Artikel suntingan. Tak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Presiden Joko Widodo menyebut, nelayan China bukan mencuri ikan, namun mengejar ikan yang lari ke perairan Indonesia. Selain situs operainff[dot]blogspot.com, tak ada media lain yang mengabarkannya.
Akun Awii Narwiyanti (fb.com/100008094855147) mengunggah gambar tangkapan layar artikel yang berjudul “Setelah Dikomfirmasi, Jokowi Sebut China Hanya Mengejar Ikan yang Lari ke Indonesia Melalui Natuna, Jadi Bukan Mencuri” yang dimuat di situs operainff[dot]blogspot.com.
Selain di judul, pernyataan yang seolah berasal dari Presiden Joko Widodo ini tertulis di paragraf ke 5.
“Saya sudah komfirmasi, mereka (nelayan China) kesini buka mencuri ikan, namun mengejar ikan yang lari keperairan Indonesia, jadi dari daerah mereka (China) itu ikannnya lari ke Indonesia melalui Perairan Natuna, nah itu yang terjadi,” ujar Jokowi.
[SALAH] “Setelah Dikomfirmasi, Jokowi Sebut China Hanya Mengejar Ikan yang Lari ke Indonesia Melalui Natuna, Jadi Bukan Mencuri”
Sumber: Sosial MediaTanggal publish: 13/01/2020
Berita
Hasil Cek Fakta
PENJELASAN
Tim Cek Fakta Liputan6.com mencoba mencari tahu kebenaran pernyataan Presiden Jokow Widodo yang diklaim menyebut bahwa China yang berlayar di Perairan Natuna untuk mengejar ikan, bukan mencuri.
Hasilnya, selain situs operainff[dot]blogspot.com, tak ada media lain yang mengabarkannya.
Sementara itu, pernyataan Jokowi soal Natuna diunggah ke Instagram Presiden Jokowi @jokowi pada 9 Januari 2020. Jokowi juga mengunggah foto dirinya saat kunjungan kerja ke Natuna.
“Pangkalan Angkatan Laut Selat Lampa, Natuna, hari ini. Saya sempat memasuki dek kapal perang KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356.
Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada.
Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.
Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal.
Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna.” Tulis Jokowi di unggahan tersebut.
Selain itu, Liputan6.com juga mengunggah video saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Natuna yang berjudul VIDEO: Jokowi ke Natuna, Pastikan Penegakan Hukum Hak Berdaulat RI.
Dalam video, Jokowi mengatakan kunjungannya ke Natuna ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita.
“Hak berdaulat negara kita atas kekayaan sumber daya alam laut kita di Zona Ekonomi Eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla, Angkatan Laut, untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” ucap Jokowi dalam video.
Tim Cek Fakta Liputan6.com mencoba mencari tahu kebenaran pernyataan Presiden Jokow Widodo yang diklaim menyebut bahwa China yang berlayar di Perairan Natuna untuk mengejar ikan, bukan mencuri.
Hasilnya, selain situs operainff[dot]blogspot.com, tak ada media lain yang mengabarkannya.
Sementara itu, pernyataan Jokowi soal Natuna diunggah ke Instagram Presiden Jokowi @jokowi pada 9 Januari 2020. Jokowi juga mengunggah foto dirinya saat kunjungan kerja ke Natuna.
“Pangkalan Angkatan Laut Selat Lampa, Natuna, hari ini. Saya sempat memasuki dek kapal perang KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356.
Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, apakah ada kapal negara asing memasuki laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada.
Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.
Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal.
Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna.” Tulis Jokowi di unggahan tersebut.
Selain itu, Liputan6.com juga mengunggah video saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Natuna yang berjudul VIDEO: Jokowi ke Natuna, Pastikan Penegakan Hukum Hak Berdaulat RI.
Dalam video, Jokowi mengatakan kunjungannya ke Natuna ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita.
“Hak berdaulat negara kita atas kekayaan sumber daya alam laut kita di Zona Ekonomi Eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla, Angkatan Laut, untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” ucap Jokowi dalam video.
Rujukan
[SALAH] Foto-foto cuitan “Sumber dari dalam pangkalan Ain Al-Asad Anbar”
Sumber: Sosial MediaTanggal publish: 13/01/2020
Berita
Foto-foto yang dibagikan TIDAK TERKAIT dengan peristiwa serangan baru-baru ini terhadap pangkalan udara Ain al-Assad.
