Berdasarkan hasil penelusuran, narasi yang disebutkan pada unggahan tersebut adalah salah. Ang Tjoen Min (Thahir) adalah anak dari Ang Boen Ing, seorang pembuat dan penyewa becak. Sedangkan James Riady adalah ipar dari Tahir yang merupakan mantan CEO Lippo Group.

Ang Boen Ing dan James Riady bukan merupakan pendiri dari Brimob (Brigade Mobil) seperti yang diklaim pada unggahan tersebut. Pendiri dari Brimob yang sebenarnya adalah Moehammad Jasin (Muhammad Yasin).

Sebagai tambahan, foto yang digunakan pada unggahan Facebook tersebut adalah foto Thahir saat dianugerahi gelar Warga Kehormatan Brimob oleh Korps Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian RI pada 12 November 2018. Tahir dianggap layak untuk menerima gelar tersebut karena kontribusi yang telah diberikannya kepada Brimob.

Isu mengenai Thahir sudah pernah diperiksa faktanya dengan isu Thahir menjadi pembina Brimob, seperti pada tahun Mei 2019 dengan judul [SALAH] Bos Mayapada Jadi Pembina Brimob dan TNI serta pada Juni 2020 dengan judul [SALAH] Thahir Pembina Brimob.

Dengan demikian, foto dengan narasi yang diunggah oleh akun Facebook Raja Frank dapat masuk ke dalam Konten yang Salah atau False Context. Hal ini dikarenakan foto Thahir yang ditampilkan pada unggahan tersebut adalah foto asli dipadankan dengan narasi yang salah.

Berdasarkan penelusuran yang pernah dilakukan Tim CekFakta Tempo, foto Anies Baswedan bersama Hidayat Nur Wahid dan Yusuf al-Qaradawi di atas telah beredar sejak 2017. Dengan menggunakan reverse image tools Yandex, dapat ditemukan jejak digital bahwa foto tersebut ramai dibagikan di Twitter dan forum Kaskus pada Februari-Maret 2017.

Namun, sejauh ini, belum ada bukti yang mendukung pernyataan bahwa Yusuf al-Qaradawi berafiliasi dengan ISIS. Dikutip dari laman Kumparan, Qaradawi adalah ahli ijtihad (tafsir) yang lahir di Kairo, Mesir, pada September 1926.

Dikutip dari portal media Inggris, Telegraph, Yusuf al-Qaradawi pernah mengecam deklarasi khilafah yang digaungkan pemimpin ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi, pada 2014. Saat itu, Baghdadi menyebut dirinya khalifah yang bernama Ibrahim.

Menurut Qaradawi, deklasari itu melanggar hukum syariah dan memiliki konsekuensi yang berbahaya bagi
kaum Sunni di Irak dan pemberontakan di Suriah. “Khalifah pun hanya dapat diberikan oleh seluruh kaum muslim, bukan oleh satu kelompok,” kata Qaradawi.

Dikutip dari Turnbackhoax.id yang pernah memeriksa fakta foto yang sama pada 2017, Yusuf al-Qaradawi bukan pentolan atau pendiri ISIS. Bahkan, beberapa pernyataannya mengkritisi sepak terjang ISIS. Qaradawi merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Dalam beberapa kesempatan, Yusuf Al-Qaradawi pernah berkunjung ke Indonesia, yakni pada Januari 2007 dan Januari 2009. Kunjungan tersebut mempertemukannya dengan beberapa tokoh penting Indonesia, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta pimpinan MPR, Hidayat Nur Wahid dan Aksa Mahmud.

Dengan demikian, foto yang diunggah oleh akun Twitter @maiaindry20 dapat masuk ke dalam kategori Konten yang Menyesatkan. Hal ini dikarenakan Yusuf al-Qaradawi, yang berfoto bersama Anies Baswedan dan Hidayat Nur Wahid bukan pimpinan ISIS, melainkan tokoh Ikhwanul Muslimin.

