Henry menyebut, penutup mulut saat motoran seperti balaclava dan buff hanya efektif menangkal partikel debu. Menurutnya penangkalan virus dengan dua perlengkapan riding tersebut justru salah kaprah.
"Kalau seperti model buff dan balaclava tidak bisa menangkal virus, hanya sebagai penangkal debu saja. Kalo virus itu besarnya 0,4 mikron, lebih kecil dari partikel debu, jadi pakai itu sebenarnya tidak efektif," jelasnya.

Dia mengatakan PDP tersebut berasal dari Kecamatan Sulamu. Pasien tersebut sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kupang yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19.
Marius mengatakan penanganan terhadap PDP yang meninggal itu sesuai dengan protokol kesehatan dalam penanganan pasien COVID-19. Berdasarkan keterangan dokter pada RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang, pasien tersebut memiliki penyakit penyerta, yaitu TBC dan gangguan pada paru-paru.

Fadjroel mengatakan keputusan peniadaan Ujian Nasional 2020 adalah bagian dari sistem respon pandemi corona COVID-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Selain itu, peniadaan UN juga sejalan dengan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau corona COVID-19. Ia berharap peniadaan UN diikuti dengan peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19. "Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah," kata Fadjroel. Keputusan Jokowi ini sejalan dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR RI bahwa pelaksanaan UN 2020 harus ditiadakan. Kesepakatan itu didasarkan atas penyebaran COVID-19 yang kian masif. Padahal jadwal UN SMA harus dilaksanakan pada 30 Maret, begitu juga UN SMP yang harus dijadwalkan paling lambat akhir April mendatang. "Penyebaran wabah COVID-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April, jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah COVID-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Rabu (24/3/2020) dilansir dari Antara.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr Sugianto menjelaskan, bahwa kabar warga Kota Binjai positif Covid-19 yang melarikan diri dan menjadi buronan tersebut tidak benar.

dr Sugianto mengatakan, kondisi terkini pria berinisial ‘D’ yang viral itu sedang dalam keadaan sehat tanpa adanya gejala positif virus corona.

“Informasi yang beredar di medsos itu hoax, pria yang dimaksud saat ini sangat kooperatif menuruti langkah yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan baru tadi kita selesai periksa kondisi dia, Alhamdulillah tidak positif dan tidak ada gejala virus corona sedikit pun,” terang Sugianto, Sabtu (21/3/2020).

Akun media sosial resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mau pun Pemerintah Kota Binjai juga menegaskan, kabar tersebut tidak benar.

Humas Pemko Binjai, lewat akun resmi Facebooknya menyebutkan, terkait dengan isu yang beredar ada warga Brahrang, Kecamatan Binjai Barat, mengenai virus Covid-19 saat ini pria tersebut dan anaknya hasil pemeriksaan negatif.

“Status mereka ODP resiko ringan. Artinya mereka kembali ke rumah dan menjalankan semua petunjuk sebagaimana masyarakat lainnya,” tulis Humas Pemko Binjai.