Isu mengenai akan dicabutnya subsidi gas Elpiji 3 kilogram (kg) pada bulan Juli mendatang tidak benar. Fakta sebenarnya ialah PT Pertamina meluncurkan produk baru, yakni gas Elpiji 3kg non subsidi pada awal Juli. Dilansir dari bisnis.com, kompas.com, medcom.com, dan metrotvnews.com, Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, penjualan gas Elpiji 3kg non subsidi merupakan keputusan bisnis Pertamina untuk memenuhi kebutuhan pasar. “Ini merupakan keputusan bisnis Pertamina karena permintaan pasar ada, tidak terkait LPG subsidi,” ujar Nicke. Perihal isu tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Ignasius Jonan angkat bicara. Dilansir dari bisnis.com, Menteri Jonan menegaskan, tidak ada rencana pemerintah mencabut subsidi LPG 3kg.

Kabar yang menyebutkan telah terjadi penangkapan terduga teroris oleh tim Densus 88 di Bali adalah keliru. Dilansir dari merdeka.com, dan kumparan.com, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menegaskan bahwa penangkapan yang terjadi di Jl Gandapura lll E, nomor 43, Banjar Kertalangu, Denpasar Timur murni pidana bukan terkait tindak teroris. “Bukan terduga teroris, hanya punya senjata dan amunisi. Dan dia ada di cyber space, sehingga dari CTOC kami lakukan penangkapan. Ini sesuai UU Darurat No 12 Tahun 1951,” terang Reinhard.

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin memberikan klarifikasi atas pemberitaan di salah satu media daring yang menyebutkan dirinya memberikan pernyataan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar 2018. Dilansir dari antaranews.com, tirto.id, gatra.com, dan jpnn.com, Syarifuddin membantah dirinya memberikan pernyataan kepada media terkait hasil Pilkada Kota Makassar 2018. “Tidak ada, berita itu hoaks. Polri netral, apalagi saya. Saya tidak pernah berkomentar macam-macam. Saya hanya berkomentar tentang olahraga, masjid dan keamanan,” kata Wakapolri.

Saiful Amin Solihin, Ketua KPU Kota Mojokerto, Rabu (27/6) malam, memastikan foto tersebut adalah hoaks alias bohong. ”Dengan demikian, kami pastikan apa yang beredar adalah hoax,” tandas Amin, dilansir dari Jawapos.com.



Dia menegaskan, selama tahapan penghitungan pilwali Kota Mojokerto maupun pilgub Jatim, KPU tidak pernah membuat rekapitulasi menggunakan model serupa.



”Bukan soal angkanya, tapi soal logo KPU dan seterusnya. Ini kan seolah kami yang membuat lalu datanya bocor ke publik,” pungkas Amin. Dia berharap, warga Kota Mojokerto yang menerima atau mengetahui kabar hoaks tersebut segera mengabaikan. Sebaliknya, tidak menjadikan patokan atau jusru menyebarluaskan.