Konten yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,9 persen. Jadi, unggahan berisi klaim “Anwar Usman menyatakan Jokowi bersalah dalam kasus pemalsuan ijazah” itu merupakan konten palsu (fabricated content).

Tim Cek Fakta Murianews.com mencoba mencari kebenaran video tersebut dengan melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google.



Hasilnya, tidak ditemukan laporan dari sumber resmi atau media kredibel yang mengonfirmasi adanya peristiwa pecahnya akuarium besar di Kota Bandung.



Tim Cek Fakta Murianews.com kemudian menganalisi video tersebut menggunakan alat pendeksi Artificial Intelligence (AI), Hive Moderation. Hasilnya menunjukan video tersebut dibuat dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI).



Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Undetectable.ai, yang mengonfirmasi bahwa audio dalam video merupakan hasil rekayasa suara buatan AI.



Kesimpulan...

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisa yang dilakukan Tim Cek Fakta Murianews.com, video yang menggambarkan akuarium di mal bandung pecah merupakan disinformasi jenis false content (konten palsu).



Video tersebut merupakan hasil rekayasan yang dibuat dengan bantuan kecerdasarn buatan atau Artificial Intelligence (AI). Pemanfaatan AI dalam cuplikan gambar itu telah disematkan TikTok pada bagian bawah konten.



Informasi valid terkait insiden akuarium di mal ini juga tidak ditemukan di media massa lokal maupun nasional, serta pihak berwajib.

Tempo memverifikasi konten itu menggunakan pencarian gambar terbalik, membandingkan narasinya dengan berita media kredibel, dan menganalisisnya dengan alat deteksi AI. Hasilnya, PBB tidak menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana internasional. 

Mula-mula Tempo memverifikasi gambar yang menampilkan seorang pria berjas biru dalam video tersebut melalui teknik pencarian gambar terbalik. Hasil penelusuran menunjukkan pria itu adalah Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis. Rekaman tersebut menampilkan Dennis saat membacakan hasil pemungutan suara Resolusi A/ES-10/L.27 tentang perlindungan warga sipil serta penegakan kewajiban hukum dan kemanusiaan pada Desember 2023.



Kanal YouTube PBB menyiarkan video asli tersebut pada akhir Desember 2023. Dokumen PBB menyebut resolusi itu bertujuan melindungi warga sipil Palestina serta Israel di tengah agresi militer. Sidang mengesahkan resolusi melalui pemungutan suara yang mencatat 153 negara mendukung, 10 menentang, serta 23 abstain.

Pertemuan Sidang Umum PBB tersebut membahas gencatan senjata di Jalur Gaza. PBB mendesak seluruh pihak mematuhi kewajiban sesuai Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan membebaskan sandera tanpa syarat.

Video Majelis Umum PBB tersebut tidak berhubungan dengan bencana Sumatera. Konteks peristiwa dalam video terjadi jauh sebelum bencana di Sumatera berlangsung.



Gambar dari akun kedua yang memperlihatkan peserta sebuah rapat, juga berasal dari forum yang sama. Konteks asli dari gambar tersebut adalah video sidang PBB untuk Resolusi A/ES-10/L.27, akhir Desember 2023. Acara itu digelar sebelum terjadi banjir bandang Sumatera akhir November 2025.



Sementara itu, visual yang diklaim sebagai ruang rapat PBB tersebut menampilkan kondisi yang berbeda dengan aslinya. Tribunnews sebenarnya menggunakan gambar buatan akal imitasi itu sebagai ilustrasi berita pada 23 September 2025.

Analisis melalui perangkat deteksi akal imitasi AI Or Not menyimpulkan probabilitas sebesar 62 persen bahwa konten tersebut merupakan buatan akal imitasi. Perangkat deteksi Image Whisperer juga memberikan simpulan serupa.



Tidak Ada Penetapan Bencana Sumatera sebagai Bencana Internasional

Pemerintah Indonesia masih menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana skala provinsi hingga 1 Januari 2026. Otoritas juga menutup pintu bagi bantuan internasional.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal status bencana internasional. Tingkatan status darurat bencana hanya mencakup skala kota, provinsi, serta nasional.