NARASI
“Sumber dari dalam pangkalan Ain Al-Asad Anbar
Pangkalan ini benar-benar hancur … dan ada lebih dari tiga puluh helikopter (apache) yang hancur.
Target menghancurkan radar utama di pangkalan, yang dianggap terbesar didaerah tersebut
(mohon info kalo ini britanya benar atow?”.
NARASI
“Sumber dari dalam pangkalan Ain Al-Asad Anbar
Pangkalan ini benar-benar hancur … dan ada lebih dari tiga puluh helikopter (apache) yang hancur.
Target menghancurkan radar utama di pangkalan, yang dianggap terbesar didaerah tersebut
(mohon info kalo ini britanya benar atow?”.
Hasil Cek Fakta
PENJELASAN
(1) http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S, First Draft News: “Konten yang Salah
Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah”.
* SUMBER membagikan foto-foto dari peristiwa yang TIDAK TERKAIT dengan peristiwa serangan baru-baru ini terhadap pangkalan udara Ain al-Assad.
(2) Sumber-sumber foto:
* Foto pertama, Getty Images: “Members of the US Army’s Old Guard carry … Date created: April 08, 2009”
Selengkapnya di http://bit.ly/2QGR8B6 / http://archive.md/cHMwV (arsip cadangan).
–
* Foto kedua, SFGATE: “Dispute over coffin photos / Pentagon ban relaxed by mistake, but not for long … Published 4:00 am PDT, Friday, April 23, 2004”
Selengkapnya di http://bit.ly/2QFUUdX / http://archive.md/U608L (arsip cadangan).
–
* Foto ketiga, Getty Images: “US Army Medevac Tends To The Wounded In Afghanistan … Date created: June 24, 2010”
Selengkapnya di http://bit.ly/2Tal0qZ / http://archive.md/AGZMS (arsip cadangan).
–
* Foto keempat, CBS News: “First Place, Combat Documentation category “National Training Center” … simulated attack on an Afghan village, Sept. 15, 2011.”
Selengkapnya di https://cbsn.ws/2tO5xCg / http://archive.md/4cfaE (arsip cadangan).
–
* Foto kelima, Getty Images: “AFG: Theatre Of War… Date created: June 19, 2007”
Selengkapnya di http://bit.ly/39SWosV / http://archive.md/alynV (arsip cadangan).
–
* Foto keenam, Wikipedia: “File:U.S. Army Soldiers from the 76th Infantry Brigade Combat Team apply an intravenous catheter to a Soldier simulating injuries Dec 071218-A-NR754-087.jpg … Date 18 December 2007”
Selengkapnya di http://bit.ly/37SQuGj / http://archive.md/7Xvib (arsip cadangan).
–
* Foto ketujuh, Reuters: “THU NOV 21, 2013… Long road back from Afghanistan”
Selengkapnya di https://reut.rs/2R8tX1h / http://archive.md/WVq2x (arsip cadangan).
======
(1) http://bit.ly/2rhTadC / http://bit.ly/2MxVN7S, First Draft News: “Konten yang Salah
Ketika konten yang asli dipadankan dengan konteks informasi yang salah”.
* SUMBER membagikan foto-foto dari peristiwa yang TIDAK TERKAIT dengan peristiwa serangan baru-baru ini terhadap pangkalan udara Ain al-Assad.
(2) Sumber-sumber foto:
* Foto pertama, Getty Images: “Members of the US Army’s Old Guard carry … Date created: April 08, 2009”
Selengkapnya di http://bit.ly/2QGR8B6 / http://archive.md/cHMwV (arsip cadangan).
–
* Foto kedua, SFGATE: “Dispute over coffin photos / Pentagon ban relaxed by mistake, but not for long … Published 4:00 am PDT, Friday, April 23, 2004”
Selengkapnya di http://bit.ly/2QFUUdX / http://archive.md/U608L (arsip cadangan).
–
* Foto ketiga, Getty Images: “US Army Medevac Tends To The Wounded In Afghanistan … Date created: June 24, 2010”
Selengkapnya di http://bit.ly/2Tal0qZ / http://archive.md/AGZMS (arsip cadangan).
