Faktanya, video yang disebarkan terdeteksi buatan AI dengan skor agregat 99.9%. Unggahan yang berisi video aksi damai ribuan umat Islam di Surabaya membawa bendera Israel merupakan kategori konten palsu (fabricated content).

Untuk memeriksa kebenaran klaim, Tirto mula-mula menelusuri akun pengunggah klaim “Putri Rahayu”. Akun tersebut memiliki foto profil dengan logo BRI, memiliki 5,1 ribu pengikut, mencantumkan alamat kantor BRI, dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi yaitu +62851-9851-3154.

Akun tersebut juga memiliki banyak unggahan yang hanya terkait pinjaman BRI, tidak ada informasi lainnya. Dari situ terlihat bahwa akun tersebut bukan resmi milik BRI, adapun akun Facebook resmi milik BRI yaitu “BANK BRI” yang memiliki 1 juta pengikut, centang biru, dan informasi kontak melalui callbri@bri.co.id, bukan nomor WhatsApp. Akun resmi BRI tersebut juga aktif memberi informasi terkait semua program BRI dan berbagai prestasi BRI.

Lebih lanjut, Tirto melihat video pada unggahan tersebut dengan seksama. Pada bagian awal cuplikan menunjukan Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam yang merupakan pakaian khas yang sering digunakannya. Namun, ditemukan kejanggalan dimana pada detik ke 8 terlihat latar kegiatan yang dikunjungi Prabowo tersebut yaitu Peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, bukan peresmian KUR BRI 2026.

Hal ini seperti terlihat dari laman YouTube Sekretariat Kabinet. Dalam video unggahan Sekretariat Kabinet terlihat Presiden Prabowo memang mengenakan kemeja krem saat meresmikan KEK Industropolis di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Pada menit ke 1.52 dalam video tersebut ditemukan cuplikan Prabowo menelungkupkan tangan menyapa masyarakat seperti pada video yang beredar. Dengan demikian, unggahan akun “Putri Rahayu” yang mengklaim Prabowo sedang meresmikan KUR BRI adalah tidak benar, Presiden Prabowo sejatinya sedang meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

Kemudian, pada detik ke 11 dari unggahan video dengan akun "Putri Rahayu" terlihat gambar Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengenakan jas tengah berbicara di atas podium seolah-olah memberikan informasi peresmian KUR BRI 2026. Namun, gerak bibir saat bicara dan gesturnya terlihat tidak proporsional dan kurang pas.

Atas dasar kecurigaan tersebut, Tirto mencurigai video dibuat dengan manipulasi kecerdasan buatan (AI). Kami kemudian mencoba menganalisis video dengan menggunakan Undetectable AI, hasil analisis menunjukkan bahwa video memiliki probabilitas tinggi buatan AI dan dengan keaslian hanya 1%.

Melansir akun Instagram @idx_channel, Hery Gunardi mengenakan jas seperti pada video dalam acara peluncuran BRILian Way, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) yang resmi melakukan corporate rebranding bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-130. Di situ, Hery menyampaikan sederet capaian BANK BRI dan kontribusi untuk negeri sepanjang 2025. Dalam kesempatan itu Hery sama sekali tidak menyampaikan hal-hal terkait peresmian KUR BRI 2026.

Sebagai informasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan modal kerja atau investasi dari Bank BRI dengan bunga rendah secara efektif 6% per tahun yang disubsidi pemerintah. Program tersebut ditujukan bagi UMKM produktif dan layak yang belum memiliki agunan tambahan cukup.

Melansir laman resmi KUR BRI, Bank Rakyat Indonesia memberikan pinjaman KUR kepada masyarakat dengan 2 kategori pinjaman yaitu KUR Mikro Bank BRI dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50 juta per debitur dan KUR Kecil Bank BRI dengan pinjaman mulai dari Rp50 juta sampai Rp500 juta, dengan agunan sesuai dengan peraturan bank.

Hampir semua pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank seperti BRI, Mandiri, BCA melibatkan survei fisik ke lokasi usaha. Survei dilakukan untuk memverifikasi keaktifan usaha, kebenaran data, dan kelayakan debitur, meskipun pengajuan dilakukan secara online.

Dalam rangkuman Tirto dalam artikel berjudul “Tabel KUR BRI 2026 Terbaru dan Cara Mendaftar Online,” Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui BRI untuk 2026 dengan peningkatan jumlah plafon menjadi Rp320 triliun, menghapus batas frekuensi pengajuan pinjaman bagi pelaku UMKM dan bunga pinjaman KUR ditetapkan flat sebesar 6 persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026.

"Ke depan, teman-teman UMKM sudah tidak dibatasi lagi pengajuan KUR-nya sampai empat kali," ujar Maman Abdurrahman dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (17/11) seperti dilansir Antara.

Untuk mendaftar KUR BRI memang dapat dilakukan secara online melalui situs resmi KUR BRI di kur.bri.co.id, namun calon debitur harus menunggu proses verifikasi dari pihak BRI termasuk survei usaha jika diperlukan.

Dengan demikian klaim yang menyatakan Prabowo resmikan KUR BRI 2026 tanpa agunan, jaminan dan survey adalah tidak benar.

Baca juga:Jadwal Hari Libur Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI Tahun Baru 2026

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyatakan Prabowo meresmikan KUR BRI 2026 tanpa survey dan jaminan adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

BRI memberikan pinjaman KUR kepada debitur dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, di antaranya bersedia memberikan jaminan atau agunan sesuai dengan peraturan bank, serta dilakukan survei usaha apabila diperlukan.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

Untuk memeriksa kebenaran fakta, pertama-tama Tirto menelusuri klaim melalui mesin pencarian Google dengan mengetikkan kata kunci “Purbaya bongkar hidden debt sebut IKN terancam dijual”. Hasilnya, penelusuran informasi terbaru per November 2025, narasi bahwa Purbaya Yudhi Sadewa membongkar hidden debt atau utang tersembunyi yang menyebabkan IKN terancam dijual tidak didukung oleh bukti berita yang akurat dan kredibel.