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo mula-mula menelusuri video berita tvOne yang berjudul "Megawati minta mundur" di YouTube. Hasilnya, kanal YouTube milik tvOne, tvOneNews, memang pernah mengunggah video dengan judul tersebut, di mana Megawati memakai baju batik berwarna hijau yang sama dengan yang terlihat dalam foto unggahan akun Evi Margaretha Ompusunggu.
Namun, video itu merupakan video pada 16 November 2018, jauh sebelum munculnya polemik RUU HIP. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, disebutkan bahwa Megawati menyatakan keinginannya untuk mundur sebagai Ketua PDIP saat pembekalan calon anggota legislatif (caleg) PDIP pada 15 November 2018. Alasannya, usia Megawati sudah tidak muda lagi dan saat ini ia bertugas sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Kalau dilihat-lihat, perjalanan politik saya sudah cukup lama. Saya menjadi ketua umum partai yang sekarang paling senior sudah sekian lama, belum diganti-ganti, padahal saya sudah berharap untuk diganti karena akibat umur saya yang plus 17, tapi hari ini pun akan ditambahi tugas untuk pembinaan ideologi Pancasila," kata Megawati dalam video itu.
Keinginan Megawati untuk tidak lagi menjabat sebagai Ketua PDIP ini juga pernah diberitakan oleh Republika.co.id pada 17 November 2018. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, soal diganti atau tidaknya Megawati akan ditentukan lewat keputusan kongres. "Ya tergantung arus bawah, menurut saya, ketika keputusan kongres menghendaki Ibu Mega menjadi ketum," ujar Hasto pada 16 November 2018.
Megawati menjabat sebagai Ketua PDIP sejak partai tersebut masih bernama PDI pada 1993. Kursinya sempat digoyang oleh Soerjadi lewat Kongres Luar Biasa PDI pada 1996. Namun, Megawati tidak menerima hasil kongres tersebut dan akhirnya PDI di bawah kepemimpinannya berubah nama menjadi PDIP. Sejak saat itu, kursi Megawati tidak pernah goyah. Dalam Kongres PDIP pada 2015 di Bali pun, Megawati masih terpilih secara aklamasi.
Hasto menyebut panjangnya masa jabatan yang disandang Megawati sebagai sebuah dedikasi. Dia mengatakan terpilihnya kembali Megawati juga melalui kongres, bukan karena orang per orang, apalagi karena ambisi. Menurut Hasto, sulit bagi putri presiden Indonesia pertama ini untuk turun tahta. Dia mengatakan Megawati masih mendapat dukungan dan akan mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari bawah.
Isu bahwa Megawati mundur sebagai Ketua PDIP di tengah polemik RUU HIP juga telah diverifikasi oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Menurut laporan Mafindo di situsnya, Turnbackhoax.id, video yang digunakan untuk menyebarkan isu tersebut merupakan video berita tvOne pada 2018. Dalam video itu, Megawati mengungkapkan keinginannya untuk mundur sebagai Ketua PDIP karena persoalan usia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Megawati minta mundur sebagai Ketua PDIP di tengah polemik RUU HIP menyesatkan. Video yang digunakan untuk menyebarkan klaim tersebut merupakan video pada 2018, ketika Megawati memberikan pembekalan bagi calon anggota legislatif (caleg) PDIP.
IBRAHIM ARSYAD
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan penelusuran Tim CekFakta Tempo, klaim bahwa Google menghapus nama "Palestina" dari petanya beredar di kalangan pengguna media sosial Arab sejak 16 Juli 2020. Klaim itu disertai dengan dua peta yang diklaim sebagai peta sebelum label "Palestina" dihapus dan sesudah dihapus.
Dalam peta yang baru, hanya terdapat label "Jalur Gaza" dan "Tepi Barat" serta "Israel". Klaim bahwa Google menghapus nama "Palestina" dari petanya ini muncul tak lama setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk mencaplok Tepi Barat.
Klaim tersebut juga pernah memicu protes pada 2016. Namun, Google memberikan pernyataan bahwa tidak pernah ada label “Palestina” dalam petanya. Terkait label "Tepi Barat" dan "Jalur Gaza" yang menghilang, Google mengatakan bahwa terdapatbugyang menghapus kedua label tersebut.
