Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa kecepatan rata-rata di struk tol adalah tanda untuk tindakan tilang adalah klaim yang salah.

Faktanya, tidak ada tindakan bayar tilang dari pengelola tol Jombang-Mojokerto dan kecepatan rata-rata kendaraan yang tercantum pada struk hanyalah sekadar informasi untuk menambah kewaspadaan pengendara kelak dan evaluasi pengelola.

Dilansir dari artikel berjudul “[SALAH] Foto Struk Tarif Tol Ditambah dengan Tarif Tilang di Jalan Tol Jombang-Mojokerto” yang dimuat di situs turnbackhoax.id pada 28 Juli 2020, Senkom Astra Infra Toll Road ( Tol Jombang-Mojokerto) Agus Triono, menegaskan bahwa tidak ada denda bayar tilang dari pengelola jalan tol.

“Tidak ada tindakan bayar tilang dari pengelola, kami hanya bantu menginformasikan kepada pengguna jalan untuk kecepatan rata-rata saat berkendaranya di ruas kami dan tercantum sesuai di resi atau struk saat transaksi keluar,” ujarnya saat dihubungi oleh pihak Kompas.

Agus juga menambahkan bahwa kecepatan rata-rata kendaraan yang tercantum pada struk hanyalah sekadar informasi untuk menambah kewaspadaan pengendara kelak dan evaluasi pengelola.

“Ini sifatnya sebagai pengingat saja agar pengguna jalan bisa tahu kecepatannya. Tidak ada hubungan dengan tilang, karena itu kan wewenang dari PRJ Tol,” ujarnya.

Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jombang-Mojokerto, Udhi Dwi Saputro, juga menegaskan bahwa pencatatan pelanggar batas kecepatan di ruas tol Jombang-Mojokerto ini, bukan dijadikan dasar penilangan dan sudah dilakukan sejak April 2020.

“Struk bukan dasar penindakan, karena kalau misalkan ada operasi terkait batas kecepatan, dilakukan oleh PJR dan kepolisian menggunakan alat sendiri, bukan berdasarkan struk kita. Memang, kalau rata-rata kecepatannya di bawah 100 km/jam, tidak ada catatan di struk, tapi kalau lebih dari 100 km/jam baru ada di struk. Sekali lagi, ini bukan dasar untuk penilangan, tapi imbauan saja kepada pengguna jalan tol,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh Liputan6 melalui sambungan suara.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim adanya program internet gratis pemerintah yang informasi selengkapnya ada di situs program.internet.gratis.kominfo.go.id.kemeninfo[dot]pw adalah kalim yang salah.

Faktanya, situs itu adalah situs palsu. Situs tersebut diduga modus penipuan upaya phishing atau peretasan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktur Jenderal Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo, Ahmad Ramli memastikan informasi dan link tersebut tidak benar alias hoaks.

Ahmad Ramli mengimbau agar tidak percaya dengan kabar viral itu. Ia juga mengatakan program yang berasal dari pemerintah adalah berupa kerja sama dengan operator telekomunikasi dengan memberikan layanan internet gratis melalui platform dunia pendidikan.

Phishing adalah sebuah taktik yang digunakan oleh peretas untuk mengelabui korban hingga memberikan data penting seperti data pribadi, akun, password, hingga nomor kartu kredit.

Setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut adalah palsu. Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Babel, Cholil menyatakan akun Facebook dengan alamat www.facebook.com/profile.php?id=100019999715114 adalah palsu dan merupakan bukan akun resmi dari Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman.

Gubernur Erzaldi Rosman juga mengungkapkan bahwa akun tersebut palsu atau hoax.

“Dengan ini saya bisa memastikan bahwa akun asli yang saya miliki hanya ini. Akun yang telah terverifikasi dan bercentang biru”.

Beliau juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya akun palsu di Facebook atau berbagai platform media sosial lain yang mengatasnamakan dirinya.Masyarakat dapat berhubungan langsung dengan Gubernur Erzaldi Rosman melalui media sosial resminya di halaman Facebook @ErzaldiRosmanDjohanOfficial dan instagramnya di @erzaldi.rosmandjohan.

Dengan demikian, informasi terkait akun Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman termasuk hoax dengan kategori konten palsu.

Dari hasil penelusuran, dalam foto tersebut akun Facebook Ijoel Tjaniago menanggapi dan membagikan ulang postingan dari akun Forum Aliantoni, yang dimana pernyataan kedua akun tersebut ialah salah.

Dari penelusuran lebih lanjut, yang dianggap gurun dalam foto tersebut adalah kerusakan hutan akibat perkebunan kepala sawit. Berdasarkan situs berita lingkungan mongabay.co.id, salah satu perusahan sawit di Kalimantan Tengah PT. Wahana Catur Jaya Utama (WCJU) pada waktu itu melakukan alih fungsi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan sawit. PT. WCJU sendiri anak perusahaan dari BW Plantation yang memiliki konsesi seluas 9.490 hektar yang terdiri dari hutan sekunder dan lahan gambut, terbit pada (09/03/2014).

Dari fakta yang ada, dapat disimpulkan narasi yang menyebut kadrun dan aksi demonstrasi adalah salah karena tidak berkaitan dengan konteks foto asli. Sehingga status tersebut masuk kategori Konten yang Salah.