Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Disitu ditemukan banyak unggahan terkait undangan bantuan seperti ini, seperti pembagian magicom gratis dari pemerintah dan pendaftaran bansos yang dapat dilakukan hanya dengan meninggalkan komentar hadir pada unggahan. Akun tersebut memiliki 11 ribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai berikut “INFORMASI PENDAFTARAN BANSOS ?? ✅PKH✅BPNT✅PIP✅BLT✅UMKM. LANGSUNG SUKAI/IKUTI ?.”

Dari situ diketahui akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemensos. Sebagai informasi, Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemudian, Tirto mencoba meninggalkan komentar hadir pada unggahan tersebut dan mendapatkan pesan secara otomatis dari pengunggah. Dalam pesan yang dikirimkan, pengunjung diklaim berhak menerima bantuan dana Rp500 ribu dengan syarat mengklik tautan https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ dan menginstal aplikasi yang muncul pada tautan tersebut.

“Selamat?? Karena tadi sdh komen di postingan saya jadi anda Berhak Menerima Bantuan DANA 500Ribu Gratis dari saya. Silahkan ikuti Cara di bawah utk Mengambil Bantuan Rp.500 ribu secara gratis.

CARANYA : 1⃣. Klik Link di bawah ini ?https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ 2️⃣. Klik INSTALL Aplikasi yg ada tombol install-nya 3️⃣. Jika sudah langsung Screenshot kirim ke saya sebagai bukti dan kirim No Rekening apapun. (Langsung saya Transfer Sekarang Juga)

TIDAK INSTAL BERARTI ANDA MENOLAK REZEKI, TIDAK ADA BIAYA APAPUN,” begitu pesan yang dikirim pengunggah setelah berkomentar pada unggahan.

Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang diklaim untuk mencairkan dana Rp500 ribu tersebut dan diarahkan untuk menginstal aplikasi penghasil uang langsung ke Dana dengan syarat mengerjakan tugas berupa mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus seperti ini biasa disebut modus "tugas berbayar" dan sering digunakan dalam penipuan digital atau scam.

Penyaluran bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) memang dilakukan melalui PT. Pos Indonesia dan masih menggunakan surat undangan resmi.

Melansir laman resmi Kementerian Sosial RI, penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia berupa pemberian bantuan uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH dengan ketentuan sebagai berikut:

Bantuan dilaksanakan secara bertahap dalam 1 TahunBantuan disalurkan secara tunai/non tunaiBantuan PKH berupa uangBantuan melalui Bank/Pos PenyalurBantuan dapat diakses melalui Kartu Keluarga/Buku Tabungan/Undangan Barcode (Pos)

Dalam artikel Tirto berjudul “Cek Bansos PKH dan BNPT yang Cair Februari untuk 18 Juta KPM”, bantuan sosial (bansos) reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap I mulai disalurkan pada Februari 2026 untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain jalur perbankan, PT Pos Indonesia tetap dilibatkan untuk menyalurkan bantuan kepada KPM yang tidak memiliki rekening bank.

Pada pencairan tahap pertama 2026, pemerintah menetapkan nominal bantuan sebagai berikut:

Ibu hamil menerima bantuan Rp750.000 per tahap.Anak usia dini atau balita (0–6 tahun) menerima Rp750.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Dasar (SD) memperoleh Rp225.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat mendapatkan Rp500.000 per tahap.Lansia berusia di atas 70 tahun menerima Rp600.000 per tahap.Penyandang disabilitas memperoleh bantuan Rp600.000 per tahap.

Berbeda dengan PKH, BPNT atau bantuan sembako memiliki besaran yang sama untuk setiap KPM. Pemerintah menetapkan nominal BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

Adapun pengecekan penerima bansos dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Tidak dengan melalui tautan tidak resmi ataupun komentar pada unggahan di media sosial.

Baca juga:Hoaks Tautan Pemutihan Denda BPJS Kesehatan 2026

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim undangan penerima bansos PKH/BNPT dikirimkan dengan meninggalkan komentar pada unggahan Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Setelah meninggalkan komentar, pengunjung akan diarahkan untuk mengklik tautan instal aplikasi penghasil uang langsung dibayarkan ke Dana dengan mengerjakan berbagai tugas, seperti mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau scam.

Adapun penerima undangan bansos PKH/ BNPT adalah masyarakat yang terdata dalam dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengecekan data penerima bansos dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memastikan kebenaran klaim tersebut, kami menelusuri video yang beredar dengan mencermati setiap detail visual dan audio yang ditampilkan. Kami menonton video yang beredar secara saksama dan menyadari adanya kejanggalan pada gerak bibir, intonasi suara, serta ekspresi wajah Mahfud MD dalam video tersebut. Ciri-ciri tersebut kerap muncul pada video hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI).

Untuk memastikan hal tersebut, video kemudian diperiksa menggunakan alat pendeteksi AI pada video. Hasil pemeriksaan dengan Hive Moderation menunjukkan bahwa pernyataan suara dalam video memiliki probabilitas sebagai hasil manipulasi AI sebesar 99,9 persen. Sementara itu, bagian visual videonya hanya terdeteksi memiliki probabilitas AI sebesar 0,3 persen.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan besar suara dalam video telah dimanipulasi dan ditempelkan pada rekaman visual asli.

Setelah menemukan indikasi manipulasi pada audio, penelusuran dilanjutkan untuk mengetahui asal-usul rekaman video yang digunakan. Kami menggunakan Google Lens untuk mencari kemiripan visual dan menemukan sumber video serupa yang diunggah akun Instagram resmi Mahfud MD, yaitu @mohmahfudmd yang diunggah pada 12 Agustus 2020.

Baca juga:Cucu Mahfud MD Keracunan MBG, Kepala BGN: Kami Mohon Maaf

Dalam video asli tersebut, terlihat setelan batik dan latar yang identik dengan video yang beredar. Namun, isi pernyataannya sama sekali berbeda. Namun, isi pernyataannya sama sekali berbeda.

Bukan membahas pembagian uang sitaan korupsi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mahfud MD dalam video tersebut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca juga:Mahfud Tiba di Istana Jelang Pelantikan Komite Reformasi Polri

“Selamat ulang tahun yang ke-12 untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Semoga LPSK dapat menjadi garda terdepan dalam penghimpunan dan pemenuhan hak saksi, korban, pelapor serta justice collaborator,” sebut Mahfud dalam video tersebut.

Tidak ada satu pun pernyataan mengenai pembagian uang sitaan korupsi, bantuan modal usaha, ataupun ajakan mendaftar melalui WhatsApp.

Klaim yang menyebut Mahfud MD membagikan uang sitaan korupsi Kejaksaan Agung sebesar Rp100 juta per orang melalui pendaftaran WhatsApp adalah tidak benar. Konten tersebut masuk dalam kategori Altered Video atau video yang telah dimanipulasi.

Faktanya, video asli yang diunggah akun Instagram resmi Mahfud MD pada 12 Agustus 2020 merupakan ucapan selamat ulang tahun ke-12 untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan pernyataan mengenai pembagian uang sitaan korupsi. Audio dalam video yang beredar juga terindikasi kuat merupakan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI).

Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Disitu ditemukan banyak unggahan terkait undangan bantuan seperti ini, seperti pembagian magicom gratis dari pemerintah dan pendaftaran bansos yang dapat dilakukan hanya dengan meninggalkan komentar hadir pada unggahan. Akun tersebut memiliki 11 ribu pengikut dan menuliskan keterangan pada bio akun sebagai berikut “INFORMASI PENDAFTARAN BANSOS ?? ✅PKH✅BPNT✅PIP✅BLT✅UMKM. LANGSUNG SUKAI/IKUTI ?.”

