baik dan efisien, adalah dengan melibatkan masyarakat terkait perencanaan pembangunannya.

"Sangat penting kita harus ikut sertakan masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan infrastruktur itu. Bagaimanapun kita harus cadangkan ganti rugi untuk masyarakat yang terkena dampak ini," jelas dia pada Debat Capres Kedua yang berlangsung di Hotal Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Dengan melibatkan masyarakat yang terdampak pembangunan, harapannya mampu menyejahterakan mereka sendiri.

Prabowo juga mengkritisi cara pemerintah sekarang yang banyak membangun infrastruktur dengan cara menambah utang. Baginya, utang ini beresiko terhadap efisiensi infrastruktur yang sudah dibangun.

"Saya lihat banyak kita utang untuk bangun infrastruktur nanti akan berdampak ke efisiensi infrastruktur itu sendiri," tegas dia.

"Bagiamanapun membayar utang itu beban ekonomi kita," pungkasnya.