Melansir situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, super flu, yang termasuk dalam keluarga virus influenza A H3N2 subclass K, bukanlah virus baru. Virus ini telah lama dikenal dan dipantau oleh sistem surveilans global, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Data Kemenkes RI pada akhir Desember 2025, mencatat adanya 62 kasus influenza A H3N2 subclass K yang tersebar di delapan provinsi. Jumlah kasus terbanyak berada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Mayoritas kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak.

Namun begitu, Kemenkes menegaskan bahwa situasi influenza A H3N2 subclass K masih berada dalam kondisi terkendali dan tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan clade maupun subclade influenza lainnya.

Melansir laporan Tirto sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan virus super flu yang tengah ramai bicarakan saat ini bukan merupakan penyakit baru dan tidak menimbulkan ancaman serius seperti COVID-19. Menurutnya, virus ini memang memiliki penularan yang cepat, namun risiko kematiannya sangat rendah.

"Ini sebenarnya virus H3N2. Namanya, populernya influenza A. Ini sudah lama adanya, sudah puluhan tahun kita lihat saja. Kemudian, dia keluar varian baru, yang namanya varian, mereka istilahnya subclade A. Jadi bukan satu virus baru seperti yang COVID. Jadi penularannya cepat, tetapi (risiko) kematiannya sangat rendah," kata Budi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Budi menyebut virus ini memang kerap meningkat pada musim tertentu seperti musim dingin. Hingga saat ini, jumlah kasus yang ada disebutnya masih tergolong dalam batas aman dan dapat ditangani dengan pengobatan standar.

Senada, Direktur Penyakit Menular Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine, menjelaskan bahwa secara global, peningkatan kasus influenza A (H3) mulai terpantau di Amerika Serikat sejak minggu ke-40 tahun 2025, seiring dengan masuknya musim dingin. Subclade K pertama kali diidentifikasi oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat pada Agustus 2025 dan hingga kini telah dilaporkan di lebih dari 80 negara.

“Berdasarkan penilaian WHO dan data epidemiologi yang tersedia, influenza A (H3N2) subclass K tidak menunjukkan peningkatan tingkat keparahan. Gejala yang muncul umumnya serupa dengan flu musiman, seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tenggorokan,” ujar dr. Prima.

Sementara itu, Kemenkes, melalui laman resmi Labkesmas Makassar, menjelaskan bahwa istilah digunakan karena virus ini memiliki tingkat penularan yang cepat, terutama pada musim tertentu, dan dapat menyebar lebih intens di sejumlah wilayah.

Namun, klaim yang menyebut virus ini lebih berbahaya dibandingkan COVID-19 tidak didukung oleh fakta ilmiah. Hingga saat ini, influenza A H3N2 tidak menunjukkan tingkat fatalitas yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19.

Virus super flu menular terutama melalui percikan udara (droplet) saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penularan juga dapat terjadi melalui kontak langsung. Gejala yang ditimbulkan pada umumnya menyerupai flu musiman.

Senada, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Dian Nuswantoro, dr. Andreas Wilson Setiawan, M.Kes., juga menjelaskan pada Tirto bahwa influenza A virus subtype H3N2 merupakan salah satu subtipe influenza musiman yang memiliki karakteristik mudah bermutasi melalui mekanisme antigenic drift. Subtipe ini juga kerap menyebabkan wabah influenza musiman yang berat dan secara historis berkaitan dengan angka rawat inap serta kematian yang lebih tinggi, terutama pada kelompok lanjut usia.

Namun, dr. Andreas menegaskan bahwa secara umum COVID-19 tetap lebih berbahaya dibandingkan super flu.

“COVID-19 memiliki risiko yang lebih besar karena dapat menyebabkan gagal napas, komplikasi multisistem, serta gejala jangka panjang atau Long COVID,” ujarnya pada Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, pada kelompok tertentu, influenza H3N2 dapat menimbulkan risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19 ringan. Kelompok tersebut meliputi lansia, anak kecil, pasien dengan penyakit jantung, paru, dan ginjal, ibu hamil, individu dengan imunitas rendah, serta individu yang tidak mendapatkan vaksin influenza. Oleh karena itu, super flu tetap perlu diwaspadai, meskipun tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi secara umum, dibandingkan COVID-19.

Pada laman Halodoc, juga disebutkan bahwa gejala influenza A subclass K dapat berupa demam sangat tinggi, nyeri otot, sakit kepala berat, serta gangguan tenggorokan atau batuk. Meskipun agresif dalam penularan, risiko kematian akibat super flu tidak berbeda jauh dengan influenza musiman dan tidak menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan untuk melakukan vaksinasi influenza tahunan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), tetap berada di rumah saat sakit, serta melakukan konsultasi kesehatan apabila diperlukan.

