Disadur dari laman http://mamujukab.go.id/ Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi barat Win rizal mengaku, sampai saat ini Kabupaten Mamuju masih menjadi barometer pertumbuhan di Sulbar dengan berbagai capaian pertumbuhan yang cukup baik, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67 persen, angka kemiskinan yang telah mampu ditekan dalam satu digit (6,17 persen), cukup baik bila dibandingkan dengan angka secara umum tingkat provinsi Sulbar yang masih diatas satu digit (11,02 persen) terlebih soal inflasi, Winrizal menyebut pernovember 2019 Mamuju hanya mengalami inflasi 0,73 diprediksi hingga akhir tahun angka tersebut tidak akan lebih 1,8 “ini artinya gejolak harga dipasar telah tertangani dengan baik, daya beli masyarakat juga telah cukup baik,” kata dia.

Faktanya sejak kepemimpinan Habsi Wahid dan Irwan SP Pababari, 2016 sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Mamuju terus meningkat dari jumlah 17.470 (2016) naik 20.570 (2019) atau secara persentase 6,48% (2016) meningkat 7,18% (2018) dan tahun 2019 yang baru dirilis turun menjadi 7,06 persen namun secara jumlah naik penduduk miskin naik (lihat tabel).

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya Al Quran dengan terjemahan palsu pada surah Al Maidah ayat 51 adalah klaim yang keliru.

Faktanya, klaim ini adalah pelintiran daur ulang. Sudah diklarifikasi oleh Kementerian Agama RI pada 2016. Kata ‘awliya’ di dalam Alquran disebutkan sebanyak 42 kali dan diterjemahkan beragam sesuai konteksnya.

Dilansir dari artikel berjudul “[SALAH] “Ide alqur’an nusantara sdh mulai direalisasikan” yang dimuat di situs turnbackhoax.id, Pgs Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) Kemenag, Muchlis M Hanafi, menjelaskan, terjemahan Alquran tersebut merujuk kepada edisi revisi 2002 Terjemahan Alquran Kementerian Agama yang mendapat tanda tashih dari LPMQ.

Muchlis menegaskan, tidak benar kabar yang menyatakan bahwa telah terjadi pengeditan terjemahan Alquran belakangan ini. “Tuduhan bahwa pengeditan dilakukan atas instruksi Kemenag juga tidak berdasar,” kata Muchlis dalam keterangan pers yang diterima Republika, Ahad (23/10/2016).

Menurut Muchlis, kata awliya di dalam Alquran disebutkan sebanyak 42 kali dan diterjemahkan beragam sesuai konteksnya. Merujuk kepada Terjemahan Alquran Kementerian Agama edisi revisi 1998-2002, dalam surah Ali Imran [3] ayat 28, an-Nisa [4] ayat 139 dan 144, serta al-Maidah [5] ayat 57, misalnya, kata awliya diterjemahkan sebagai pemimpin. Sedangkan dalam surah al-Maidah [5] ayat 51 dan al-Mumtahanah [60] ayat 1, diartikan dengan teman setia.

“Dalam surah at-Taubah [9] ayat 23 dimaknai dengan pelindung, dan dalam surah an-Nisa [4] diterjemahkan dengan teman-teman,” kata Muchlis.

Terjemahan Alquran Kemenag, kata Muchlis, pertama kali terbit pada 1965. Dalam perkembangannya, terjemahan ini telah mengalami dua kali proses perbaikan dan penyempurnaan, yaitu pada 1989-1990 dan 1998-2002. Proses perbaikan dan penyempurnaan itu dilakukan oleh para ulama dan ahli di bidangnya, sementara Kemenag bertindak sebagai fasilitator.

Terkait dengan penyebutan Al-Quran palsu pada informasi yang beredar di media sosial, doktor tafsir Al-Quran lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir, ini mengatakan terjemahan Al-Quran merupakan hasil pemahaman seorang penerjemah terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, sebagian ulama berkeberatan dengan istilah terjemahan Al-Quran. Mereka lebih senang menyebutnya dengan terjemahan makna Al-Quran.

