Telah beredar pesan berantai melalui WhatsApp berisi informasi dan tautan terkait bantuan sosial finansial sebesr Rp5.500.000 yang disediakan oleh Bank SulutGo. Setelah tautan tersebut dibuka, calon penerima bantuan diminta untuk mengikuti petunjuk yang ada pada laman tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, tautan tersebut bukanlah tautan situs resmi yang diluncurkan oleh Bank Sulut. Melalui unggahan di halaman Facebook resmi Bank SulutGo Kantor Pusat, pihaknya membantah adanya tautan bantuan sosial oleh Bank SulutGo. Adapun situs resmi yang dapat diakses masyarakat adalah https://www.banksulutgo.co.id/.

Mengutip dari Manado Post, Kepala Divisi Corporate Secretary Bank SulutGo, Linda Moniaga mengonfirmasi bahwa situs bantuan sosial yang beredar di masyarakat itu adalah hoaks.

“Informasi itu Hoax. Website resmi Bank SulutGo www.banksulutgo.co.id tidak ada yang lain. Jadi, jika ada informasi yang mengatasnamakan Bank SulutGo itu tidak benar. Kami mengimbau agar lebih berhati-hati dan waspada agar tidak percaya terhadap segala bentuk penipuan,” tegasnya yang didampingi oleh Pemimpin Departemen Public Relation Heince J. Rumende.

Dari berbagai fakta yang telah dijabarkan, pesan berantai terkait yang disebarkan melalui WhatsApp itu dapat dikategorikan sebagai konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Tautan palsu. Faktanya, pihak Bank SulutGo membantah adanya situs bantuan sosial finansial yang disediakan oleh pihaknya.

Akun Instagram (@riseupmelbourne) mengunggah video dengan narasi bahwa seorang kakek dalam video tersebut ditangkap oleh polisi karena tidak memakai masker setelah vaksinasi. Video itu telah ditonton sebanyak 4,118 kali.

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan video yang sama diunggah ke YouTube oleh akun Storyful Rights Management pada 6 Januari 2021 dengan judul “Police Arrest Elderly Man as Julian Assange is Denied Bail in London”. Dalam keterangannya, Storyful Rights Management menjelaskan bahwa video tersebut terekam saat demo mendukung pendiri Wikileaks Julian Assange yang jaminannya ditolak di luar pengadilan London pada 6 Januari 2021. Seorang pria tua berusia 92 tahun yang bernama Eric Levy bersama dengan 6 orang lainnya ditahan karena polisi Metropolitan London karena melanggar aturan pembatasan Covid-19.

“Mereka dipertimbangkan untuk pemberitahuan hukuman tetap dan diperintahkan untuk meninggalkan daerah itu,” ungkap polisi.

Melalui akun Twitter resmi @metpoliceuk, polisi Metropolitan London menangkap 21 orang demo, 7 di antaranya mendapat pemberitahuan terkait hukuman yang akan didapat dan kemudian diminta untuk kembali ke rumah masing-masing.

“We have made 21 arrests after a protest in Parliament Square today. Separately, seven people were detained and later handed a fixed penalty notice following a small gathering outside Westminster Magistrates’ Court. They were then instructed to go home,” tulis @metpoliceuk pada 6 Januari 2021.

Dari berbagai fakta yang telah dijabarkan, unggahan akun Instagram (@riseupmelbourne) dapat dikategorikan sebagai konten yang salah.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Faktanya, kakek berusia 92 tahun itu ditahan Polisi Metropolitan London karena melanggar pembatasan COVID-19 saat demo mendukung pendiri Wikileaks di luar pengadilan London pada 6 Januari 2021, bukan karena tidak memakai masker setelah vaksinasi.

Akun Twitter MartoⒶrt (@MartoArt) mengunggah cuitan berupa foto seorang anak menulis “FREE WEST PAP” di papan tulis kapur disertai dengan narasi pelengkap. Cuitan tersebut mendapatkan atensi sebanyak 135 retweet, 571 suka, dan 6 balasan.

Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut telah melalui proses suntingan. Foto asli dimuat dalam artikel situs resmi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berjudul “Minim Tenaga Pengajar, Anggota Satgas Yonif/403 Baru Jadi Guru di Perbatasan”. Artikel yang dipublikasikan pada 7 April 2021 mengisahkan kurangnya tenaga pendidik di daerah perbatasan sehingga anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 403/Wirasada Pratista membantu di SDN Inpres Batom, Papua. Foto yang sama juga diunggah oleh akun Twitter Baptist Papuan (@Bonom99) pada 15 April 2021.

Dengan demikian, cuitan akun Twitter MartoⒶrt (@MartoArt) dapat dikategorikan sebagai satire.

Hasil Periksa Fakta Renanda Dwina Putri (Anggota Komisariat MAFINDO Universitas Pendidikan Indonesia)

Faktanya, foto tersebut merupakan hasil suntingan. Foto asli dari unggahan tersebut adalah seorang siswa sedang menjawab pertanyaan perkalian di papan tulis kapur.