–
* Foto keempat, CBS News: “First Place, Combat Documentation category “National Training Center” … simulated attack on an Afghan village, Sept. 15, 2011.”
Selengkapnya di https://cbsn.ws/2tO5xCg / http://archive.md/4cfaE (arsip cadangan).
–
* Foto kelima, Getty Images: “AFG: Theatre Of War… Date created: June 19, 2007”
Selengkapnya di http://bit.ly/39SWosV / http://archive.md/alynV (arsip cadangan).
–
* Foto keenam, Wikipedia: “File:U.S. Army Soldiers from the 76th Infantry Brigade Combat Team apply an intravenous catheter to a Soldier simulating injuries Dec 071218-A-NR754-087.jpg … Date 18 December 2007”
Selengkapnya di http://bit.ly/37SQuGj / http://archive.md/7Xvib (arsip cadangan).
–
* Foto ketujuh, Reuters: “THU NOV 21, 2013… Long road back from Afghanistan”
Selengkapnya di https://reut.rs/2R8tX1h / http://archive.md/WVq2x (arsip cadangan).
======
Rujukan
[SALAH] “Arief Budiman : Saya Siap Di Kutuk Menjadi Batu Jika KPU Curang”
Sumber: Sosial MediaTanggal publish: 13/01/2020
Berita
Postingan akun Facebook Herry Yanti yang menampilkan tampilan layar dari berita detik.com dengan judul “Arief Budiman : Saya Siap Di Kutuk Menjadi Batu Jika KPU Curang” adalah tidak benar adanya. Diketahui judul berita yang asli dari detik.com tersebut adalah “Ketua KPU: Pemilu Serentak 2019 Melelahkan, Perlu Dievaluasi” yang ditayangkan pada Rabu, 24 April 2019 dengan penulis Zunita Putri dan Agung Pambudhi sebagai fotografer.
NARASI:
“Arief Budiman : Saya Siap Di Kutuk Menjadi Batu Jika KPU Curang,” unggah akun Facebook Herry Yanti, Sabtu (11/1).
=====
NARASI:
“Arief Budiman : Saya Siap Di Kutuk Menjadi Batu Jika KPU Curang,” unggah akun Facebook Herry Yanti, Sabtu (11/1).
=====
Hasil Cek Fakta
PENJELASAN:
Akun Facebook Herry Yanti mengunggah screenshot atau tampilan layar yang menampilkan berita dari media daring detik.com. Judul beritanya adalah “Arief Budiman : Saya Siap Di Kutuk Menjadi Batu Jika KPU Curang” yang disertai dengan foto Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan terdapat nama penulis Zunita Putri.
Setelah dilakukan penelusuran melalui mesin pencari, diketahui unggahan tampilan layar dari akun Herry Yanti adalah tidak benar atau hasil suntingan.
Diketahui tampilan layar yang diunggah akun Herry Yanti adalah berasal dari berita media daring detik.com dengan judul asli “Ketua KPU: Pemilu Serentak 2019 Melelahkan, Perlu Dievaluasi”. Artikel ini ditulis oleh Zunita Putri pada Rabu, 24 April 2019 dengan foto karya Agung Pambudhi.
Berikut isi lengkap artikelnya:
Ketua KPU: Pemilu Serentak 2019 Melelahkan, Perlu Dievaluasi
Zunita Putri – detikNews
Rabu, 24 Apr 2019 16:40 WIB
Foto: Ketua KPU Arief Budiman. (Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta – Ketua KPU Arief Budiman menyarankan agar pemerintah mengevaluasi Pemilu Serentak 2019. KPU meminta ada pembicaraan khusus soal pemilu ini.
Awalnya, Arief menuturkan jumlah petugas KPPS yang ada di seluruh TPS Indonesia berkisar hampir 7,2 juta orang. Hingga saat ini, informasi yang didapatnya terkait petugas KPPS meninggal angkanya sudah melebihi 119, namun dia belum menjelaskan secara rinci totalnya.
Karena banyaknya kasus dan petugas KPPS yang gugur saat bertugas, Arief mengatakan perlu adanya evaluasi di pemilu kali ini. Dia menyebut akan ada evaluasi mulai dari teknis kerja hingga penyelenggaraan pemilu.
