Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mula-mula memeriksa aturan terkait penggunaan lambang Presiden RI. Ketentuan mengenai itu salah satunya termuat dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat Kepresidenan RI.
Dalam Permensesneg itu dijelaskan perbedaan lambang Kepresidenan RI dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lambang kepresidenan adalah simbol jabatan presiden dan wakil presiden, bentuknya berupa bintang yang dilingkari padi dan kapas. Sementara lambang NKRI, yang juga disebut lambang negara, adalah Garuda Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Baik lambang kepresidenan maupun lambang NKRI, menurut Permensesneg tersebut, dapat digunakan bersama-sama dalam surat jabatan presiden (sebagai kop dan cap), seperti contoh di bawah:

Dikutip dari laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Permensesneg Nomor 10 Tahun 2010 itu juga mengadopsi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan. Dalam PP tersebut, tercantum ketentuan bahwa lambang kepresidenan berupa bintang, padi, dan kapas.
Pada 2019, Permensesneg Nomor 10 Tahun 2010 itu dicabut dan diperbarui dengan Permensesneg Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat Kepresidenan RI. Permensesneg terbaru itu pun mengatur lambang kepresidenan yang terdiri dari bintang, padi, dan kapas serta digunakan sebagai kop dan cap dalam surat jabatan presiden dan wakil presiden.