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, gambar tangkapan layar artikel tersebut merupakan hasil suntingan dari gambar tangkapan layar artikel yang dimuat oleh Kompas TV pada 14 April 2021 pukul 08.13 WIB. Judul artikel aslinya berbunyi "Beredar Narasi Megawati Jual TMII ke Tiongkok, Menkominfo Pastikan Itu Hoaks".
Untuk memverifikasi klaim itu, Tempo mula-mula memasukkan judul artikel yang terdapat dalam gambar tangkapan layar tersebut ke kolom pencarian situs Kompas TV. Hasilnya, ditemukan sebuah artikel yang dimuat pada tanggal dan jam yang sama dengan yang terlihat dalam gambar tangkapan layar itu, namun berjudul "Beredar Narasi Megawati Jual TMII ke Tiongkok, Menkominfo Pastikan Itu Hoaks".
Kesamaan lain adalah foto yang tercantum dalam artikel itu, yang menunjukkan miniatur wilayah Indonesia yang terdapat di TMII. Kalimat di awal artikel tersebut juga sama dengan yang terlihat dalam gambar tangkapan layar, berbunyi "JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara menyatakan mengambil alih pengelolaan Taman Mini".
Sebelumnya, memang beredar hoaks bahwa Taman Mini diambil alih oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan dijual ke Cina. Menurut artikel Kompas TV tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memastikan bahwa narasi itu hoaks. "Klaim bahwa TMII diambil Megawati dan dijual ke Tiongkok, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut," kata Kominfo dalam artikelnya.
Artikel itu dimuat oleh Kominfo pada 11 April 2021. Menurut Kominfo, terdapat sebuah unggahan di media sosial yang menyebut: "Sudah pak Harto difitnah memiliki TMII, padahal sekarang diambil si Megawati madam bansos, trus dijual ke Cina astagfirullah". Narasi ini mengomentari gambar tangkapan layar artikel yang berjudul "Ambil Alih Pengelolaan TMII, Pemerintah Bakal Serahkan ke Pihak Lain."
Menurut Kominfo, klaim bahwa TMII diambil Megawati dan dijual ke Tiongkok itu tidak berdasar. "Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal tersebut. Judul artikel pada berita tersebut benar adanya, namun narasi pada unggahan sengaja dipelintir dan dapat menggiring opini pembaca sesuai dengan kehendak pembuat informasi," demikian penjelasan Kominfo.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun telah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan membentuk yayasan keluarga untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indonesia. "Jadi saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul yayasan baru yang dikelola Pak Jokowi, itu pandangan primitif," kata Moeldoko pada 9 April 2021.
Pengambilalihan TMII oleh pemerintah
Moeldoko mengatakan, ke depannya, pengelolaan TMII akan dilakukan secara profesional oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pariwisata. Menurut dia, pemerintah mengambil alih Taman Mini Indonesia Indah dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Cendana lantaran pengelolaannya terus merugi dari tahun ke tahun. Dia menyebut Yayasan Harapan Kita bahkan perlu mensubsidi TMII sekitar Rp 40-50 miliar per tahun dan tidak ada kontribusi kepada negara.
Pada 7 April 2021, Mensesneg Pratikno mengumumkan bahwa Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII. Lewat Perpres ini, pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. "Yayasan ini sudah hampir 44 tahun mengelola milik negara ini, dan kami berkewajiban melakukan penataan, memberi manfaat luas ke masyarakat dan memberi kontribusi terhadap keuangan negara," katanya.
Pratikno mengatakan Yayasan Harapan Kita mesti menyerahkan kembali hak pengelolaan TMII ke negara. Ia pun memberi waktu masa transisi selama sekitar tiga bulan kepada yayasan itu untuk menyerahkan berbagai laporan terkait pengelolaan Taman Mini selama ini. "Intinya, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini dilakukan oleh Kemensesneg dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita," katanya.
Dalam konferensi persnya pada 11 April 2021, Sekretaris Yayasan Harapan Kita Tria Sasangka Putra menyatakan bahwa yayasannya akan bersikap kooperatif terkait pengambilalihan Taman Mini. "Kami menghormati terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 sebagai suatu produk hukum peraturan perundang-undangan negara. Dan tentunya akan bersikap kooperatif sesuai kemampuan yang ada pada kami untuk menerima dengan tangan terbuka."
Namun, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama TMII Tanribali Lamo membantah bahwa pihaknya tidak pernah menyetorkan penghasilan TMII kepada negara. Audit BPK terhadap TMII pada 2018-2020 pun tidak menemukan kasus yang mengakibatkan kerugian negara. Tanribali menyampaikan hal itu sambil menunjukkan dokumen hasil pemeriksaan BPK.
"Pengelola tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar aturan lantaran diawasi oleh BPK," katanya. Apabila Taman Mini tidak memberikan setoran, bagi hasil, dan sebagainya, manajemen akan ditegur oleh BPK. Sejauh ini BPK menyatakan tidak ada kerugian negara. "Kalau kita simak pernyataan ini, maka sebenarnya tidak ada lagi yang tidak pernah disetorkan kepada TMII sepanjang itu menjadi kewajiban TMII."

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, gambar tangkapan layar artikel yang berjudul "Beredar Narasi Megawati Jual TMII ke Tiongkok, Menkominfo Pastikan Itu" keliru. Gambar tersebut merupakan hasil suntingan dari gambar tangkapan layar artikel yang dimuat oleh Kompas TV pada 14 April 2021 pukul 08.13 WIB. Judul artikel aslinya berbunyi "Beredar Narasi Megawati Jual TMII ke Tiongkok, Menkominfo Pastikan Itu Hoaks".
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id