Berdasarkan hasil penelusuran, mengacu kepada laporan dari antaranews.com, tidak ditemukan jurusan Ilmu Psikologi Kesehatan pada laman resmi Universitas Brawijaya. Pada laman resminya, jurusan Ilmu Psikologi ditemukan di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan pada Fakultas Kedokteran pun tidak ditemukan jurusan Ilmu Psikologi Kesehatan.

Adapun, pihak Universitas Brawijaya telah memberikan tanggapannya atas beredarnya pesan berantai yang mengaku sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri tersebut. Dilansir dari antaranews.com, Kepala Bagian Humas Universitas Brawijaya Kotok Guritno mengatakan mengatakan tidak terdapat nama mahasiswa pada fakultas kedokteran sebagaimana dalam pesan yang beredar.

"Surat yang mengatasnamakan Universitas Brawijaya itu palsu. Nama dan jurusan tersebut tidak ada, setelah kami konfirmasi ke fakultas terkait," kata Kotok.

Universitas Brawijaya, lanjut Kotok, juga berharap masyarakat dapat mengonfirmasi pesan-pesan mencurigakan yang mengatasnamakan kampus di Malang, Jawa Timur itu, melalui saluran resmi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pesan berantai tersebut bukan berasal dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa ada modus kejahatan masker dengan obat bius merupakan informasi yang keliru. Isu itu diketahui sempat beredar sejak Mei 2020. Kala itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus menegaskan bahwa pesan berantai tersebut merupakan hoaks.

"Iya, itu informasinya hoaks," ujarnya pada Kamis (7/5).

Menurutnya, isi pesan berantai itu cukup meresahkan masyarakat. Sebab, informasi yang menyebar itu menyebut, masker gratis yang diberikan sudah diberi obat bius. Kemudian, saat korban pingsan, orang yang membagikan masker itu akan melakukan perampokan.

Meski demikan, Yusri meminta masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah percaya dengan berbagai informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Adapun, melalui penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa kejahatan dengan modus pembagian masker gratis memang sempat terjadi namun bukan masker bius. Kejadian yang pernah terjadi ialah modus kejahatan hipnotis. Dilansir dari detik.com, diketahui bahwa kejahatan hipnotis tersebut terjadi di Ponorogo dan menimpa Sinarwati (45), warga Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Ponorogo.

Kapolsek Sambit AKP Sutriatno mengatakan, pada Selasa (7/4) sekitar pukul 10.15 WIB, korban tengah mengupas jagung di halaman rumahnya. Kemudian datang dua orang pelaku, satu perempuan dan satu laki-laki.

"Keduanya mengaku dari Dinkes mau membagikan masker gratis. Setelah masuk rumah, korban langsung ditepuk tangannya," tutur Tri kepada detikcom, Rabu (8/4/2020).

Tri menambahkan, kemudian korban yang dalam pengaruh gendam menuruti keinginan pelaku yang meminta tas. Akhirnya korban pun mengeluarkan uang Rp 500 ribu dan cincin emas 2 gram.

Lalu, isu mengenai modus masker bius pun sempat disebutkan terjadi di Bekasi. Akan tetapi, diketahui bahwa kasus di Bekasi pada bulan Mei 2020 juga termasuk modus kejahatan hipnotis, bukan masker bius. Dilansir dari kumparan.com, Kapolsek Bekasi Timur Kompol Sutoyo menyebutkan kasus kejadian di Bekasi bukan modus masker bius, melainkan modus hipnotis.

Isu pembagian masker dengan obat bius sebagai modus kejahatan baru tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memastikan itu merupakan pesan hoaks. Adapun, kasus kejahatan terkait modus pembagian masker bukan terkait masker bius melainkan kejahatan hipnotis yang terjadi di Ponorogo.