Masyarakat diimbau untuk tetap berada di rumah saat mengalami gejala flu, menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta segera mengakses fasilitas pelayanan kesehatan apabila gejala memburuk atau tidak membaik dalam waktu lebih dari tiga hari.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebut virus super flu H3N2 lebih parah dibandingkan COVID-19 merupakan klaim yang salah dan menyesatkan (false and misleading).

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa super flu bukanlah virus baru dan tidak bersifat mematikan seperti COVID-19. Virus ini umumnya menimbulkan gejala flu musiman dan dapat menyerang ketika daya tahan tubuh menurun.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat disarankan untuk melakukan vaksinasi influenza tahunan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan di media arus utama serta pernyataan resmi lembaga penegak hukum terkait dugaan penetapan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tersangka korupsi.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim serupa pernah beredar pada Oktober 2025 dan telah diperiksa oleh sejumlah media. Saat itu, klaim tersebut dinyatakan tidak berdasar dan tidak didukung bukti resmi, sebagaimana dilaporkan oleh Antara.

Hingga penelusuran ini dilakukan, tidak ditemukan satu pun pemberitaan kredibel atau keterangan resmi dari Kejaksaan Agung maupun instansi pemerintah lain yang menyatakan Luhut Binsar Pandjaitan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, baik terkait batu bara maupun perkara lainnya.

Dalam praktik penegakan hukum, penetapan tersangka merupakan informasi publik yang selalu diumumkan secara resmi dan diliput luas oleh media, sehingga kecil kemungkinan informasi tersebut luput dari pemberitaan.

Selain itu, aktivitas publik Luhut juga menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta. Melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, Luhut diketahui menghadiri diskusi bersama Wakil Kepala BRIN, Kepala BPOM, serta pimpinan sejumlah lembaga riset untuk membahas percepatan agenda ketahanan pangan nasional. Unggahan tersebut dibagikan pada Rabu (7/01/2026).

Kehadiran dan aktivitas resmi tersebut menunjukkan bahwa Luhut masih menjalankan tugas dan perannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan tidak dalam penahanan. Penetapan tersangka bagi pejabat publik umumnya diikuti dengan penonaktifan jabatan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim Kejaksaan Agung menetapkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tersangka kasus korupsi batu bara adalah keliru dan menyesatkan (false and misleading).

Hingga penelusuran dilakukan, tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Luhut ditetapkan sebagai tersangka.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tirto terlebih dahulu menelusuri tautan yang disertakan pada unggahan program internet rakyat gratis yang beredar.

Mula-mula kami mencoba membuka tautan yang terdapat dalam unggahan. Saat tautan diakses, pengunjung diarahkan pada sebuah halaman dengan tampilan bertuliskan “Program Internet Rakyat, Cek Kelayakan Bantuan. Verifikasi data anda untuk mendapatkan akses internet gratis.” juga ditemukan logo internet rakyat pada bagian atas halaman.

Namun, ada beberapa hal yang mencurigakan dari tampilan situs tersebut. Pertama, tidak ditemukan informasi secara utuh, soal kejelasan legalitas situs tersebut. Lebih lanjut, pengunjung juga diminta untuk mendaftarkan diri hanya dengan menuliskan nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung ke akun Telegram.

Periksa Fakta Internet Gratis Rakyat.

Upaya dan modus di atas sangat kuat indikasinya dengan upaya penipuan dan pencurian data dengan metode phising.

Baca juga:Kenali Modus Penipuan Online: Phising, Sniffing, hingga Phraming

Tirto kemudian memeriksa kredibilitas tautan dengan melakukan pemindaian di situs urlscan.io. Hasilnya menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak berkaitan dengan domain resmi Internet Rakyat.

Sebagai informasi, Program Internet Rakyat (IRA) adalah inisiatif pemerintah Indonesia melalui PT Solusi Sinergi Digital (Surge) dan mitra teknologinya untuk menyediakan akses internet 5G murah dan cepat (Rp100.000/bulan untuk 100 Mbps). Layanan ini dioperasikan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama sebagai anak cabang perusahaan.

Tirto juga sempat melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search), hasilnya mengarahkan ke video berikut dari unggahan Kompas.com. Video tersebut menyebutkan bahwa Indonesia kedatangan layanan internet fixed WiFi 5G baru bernama Internet Rakyat, yang memiliki arsitektur jaringan berbasis Open Radio Access Network (RAN) dan menggunakan pita frekuensi 1,4 GHz.

Layanan ini menawarkan internet dengan kecepatan tinggi dengan harga yang cukup terjangkau yaitu harga paket WiFi Internet yang terjangkau bagi masyarakat. Jadi penyedia layanan ini tidak menyediakan internet gratis bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Tirto juga menemukan informasi pada Instagram resmi @surgewifi. Disebutkan dpada 15 November 2025 Internet Rakyat diluncurkan untuk mewujudkan komitmen menghadirkan internet yang lebih cepat, lebih merata, dan lebih inklusif hingga ke pelosok negeri.

