Dari hasil penelusuran foto pangkalan militer China di pulau Natuna sempat beredar pada bulan Januari lalu. Foto pangkalan militer Tiongkok itu terletak di Kepulauan Spratly yang berjarak sekitar 1.120 kilometer dari Natuna berdasarkan hitungan Google Map dan bukan di Natuna, Kepulauan Riau. Dilansir dari artikel berjudul “[SALAH] Foto “Ternyata China Telah Membangun Persenjataan Militer Di Natuna, Dengan Senjata Mengerikan..”” yang tayang pada laman turnbackhoax.id pada tanggal 09/1/2020, Foto itu direkam pada 2017 melalui citra satelit dan dirilis oleh Asia Martitim Transparency Initiative (AMTI). Lembaga kajian pakar ini bagian dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington DC, AS. Pulau Spratly sendiri memang wilayah sengketa, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan wilayah Indonesia.

Dilansir dari cekfakta.tempo.co, menurut AMTI selain di Kepulauan Spratly, Cina memiliki pangkalan lain di Pulau Woody dan Kepulauan Paracel. Keduanya berada di utara Kepulauan Spratly. "Ini akan memungkinkan pesawat tempur militer Cina beroperasi ke hampir seluruh Laut Cina Selatan," kata AMTI.

Selain itu dari penelusuran tirto.id, Sejak kepemimpinan Xi Jinping, Beijing telah mereklamasi sekitar 1.290 hektar tanah di tujuh terumbu atau batuan di Kepulauan Spratly. Di atasnya dibangun pelabuhan, mercusuar dan landasan pacu, baterai rudal, dan peralatan militer lainnya. Tiga pangkalan militer Cina didirikan di kepulauan Spratly, yakni pangkalan udara militer Yongshu di Terumbu Fiery Cross, pangkalan udara militer Zhubi di terumbu Subi, dan pangkalan udara militer Meiji di terumbu Mischief.

Merujuk pada Google Map, jarak Kepulauan Spratly ke Natuna, Kepulauan Riau adalah 1.120 kilometer. Atau hampir setara dengan jarak Jakarta-Bali (1.155 kilometer) via Jalan Raya Pantura.

Bukan di pulau Natuna, Kepulauan Riau. Foto satelit pangkalan militer China tersebut berada di kepulauan Spratly, tepatnya di pulau karang Subi dan Fiery Cross, serta di Pulau Woody yaitu pulau di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran, narasi yang dibacakan dalam video tersebut berasal dari sejumlah artikel dari sejumlah laman daring. Bagian pertama, diketahui berasal dari artikel pada laman law-justice.co berjudul “ProDEM: Minggirlah Kalau Sudah Tidak Mampu, Rizal Ramli Punya Solusi!” yang tayang pada 6 Agustus 2020. Dalam artikel tersebut membahas mengenai pernyataan dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, dan tidak ditemukan pernyataan Menkeu Sri Mulyani menyerahkan tugasnya kepada Rizal Ramli.

Lalu, bagian kedua, diketahui berasal dari artikel berjudul “Jokowi Minta Ekonomi Melampaui Dunia, Rocky Gerung: Joko Tingkir Keselek Klepon Alias Oon” yang tayang di gelora.co pada 6 Agustus 2020. Artikel tersebut merupakan lansiran dari artikel berjudul sama pada laman suaranasional.com yang tayang pada 6 Agustus 2020. Artikel tersebut berisikan pernyataan Rocky Gerung dan tidak ditemukan pernyataan Sri Mulyani menyerahkan tugasnya kepada Rizal Ramli.

Narasi yang dibacakan pada bagian ketiga video tersebut diketahui berasal dari artikel berjudul “Bu Sri Mulyani, Mohon Yang Adil!” yang tayang di rmol.id pada 6 Agustus 2020. Artikel itu berisikan pernyataan dari Musni Umar yang merupakan Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun. Pada artikel itu juga tidak ditemukan pernyataan mengenai Sri Mulyani menyerahkan tugasnya kepada Rizal Ramli.