Berdasarkan verifikasi Tim CekFakta Tempo, pria berseragam militer dalam foto tersebut bukanlah ayah Presiden Jokowi yang bernama Widjiatno dan komandan underbow PKI. Pria tersebut merupakan Jenderal Wang Zhen, Komandan Brigade ke-359 Cina.
Fakta itu didapatkan lewat pencarian foto pria tersebut dengan reverse image tool Source dan Yandex Image. Melalui pencarian ini, Tempo terhubung dengan perpustakaan online Universitas Wisconsin-Mulwaukee ( UWM Libraries ) yang menyimpan foto pria itu dalam berbagai pose.
Dalam keterangan UWM, foto pria tersebut dalam unggahan akun Echa Valen diambil pada 1944 oleh Harrison Forman dengan catatan “China at War”. Pria dengan pose senyum lebar itu menggunakan topi dan seragam yang sama. Namun, tidak terdapat badge palu arit di kerah seragamnya.
 Dalam foto asli Wang Zhen (kiri) di perpustakaan online UWM, tidak terdapat badge palu arit sebagaimana yang terlihat dalam foto unggahan akun Echa Valen (kanan).
Karakter seragam yang sama pun terlihat dalam foto Wang Zhen dengan pose lainnya. Salah satunya adalah dua foto saat Wang Zhen tengah bersama Wu Man Yu, Pahlaman Buruh Nomor Satu Wilayah Perbatasan, di Yenan. Oleh Forman, dua foto tersebut diambil di lokasi dan tahun yang sama dengan foto di atas.
 Foto-foto saat Jenderal Wang Zhen sedang bersama Wu man-yu, seorang aktivis buruh, di Yenan pada 1944. Di kerah seragam Wang Zhen, tidak terdapat logo palu arit.
Dikutip dari Independent, Wang Zhen adalah politikus yang lahir pada 1908 dan bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok pada 1927. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian, Wakil Perdana Menteri, hingga Wakil Presiden Cina pada 1988-1993. Wang Zhen meninggal pada 12 Maret 1993.
Ayah kandung Jokowi
Dikutip dari Detik.com, nama ayah kandung Jokowi adalah Wijiatno Notomiharjo. Menurut buku "Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi, Kisah Perempuan Pengajar Kesederhanaan", Notomiharjo tinggal bersama kakeknya di Kampung Klelesan, Desa Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, semasa melajang.
Sementara itu, menurut arsip pemberitaan Tempo, ayah Notomiharjo atau kakek kandung Jokowi bernama Lamidi Wiryo Miharjo. Dikutip dari Detik dan Tempo, Lamidi merupakan Kepala Desa Kragan, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Ia menjabat sejak 1950 hingga 1980-an.
Adapun nama ibu kandung Jokowi adalah Sujiatmi. Dikutip dari laman Tirto, Sujiatmi lahir di desa tempat Notomiharjo tinggal bersama kakeknya, yakni Desa Giriroto. Menurut buku "Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana", Sujiatmi menikah dengan Notomiharjo pada 1959.
Setelah menikah, Notomiharjo dan Sujiatmi berbisnis kayu di daerah Srambatan, Surakarta. Bisnis kayu ini awalnya dilakoni Notomiharjo bersama ayah Sujiatmi, Wirorejo, yang lebih dulu menekuni bisnis tersebut. Pada 1962, Notomiharjo dan Sujiatmi memulai bisnis kayu sendiri setelah pindah ke Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Surakarta.
Saat tragedi 1965, tetangga-tetangga Notomiharjo di kampung sebelah, Kampung Cinderejo, diciduk tentara karena terkait dengan PKI. Namun, keluarga Notomiharjo tidak ikut diciduk karena tidak ada bukti keterlibatan dengan PKI maupun organisasi sayapnya. Pada 1970-an, keluarga Notomiharjo pindah ke Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Surakarta, karena terkena penggusuran untuk pembangunan terminal truk dan perluasan Pasar Pring.
Ketika reformasi 1998, Notomiharjo mulai tertarik ikut partai politik. Ia sempat menjadi anggota satuan tugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Sujiatmi dalam bukunya, Notomiharjo juga pernah menggantikan ketua ranting sebuah partai nasionalis di kampungnya. Namun, hanya sekitar dua tahun, karena Notomiharjo meninggal pada 2000.
Menurut salah satu penulis buku "Jokowi dari Bantaran Kalianyar ke Istana", Wawan Mas'udi, sejarah asal-usul Jokowi dilacaknya mulai dari kakek-nenek serta kedua orangtuanya. "Kami mendatangi kampung-kampung tempat asal usul keluarganya dan mengumpulkan beberapa sumber," ujarnya.
Wawan pun mengatakan, fakta bahwa kakek Jokowi dari ayahnya, Lamidi Wiryo Miharjo, adalah Kepala Desa Kragan telah membantah fitnah bahwa Jokowi merupakan keturunan dari simpatisan PKI. "Orde baru tidak mungkin membiarkan orang yang tersangkut PKI jadi kepada desa," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu.
Bahkan, Lamidi juga dipercaya oleh keluarga Presiden ke-2 RI, Suharto, untuk menjadi juru kunci sebuah makam yang berada di desa itu. "Makam RA Tisnaningsih yang merupakan leluhur dari Hartinah Suharto," tuturnya. Sementara kakek Jokowi dari ibunya, Wirorejo, merupakan seorang pedagang bambu dan kayu.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa pria berseragam militer dalam foto di atas adalah ayah Presiden Jokowi dan komandan underbow PKI keliru. Pria itu adalah Jenderal Wang Zhen, politikus Tiongkok yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Cina pada 1988-1993. Dalam foto Wang Zhen yang asli pun, tidak terdapat badge palu arit di kerah seragam. Dengan demikian, foto itu juga merupakan hasil suntingan.
IKA NINGTYAS
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekfakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id