Dari situ diketahui akun tersebut tidak resmi dan bukan milik pemerintah maupun Kemensos. Sebagai informasi, Bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berasal dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Kemudian, Tirto mencoba meninggalkan komentar hadir pada unggahan tersebut dan mendapatkan pesan secara otomatis dari pengunggah. Dalam pesan yang dikirimkan, pengunjung diklaim berhak menerima bantuan dana Rp500 ribu dengan syarat mengklik tautan https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ dan menginstal aplikasi yang muncul pada tautan tersebut.

“Selamat?? Karena tadi sdh komen di postingan saya jadi anda Berhak Menerima Bantuan DANA 500Ribu Gratis dari saya. Silahkan ikuti Cara di bawah utk Mengambil Bantuan Rp.500 ribu secara gratis.

CARANYA : 1⃣. Klik Link di bawah ini ?https://aset.pengajartekno.co.id/apk-penghasil-uang-langsung-ke-dana/ 2️⃣. Klik INSTALL Aplikasi yg ada tombol install-nya 3️⃣. Jika sudah langsung Screenshot kirim ke saya sebagai bukti dan kirim No Rekening apapun. (Langsung saya Transfer Sekarang Juga)

TIDAK INSTAL BERARTI ANDA MENOLAK REZEKI, TIDAK ADA BIAYA APAPUN,” begitu pesan yang dikirim pengunggah setelah berkomentar pada unggahan.

Lebih lanjut, Tirto membuka tautan yang diklaim untuk mencairkan dana Rp500 ribu tersebut dan diarahkan untuk menginstal aplikasi penghasil uang langsung ke Dana dengan syarat mengerjakan tugas berupa mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus seperti ini biasa disebut modus "tugas berbayar" dan sering digunakan dalam penipuan digital atau scam.

Penyaluran bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) memang dilakukan melalui PT. Pos Indonesia dan masih menggunakan surat undangan resmi.

Melansir laman resmi Kementerian Sosial RI, penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam 1 tahun melalui Bank/Pos Penyalur secara tunai maupun non tunai. Penerima manfaat harus memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank HIMBARA dan PT Pos Indonesia berupa pemberian bantuan uang kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH dengan ketentuan sebagai berikut:

Bantuan dilaksanakan secara bertahap dalam 1 TahunBantuan disalurkan secara tunai/non tunaiBantuan PKH berupa uangBantuan melalui Bank/Pos PenyalurBantuan dapat diakses melalui Kartu Keluarga/Buku Tabungan/Undangan Barcode (Pos)

Dalam artikel Tirto berjudul “Cek Bansos PKH dan BNPT yang Cair Februari untuk 18 Juta KPM”, bantuan sosial (bansos) reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap I mulai disalurkan pada Februari 2026 untuk 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Dana bantuan disalurkan melalui rekening bank Himbara, yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Selain jalur perbankan, PT Pos Indonesia tetap dilibatkan untuk menyalurkan bantuan kepada KPM yang tidak memiliki rekening bank.

Pada pencairan tahap pertama 2026, pemerintah menetapkan nominal bantuan sebagai berikut:

Ibu hamil menerima bantuan Rp750.000 per tahap.Anak usia dini atau balita (0–6 tahun) menerima Rp750.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Dasar (SD) memperoleh Rp225.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap.Anak jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat mendapatkan Rp500.000 per tahap.Lansia berusia di atas 70 tahun menerima Rp600.000 per tahap.Penyandang disabilitas memperoleh bantuan Rp600.000 per tahap.

Berbeda dengan PKH, BPNT atau bantuan sembako memiliki besaran yang sama untuk setiap KPM. Pemerintah menetapkan nominal BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.

Adapun pengecekan penerima bansos dapat dilakukan secara daring melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Tidak dengan melalui tautan tidak resmi ataupun komentar pada unggahan di media sosial.