“Ya ini jadi perhatian kita semua, pasca-pemilu perlu kita lakukan evaluasi, bukan hanya terkait dengan sistemnya, tapi juga teknis kerjanya bagaimana, dengan teknis kerja seperti sekarang ini, orang nggak bisa selesaikan sampai dengan tengah malam, dia bahkan harus melanjutkan sampai dengan pagi sampai matahari terbit berikutnya,” kata Arief di KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Arief menuturkan pemilu kali ini melelahkan semua pihak, baik petugas KPPS hingga peserta pemilu. Karena itu, dia kembali menekankan perlu ada pembahasan khusus terkait persoalan ini.
“Memang melelahkan, ini melelahkan bagi semua. Bagi penyelenggara pemilu, bagi peserta pemilu, bagi petugas keamanan, bagi masyarkat juga. Ini tentu melelahkan bagi semua, jadi saya pikir perlu dijadikan pembahasan bersama,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz menyarankan agar pemilu serentak cukup dilaksanakan satu kali. Sebab, beban pemilu serentak melebihi kemampuan yang dimiliki.
“Pemilu serentak dengan 5 kotak suara cukup sekali saja, jangan lagi dilaksanakan,” ujar Viryan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (23/4). (zap/idh)
Akun Facebook Herry Yanti mengunggah screenshot atau tampilan layar yang menampilkan berita dari media daring detik.com. Judul beritanya adalah “Arief Budiman : Saya Siap Di Kutuk Menjadi Batu Jika KPU Curang” yang disertai dengan foto Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan terdapat nama penulis Zunita Putri.
Setelah dilakukan penelusuran melalui mesin pencari, diketahui unggahan tampilan layar dari akun Herry Yanti adalah tidak benar atau hasil suntingan.
Diketahui tampilan layar yang diunggah akun Herry Yanti adalah berasal dari berita media daring detik.com dengan judul asli “Ketua KPU: Pemilu Serentak 2019 Melelahkan, Perlu Dievaluasi”. Artikel ini ditulis oleh Zunita Putri pada Rabu, 24 April 2019 dengan foto karya Agung Pambudhi.
Berikut isi lengkap artikelnya:
Ketua KPU: Pemilu Serentak 2019 Melelahkan, Perlu Dievaluasi
Zunita Putri – detikNews
Rabu, 24 Apr 2019 16:40 WIB
Foto: Ketua KPU Arief Budiman. (Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta – Ketua KPU Arief Budiman menyarankan agar pemerintah mengevaluasi Pemilu Serentak 2019. KPU meminta ada pembicaraan khusus soal pemilu ini.
Awalnya, Arief menuturkan jumlah petugas KPPS yang ada di seluruh TPS Indonesia berkisar hampir 7,2 juta orang. Hingga saat ini, informasi yang didapatnya terkait petugas KPPS meninggal angkanya sudah melebihi 119, namun dia belum menjelaskan secara rinci totalnya.
Karena banyaknya kasus dan petugas KPPS yang gugur saat bertugas, Arief mengatakan perlu adanya evaluasi di pemilu kali ini. Dia menyebut akan ada evaluasi mulai dari teknis kerja hingga penyelenggaraan pemilu.
“Ya ini jadi perhatian kita semua, pasca-pemilu perlu kita lakukan evaluasi, bukan hanya terkait dengan sistemnya, tapi juga teknis kerjanya bagaimana, dengan teknis kerja seperti sekarang ini, orang nggak bisa selesaikan sampai dengan tengah malam, dia bahkan harus melanjutkan sampai dengan pagi sampai matahari terbit berikutnya,” kata Arief di KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2019).
Arief menuturkan pemilu kali ini melelahkan semua pihak, baik petugas KPPS hingga peserta pemilu. Karena itu, dia kembali menekankan perlu ada pembahasan khusus terkait persoalan ini.
“Memang melelahkan, ini melelahkan bagi semua. Bagi penyelenggara pemilu, bagi peserta pemilu, bagi petugas keamanan, bagi masyarkat juga. Ini tentu melelahkan bagi semua, jadi saya pikir perlu dijadikan pembahasan bersama,” tuturnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz menyarankan agar pemilu serentak cukup dilaksanakan satu kali. Sebab, beban pemilu serentak melebihi kemampuan yang dimiliki.