Tempo pun menelusuri lambang kepresidenan dalam sejumlah lembaran negara. Hasilnya, sebelum terbitnya Permensesneg Nomor 10 Tahun 2010 yang mengadopsi PP Nomor 42 Tahun 1958, lambang kepresidenan memang berupa bintang yang dilingkari padi.
Misalnya, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian 1983. Dokumen ini pernah diunggah di Scribd oleh akun Mas’ud Rifai pada 17 Maret 2013. Ada pula Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 tentang Modal Asing Sawit. Dokumen ini juga diunggah di Scribd oleh akun Syahriza Riza pada 2 Juni 2017.
Gambar tangkapan layar Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1998 (kiri) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 (kanan).
Makna simbol bintang, padi, dan kapas
Pemakaian simbol bintang, padi, dan kapas di Indonesia juga bukanlah hal yang baru karena telah dipakai sebagai simbol Pancasila. Lima simbol Pancasila itu menjadi bagian dalam lambang negara. Simbol bintang dipakai untuk butir pertama Pancasila yang artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang relijius.
Sementara itu, simbol padi dan kapas digunakan dalam butir kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Simbol ini mencerminkan sandang dan pangan. Artinya, tidak ada kesenjangan antara satu warga dengan warga yang lain.
Topi Mao Zedong
Bintang berwarna merah dengan lima ujung memang menjadi simbol utama Uni Soviet tak lama setelah kelompok komunis mengambil alih kekuasaan di sana. Merah merefleksikan warna revolusi dan lima ujung bintang menyimbolkan persatuan kaum proletar dari lima benua.
Simbol bintang merah itu kemudian dipakai dalam atribut Tentara Merah Cina. Pemakaian topi dengan simbol bintang merah oleh Mao Zedong yang dikenal sebagai bapak pendiri Cina baru menjadi ikon setelah dipotret oleh jurnalis Amerika Edgar Snow pada 1936. Mao Zedong menjadi pemimpin akhir Tentara Merah Cina yang menampilkan simbol bintang merah di topi.
Topi bintang merah itu kemudian berkembang sebagai suvenir yang lebih dikenal sebagai topi Mao Zedong. Penjualan topi Mao Zedong ini tidak terkait dengan ideologi tertentu dan banyak dijumpai di berbagai toko online, mulai dari Amazon hingga Shopee. Selain Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka, mantan menteri BUMN Dahlan Iskan juga pernah menggunakannya.
Tentu saja, penggunaan topi bintang merah oleh ketiganya tidak berkaitan dengan PKI. Sebab, PKI telah berakhir setelah munculnya Gerakan 30 September 1965, disusul pembantaian besar-besaran pada anggota dan simpatisannya sepanjang 1966-1967. Bahkan, pembubaran PKI juga dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Sejak saat itu, tidak ada lagi aktivitas PKI di Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa lambang Presiden RI diganti dari Garuda Pancasila menjadi bintang seperti logo Partai Komunis Cina di era pemerintahan Presiden Jokowi keliru. Lambang kepresidenan berupa bintang yang dilingkari padi dan kapas sudah dikenal lewat terbitnya PP Nomor 42 Tahun 1958. Penggunaannya sebagai kop dan cap surat jabatan presiden dan wakil presiden juga sudah diatur melalui Permensesneg Nomor 10 Tahun 2010. Simbol bintang dalam lambang kepresidenan pun tidak ada kaitannya dengan simbol bintang merah yang digunakan di Cina. Di Indonesia, simbol bintang telah dipakai untuk melambangkan butir pertama Pancasila.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim di atas, Tim CekFakta Tempo mewawancarai dua ahli epidemiologi, yakni peneliti epidemiologi Eijkman-Oxford Clinical Research Unit, Henry Surendra, serta peneliti Kebijakan dan Keamanan Kesehatan Global di Pusat Kesehatan Lingkungan dan Penduduk Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman.
Menurut Henry, secara epidemiologi, pandemi bisa dikendalikan dengan tiga cara, yaitu menghilangkan atau mengurangi sumber infeksi, memutus rantai penularan, dan melindungi kelompok populasi yang berisiko terinfeksi. “Aspek imunitas individu ataupun herd immunity (imunitas kawanan) masuk ke dalam salah satu upaya melindungi populasi berisiko,” kata Henry pada 13 Mei 2020.
Namun, imunitas sendiri cukup kompleks dan spesifik. Untuk mencegah penularan pada level individu saat pandemi Covid-19, jalannya adalah melalui vaksinasi. Tapi, sampai saat ini, belum ada vaksin untuk memberikan imunitas pada seseorang dalam melawan virus penyebab Covid-19, SARS-CoV-2.
Vaksinasi juga sangat bermanfaat untuk mencegah penularan pada level populasi, yakni dengan memvaksin sebagian besar populasi. Untuk Covid-19, diperkirakan memerlukan 70 persen populasi yang divaksin agar tercapai herd immunity. Peningkatan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi atau suplemen tidak serta-merta bisa membuat seseorang terhindar dari penyakit ketika terpapar virus Corona. “Tentu ini keliru,” kata Henry.
Tanpa vaksin, menurut Henry, seseorang yang terpapar virus Corona bakal terinfeksi. Pasca infeksi, kondisi tubuh kemungkinan bisa membantu mempercepat respons terhadap virus dengan cara memproduksi antibodi. Karena belum ada vaksin untuk Covid-19 dan pandemi memerlukan respons cepat, tindakan yang paling tepat adalah memutus rantai penularan dengan menjaga jarak aman, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan sebagainya.
Aspek psikologi pun berperan. Sebab, saat seseorang khawatir berlebihan, kesehatan mentalnya dapat terganggu, kemudian mengakibatkan daya tahan tubuh menurun. Namun, Henry mengingatkan bahwa aspek psikologi hanya satu dari sekian banyak aspek dalam pandemi. “Untuk saat ini, upaya-upaya memutus rantai penularanlah yang paling signifikan dampaknya dalam penanggulangan pandemi,” kata Henry.
Sementara menurut Dicky, klaim bahwa imunitas menjadi kunci dalam melawan pandemi tidak tepat. “Kalau hanya berorientasi ke imunitas, namanya memilih strategi herd immunity. Itu berbahaya. Akan timbul banyak korban,” kata Dicky pada 13 Mei 2020.
Dalam arsip berita Tempo, herd immunity adalah konsep epidemiologis yang menggambarkan keadaan di mana suatu populasi cukup kebal terhadap penyakit sehingga infeksi tidak akan menyebar dalam populasi tersebut. Herd immunity bakal terwujud setelah 70 persen populasi terinfeksi dan pulih, sehingga wabah mereda lantaran kebanyakan orang telah resisten terhadap infeksi. Strategi ini akan menelan banyak korban jiwa karena herd immunity baru terbentuk jika minimal 60-80 persen penduduk Indonesia terinfeksi Covid-19.
Dalam sejarah pengendalian pandemi, kata Dicky, strategi kuncinya adalah melakukan tes, penelusuran kontak (contact tracing), penanganan atau perawatan (treating), dan isolasi yang disertai social distancing. Strategi-strategi tersebut masih relevan sejak Dicky terlibat dalam penanganan berbagai pandemi selama 20 tahun, mulai dari HIV/AIDS, swine flu dan flu burung, hingga Covid-19.
Menurut Dicky, dalam sejarah pandemi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan psikologi mampu melawan pandemi. “Dalam teori epidemi, tidak pernah ditemukan faktor psikologis yang melindungi dari serangan demam berdarah misalnya, atau faktor psikologis yang melindungi dari wabah kolera,” katanya.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penyakit, tutur Dicky, yakni lingkungan, manusia, dan virus. Faktor manusia yang dimaksud adalah pola hidup bersih, memakai masker, dan cuci tangan. Sejauh ini, penyakit menular seperti Covid-19 tidak dipengaruhi oleh apakah seseorang sedang dalam kondisi tenang atau optimis. “Apabila mereka lalai tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, atau pencegahan lainnya, mau setenang atau sekuat apapun mentalnya ya bakal terinfeksi,” katanya.
Kondisi kesehatan mental masyarakat memang menjadi perhatian di tengah pandemi Covid-19. Protokol pencegahan seperti bekerja dari rumah, pengurangan aktivitas di luar rumah, penutupan sekolah, dan tekanan ekonomi, dapat memicu seseorang khawatir berlebihan, stres, frustasi, emosional, dan berbagai kondisi yang mengancam kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental bertujuan agar seseorang dapat tetap mengambil tindakan yang tenang dan efektif di tengah-tengah krisis global ini.
Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, berdasarkan data 1.522 pengakses layanan swaperiksa masalah psikologis di PDSKJI.org, terdapat tiga masalah psikologis yang ditemukan di Indonesia selama pandemi Covid-19, yakni kecemasan, depresi, dan trauma. Sebanyak 63 persen pengakses mengalami kecemasan dan 66 persen mengalami depresi.
Negara yang berhasil tangani Covid-19
Tempo pun membandingkan pernyataan dua ahli epidemiologi itu dengan data negara-negara yang berhasil menangani Covid-19. Menurut laporan sejumlah media, Vietnam merupakan salah satu negara yang cukup berhasil memerangi virus Corona Covid-19. Pasalnya, hingga kini, tidak ada kasus kematian yang dilaporkan di Vietnam. Di seluruh Vietnam, kasus Covid-19 pun hanya sebanyak 10 kasus.
Kunci keberhasilan Vietnam adalah melakukan kebijakan karantina yang ketat dan menelusuri serta mendokumentasikan semua warga yang diduga berkontak dengan orang yang terinfeksi virus tersebut. Langkah-langkah ini dilaksanakan jauh lebih awal daripada Cina. Sebagai contoh, pada 12 Februari 2020, Vietnam mengkarantina hampir 10 ribu kota di dekat Hanoi, ibukotanya, selama tiga minggu.
Selain menelusuri kontak pertama, Vietnam melacak kontak kedua, ketiga, dan keempat dengan orang yang terinfeksi Covid-19. Semuanya kemudian diawasi pergerakannya dan dibatasi kontaknya dengan ketat. Sejak awal, Vietnam juga mengkarantina siapa pun yang masuk ke negaranya dari daerah berisiko tinggi selama 14 hari. Semua sekolah dan universitas pun telah ditutup sejak awal Februari 2020.
Meskipun 95 persen penduduk Vietnam menilai bahwa pemerintahnya bekerja dengan cukup baik, tingkat ketakutan mereka untuk tertular virus ini juga cukup tinggi. Sebuah jajak pendapat yang dirilis pada 22 April 2020 menunjukkan 89 persen populasi Vietnam “sangat” atau “agak” khawatir akan tertular Covid-19.
Sementara itu, Korea Selatan memilih tes massal untuk melawan Covid-19. Di sana, hampir 20 ribu orang menjalani tes Covid-19 setiap harinya, lebih banyak secara per kapita dibanding negara mana pun di dunia. Sampel juga langsung dikirim ke laboratorium terdekat dari lokasi tes. Di sana, para staf laboratorium bekerja bergiliran selama 24 jam untuk memprosesnya.
Korsel memang membangun jaringan 96 laboratorium pemerintah dan swasta untuk menggelar tes Covid-19. Para pejabat kesehatan meyakini pendekatan ini menyelamatkan nyawa banyak orang. Tingkat kematian akibat Covid-19 di Korsel hanya 0,7 persen. Adapun di dunia, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tingkat kematian akibat Covid-19 mencapai 3,4 persen.
Dengan demikian, pernyataan dua ahli epidemiologi yang diwawancara di atas terkonfirmasi. Menghilangkan atau mengurangi sumber infeksi serta memutus rantai penularan terbukti efektif dalam menangani pandemi Covid-19 di Vietnam dan Korsel.