Dan, narasi pada bagian keempat video berasal dari artikel rmol.id dengan judul “Pakar Ekonomi: Marah Terus, Siapa Yang Jadi Kompor Presiden Jokowi?” yang tayang pada 6 Agustus 2020. Artikel itu membahas mengenai pernyataan Dradjad H. Wibowo, Pakar Ekonomi, dan tidak ditemukan perihal penyerahan tugas dari Sri Mulyani kepada Rizal Ramli.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam video di kanal Radar Politik tersebut tidak ditemukan pernyataan dari Sri Mulyani menyerahkan tugasnya kepada Rizal Ramli. Oleh sebab itu, konten video tersebut masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, hangusnya ratusan mobil dalam foto tersebut bukan diakibatkan oleh ledakan di Beirut, Lebanon, pada 4 Agustus 2020. Mobil-mobil itu hangus karena ledakan yang terjadi di Pelabuhan Tianjin, Cina, pada 13 Agustus 2015.
Fakta tersebut didapatkan setelah Tempo menelusuri foto itu dengan reverse image tool Source. Berdasarkan penelusuran tersebut, ditemukan bahwa foto itu banyak dipakai oleh sejumlah media saat terjadi ledakan besar di Pelabuhan Tianjin, Cina, pada 2015.
Foto itu pernah dimuat oleh BBC dalam artikelnya pada 13 Agustus 2015 yang berjudul "Tianjin blast: Images reveal extent of devastation". BBC menyebutkan bahwa foto itu bersumber dari Associated Press (AP).
South China Morning Post ( SCMP ) juga pernah menggunakan foto tersebut dalam artikelnya yang berjudul "Punishment looms for Tianjin explosion executives" pada 11 Februari 2016. Sama halnya dengan BBC, SCMP menulis bahwa foto itu bersumber dari AP dengan keterangan: "Asap mengepul dari lokasi ledakan pada Agustus tahun lalu yang membuat tempat parkir di Tianjin yang penuh dengan mobil baru menjadi hangus."
Berdasarkan dua petunjuk itu, Tempo pun mencari foto tersebut di situs AP Image. Hasilnya, memang benar foto itu diambil oleh fotografer AP Photo yang bernama Ng Han Guan pada 13 Agustus 2015.
AP memberikan keterangan pada foto tersebut sebagai berikut:
"Asap mengepul dari lokasi ledakan sebuah gudang di Kota Tianjin, timur laut Cina, Kamis, 13 Agustus 2015. Ledakan itu membuat tempat parkir yang dipenuhi dengan mobil baru tersebut menjadi hangus. Ledakan besar di bagian gudang memunculkan bola api besar yang mengubah langit malam menjadi seperti siang hari, kata pejabat dan saksi mata. (Foto AP/Ng Han Guan)"

Menurut laporan SCMP, insiden itu berasal dari gudang kimia yang dioperasikan oleh Tianjin Ruihai International Logistics dengan pengawasan yang lemah oleh regulator. Tianjin Port Development dan perusahaan induknya, Tianjin Development, menyebut bahwa Ruihai menangani bahan kimia berbahaya tanpa izin dan menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan izin keselamatan kebakaran.
Ledakan itu menyebabkan 165 orang tewas dan melukai lebih dari 800 orang. Ledakan tersebut juga meratakan ratusan bangunan serta menghancurkan ribuan kendaraan dan kontainer dengan total kerugian sebesar 8,13 miliar dolar Hongkong.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa ratusan mobil dalam foto di atas hangus karena ledakan di Beirut, Lebanon, keliru. Foto itu merupakan foto peristiwa di Cina pada 13 Agustus 2015, saat terjadi ledakan besar di gudang bahan kimia di Pelabuhan Tianjin, Cina, yang meratakan ratusan bangunan serta menghancurkan ribuan kendaraan dan kontainer.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekfakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Dari hasil penelusuran, berita dalam gambar adalah cuplikan video dari channel Youtube Official iNews. Dalam berita tersebut, Sudirman Said menyebutkan penyebab isu radikalisme berkembang di STAN diantaranya tidak mau memberi salam pada yang berbeda jenis, menggunakan celana cingkrang, dan berjangut. Kemudian hal ini disimbolkan oleh pihak tertentu sebagai radikalisme.

Dalam video yang diunggah melalui akun Youtube dan Instagram resmi PKN STAN (@PKNSTAN) dijelaskan beberapa alasan STAN tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru: Pertama, STAN kesulitan melakukan seleksi efektif di tengah pandemi COVID-19 mengingat rata-rata pendaftar mencapai 130.000 orang. Kedua, STAN berupaya mengevaluasi pola seleksi dari calon mahasiswa. Ketiga, STAN tengah menyiapkan pola pendidikan dan kurikulum baru yang disesuaikan dengan era digital. Keempat, STAN sedang menyiapkan infrastruktur baru yang ramah lingkungan dengan adaptasi era new normal. Kelima, STAN tengah melakukan penyesuaian terhadap penempatan lulusan di Kementrian/Lembaga maupun PEMDA.
Tidak ditemukan pembahasan mengenai isu radikalisme yang menyebabkan STAN ditutup. Dilansir dari finance.detik.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meniadakan rekrutmen PKN STAN tahun ini demi memutus rantai penyebaran virus Corona yang saat ini melanda Indonesia. Peniadaan rekrutmen PKN STAN juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

"Kebetulan tahun ini kita dihadapkan pada COVID dan rekrutmen STAN yang biasanya melamar itu bisa mencapai lebih dari 150.000 tidak mungkin dilakukan testing yang tidak akan menimbulkan risiko penularan yang sangat besar. Apalagi untuk rekrutmen STAN kita juga membutuhkan tes fisik dan untuk tahun ini karena COVID tidak memungkinkan terjadinya," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/07/2020).

Bukan karena isu radikalisme. STAN tidak membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru karena sulitnya seleksi di tengah pandemi COVID-19. Selain itu STAN tengah melakukan desain ulang sistem pendidikan & kurikulum yang baru.