Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut keliru. Sebab, Thahir tidak menjadi pembina Brimob, melainkan menjadi warga kehormatan Brimob. Penganugerahan tersebut dilakukan pada November 2018.

Kala itu, dilansir dari kompas.com, Komandan Korps Brimob Irjen (Pol) Rudy Sufahriyadi menjelaskan, penganugerahan warga kehormatan Korps Brimob bertujuan untuk mendorong jiwa korsa antar warga korps Brimob dengan masyarakat agar semakin kokoh dan solid ke depannya. “Penganugerahan warga kehormatan korps Brimob Polri adalah sebagai suatu wujud tertinggi yang diberikan korps Brimob Polri kepada personel Polri atau pejabat Polri di luar Brimob, dan warga masyarakat yang memiliki kontribusi kepada korps Brimob Polri,” kata Rudy.

Isu serupa mengenai Thahir juga sudah pernah diperiksa faktanya pada tahun 2019 dengan judul [SALAH] Bos Mayapada Jadi Pembina Brimob dan TNI.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Thahir bukanlah pembina Brimob, melainkan warga kehormatan Brimob. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori False Context atau Konten yang salah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menyebut ada sejumlah kriteria bagi warga calon penerima bantuan ekonomi tersebut.

"Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu satu pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Dua (pekerja) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Tiga di bidang pariwisata. Empat di bidang transportasi. Lalu lima pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil," kata Setiawan, Kamis (2/4/2020).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar menteri terkait menyiapkan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata. Hal ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi aksi pemutusan hubungan kerja (PHK)

"Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besara," kata Joklowi.

Beredar sebuah tangkapan layar berupa kertas surat yang mengatasnamakan PLN terkait dengan rekrutmen kerja tingkat SMA/SMK hingga S1 tahapan tahun 2020. Dalam narasinya, disebutkan bahwa PLN saat ini tengah membuka rekrutmen kerja yang diadakan hingga 5 Juli 2020 mendatang.

Menanggapi informasi viral tersebut, PLN melalui media sosial Instagram resminya menyatakan bahwa informasi rekrutmen tersebut adalah palsu alias hoaks. Berikut klarifikasi lengkap yang diberikan oleh PLN:

“Electrizen,
Hati-hati upaya penipuan yang mengatasnamakan Rekrutmen PLN. Perhatikan tips-tips dari kami agar bisa mengenali penipuan rekrutmen dari orang yang tidak bertanggung jawab
_
1. Informasi dan pendaftaran tentang rekrutmen PLN hanya melalui: rekrutmen.pln.co.id
_
2. PLN tidak pernah bekerjasama dengan biro perjalanan manapun. PLN juga tidak pernah memungut biaya selama rekrutmen.
_
3. Konfirmasi ke kantor PLN terdekat bila ada informasi yang meragukan seputar rekrutmen PLN.
_
4. Laporkan ke pihak kepolisian akun email/nomor kontak yang ada di surat pemberitahuan, jika anda/kerabat anda ada yang tertipu.”

Informasi tersebut adalah palsu. PLN menyatakan rekrutmen tersebut tidak benar adanya. Melalui media sosial resminya, PLN menyebut bahwa rekrutmen kerja mengatasnamakan pihaknya memiliki upaya penipuan terhadap masyarakat.