Berdasarkan hasil penulusuran, informasi yang beredar salah. Mengutip dari akun Instagram resmi @bpjskesehatan_ri yang bercentang biru, pihak BPJS mengklarifikasi bahwa “bit.ly/38uHgC7” bukan website resmi BPJS Kesehatan. Dan juga link yang terdapat dalam pesan Whatsapp tersebut “bit.ly/3hamYl5”, juga bukan website resmi BPJS Kesehatan.

“Sahabat, kalian harus berhati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan ya!
Website resmi BPJS Kesehatan yaitu www.bpjs-kesehatan.go.id. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memiliki portal berita resmi yaitu www.jamkesnews.com.
Jika kalian melihat website lain yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, kalian jangan mudah percaya dengan informasi yang terdapat di website tersebut.
#BPJSKesehatanRI
#BPJSKesMelayaniNegeri” tulis BPJS Kesehatan pada 15/12/2020.

Melihat dari penjelasan tersebut, bantuan cek tunai dana BPJS Kesehatan adalah tidak benar sehingga termasuk dalam kategori Konten Tiruan / Imposter Content.

Dari penelusuran diketahui akun tersebut palsu. Herdiat Sunarya sendiri mengklarifikasi melaui akun Facebook resminya bahwa akun tersebut palsu

“Akun dibawah ini palsu…
Mohon diabaikan jika menghubungi anda melalui Messenger (Inbox)” tulis Herdiat Sunarya pada (18/12/20).

Sebagai tambahan, Ani Supiani, ST, Msi, Kabag Humas Pemda, saat dihubungi media menegaskan bahwa benar adanya akun palsu yang mengatasnamakan Bupati Ciamis yang melakukan penipuan melalui pesan Facebook, lalu menipu korbannya untuk dimintai akses Whatsapp dan dimintai sejumlah uang, dilansir melalui timesindonesia.co.id.

Sementara itu akun Facebook resmi Bupati Ciamis bernama “Herdiat Sunarya” (www.facebook.com/profile.php?id=100017013579035), yang saat ini memuat foto profil mengenakan baju dinas dengan diberi keterangan namanya, lalu website resmi kabupaten ciamis yaitu ciamiskab.go.id. Dalam akun Facebooknya pula ditautkan berbagai social media Herdiat Sunarya, seperti Instagram (@herdiat.sunarya) dan Youtube (Www.youtube.com/CiamisTv).

Akun palsu tersebut telah di takedown oleh Kemenkominfo, melalui aduankonten.id pada 18 Desember 2020, atas laporan Dinas Kominfo Ciamis.

Dari penelusuran di atas, akun Facebook mengatasnamakan “Herdiat Sunarya” (www.facebook.com/ramdoni.almizan) masuk kategori Konten Tiruan.

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas, klaim bahwa Presiden Joko Widodo menolak disuntik vaksin Covid-19 lebih dulu adalah klaim yang salah.

Faktanya, pada Rabu (16/12/2020) Presiden Joko Widodo menegaskan, ia akan menjadi orang pertama yang diberi vaksin Covid-19. Menurutnya, hal ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin virus corona aman digunakan.

“Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.

Ketika berdialog dengan pedagang dan pelaku UMKM di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (18/12/2020), Jokowi menegaskan hal itu kembali.

“Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Di Indonesia ini saya yang pertama kali untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tak apa-apa,” kata Jokowi, dikutip Kompas.com, Jumat (18/12/2020).

Menurutnya, jika semuanya sudah divaksin, maka kondisi kehidupan bisa kembali normal. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa proses vaksinasi memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab, target vaksinasi Covid-19 sebanyak 67 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Persentase itu setara dengan 182 juta penduduk.

“Sebanyak 182 juta penduduk bayangkan. Banyak sekali. Memerlukan waktu untuk menyuntik satu-satu (warga),” ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan, vaksinasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap, terhitung mulai Januari 2021. Ia memastikan, vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis.

“Tapi ini memang perlu tahapan-tahapan, nanti Januari berapa juta (vaksin), Februari berapa juta, Maret berapa juta, April berapa juta,” kata Jokowi.

Dari hasil penelusuran, informasi terkait FPI yang berulah dan menyebabkan kerusuhan karena meminta motornya yang sudah digadaikan namun tidak mau membayar uang gadainya adalah tidak benar. Faktanya, kerusuhan tersebut terjadi karena masalah utang piutang dengan salah satu karyawan BPR Adipura Santosa Solo dan tidak ada kaitannya dengan anggota FPI.

Melansir kompas.com, puluhan orang menggeruduk kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Serengan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (22/12/2020). Mereka diduga dikerahkan oleh seseorang untuk melakukan intimidasi kepada karyawan BPR tersebut karena masalah utang piutang. Adapun tindakan kekerasan itu diketahui sudah terjadi tiga kali.

“Massa yang dikerahkan ini diduga digerakkan oleh seseorang untuk melakukan intimidasi, tekanan terkait dengan risalah utang piutang yang sebenarnya sudah tidak ada kaitannya dengan BPR yang dimaksud,” kata Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak.

Atas penjelasan tersebut, klaim bahwa anggota FPI mengamuk di Kantor BPR Adipura Santosa Solo adalah tidak benar, karena kerusuhan tersebut tidak ada kaitannya dengan FPI, maka dari itu informasi tersebut masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan.