Beredar postingan halaman blog pribadi Facebook Viral-in-Donesia berupa sebuah foto jenazah yang dikebumikan masih memakai daster dan tidak sesuai dengan syariat fadhu kifayah islam. Unggahan tersebut diposting pada 15 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut keliru. Faktanya, jenazah telah dimandikan oleh pihak rumah sakit Sembiring, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Medan, sebelum dikafani dan dimasukan ke peti.

Bantahan terkait jenazah yang masih memakai daster ketika dikebumikan dan keluarga beranggapan jenazah belum dimandikan sudah di periksa faktanya oleh Mafindo, “[SALAH] mayat positif covid 19 dikuburkan masih menggunakan daster (tidak sesuai dgn syariat fardhu kifayah islam)” yang tayang pada 28 Juli 2020.

Dilansir dari IDN Times, jenazah perempuan itu dikuburkan dengan protokol Covid-19 di Pemakaman Suka Maju, Jalan STM Medan, Sumatera Utara. Tapi masalah muncul saat pemakaman, di mana peti jenazah tidak muat masuk ke liang lahat. Akhirnya, keluarga membuka peti dan melihat jenazah perempuan itu masih menggunakan daster di balik kain kafan.

“Waktu proses pemakaman awal, tidak ada masalah. Tapi info yang diterima dari keluarga, petinya tidak muat. Lalu, oleh keluarga, petinya dibongkar sehingga nampaklah jenazah yang masih berdaster itu,” tuturnya.

Keluarga pun menuding rumah sakit belum memandikan jenazah. Namun, Harry menyebut rumah sakit telah memastikan jenazah dimandikan sebelum dikafani dan dimasukkan ke peti.

“Saya tanya petugas itu, ‘Ini bagaimana jenazah? Apakah sudah dimandikan atau bagaimana?’ Jawaban dari petugas RSU Sembiring, ‘Pak, sudah kita mandikan. Saya langsung yang mandikan, demi Allah.’,” ujar Harry.

Harry menyebut pihaknya pun berupaya memediasi keluarga dengan rumah sakit yang terlibat keributan. Akhirnya, pemakaman dilanjutkan dengan protokol Covid-19.

Dikutip dari Detik.com, juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Sumatera Utara, Aris Yudhariansyah, turut memberikan penjelasan soal protokol pengurusan jenazah pasien terkait Covid-19. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa soal hal itu.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020, tentang prosedur memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dapat dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Sedangkan, apabila jenazah tidak bisa dimandikan, dapat digantikan dengan tayamum. Jenazah juga boleh dikafani dalam keadaan berpakaian. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan,

“Jadi diperbolehkan, tidak ada masalah. Kan mayat (pasien COVID-19) itu tidak boleh diapa-apain kalau sudah meninggal. Siapa lagi yang berani membuka bajunya. Kalau peti jenazah itu dibongkar malah akan terjadi kesalahan prosedur dalam pemakaman. Ini tidak boleh,” ujar dr Aris Yudhariansyah, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.

Dengan demikian, klaim bahwa jenazah pasien Covid-19 yang berdaster dalam foto di atas tidak dimakamkan sesuai syariat Islam, keliru dan merupakan konten yang menyesatkan.

Hasil periksa fakta Ayang Setiawan (Universitas Suryakancana).

Jenazah sudah dimandikan oleh petugas rumah sakit sebelum dikafani. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2020 tentang prosedur memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 dapat dimandikan tanpa melepas pakaiannya.

Telah beredar formulir online yang meminta data pribadi lengkap, dengan iming-iming bantuan usaha darurat dari pemerintahan pusat bagi Usaha Kecil dan Menengan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dilansir dalam akun Instagram resmi Kementrian Koperasi dan UKM, diketahui bahwa formulir bantuan bantuan BANPRES (Bantuan Presiden) Produktif Usaha Mikro dan Bantuan Modal Kerja darurat, yang mengatasnamakan Menteri Koperasi dan UMKM, adalah HOAX.

Adapun pihak resmi yang berhak mengusulkan bantuan BANPRES (Bantuan Presiden) Produktif Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing daerah dan lembaga yang ditunjuk sebagai koperasi dan perbankan, bukan pemerintahan pusat. Kemenkopukm menghimbau masyarakat untuk berhati-hati memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasar hal tersebut, formulir online oleh Kementerian Koperasi dan UKM masuk dalam kategori konten palsu.

Hasil Periksa Fakta Ani Nur MR (Universitas Airlangga)

Formulir palsu. Kementrian Koperasi dan UKM menghimbau masyarakat agar hati-hati atas beredarnya formulir online PALSU yang meminta data lengkap dengan iming-iming bantuan usaha darurat dari pemerintah pusat.

Beredar akun Facebook yang mengatasnamakan Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali yang memposting seolah-olah itu akun Facebook aslinya. Tidak hanya satu, dua akun Facebook bergambar profil sama pun beredar yang salah satu pengikutnya 3656 orang.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui dua akun Facebook tersebut adalah salah. Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali membuat postingan di akun Instagramnya bahwa informasi tersebut hoaks.

“Muncul lagi dua (2) Akun facebook ini mengatasnamakan saya (Marullah Matali/Wali Kota Jakarta Selatan) dan memposting gambar-gambar seolah-olah itu Wali Kota Jakarta Selatan.

Akun ini saya nyatakan palsu dan dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan saya (Marullah Matali/ Wali Kota Jakarta Selatan).

Dimohon kepada yang sudah add friend untuk segera me-unfriend dan segala aktifitas akun tersebut di luar tanggung jawab saya.

Terimakasih atas perhatiannya.”

Dua akun Facebook palsu masing-masing dibuat pada tanggal 27 Agustus 2020 dan 10 September 2020. Dikutip dari tribunnews Jakarta, sebelumnya Marullah pernah mengalami hal serupa pada 26 Agustus lalu. Bahkan ia sempat melaporkan pencatutan namanya di Facebook ke Polres Metro Jakarta Selatan

Dengan demikian, informasi terkait pencatutan nama Wali Kota Jakarta Selatan yang beredar di dua akun Facebook sekaligus adalah salah dan termasuk dalam konten palsu.

Hasil periksa fakta Rahmah An Nisaa (Uin Sunan Ampel Surabaya).

Informasi tersebut salah. Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali, telah mengonfirmasi melaui akun Instagram pribadinya menyatakan informasi itu tidak benar, dan sebelumnya pernah terjadi 26 Agustus 2020 lalu.

Untuk memverifikasi informasi tersebut, Tim CekFakta Tempo menelusuri pemberitaan terkait dengan memasukkan kata kunci "Mahasiswa STKIP Bima meninggal" di mesin pencarian Google. Hasilnya, ditemukan sejumlah berita, baik dari media lokal maupun media nasional, yang menyatakan bahwa isu tersebut hoaks.
Dilansir dari media lokal Bima, Kabar Harian Bima, Koordinator Lapangan Aksi Gerakan Rakyat dan Mahasiswa (Geram) di Bima, Asmudiyanto, mengatakan kabar soal meninggalnya Ufran, mahasiswa Jurusan Ekonomi STKIP Bima, sama sekali tidak benar.
Menurut Asmudiyanto, kabar yang diunggah oleh akun Facebook Arif Ramadhan tersebut merupakan hoaks yang dapat meresahkan seluruh warga Bima, terutama keluarga Ufran. Faktanya, kata Asmudiyanto, Ufran dalam kondisi sehat dan berada di Polres Kota Bima. Ufran sedang bersama kami di polres dan dalam keadaan sehat,” ujar Asmudiyanto pada 10 Oktober 2020.
Asmudiyanto menuturkan bahwa unggahan tersebut beredar pada 9 Oktober pagi, dan berpotensi mengadu domba mahasiswa dengan polisi. Saat aksi kemarin pun, kendati terjadi kericuhan antara massa dan polisi, tidak ada mahasiswa yang meninggal. “Kami hanya diamankan kemarin, hari ini kami sudah dipulangkan," katanya.
Dilansir dari situs media lokal Bima, Bimakini.com, Polres Kota Bima telah menangkap pria yang diduga menyebar hoaks tersebut, yakni Arif Ramadhan, di kediamannya di Rasanae Timur, Bima, pada 9 Oktober sore. "Tim juga mengamankan handphone yang dipakai untuk menuliskan status hoaks itu,” ujar Kapolres Kota Bima Ajun Komisaris Besar Harya Tejo Wicaksono.
Penangkapan ini juga diberitakan oleh Kompas.com pada 10 Oktober 2020. Menurut laporan Kompas.com, Polres Kota Bima menangkap Arif Ramadhan, 27 tahun, yang diduga sebagai pelaku penyebar hoaks. Arif menulis status bahwa ada seorang mahasiswa yang tewas dalam demo UU Cipta Kerja yang berujung ricuh di DPRD Kota Bima pada 8 Oktober 2020.
Kapolres Bima Harya Tejo Wicaksono menjelaskan, dalam unggahan itu, Arif menyertakan foto Ufran yang dikelilingi aparat keamanan saat mengamankan demo UU Cipta Kerja. Dia pun memberi keterangan, "Kalembo ade (Bersabar atau lapang dada) bagi keluarga yang ditinggalkan, kami segenap keluarga Almamater Kuning turut berdukacita atas meninggalnya saudara kami".
Informasi ini pun viral dalam waktu singkat. Namun, setelah dicek, informasi yang disebarkan Arif itu tidak benar. Tim dari Polres Kota Bima pun menelusuri akun Arif. Setelah diketahui alamatnya, tim bergerak dan menangkap pelaku. "Saat ditangkap, pelaku tidak melawan. Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa handphone," kata Harya.
Dia pun menegaskan bahwa tidak ada mahasiswa yang meninggal dalam demonstrasi yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di DPRD Kota Bima pada 8 Oktober 2020. Menurut Harya, informasi yang disebarkan oleh Arif di media sosial merupakan kabar bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.
"Informasi yang sebarkan RA itu tidak benar. Mahasiswa bernama Ufran tidak meninggal. Dia adalah salah satu peserta demo yang sempat diamankan saat aksi unjuk rasa ricuh di DPRD Kota Bima. Kemarin, saudara Ufran bersama mahasiswa lainya telah diperbolehkan pulang dengan kondisi baik," ujar Harya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa pemuda dalam foto di atas merupakan mahasiswa yang meninggal akibat ditendang polisi saat demo Omnibus Law UU Cipta Kerja, keliru. Pemuda itu merupakan mahasiswa STKIP Bima yang mengikuti demo UU Cipta Kerja di DPRD Kota Bima pada 8 Oktober 2020. Namun, pemuda yang bernama Ufran tersebut tidak meninggal. Dalam demo di DPRD Kota Bima yang berakhir ricuh itu pun tidak ada mahasiswa yang meninggal.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik, atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id