Melansir laman resmi PT Telemedia Komunikasi Pratama, untuk mendaftarkan diri pada program Internet Rakyat, masyarakat harus melakukan pra-pendaftaran layanan Internet dan tidak membutuhkan akun Telegram.

Adapun paket yang tersedia yaitu paket internet 30 hari dengan harga Rp. 100.000 dengan layanan 5G FWA, gratis sewa modem (CPE), kecepatan internet di atas 100 Mbps, gratis langganan bulan pertama, kuota unlimited dan tanpa biaya pemasangan. Tidak tersedia program internet gratis 25 GB selama 3 bulan yang diinformasikan dalam resmi Internet Rakyat.

Berdasarkan rangkuman Tirto, untuk dapat menikmati Internet Rakyat, masyarakat diharuskan untuk melakukan pemesanan (pre order) terlebih dahulu melalui tautan https://internetrakyat.id/register# dan mengikuti prosedur pemesanan modem dengan melengkapi data diri seperti Nama Lengkap, Nomor Handphone (WhatsApp Aktif), Email yang aktif, serta detail alamat untuk pengiriman modem.

Sementara terkait klaim adanya bantuan Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan yang beredar, tidak ada media kredibel yang membenarkan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan yang beredar di Facebook tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan informasi resmi yang membenarkan klaim adanya program Internet Rakyat gratis 25 GB selama 3 bulan untuk masyarakat.

Adapun Internet Rakyat, adalah adalah penyedia layanan internet berbasis fixed wifi 5G yang baru diluncurkan pada 15 November 2025. Itu bukan nama program internet gratis seperti yang disebut dalam unggahan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Pertama-tama, Tirto mencoba mengecek keaslian laman yang diunggah akun Facebook tersebut. Analisis situs UrlScan menunjukan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik Kemensos. Tautan tersebut milik Cloudflarenet dengan domain klik6.bantuanbansospkh.com, dibuat pada 28 November 2025 dan berlaku selama 3 bulan.

Kemudian Tirto mencoba membuka tautan tersebut. Pengunjung diarahkan pada pengisian kuesioner singkat, yang diklaim merupakan pendaftaran program bantuan PKH. Beberapa pertanyaan di kuesioner di antaranya nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

Setelah itu pengunjung diarahkan untuk mengisi kode verifikasi 5 digit yang dikirimkan melalui nomor Telegram yang didaftarkan. Biasanya, modus ini digunakan untuk memancing korban berkomunikasi langsung dengan pelaku penipuan. Data pribadi yang didapat dari pengguna biasanya dieksploitasi untuk modus phising.

Phishing adalah teknik penipuan digital untuk mencuri data pribadi dengan cara mengelabui korban agar mau memberikannya secara sukarela, sering kali dengan menyamar sebagai entitas terpercaya, seperti bank atau perusahaan terkenal, melalui media sosial palsu yang berisi tautan berbahaya.

Melansir Liputan6.com, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program yang direncanakan akan berlanjut pada tahun 2026, namun belum ada tanggal pasti pencairan yang diinformasikan.

Nominal penerima bantuan PKH bervariasi, misalnya ibu hamil dan anak usia dini menerima Rp750.000 per tahap (total Rp3.000.000 per tahun), sedangkan pendidikan SD/sederajat menerima Rp225.000 per tahap (total Rp900.000 per tahun). Pendidikan SMP/sederajat mendapatkan Rp375.000 per tahap (total Rp1.500.000 per tahun), dan SMA/sederajat Rp500.000 per tahap (total Rp2.000.000 per tahun). Untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, bantuan yang diterima adalah Rp600.000 per tahap (total Rp2.400.000 per tahun). Tidak ada informasi yang menyatakan adanya pencairan bansos PKH untuk bulan Januari dan Februari 2026 sebesar Rp900 ribu.

Masyarakat dapat memantau status penerimaan bansos melalui layanan resmi yang disediakan pemerintah yaitu melalui situs resmi Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id atau melalui aplikasi Cek Bansos, dengan masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), nama lengkap sesuai KTP, serta kode captcha. Tak ada pertanyaan akun atau nomor Telegram.

Dengan demikian, unggahan yang menyertakan tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 sebesar Rp900 ribu dengan meminta nomor Telegram adalah tidak benar dan terindikasi penipuan.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi tautan pendaftaran bantuan sosial PKH 2026 bulan Januari dan Februari dari Kementerian Sosial bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tautan yang disertakan bukan berasal dari kanal resmi Kemensos dan berujung pada permintaan data pribadi pengunjung. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing (pencurian data melalui tautan berbahaya).

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.