Berdasarkan pemeriksaan fakta di atas, klaim bahwa imunitas merupakan kata kunci dalam melawan pandemi, dalam hal ini pandemi Covid-19, sebagian benar. Tindakan yang paling tepat untuk melawan pandemi menurut para ahli epidemiologi adalah menghilangkan atau mengurangi sumber infeksi serta memutus rantai penularan. Hal itu dilakukan dengan cara-cara seperti tes, penelusuran kontak, menjaga jarak aman, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker. Meskipun menjaga kesehatan mental penting di tengah pandemi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kondisi psikologi yang prima dapat menghindari seseorang dari infeksi virus Corona Covid-19.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekf akta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Berdasarkan hasil penelusuran, faktanya klaim tersebut salah. Dikutip dari laman prfmnews.pikiran-rakyat.com, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Mohammad Arifin Soedjayana membantah informasi tersebut. Menurutnya, tidak ada bansos telur di Bulog Garut yang busuk.

Pasalnya, bansos untuk Kabupaten Garut ditunda karena masih ada masalah terkait pendataan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Arifin menjelaskan bahwa bansos tersebut diredistribusi ke daerah lain, yaitu ke Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

“Karena ada penundaan, telur digeser ke kabupaten/kota lain,” kata dia.

“Telur yang ada sekarang di Garut itu kiriman baru, dan akan dilaunching besok (Selasa, 12 Mei),” kata dia.

“Jadi bukan sudah busuk, tapi ada potensi (potensi busuk) kalau tidak ada penyaluran,” tambahnya.

Sementara itu dikutip melalui akun Facebook resmi Wakil Gubernur Jawa barat Uu Ruzhanul Ulum ditemukan unggahan foto beliau yang tengah melepas distribusi bantuan sembako dari Provinsi Jawa Barat yang dibagikan pada tanggal 12 Mei 2020 kepada masyarakat Kabupaten Garut yang terdampak Covid-19 di kantor Pos Garut, Jl. Ahmad Yani No. 40 Garut bersama Bupati @kang_rudy_gunawan dan Wabup @kanghelmi_budiman.

Info akurat terkait bansos Provinsi Jawa Barat ini bisa dicek di akun @humas_jabar, @pikobar_jabar, @dinsosjabar, @disperindag_jbr, @jabarquickrespons dan akun resmi pemerintah kabupaten serta pemerintah kota setempat.

Pada bagian akhir postingan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ia memberikan klarifikasi bahwa informasi terkait busuknya empat ton telur di gudang milik Bulog Garut adalah hoaks.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka konten yang beredar di Facebook dapat masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Periksa Fakta AFP, klaim bahwa vaksin pertama kali dibuat di bawah kekhalifahan Ottoman tahun 1717 adalah klaim yang keliru.

Menurut berbagai rekaman sejarah, vaksin pertama diperkenalkan pada tahun 1796 oleh seorang dokter Inggris bernama Edward Jenner. Prosedur medis sebelum itu dikenal dengan “variolasi” atau “inokulasi”.

Surat Lady Montagu yang bercerita tentang imunisasi di Turki itu bertanggal 1 April 1717. Dia mengirim surat tersebut kepada sahabatnya Sarah Chiswell di London untuk menjelaskan prosedur medis di Turki untuk menangkal penyakit cacar.

AFP telah menandai bagian yang menyebut prosedur medis yang dimaksud di surat Lady Montagu. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bagian yang ditandai itu artinya:

“Selanjutnya dia membuka bagian yang tubuh yang diinginkan dengan jarum besar (sakitnya tidak lebih dari luka goresan) dan memasukkan racun ke dalam pembuluh darah sebanyak yang bisa ditampung pada ujung jarum, selanjutnya luka itu dirapatkan dengan cangkak, dan dengan cara ini membuka empat atau lima pembuluh darah.”

Prosedur yang digambarkan Lady Montagu di suratnya tersebut dikenal dengan “variolasi”, menurut linimasa pada historyofvaccines.org, website yang dikelola oleh Sekolah Kedokteran Philadelphia.

Menurut linimasa tersebut, variolasi, juga dikenal dengan “inokulasi”, telah dipraktikkan di Tiongkok, Afrika dan Turki sebelum dikenal di Eropa. Lady Montagu dianggap sebagai orang yang membawa praktik medis tersebut ke Inggris, di mana dia memerintahkan seorang dokter melakukan variolasi pada anak perempuannya di tahun 1721.
Variolasi menggunakan bentuk virus yang lebih ringan yang diambil dari bintil pasien cacar untuk untuk menciptakan imunitas melawan penyakit cacar, menurut Encyclopaedia Britannica.

Perpustakaan Medik Nasional Amerika Serikat menjelaskan:

“Variolasi tidak bebas resiko. Tidak saja pasien bisa terbunuh karena prosedur itu, tapi bentuk ringan dari penyakit yang diidap pasien bisa menyebar, dan lebih jauh dapat menimbulkan pandemi. Korban variolasi dapat ditemukan di semua strata sosial; Raja George III kehilangan seorang putra karena prosedur itu, begitu juga dengan warga lainnya,”

Vaksin cacar pertama, diciptakan oleh Jenner pada tahun 1796 sebagai alternatif variolasi, adalah vaksin sukses pertama di dunia, menurut Organisasi Kesehatan Dunia dan Perpustakaan Medik Nasional Amerika Serikat.

“Vaksin pertama diperkenalkan oleh dokter Inggris, Edward Jenner, yang tahun 1796 menggunakan virus cacar sapi (vaccinia) untuk memberikan perlindungan melawan cacar, virus yang sejenis, pada manusia,” tulis Encyclopaedia Britannica.