Baca juga:Hoaks Tautan Pemutihan Denda BPJS Kesehatan 2026

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim undangan penerima bansos PKH/BNPT dikirimkan dengan meninggalkan komentar pada unggahan Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Setelah meninggalkan komentar, pengunjung akan diarahkan untuk mengklik tautan instal aplikasi penghasil uang langsung dibayarkan ke Dana dengan mengerjakan berbagai tugas, seperti mengisi survei, menonton iklan, bermain game, atau mengunduh aplikasi tertentu. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau scam.

Adapun penerima undangan bansos PKH/ BNPT adalah masyarakat yang terdata dalam dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang sudah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengecekan data penerima bansos dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Dalam video tersebut, terlihat adanya logo CNN Indonesia di bagian sudut kiri video. Dengan menggunakan Google Lens pada video yang beredar, kami menemukan konten serupa di akun TikTok resmi @cnnindonesia. Video yang diunggah di akun TikTok @cnnindonesia pada 5 November 2025 itu merupakan cuplikan dari program “CNN Economic Spesial Hari Keuangan with Desi Anwar” yang ditayangkan secara lengkap melalui akun YouTube resmi CNN Indonesia pada 30 Oktober 2025.

Setelah dibandingkan dengan versi aslinya, tidak ditemukan adanya pernyataan Purbaya yang menanyakan kepada masyarakat soal setuju atau tidaknya hukuman mati bagi koruptor, seperti yang diklaim dalam video yang beredar. Purbaya juga tidak mengajak publik untuk mengikuti akun tertentu, membagikan, atau menyimpan video sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tertentu.

Baca juga:Hoaks Purbaya Bongkar Fakta Hidden Debt dan IKN Terancam Dijual

Dalam video klip tersebut, pembahasan berfokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Purbaya justru menyampaikan pandangannya bahwa MBG merupakan program yang baik dan mendukung pilar “Sumitronomics”, yakni pemerataan pembangunan, stabilitas ekonomi, serta percepatan pertumbuhan yang tinggi.

Ia juga menegaskan, bahwanya dirinya tidak pernah mengkritik MBG karena dinilai menjadi program yang bagus jika dijalankan dengan optimal.

Kami menyadari adanya perbedaan antara video asli dan versi yang beredar, khususnya pada bagian audio dan isi pernyataan, kami kemudian menganalisis video tersebut menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Hive Moderation untuk mengidentifikasi kemungkinan manipulasi berbasis AI.

Periksa Fakta Manipulasi Video Purbaya soal Dukung Hukuman Mati Koruptor

Hasil analisis menunjukkan bahwa probabilitas video tersebut merupakan hasil rekayasa atau manipulasi berbasis AI sebesar 74,5 persen. Sementara itu, untuk bagian audio atau pernyataan suara dalam video, terdeteksi memiliki kemungkinan sebesar 97,8 persen sebagai hasil sintesis atau rekayasa AI.

Angka tersebut menunjukkan bahwa secara visual terdapat indikasi kuat video telah mengalami pengolahan atau penyuntingan digital, dan secara audio hampir dapat dipastikan bahwa suara yang terdengar bukan rekaman asli, melainkan hasil kloning atau manipulasi berbasis kecerdasan buatan.

Temuan ini memperkuat dugaan bahwa video yang beredar telah diedit dan dimodifikasi dari sumber aslinya untuk membentuk narasi berbeda dari konteks sebenarnya.

Klaim yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pendapat masyarakat dan mengajak publik mendukung hukuman mati bagi koruptor kelas kakap melalui TikTok adalah tidak benar. Konten tersebut masuk dalam kategori Altered Video atau video yang telah dimanipulasi.

Baca juga:Hoaks Video Haji Isam Bagikan Bantuan Tunai

Faktanya, video asli yang diunggah akun resmi CNN Indonesia pada 5 November 2025 merupakan cuplikan program CNN Economic Spesial Hari Keuangan yang membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan mengenai hukuman mati bagi koruptor.