PBB juga tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan status bencana di suatu negara menjadi bencana internasional. Laporan Tempo menyebutkan tugas utama PBB berfokus pada lima bidang yang meliputi penjagaan perdamaian dan keamanan internasional, perlindungan HAM, penyaluran bantuan kemanusiaan, dukungan pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, serta penjunjungan tinggi hukum internasional.

Walau demikian, Kantor Perwakilan PBB di Indonesia terus memantau situasi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Mereka menyatakan terlibat aktif bersama pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di tiga provinsi terdampak.

“Di lapangan sendiri, PBB telah mendukung upaya pemerintah Indonesia melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program yang tengah berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat,” bunyi pernyataan resmi Kantor Perwakilan PBB di Indonesia kepada awak media pada Senin, 15 Desember 2025.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan PBB menetapkan banjir bandang Sumatera sebagai bencana internasional adalah klaim keliru.

Tempo memverifikasi konten tersebut menggunakan perangkat analisis akal imitasi serta menggandeng Deepfakes Analysis Unit (DAU) dari Trusted Information Alliance (TIA) India. Hasilnya menunjukkan video yang beredar bukan merupakan rekaman peristiwa nyata melainkan produk akal imitasi.

Pemindaian gambar tangkapan layar video itu juga menunjukkan karakteristik konten AI. Analisis dengan alat Image Whisperer menyatakan gambar itu dibuat dengan teknologi AI dengan konfidensial tinggi. Sementara AI or NOT menyatakan kemungkinan konten itu AI sebesar 97 persen.



Analisis video pada Hive Moderation menyatakan kemungkinan unggahan itu adalah konten AI sebesar 99,9 persen. Sementara analisis dengan Zhuque AI Detection Assistant sebesar 95,18 persen.



Demikian juga hasil analisis DAU menggunakan tiga alat deteksi AI yakni Was It AI, Is It AI, dan Image Whisperer menyimpulkan bahwa konten tersebut buatan AI. Saat dianalisis dengan Hive AI Image+Deepfake Classifier, kedua alat itu memberikan keterangan mengenai kemungkinan konten itu diproduksi dengan Sora 2 dari Open AI.

Analisa langsung pada video juga menunjukkan adanya beberapa kejanggalan. Pertama, volume air yang menghanyutkan rumah itu terlalu sedikit, padahal seluruh bangunan tergeser oleh kekuatan air.

Kedua, riak yang terlihat terlalu tenang sehingga memberi kesan seolah-olah rumah itu adalah mainan yang terbuat dari kertas. Ketiga, jendela depan di lantai tiga memiliki elemen dengan arsitektur yang aneh.



Pada umumnya jendela tidak menonjol. Bahkan, analis DAU menyatakan ujung salah satu jendela yang berada di antara dua balkon itu tampak menghilang seiring video berjalan pada detik ke-13.

Inkonsistensi arsitektur itu menambah bukti yang kuat untuk mengelompok konten tersebut sebagai konten AI. “Secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa video ini tidak autentik, dan kemungkinan besar dihasilkan melalui Kecerdasan Buatan (AI),” isi kesimpulan analis DAU.

Meskipun video yang beredar tersebut adalah konten AI, namun banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025 merupakan peristiwa nyata yang menimbulkan kerusakan parah untuk masyarakat terdampak.

Dilansir Tempo, sampai Senin, 29 Desember 2025 pukul 06.00, jumlah korban jiwa tercatat mencapai 1.140. Dari jumlah itu, 513 korban ditemukan di Provinsi Aceh, 365 di Sumut, dan 262 di Sumbar.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan banjir melanda 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut. Sebanyak 166.743 ribu rumah mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat.

Selain itu, lebih dari 3 ribu fasilitas pendidikan mengalami kerusakan. Sebanyak 215 fasilitas kesehatan dan 806 rumah ibadah rusak. Serta tercatat sebanyak 97 jembatan terputus akibat diterjang air bah.

Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan rumah tiga lantai yang hanyut dalam kondisi utuh dan tetap tegak saat terjadi banjir bandang di Aceh adalah klaim keliru.