"Tidak pernah ada label 'Palestina' di Google Maps, namun kami menemukanbugyang menghapus label untuk 'Tepi Barat' dan 'Jalur Gaza'," kata juru bicara Google. "Kami sedang bekerja dengan cepat untuk membawa label ini kembali ke area tersebut."
Dilansir dari The New York Times, Elizabeth Davidoff, salah satu juru bicara Google, dalam sebuah e-mail menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah menggunakan label "wilayah Palestina" dalam petanya. "Tidak ada upaya dari Google untuk menghapus Palestina atau semacamnya," kata Davidoff.
Dia juga mengatakan GIF yang beredar di internet yang menunjukkan peta sebelum label "Palestina" dihapus dan sesudah dihapus adalah palsu. Setelah Google memperbaiki bug label "Jalur Gaza" dan "Tepi Barat", kedua label itu kembali muncul dan dipisahkan dari Israel dengan garis putus-putus untuk menandakan perbatasan sengketa yang belum diakui secara internasional.
Ketika Tempo memasukkan label “Palestina”, Google Maps memang mengarahkan ke sebuah wilayah di Timur Tengah yang berada di tepi Laut Tengah. Namun, tidak ada label “Palestina” dalam peta, hanya ada label "Jalur Gaza" dan "Tepi Barat" yang batas wilayahnya dengan "Israel" ditandai dengan garis putus-putus. Hingga 14 September 2015, tercatat baru 136 negara dari 193 anggota PBB yang telah mengakui Palestina sebagai negara.
Gambar tangkapan layar Google Maps yang menunjukkan label "Jalur Gaza" dan "Tepi Barat" serta "Israel".
Berbeda dengan Google, Bing, mesin pencari milik Microsoft, memasukkan label "Negara Palestina" di petanya. Meskipun begitu, batas wilayahnya juga ditandai dengan garis putus-putus.
Gambar tangkapan layar Bing Maps.
Caitlin Dewey, penulis teknologi digital The Washington Post, memberikan catatan atas polemik itu yang memantik pertanyaan menarik tentang kekuatan teknologi pemetaan seperti Google. Dalam upaya mereka mendokumentasikan, tanpa disadari, perusahaan-perusahaan teknologi sering kali membentuk pemahaman kita tentang hal tersebut. “Ini bukan sesuatu yang sering kita pikirkan, tapi menjadi sangat jelas ketika peta berubah atau dikatakan telah berubah, atau ketika kita membandingkan peta yang berbeda satu sama lain,” ujar Dewey dalam artikelnya, "Google Maps did not ‘delete’ Palestine—but it does impact how you see it", pada 10 Agustus 2016.
Sejak itu, beberapa orang Palestina beralih ke Bing Maps karena mereka memberi label "Negara Palestina" sebagai wilayah tersendiri. Apple Maps saat itu juga tidak memberi label wilayah atau membedakannya dari negara Israel.
Adapun Naomi Dann, juru bicara Jewish Voice for Peace, menjelaskan kepada The New York Times bahwa GIF yang diunggah oleh organisasinya ke Twitter dibuat oleh salah satu rekannya. Dann pun mengatakan bahwa klaim tentang Google memiliki bobot ekstra emosional karena melibatkan representasi visual antara Israel dan Palestina. “Peta selalu bersifat politis, dan cara perbatasan-perbatasan dalam peta tersebut dipisahkan selalu berlandaskan alasan politik,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa Palestina dihapus dari Google Maps menyesatkan. Google tidak pernah menghapus label "Palestina" dari petanya, melainkan memang tidak pernah mencantumkan label "Palestina" di Google Maps. Saat pengguna memasukkan kata “Palestina”, Google Maps akan tetap membawa pengguna ke wilayah administratif Palestina saat ini, yakni "Jalur Gaza" dan "Tepi Barat", dengan batas wilayah berupa garis putus-putus. Garis putus-putus menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah sengketa. Hingga kini, memang belum semua negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara. Meskipun begitu, label "Palestina" tertera dalam peta online Microsoft, Bing Maps.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cek fakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id