Munculnya polemik yang menyedot perhatian masyarakat dan berpotensi menimbulkan perdebatan, Kementerian Agama menyerahkan perkara itu kepada para ulama Al-Quran untuk kembali membahas dan mendiskusikannya. Muchlis menambahkan, saat ini tim yang terdiri atas para ulama Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman serta pakar bahasa Indonesia dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang bekerja menelaah terjemahan Al-Quran dari berbagai aspeknya.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri pemberitaan dari media kredibel dengan memasukkan kata kunci terkait ke mesin pencari Google. Namun, tidak ditemukan berita yang menyebut pemerintah menjual murah batu bara dengan harga Rp 103 ribu atau sekitar US$ 7,26 (kurs Rp 14.191) per ton, termasuk ke Cina.
Tempo kemudian menelusuri pemberitaan tentang harga kontrak futures batu bara termal Newcastle. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam perdagangan pada 2 Desember 2020, harga kontrak memang menguat 2,36 persen ke US$ 71,45 per ton. Kenaikan ini salah satunya didorong oleh kabar telah direstuinya penggunaan darurat vaksin Covid-19 Pfizer dan BioNTech oleh pemerintah Inggris.
Kenaikan harga batu bara itu pun mengerek Harga Batu Bara Acuan (HBA) Indonesia. Dikutip dari Republika.co.id, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan HBA pada Desember 2020 naik 7,07 persen dari bulan sebelumnya menjadi US$ 59,65 per ton. Pada November 2020, HBA sebesar US$ 55,71 per ton.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menjelaskan naiknya harga batu bara Indonesia juga tak lepas dari meningkatnya permintaan pasar global. "Jepang, Korea Selatan, dan India sedang gencar-gencarnya melakukan impor batu bara dari Indonesia guna memenuhi kebutuhan industri domestik mereka. Ini menandakan pulihnya industri di negara-negara tersebut," katanya.
Dalam laporan CNBC Indonesia, Agung menuturkan bahwa faktor lain yang turut memicu penguatan HBA adalah penandatanganan kesepakatan peningkatan ekspor batu bara Indonesia ke Cina. Dilansir dari Kompas.com, memang baru saja ditandatangani kerja sama antara Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dengan China Coal Transportation and Distribution (CCTDA) terkait ekspor batu bara.
Lewat perjanjian itu, CCTDA akan membeli batu bara Indonesia senilai US$ 1,46 miliar atau setara Rp 20,6 triliun (kurs Rp 14.109). Menurut Agung, hasil kesepakatan tersebut diproyeksi mampu mendongkrak nilai batu bara yang sempat mengalami kelesuan di tengah pandemi Covid-19. Ia menambahkan, kerja sama ini berawal dari kunjungan kerja pemerintah ke Cina yang diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi beberapa bulan lalu.
Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan kesepakatan penjualan batu bara Indonesia ke Cina itu akan meningkatkan volume perdagangan. Selain menyepakati kebijakan ekspor jangka panjang, kerja sama ini juga memfasilitasi produsen batu bara di Indonesia dengan pihak pembeli di Cina dan meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara. "Ini merupakan bagian dari kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara untuk mencapai volume perdagangan 200 juta ton di tahun 2021," ujarnya.
Namun, saat dihubungi Tempo, Hendra membantah bahwa nilai perjanjian sebesar US$ 1,46 miliar itu setara dengan 200 juta ton batu bara, yang artinya harga per ton hanya US$ 7,3 atau sekitar Rp 103 ribu, seperti yang tercantum dalam poster yang beredar. Dia menjelaskan nilai kerja sama sebesar US$ 1,46 miliar itu adalah komitmen yang telah dibuat oleh beberapa perusahaan batu bara di Indonesia dengan perusahaan Cina hingga tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, yakni 25 November 2020. Sementara 200 juta ton adalah target volume perdagangan batu bara yang ingin dicapai antara Indonesia dan Cina hingga 2021.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa terjadi obral batu bara ke Cina di tengah ribut-ribut kasus pemimpin FPI Rizieq Shihab, keliru. Pada 2 Desember 2020, harga kontrak futures batu bara termal Newcastle memang mencapai US$ 71,45 per ton. Namun, hal ini justru ikut mengerek HBA Indonesia pada Desember 2020 menjadi US$ 59,65 per ton. Naiknya HBA itu juga tak lepas dari penandatanganan kesepakatan antara APBI dan CCTDA yang akan membeli batu bara Indonesia senilai US$ 1,46 miliar. Nilai itu pun bukan untuk 200 juta ton batu bara, yang artinya harga per ton hanya US$ 7,3 atau sekitar Rp 103 ribu, seperti yang tercantum dalam poster di atas.
