Menurut penelusuran merdeka.com, isi berita dari belajardirumah.org mengarah pada kanal berita CNN Indonesia berjudul "Kemendikbud Buat Skenario Belajar di Rumah sampai Akhir 2020" pada 24 April 2020 dan Tribunnews berjudul "Tak Ingin Sekolah Jadi Klaster Baru, Jokowi Masih Godok Penerapan New Normal Sektor Pendidikan" pada 31 Mei 2020.

Artikel yang dibuat belajardirumah.org memang benar, karena bersumber dari kanal berita CNN Indonesia dan Tribunnews. Kanal belajardirumah.org juga mencantumkan sumber tersebut.

Berikut isi berita CNN Indonesia berjudul "Kemendikbud Buat Skenario Belajar di Rumah sampai Akhir 2020"

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyiapkan skenario belajar dari rumah hingga akhir tahun 2020. Hal itu sebagai antisipasi andai wabah virus corona (Covid-19) masih belum berakhir di Indonesia hingga akhir tahun.

"Kita sedang siapkan kalau nanti belajar dari rumah ini bisa terjadi sampai akhir tahun," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/4).

Hamid mengatakan hingga hari ini tercatat sebanyak 97,6 persen sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh. Sisanya sebanyak 2,4 persen belum melakukan karena daerahnya tidak terjangkit corona atau tidak memiliki perangkat pendukung.

Dari jumlah 97,6 persen tersebut, sebanyak 54 persen sekolah sudah melakukan pembelajaran jarak jauh sepenuhnya, yakni guru dan siswa mengajar dan belajar dari rumah.

"[46 persen lainnya] Gurunya masih mengajar dari sekolah, tapi muridnya di rumah. Karena ada beberapa daerah yang masih mewajibkan guru-guru datang ke sekolah, secara piket bergantian," ucap Hamid.

Sejauh ini, kemendikbud sudah membuat beberapa program seperti Rumah Belajar sampai Belajar dari Rumah di TVRI dan RRI untuk mendukung proses belajar. Program untuk siswa berkebutuhan khusus masih dirancang.

Begitu juga siswa SMK yang seharusnya sudah menjalani kerja praktik namun tak bisa dilakukan secara langsung maupun via internet.

"Karena kita harus bicara dulu dengan industri dan yayasan-yayasan yang menangani anak berkebutuhan khusus," kata Hamid.

Tahun Ajaran Baru

Jika kegiatan belajar mengajar di rumah diperpanjang hingga akhir tahun, maka harus ada penyesuaian kembali berkenaan dengan tahun ajaran baru. Kemendikbud akan membuat penyesuaian agar tiap sekolah dapat menjalankan KBM di masa tahun ajaran baru.

Mengacu pada kalender pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021 mulai pada Juli 2020 sampai Juni 2021 setelah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) usai dilaksanakan.

Menurut Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020, dinas pendidikan dan sekolah harus menyiapkan PPDB di wilayahnya yang mengikuti protokol kesehatan. Orang tua dan siswa tidak boleh berkumpul secara fisik di sekolah. Dengan kata lain PPDB dianjurkan dilakukan daring.

Kemdian artikel kedua merujuk ke kanal Tribunnews berjudul "Tak Ingin Sekolah Jadi Klaster Baru, Jokowi Masih Godok Penerapan New Normal Sektor Pendidikan". Namun ada beberapa poin yang tidak sama dan sepertinya ditambahkan oleh belajardirumah.org.

Keputusan kapan masuk sekolah di masa pandemi Virus Corona atau covid-19, masih diperbincangkan.

Namun yang terbaru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan arahan terbaru sektor pendidikan di era new normal.

Meteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memberikan tanggapan terkait rencana penerapan new normal, khususnya di sektor pendidikan.

Muhadjir Effendy menyampaikan saran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benar-benar menggodok secara matang untuk penerapan new normal di lingkup sekolah.

Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam tayangan Youtube KompasTV, Jumat (29/5/2020).

Dirinya mengatakan Presiden Jokowi tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara grusa-grusu.

"Untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan kita godok dulu semateng mungkin," ujar Muhadjir Effendy.

"Jadi Pak Presiden wanti-wanti untuk tidak grusa-grusu," imbuhnya.

Menurutnya, protokol keselamatan di sekolah berbeda kondisinya dengan sektor umum lainnya.

Terlebih yang dihadapi adalah anak-anak.

"Risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan," jelasnya.

Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut, pemerintah bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terus mengkaji kemungkinan tersebut.

Karena seperti yang diketahui jika mengacu pada kalender pendidikan Indonesia, sekolah akan memasuki ajaran baru pada 13 Juli 2020.

Dirinya tidak ingin, sekolah justru menjadi klaster baru penyebaran Virus Corona.

Selain berdampak buruk pada siswa, pemerintah juga akan mendapatkan sorotan buruk.

"Dan kalau nanti salah kelola itu bisa menjadi klaster baru dan kalau menjadi klaster baru nanti citranya nanti kurang bagus atau bahkan membahayakan karena ini menyangkut anak-anak," pungkasnya.

