Untuk memverifikasi klaim itu, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri artikel di Reuters yang diklaim sebagai sumber dari informasi tersebut. Namun, tidak ditemukan artikel yang menyebut "Raja Salman telah memastikan Haji 2021 berlangsung seperti biasa tanpa batasan" di Reuters. Demikian pula di situs media-media lain, tidak ditemukan artikel yang berisi informasi semacam itu.
Justru, Tempo menemukan artikel di Reuters yang sebagian isinya dikutip oleh artikel di The Islamic Information tersebut. Artikel yang dimuat pada 9 Maret 2021 ini berjudul "Saudi king approves support for Islamic pilgrimage operators after Covid-19: SPA". Artikel ini berisi informasi bahwa Raja Salman menyetujui sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk membantu bisnis yang mendukung ziarah Islam.
Menurut Reuters, yang mengutip kantor berita Arab Saudi SPA, inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi efek finansial dan ekonomi dari pandemi Covid-19 pada seluruh sektor yang memberikan dukungan untuk haji dan umrah. "Ini termasuk pembebasan fasilitas akomodasi dari biaya tahunan untuk izin kegiatan komersial kota di Mekah dan Madinah, tempat ziarah Islam berlangsung," demikian laporan Reuters.
Informasi lain yang juga dikutip oleh The Islamic Information dari artikel Reuters itu adalah bahwa, untuk ekspatriat yang bekerja dalam kegiatan yang berkaitan dengan haji dan umrah, penagihan biaya perpanjangan tempat tinggal akan ditunda selama enam bulan. Namun, syaratnya, jumlah biaya selama enam bulan itu akan dibayar dengan cicilan selama setahun.
Selain itu, izin bus yang beroperasi di fasilitas pengangkutan jemaah akan tetap berlaku, namun tanpa biaya, selama satu tahun. Pemungutan bea cukai untuk bus baru pun akan ditunda untuk musim haji mendatang selama tiga bulan. Biaya itu akan diangsur selama empat bulan sejak tanggal jatuh tempo.
Tempo juga menemukan bantahan dari Kementerian Agama terkait informasi bahwa Haji 2021 akan berlangsung tanpa batasan. Menurut Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Khoirizi, informasi itu hoaks. "Itu hoaks, tidak benar. Sampai saat ini, belum ada informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji 2021," katanya pada 16 Maret 2021 seperti dikutip dari situs resmi Kemenag.
Menurut Khoirizi, pihaknya sudah mengkonfirmasi informasi yang beredar itu kepada Duta Besar Arab Saudi. "Kami sudah konfirmasi mengenai berita yang viral bahwa Raja Salman membuka haji 2021 seluas-luasnya, dan dijawab oleh Dubes bahwa kabar itu tidak jelas sumbernya," ujar Khoirizi. "Jadi, sekali lagi kami tegaskan bahwa itu hoaks," katanya.
Khoirizi menuturkan bahwa Dubes Arab Saudi berjanji akan segera memberikan informasi terkait penyelenggaraan Haji 2021 jika sudah ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi. "Kepada kami, Dubes menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang menerima informasi kepastian haji, mengingat jumlah jemaahnya terbesar di dunia," ujar Khoirizi.
Sehari sebelumnya, pada 15 Maret 2021, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga mengatakan bahwa, hingga saat ini, pemerintah Arab Saudi belum bisa memastikan apakah ibadah haji bisa diselenggarakan tahun ini. Namun, seperti dilansir dari Bisnis.com, pihaknya terus melakukan upaya diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi ihwal penyelenggaraan ibadah Haji 2021 meski dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Kami terus melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai otoritas terkait di Arab Saudi, antara lain dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Menteri Urusan Haji dan Umrah, dan yang lainnya, baik melalui tatap muka langsung atau video conference, telepon, dan surat,” kata Yaqut dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR.
Yaqut pun optimistis pemerintah Arab Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji tahun ini, salah satunya karena vaksinasi Covid-19 telah dilakukan di sana. Lebih lanjut, kata Yaqut, otoritas Arab Saudi juga akan membuka rute penerbangan internasional per 17 Mei 2021. “Situasi ini lebih positif dibanding tahun lalu di kuartal yang sama yang menutup penerbangan luar negeri, tidak terkecuali di musim haji tahun 2020,” ujarnya.
Walhasil, pemerintah akan tetap melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Sebelumnya, pada 10 Maret 2021, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu kabar terbaru terkait pelaksanaan Haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi. Pengumuman haji, kata dia, hanya disampaikan oleh Raja Salman. Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih diminta untuk menunggu.
Dilansir dari Reuters, yang mengutip laporan surat kabar Arab Saudi Okaz pada 3 Maret 2021, Kementerian Kesehatan Arab Saudi telah memutuskan bahwa hanya orang yang telah menerima vaksin Covid-19 yang diizinkan untuk menghadiri haji tahun ini. "Vaksin Covid-19 wajib bagi mereka yang ingin datang haji dan akan menjadi salah satu syarat utama," kata laporan itu, mengutip surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Raja Arab Saudi, Raja Salman, telah memastikan Haji 2021 berlangsung seperti biasa tanpa batasan, keliru. Artikel sumber menyebut bahwa informasi itu berasal dari Reuters. Namun, tidak ditemukan artikel yang berisi informasi tersebut di Reuters. Demikian pula di situs media-media lain, tidak ditemukan artikel yang berisi informasi semacam itu. Kemenag pun telah menyatakan informasi tersebut hoaks. Hingga kini, belum ada informasi resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji 2021.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan pemeriksaan Tim CekFakta Tempo, video tersebut berisi gabungan dari beberapa video yang berbeda, di mana narator membacakan narasi yang mengaitkan program Anies, yakni rumah DP 0 rupiah, dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung oleh KPK. Namun, video itu sama sekali tidak berisi tayangan yang memperlihatkan KPK mengobrak-abrik rumah Anies Baswedan.
Tempo menonton video tersebut secara menyeluruh, tapi tidak ditemukan video ataupun penjelasan bahwa KPK menggeledah rumah Anies terkait kasus tersebut. Video itu menggabungkan sejumlah video, antara lain video wawancara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, video wawancara Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria, video saat Anies menanam pohon, dan video pegiat media sosial Denny Siregar.
Video wawancara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri itu sama dengan yang dimuat oleh kanal YouTube milik sejumlah media arus utama, di antaranya Tribunnews, pada 8 Maret 2021. Dalam video ini, Ali Fikri membenarkan bahwa KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk program rumah DP nol rupiah Pemerintah Provinsi DKI oleh salah satu BUMD DKI.
Satu di antaranya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi yang berada di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, pada 2019. "Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon," kata Ali Fikri pada 8 Maret 2021.
Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz mengatakan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya yang berinisial YC (Yoory C Pinontoan) serta AR dan TA (Anja Runtuwene dan Tommy Andrian, Direktur PT Adonara Propertindo). Penyidik pun menetapkan perusahaan keduanya (PT Adonara) selaku penjual tanah sebagai tersangka.
Sementara terkait video wawancara Riza Patria, pernah dimuat dalam video berita milik MetroTV News yang berjudul "Proyek Rusun Dp 0 Rupiah Berujung Rasuah" pada 10 Maret 2021. Dalam video itu, Riza mengatakan bahwa Pemprov DKI telah menonaktifkan Dirut Sarana Jaya. “Kami menganut azas praduga tak bersalah agar dapat menjelaskan dan mengklarifikasi sesuai fakta dan data,” katanya.
Hingga artikel ini dimuat, KPK belum memanggil Anies Baswedan untuk dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Tidak ada pula penggeledahan di rumah dinas maupun rumah pribadi Anies. Sejauh ini, KPK baru menggeledah tiga lokasi terkait penyidikan kasus itu.
Dilansir dari Kompas.com, tiga lokasi yang digeledah tersebut yaitu kantor PT Adonara Propertindo di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Gedung Sarana Jaya di Jakarta Pusat; dan rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan kasus tersebut.
Meskipun begitu, seperti dilansir dari Republika.co.id, Ali Fikri mengatakan tidak tertutup kemungkinan bahwa penyidik akan memanggil Anies Baswedan. Keterangan Anies dibutuhkan untuk penyidikan kasus ini. "Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat yang merasakan, kemudian yang mengetahui secara peristiwa, ini kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin. Tentu, nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil," katanya.
Adapun terkait foto dalam thumbnail video di atas, yang memperlihatkan seorang pria yang mirip dengan Anies dengan rompi oranye, adalah hasil suntingan dari foto yang pernah dimuat oleh Sindonews.com dalam artikelnya pada 28 Januari 2021 yang berjudul "KPK Geledah Rumah Stafsus Mantan Menteri Edhy Prabowo". Dalam foto itu, pria yang mengenakan rompi oranye tersebut adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, video yang berjudul "KPK Obrak-abrik Rumah Anies, Temukan Bukti Bukti Mengejutkan" tersebut keliru. Video itu sama sekali tidak memuat rekaman ataupun penjelasan tentang penggeledahan rumah Anies oleh KPK. Hingga kini, KPK juga tidak menggeledah rumah Anies terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh BUMD DKI Jakarta di Cipayung, Jakarta Timur. Foto dalam thumbnail video tersebut pun, yang memperlihatkan seorang pria yang mirip dengan Anies dengan rompi oranye, adalah hasil suntingan.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, foto surat yang serupa pernah beredar sebelumnya pada Januari 2021. Bedanya, saat itu, surat tersebut mengatasnamakan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Andi Rahadian memastikan surat tersebut palsu dan isinya tidak benar dan tidak dapat dipercaya.
Dilansir dari Kompas.com, Andi menjelaskan bahwa surat palsu bernomor 257/01/2021 itu memuat informasi seolah-olah Menteri PANRB mengangkat tenaga guru, tenaga administrasi, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian honorer berusia 35 tahun ke atas menjadi PNS tanpa melalui tahapan tes. Menurut dia, surat palsu serupa pernah beredar pada 2020.
"Dilihat dari segi fisik tulisan dalam surat palsu tersebut, pelaku hanya mengganti nomor surat, tanggal surat, dan tempat saja. Selebihnya, isinya tidak jauh berbeda dengan surat palsu yang pernah beredar tahun lalu (2020)," katanya pada 20 Januari 2021. Dalam surat tersebut, masih tercantum pula nama pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sama. Hanya nomor ponselnya yang telah diubah.
Selain itu, bila dilihat dengan teliti, terdapat banyak kesalahan ketik yang tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Ada pula kejanggalan pada nomor surat, jenis dan ukuran huruf yang tidak seragam, serta format penulisan yang tidak sesuai dengan format surat baku yang berlaku di Kementerian PANRB.
Wacana pengangkatan honorer
Dilansir dari JPNN, wacana pengangkatan guru honorer berusia 35 tahun ke atas menjadi PNS tanpa tes sempat mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) secara virtual antara Komisi X DPR dengan perwakilan guru dan tenaga kependidikan pada 13 Januari 2021.
“Komisi X DPR RI mendukung aspirasi para Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKHNK35) untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih saat membacakan hasil keputusan RDPU.
RDPU tersebut digelar Komisi X DPR untuk mendengarkan aspirasi dari beberapa forum guru dan tenaga kependidikan, antara lain Komite Nasional ASN (Non-ASN), GTKHNK35, dan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI).
Aspirasi yang disampaikan kepada Komisi X DPR antara lain meminta pemerintah bersama DPR segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama pasal terkait pengangkatan calon PNS (CPNS).
Seperti dilansir dari Kontan, usul agar tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri, serta tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes juga disampaikan Komisi II DPR ketika melakukan rapat kerja dengan pemerintah pada 18 Januari 2021.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan usulan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS merupakan satu dari lima hal yang diusulkan legislatif dalam revisi UU Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku.
"Materi muatan rancangan UU meliputi pengangkatan tenaga honorer, tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus serta diangkat berdasarkan keputusan yang dikeluarkan sampai 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung, dengan mempertimbangkan batas usia pensiun," kata Samsyurizal.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini proses pengangkatan tenaga honorer harus melalui proses penerimaan PNS dan PPPK. Proses tersebut melalui penilaian yang obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta kebutuhan instansi pemerintah yang bersangkutan.
"Sejak PP Nomor 48 Tahun 2005, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis. Pengangkatan dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa," kata Tjahjo.
"Pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian dari pemerintah, karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, foto SK yang ditandatangani oleh Mendikbud Nadiem Makarim tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes di atas merupakan hasil suntingan. SK yang identik pernah beredar pada 2020 dan pada Januari 2021 dengan mencatut nama Menteri PANRB. Kementerian PANRB telah memastikan bahwa surat tersebut palsu.
TIM CEK FAKTA TEMPO
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Cek Fakta Liputan6.com menelusuri dan menemukan bantahan dari New York Times. Dalam postingan di akun @NYTimesPR yang sudah bercentang biru atau terverifikasi pada 10 Maret 2021. Di sana terdapat penjelasan bahwa pesan berantai yang beredar adalah hoaks.