Untuk memverifikasi klaim tersebut, Tim CekFakta Tempo memfragmentasi video itu menjadi beberapa gambar dengan tool InVID. Selanjutnya, gambar-gambar itu ditelusuri dengan reverse image tool Yandex dan Google. Hasilnya, video itu merupakan video unjuk rasa warga Lambu, Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 2011. Unjuk rasa itu pun tidak terkait dengan kedatangan TKA Cina.
Video yang sama pernah diunggah oleh kanal YouTube Philip Jacobson pada 4 Agustus 2012 dengan judul, “Battle in Lambu, February 2011”. Dalam keterangan videonya, kanal ini menulis, “Ribuan warga Bima marah atas izin eksplorasi emas yang diberikan bupati mereka kepada perusahaan Australia, dan pada hari itu bupati tersebut tidak memenuhi janjinya untuk menemui warga secara langsung. Warga pun membakar Kantor Kecamatan Lambu hingga rata dengan tanah."
Video itu juga pernah diunggah oleh kanal YouTube Ana Slwe pada 11 Juni 2020 dengan judul “Detik-Detik Massa bakar Kantor camat Lambu (Tragedi Lambu 8 Tahun Silam)”.
Peristiwa pembakaran Kantor Camat Lambu itu pun pernah diberitakan oleh kantor berita Antara pada 11 Februari 2011. Dilansir dari Antara, pembakaran Kantor Camat Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, itu terjadi dalam unjuk rasa ribuan warga pada 10 Februari 2011 petang. Massa pun sempat melempari polisi dengan batu dan kayu.
Massa berunjuk rasa untuk menolak pertambangan emas di Kecamatan Lambu yang telah didukung Izin Usaha Penambangan (IUP) yang diberikan oleh Bupati Bima Ferry Zulkarnaen kepada dua perusahaan tambang. Kedua perusahaan itu adalah PT Sumber Mineral Nusantara dengan luas wilayah tambang 24.980 hektare dan PT Indo Mineral Citra Persada dengan luas wilayah tambang 14.318 hektare.
Pengunjuk rasa yang mayoritas petani itu khawatir aktivitas penambangan tersebut menimbulkan permasalahan sosial dan perusakan lingkungan. Mereka khawatir akan terjadi persaingan memperoleh air bersih jika usaha penambangan tersebut dilanjutkan.
Selain Antara, Liputan6.com juga memberitakan peristiwa itu. Dilansir dari Liputan6.com, sebanyak empat warga ditangkap petugas Polresta Bima. Mereka diduga terkait kerusuhan di Lambu. Keempat warga ini ditangkap di rumah mereka masing-masing di Desa Sumi dan Desa Lanta. Keempat orang itu adalah Abidin, Arifin, Ruli, dan Mashulin. Polisi menduga Mashulin merupakan warga yang terlibat duel dengan polisi di pintu gerbang Kantor Camat Lambu.
Polisi juga masih memburu enam orang lainnya. Hingga kini, sejumlah polisi disiagakan. Seperti diketahui, kericuhan terjadi saat demonstrasi ratusan warga yang menolak penambangan emas di Lambu. Warga yang sebagian besar petani bawang itu khawatir tambang emas akan merusak sumber air di wilayahnya. Kericuhan pecah lantaran Camat Lambu Muhaimin menolak tuntutan warga yang tidak menghendaki adanya tambang emas di wilayah mereka.
Kerusuhan itu menyebabkan lima mobil pemerintah Kabupaten Bima dan tujuh motor hangus dibakar massa. Sementara Kantor Kecamatan Lambu beserta rumah dinas dan aula kecamatan luluh lantak setelah dirusak dan dibakar massa. Akibat bentrokan, belasan polisi terluka dan seorang warga menderita luka tembak.

Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa video di atas merupakan video unjuk rasa warga Kendari yang menolak kedatangan TKA Cina pada 2 Agustus 2020 keliru. Unjuk rasa yang berujung pembakaran bangunan dalam video tersebut terjadi di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 10 Februari 2011. Unjuk rasa digelar untuk menolak pertambangan emas di Lambu.
ZAINAL ISHAQ
Anda punya data/informasi berbeda, kritik atau masukan untuk artikel cekfakta ini? Kirimkan ke cekfakta@tempo.co.id