“Pemilu serentak dengan 5 kotak suara cukup sekali saja, jangan lagi dilaksanakan,” ujar Viryan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (23/4). (zap/idh)
Rujukan
[SALAH] Pesan Berantai Biaya Tilang Baru
Sumber: whatsapp.comTanggal publish: 10/01/2020
Berita
Beredar melalui Whatsapp pesan berantai yang menyebutkan bahwa ada biaya tilang baru. Adapun, dalam narasi disebutkan bahwa biaya tilang baru itu berasal dari Kapolri baru. Berikut kutipan narasinya:
BIAYA tilang terbaru di indonesia: Kapolri baru mantap
1. Tidak ada STNK
Rp. 50,000
2. Tdk bawa SIM
Rp. 25,000
3. Tdk pakai Helm
Rp. 25,000
4. Penumpang tdk Helm
Rp. 10,000
5. Tdk pake sabuk
Rp. 20,000
6. Melanggar lampu lalin
- Mobil Rp. 20,000
- Motor Rp. 10.000
7. Tdk pasang isyarat mogok
Rp. 50,000
8. Pintu terbuka saat jalan
Rp. 20,000
9. Perlengkapan mobil
Rp. 20,000
10. Melanggar TNBK
Rp. 50,000
11. Menggunakan HP/SMS
Rp. 70,000
12. Tdk miliki spion, klakson
- Motor Rp. 50,000
- Mobil Rp. 50,000
13. Melanggar rambu lalin
Rp. 50,000.
Dicopy dari Mabes Polri
Informasi yg hrs dipublikasikan & mungkin bermanfaat !!!
???? ???? ????
⛔⚠????????
????????????????
JANGAN MINTA DAMAI
Segala pelanggaran di jalan Raya baik berkendara motor / mobil, "JANGAN MINTA DAMAI DAN MEMBERI UANG, KARENA ITU BERARTI MENYUAP"
Jadi, walaupun Polisi menawarkan damai, TOLAK SAJA karena itu HANYA PANCINGAN / JEBAKAN.
Dan "Lebih baik minta di tilang, lalu nanti di urus di pengadilan"
Ini adalah Instruksi KAPOLRI kepada seluruh jajaran Polisi bahwa
"Bagi POLISI yang bisa membuktikan ada warga yg menyuap Polisi, Polisi tersebut mendapatkan BONUS sebesar Rp. 10jt /1 warga dan Penyuap kena hukuman 10 tahun"
(Nah, lebih besar kan daripada uang damai yg hanya 50 ribu s/d 100 rb, jelas aja akan ada oknum Polisi yang lebih pilih menjebak karena uangnya lebih besar).
INFORMASI INI PENTING HARAP jangan MAIN-MAIN, karena info tsb diatas banyak yg tidak tahu.
Waspadai bila sekarang ada oknum Polisi sedang mencari-cari KELEMAHAN / KELENGAHAN agar kita terpancing untuk menyuap mereka dan mereka mendapat Bonus besar.
Beberapa teman mengatakan bahwa di JKT / SBY sudah banyak yg kena jebakan ini, karena banyak orang yang tidak tahu instruksi baru dari Kapolri ini.
Sebarkan berita ini ke siapa saja yg anda kenal dan kasihi, agar tidak terkena jebakan seperti ini.
WASPADALAH
"Semoga bermanfaat"
????????????????????
BIAYA tilang terbaru di indonesia: Kapolri baru mantap
1. Tidak ada STNK
Rp. 50,000
2. Tdk bawa SIM
Rp. 25,000
3. Tdk pakai Helm
Rp. 25,000
4. Penumpang tdk Helm
Rp. 10,000
5. Tdk pake sabuk
Rp. 20,000
6. Melanggar lampu lalin
- Mobil Rp. 20,000
- Motor Rp. 10.000
7. Tdk pasang isyarat mogok
Rp. 50,000
8. Pintu terbuka saat jalan
Rp. 20,000
9. Perlengkapan mobil
Rp. 20,000
10. Melanggar TNBK
Rp. 50,000
11. Menggunakan HP/SMS
Rp. 70,000
12. Tdk miliki spion, klakson
- Motor Rp. 50,000
- Mobil Rp. 50,000
13. Melanggar rambu lalin
Rp. 50,000.