"Kami menyadari adanya kesalahan informasi yang beredar di WhatsApp, yang secara keliru memeringkat keamanan vaksin virus corona di seluruh dunia dan mengaitkan daftar ini dengan laporan yang diterbitkan oleh The New York Times. Pesan ini menyesatkan dan tidak benar," bunyi pernyataan The New York Times.

"The New York Times tidak menerbitkan daftar ini, laporan kami tidak menyatakan bahwa vaksin China lebih unggul daripada vaksin yang diproduksi di tempat lain, kami juga belum menerbitkan klaim bahwa China telah mengekspor lebih dari 500 juta dosis."

"Pemahaman kami tentang keefektifan dan keamanan vaksin dipublikasikan di The New York Times Coronavirus Vaccine Tracker. Ini berkembang, bernuansa, dan diperbarui secara teratur untuk mencerminkan bukti ilmiah saat ini."

Selain itu Cek Fakta Liputan6.com juga melihat tautan artikel yang disertakan dalam pesan berantai tersebut. Dalam artikel sama sekali tidak menyebutkan peringkat keamanan vaksin covid-19 di seluruh dunia.

Artikel itu merupakan opini dari Achal Prabhala dan Chee Yoke Ling terkait perkembangan vaksin asal Rusia dan juga China yang diterbitkan 5 Februari 2021. Mereka menyampaikan bahwa vaksin asal China, India dan Rusia juga perlu mendapat perhatian selain vaksin buatan negara Barat.

Pesan berantai terkait peringkat keamanan vaksin covid-19 yang disebut merupakan artikel dari New York Times adalah tidak benar