Dalam berita kedua yang dimuat belajardirumah.org, ada tambahan-tambahan yang dimuat dalam artikelnya. Dalam artikel kedua belajardirumah.org menyadur dari kanal berita Tribunnews.

Kemudian dari judul berita yang dibuat belajardirumah.org tidak sesuai dengan isi berita yang dimuat. Judul berita yang dibuat yakni "Sah! Bunda Bisa Tenang, Jokowi Putuskan Tunda Masuk Sekolah, 'Resikonya Terlalu Besar'".

Dalam berita tersebut tertulis Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara grusa grusu. Karena resikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan.

Dua berita yang dibuat belajardirumah.org mengutip dari dua media, yakni CNN Indonesia dan Tribunnews. Hanya saja belum ada keputusan resmi sampai kapan kegiatan belajar mengajar di rumah diberlakukan. Sampai saat ini pemerintah masih mengkaji dan merancang skenario.

Kemudian judul berita kedua yang dibuat belajardirumah.org, yakni ""Sah! Bunda Bisa Tenang, Jokowi Putuskan Tunda Masuk Sekolah, 'Resikonya Terlalu Besar'" tidak seusai dengan isi berita. Dalam isi berita dijelaskan bahwa Presiden Jokowi bukannya menunda masuk sekolah, hanya tidak ingin grusa grusu dalam penerapan new normal di sekolah.

Namun, pelabuhan tetap beroperasi untuk pengangkutan logistik seperti kebutuhan pokok. Dia mengatakan pelabuhan hanya ditutup untuk penumpang.

"Yang berubah terkait surat edaran hari Minggu, yakni terkait pengangkutan penumpang. Kalau logistik dan kebutuhan pokok tetap beroperasi," tegasnya.

"Ada larangan mudik Lebaran dari Presiden Jokowi. Sehingga kebijakan itu dicabut dengan surat edaran yang baru isinya tidak ada lagi pelayanan penumpang di hari minggu," lanjutnya.

Ia menegaskan PSBB Palembang tahap II ini bukanlah karena kondisi yang semakin mengkhawatirkan, namun untuk memperdalam edukasi kepada masyarakat. Bahkan, kata dia, secara umum kurva kasus positif warga yang terpapar Covid-19 di Sumsel terus menunjukkan tren penurunan.

“Kita sudah mencapai kurva tertinggi pada 14 Mei 2020 di mana 119 kasus positif. Saat itu semua tersadar satu-satunya cara yang paling efektif adalah jaga jarak dan stamina, oleh karena itu kami berupaya terus makin menyadarkan masyarakat terkait protokol kesehatan,” kata dia.

Berikut sederet bantuan pemerintah selama pandemi Corona, Jakarta, Jumat (10/4/2020).

1. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan akan dilakukan menjadi per bulan mulai April.

Untuk bulan April-Juni, KPM akan menerima PKH sebanyak 2 kali. Durasi penyaluran ini akan berlangsung selama 1 tahun, dengan peningkatan anggaran dari sebelumnya Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun.

2. Program Kartu Sembako untuk 20 Juta penerima. Sebelumnya, program ini untuk 15,2 juta penerima eksisting dengan besaran Rp150 ribu per bulan sejak Januari-Februari. Saat ini, ada penambahan 4,8 juta penerima tambahan dengan besaran Rp 200 ribu per bulan mulai Maret-Desember. Dengan penambahan ini, total anggaran yang disiapkan menjadi Rp 43,6 triliun dari sebelumnya Rp 28,08 triliun.

3. Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan dan survei dengan total batuan sebesar Rp 3,55 juta. Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan pendataan pekerja terdampak COVID-19 baik yang ter-PHK, dirumahkan dengan unpaid leave, maupun yang mengalami penurunan income, yang kemudian akan diprioritaskan menjadi penerima kartu Pra Kerja.

4. Pemerintah memberikan diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi. Dari data, Rumah Tangga daya 450 VA adalah sebanyak 24 Juta pelanggan, dan akan diberikan pembebasan biaya listrik. Sedangkan untuk Rumah Tangga daya 900 VA subsidi sebanyak 7 Juta pelanggan akan diberikan keringanan biaya listrik sebesar 50%. Masa berlaku keringanan ini adalah untuk Bulan April-Juni 2020.

5. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya adalah untuk meringankan beban UMKM. Skema kebijakan adalah melakui relaksasi kebijakan penyaluran KUR, melalui penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama 6 bulan.

6. Bantuan sosial khusus untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga (KK) warga DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK warga Bodetabek berupa sembako setara Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

7. Program keselamatan yang dilaksanakan Polri. Bantuan ini berupa bansos dan pelatihan yang ditujukan untuk pengemudi taksi, sopir bus, truk hingga kernet. Targetnya ada 197 ribu orang dengan bantuan sejumlah Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan dengan total anggaran Rp 360 miliar.

8. Program bansos dana desa yang ditujukan untuk 10 juta keluarga dengan besaran Rp 600.000 per keluarga selama tiga bulan. Total anggarannya Rp 21 triliun.

9. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak lapangan kerja. Total anggarannya Rp 16,9 triliun tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Contohnya, di Kementerian Desa diharapkan dapat mencetak 59 ribu pekerja, dan di Kementerian PUPR mencetak 530 ribu pekerja.