Dicopy dari Mabes Polri
Informasi yg hrs dipublikasikan & mungkin bermanfaat !!!
???? ???? ????
⛔⚠????????
????????????????
JANGAN MINTA DAMAI
Segala pelanggaran di jalan Raya baik berkendara motor / mobil, "JANGAN MINTA DAMAI DAN MEMBERI UANG, KARENA ITU BERARTI MENYUAP"
Jadi, walaupun Polisi menawarkan damai, TOLAK SAJA karena itu HANYA PANCINGAN / JEBAKAN.
Dan "Lebih baik minta di tilang, lalu nanti di urus di pengadilan"
Ini adalah Instruksi KAPOLRI kepada seluruh jajaran Polisi bahwa
"Bagi POLISI yang bisa membuktikan ada warga yg menyuap Polisi, Polisi tersebut mendapatkan BONUS sebesar Rp. 10jt /1 warga dan Penyuap kena hukuman 10 tahun"
(Nah, lebih besar kan daripada uang damai yg hanya 50 ribu s/d 100 rb, jelas aja akan ada oknum Polisi yang lebih pilih menjebak karena uangnya lebih besar).
INFORMASI INI PENTING HARAP jangan MAIN-MAIN, karena info tsb diatas banyak yg tidak tahu.
Waspadai bila sekarang ada oknum Polisi sedang mencari-cari KELEMAHAN / KELENGAHAN agar kita terpancing untuk menyuap mereka dan mereka mendapat Bonus besar.
Beberapa teman mengatakan bahwa di JKT / SBY sudah banyak yg kena jebakan ini, karena banyak orang yang tidak tahu instruksi baru dari Kapolri ini.
Sebarkan berita ini ke siapa saja yg anda kenal dan kasihi, agar tidak terkena jebakan seperti ini.
WASPADALAH
"Semoga bermanfaat"
????????????????????
Hasil Cek Fakta
Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa pesan berantai tersebut merupakan Hoaks Lama Bersemi Kembali (HLBK). Sudah pernah beredar pada tahun 2018 dan 2019.
Adapun, untuk peredaraan pada Januari 2020 sudah dibantah oleh pihak Polri melalui akun Instagram Divisi Humas Polri (@divisihumaspolri) pada 9 Januari 2020. Berikut kutipan bantahan akun tersebut:
[…] Beredarnya pesan melalui media sosial WhatsApp yang berisi tentang biaya tilang terbaru di Indonesia dan pemberian hadiah untuk anggota kepolisian yang bisa membuktikan suap dari pengendara yang terkena tilang adalah HOAX atau TIDAK BENAR. .
Fakta sebenarnya adalah tidak ada hadiah bagi anggota kepolisian yang bisa membuktikan suap pengendara yang kena tilang maupun sanksi/biaya denda tilang mengacu pada UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada perubahan.
.
Be Smart Netizen ya Sobat Polri
Saring Before Sharing
#Polripromoter #stophoax #besmartnetizen #InformasiPolri
@multimedia.humaspolri […]
Adapun, untuk peredaraan pada Januari 2020 sudah dibantah oleh pihak Polri melalui akun Instagram Divisi Humas Polri (@divisihumaspolri) pada 9 Januari 2020. Berikut kutipan bantahan akun tersebut:
[…] Beredarnya pesan melalui media sosial WhatsApp yang berisi tentang biaya tilang terbaru di Indonesia dan pemberian hadiah untuk anggota kepolisian yang bisa membuktikan suap dari pengendara yang terkena tilang adalah HOAX atau TIDAK BENAR. .
Fakta sebenarnya adalah tidak ada hadiah bagi anggota kepolisian yang bisa membuktikan suap pengendara yang kena tilang maupun sanksi/biaya denda tilang mengacu pada UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ada perubahan.
.
Be Smart Netizen ya Sobat Polri
Saring Before Sharing
#Polripromoter #stophoax #besmartnetizen #InformasiPolri
@multimedia.humaspolri […]
Kesimpulan
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Konten yang tersebar di Whatsapp tersebut masuk ke dalam kategori Fabricated Content atau Konten Palsu.
Rujukan
Halaman: 7600/8493