Kemudian Tirto menganalisis gambar yang ditampilkan pada unggahan, hasil analisis menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar tersebut bukanlah gambar asli melainkan gambar manipulasi yang dibuat dengan artificial intelegent (AI) dengan probabilitias mencapai 99,8 persen.

Dilansir oleh YouTube Kompas, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyangkal informasi yang disebarkan oleh media asal Inggris “The Guardian” yang menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi "kota hantu" atau kota tak berpenghuni karena belum digunakan sebagaimana mestinya meskipun pembangunan dilakukan secara masif. Menanggapi hal itu, Purbaya justru memastikan bahwa IKN tidak akan terbengkalai karena pembangunan masih terus berjalan.

Sampai saat artikel ini ditulis belum ditemukan informasi yang menyatakan bahwa Purbaya sebut IKN akan dijual justru IKN masih dalam tahap pembangunan.

“Tapi yang jelas kita sudah setujui yang swasta yang bangun rumah di sana, ada berapa perusahaan begitu sepertinya tidak berhenti, masih jalan terus. Kita ikuti Presiden RI seperti apa,” begitu keterangan Purbaya pada 23 November 2025.

Mengutip laman resmi Kompas.com, Jokowi memang pernah menyebut menjual tanah di IKN kepada investor pada Agustus 2023 sebagai bentuk investasi untuk mendorong pertumbuhan sebuah negara. Sebab, apabila hanya menggantungkan diri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, pertumbuhan dinilai akan sulit dicapai. Tidak ada informasi yang membenarkan bahwa 3.400 hektar tanah di IKN terancam dijual karena menutupi utang Jokowi seperti pada unggahan yang beredar.

Sebagai informasi, sebagaimana dirujuk dari artikel Tirto, hingga akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.813 triliun. Karena itu, berdasarkan perhitungan Bright Institute, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 diperkirakan mencapai Rp 9.645 triliun.

Dalam rangkuman artikel Tirto berjudul “Prabowo Banggakan Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang di WTF”, Presiden RI Prabowo Subianto pada gelaran World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) menyampaikan bahwa Indonesia dalam sejarah kepemimpinannya tidak pernah sekalipun gagal membayar utang. Rezim yang berkuasa selanjutnya, membayar utang rezim sebelumnya.

Dengan demikian klaim yang menyatakan Purbaya marah atau menyebutkan bahwa 3.400 hektar IKN dijual karena menutupi hidden debt Jokowi dan mendukung kekuasan Gibran pada 2029 adalah klaim yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan informasi kredibel.

Berdasarkan seluruh hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa Purbaya bongkar fakta utang tersembunyi Jokowi dan sebut 3400 hektar IKN terancam dijual adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Purbaya dalam pernyataannya justru mengatakan bahwa IKN tidak akan menjadi kota hantu karena pembangunan terus berjalan. Indonesia berhasil mengatasi utang pada era Jokowi seperti dikatakan Presiden Prabowo pada World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Untuk menguji kebenaran klaim tersebut, Tirto menelusuri pemberitaan di media arus utama serta pernyataan resmi dari lembaga penegak hukum terkait dugaan penetapan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai tersangka korupsi.

Berdasarkan penelusuran, klaim serupa diketahui pernah beredar pada Oktober 2025 dan telah diverifikasi oleh sejumlah media. Kala itu, klaim tersebut dinyatakan tidak memiliki dasar dan tidak disertai bukti resmi.

Sampai penelusuran ini dilakukan, Tirto tidak menemukan adanya pemberitaan dari media kredibel maupun pernyataan resmi Kejaksaan Agung atau lembaga pemerintah lainnya yang menyebutkan Luhut Binsar Pandjaitan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, baik terkait batu bara maupun perkara lain.

Tidak juga ditemukan pemberitaan kredibel dan keterangan resmi yang menyatakan bahwa Sjafrie Sjamsoeddin meminta Gatot Nurmantyo untuk mendampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam merumuskan langkah hukum terkait dugaan megakorupsi yang dikaitkan dengan Luhut.

Beberapa tahun lalu, nama Luhut memang sempat mencuat disebabkan laporan Global Witness yang berjudul “Luhut Pandjaitan dan Para Pembeli Tersembunyi”.

Mengutip Tirto, dalam laporan tersebut Global Witness mengatakan transaksi bisnis Luhut "tak terungkap".

Pada November 2016, Luhut menjual 62 persen saham Toba Bara, perusahaan tambang batu bara, ke Highland Strategic Holdings. 72 persen saham Toba Bara dimiliki Toba Sejahtera, yang saham mayoritasnya dikuasai Luhut.

Fokus laporan itu tertuju pada tertutupnya transaksi tersebut. Pemilik akhir Highland Strategic Holdings tidak diketahui, demikian pula nilai pembeliannya, meskipun diperkirakan bernilai puluhan juta dolar AS.

Masih mengutip Tirto, Luhut membantah laporan tersebut dan mengatakan laporan tersebut “ngarang”.

Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan dijadikan tersangka kasus korupsi batubara adalah salah dan menyesatkan (false and misleading).

Tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung atau instansi pemerintah lainnya yang mengonfirmasi penetapan tersebut, termasuk narasi mengenai keterlibatan Sjafrie Sjamsoeddin dan Gatot Nurmantyo dalam penentuan langkah hukum terkait Luhut.