ZAINAL ISHAQ | ANGELINA ANJAR SAWITRI
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri jejak digital kedua foto di atas denganreverse image tool Google dan Yandex. Hasilnya, ditemukan bahwa salah satu foto, yakni foto pria yang memegang senapan, tidak terkait dengan aksi teror di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, pada 27 November 2020.
Foto tersebut pernah dimuat oleh Kumparan.com pada 8 November 2020 dalam artikelnya yang berjudul “Bojes, DPO MIT Poso Pernah Muncul di Palu pada 2019”. Kumparan.com memberikan keterangan bahwa pria itu adalah Wahid alias Aan alias Bojes, salah satu anggota kelompok Muhajidin Indonesia Timur (MIT) Poso, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dilansir dari Detik.com, pada 17 November 2020, dua anggota kelompok MIT yang masuk dalam DPO ditembak mati oleh tim Satuan Tugas (Satgas) Tinombala di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Komisaris Besar Didik Supranoto, dua DPO itu adalah Wahid alias Aan alias Bojes dan Aziz Arifin alias Aziz yang sempat terendus berkeliaran di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Adapun foto lainnya, yang menunjukkan seorang pria yang tewas, belum terkonfirmasi. Meskipun demikian, wajah pria dalam foto ini identik dengan wajah Wahid alias Aan alias Bojes.
Pasca aksi teror di Desa Lembantongoa, Sigi, yang menewaskan empat orang dalam satu keluarga itu, Polri telah menurunkan Satgas Tinombala ke wilayah tersebut pada akhir November lalu. Namun, hingga 3 Desember 2020, berdasarkan pemberitaan media, belum ada pelaku aksi teror tersebut yang ditangkap oleh Polri. Tidak ada pula peristiwa ditembak matinya dua anggota MIT yang terkait dengan teror tersebut. Saat ini, satgas masih memburu Ali Kalora, pentolan MIT yang disebut sebagai dalang pembantaian di Sigi.
Satgas Tinombala pun justru dikritik. Dilansir dari arsip berita Tempo, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kinerja Satgas Tinombala. Pasalnya, ribuan personil TNI-Polri sudah diterjunkan bertahun-tahun untuk memburu kelompok MIT yang jumlahnya tidak sampai 20 orang. Namun, tugas itu tak kunjung selesai.
Menurut Khairul, kemunculan kelompok MIT yang ditengarai sebagai dalang pembunuhan satu keluarga di Desa Lembantongoa, Sigi, menandakan bahwa Satgas Tinombala gagal menghentikan konsolidasi dan eksistensi MIT. Ia pun mengaku sempat khawatir ketika Satgas Tinombala hibernasi dan akhirnya mengakibatkan organisasi MIT bisa berkonsolidasi dan kembali eksis.
Direktur Imparsial Al-Araf mengatakan hal serupa. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Satgas Tinombala yang sudah berjalan sejak 2016 di Poso, Sulawesi Tengah. Masa tugas Satgas ini akan rampung pada akhir Desember 2020. "Operasi keamanan yang dilakukan harus lebih terencana dan terukur sehingga menghasilkan kerja yang efektif untuk mengatasi itu," kata Al Araf saat dihubungi Tempo.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, foto dan klaim bahwa dua pelaku teror di Desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah, yang diduga merupakan anggota MIT telah ditembak mati, keliru. Satu dari dua foto di atas merupakan foto Wahid alias Aan alias Bojes, salah satu anggota kelompok MIT Poso yang masuk dalam DPO yang ditembak mati oleh Densus 88 pada pertengahan November 2020. Hingga 3 Desember 2020, Satgas Tinombala yang diterjunkan Polri ke Sigi pun belum menangkap pelaku aksi teror di Sigi yang diduga dilakukan oleh anggota MIT.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id