tirto.id - Informasi yang menyangkut hubungan internasional dan kebijakan negara asing kerap menarik perhatian publik, terlebih jika dikaitkan dengan isu sensitif seperti agama dan perdagangan. Namun, narasi semacam ini juga rawan dipelintir atau disebarkan tanpa dasar yang jelas. Salah satu klaim yang belakangan beredar menyebut adanya campur tangan Amerika Serikat terhadap kebijakan sertifikasi halal di Indonesia.

ADVERTISEMENT

Beredar sebuah unggahan yang mengklaim bahwa Amerika Serikat (AS) melarang penerapan sertifikat halal di Indonesia. Klaim tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah AS meminta Indonesia mencabut kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang beredar di dalam negeri.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Unggahan ini beredar melalui akun Facebook Jen Mubbaraaq (arsip) pada Senin (19/01/2026). Dalam unggahan tersebut, ditampilkan kompilasi video yang memuat cuplikan Presiden AS Donald Trump, gambar berbagai produk makanan, serta logo halal, yang seolah memperkuat narasi larangan tersebut.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Baca juga:Hoaks Lowongan Pekerjaan BPJS Kesehatan 2026Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Narasi lengkap yang tertulis di dalam video adalah sebagai berikut:

Baca juga:Memahami Kenapa Label Halal Itu Penting & Cara Dapat SertifikasiUMK Gratis Urus Sertifikat Halal di 2026, Ini Kriterianya

ADVERTISEMENT

“Amerika Serikat larang sertifikat halal di Indonesia. Amerika lagi-lagi mengusik Indonesia dengan melarang aturan sertifikat produk halal. Presiden Amerika Donald Trump meminta Indonesia untuk mencabut aturan tersebut. Alasannya karena sertifikat halal dianggap menghambat produk-produk Amerika yang dijual di Indonesia.

Selain itu, Amerika merasa aturan sertifikat halal membuat pengurusan izin di Indonesia menjadi rumit dan rawan pungli. Oleh karena itu Amerika mendesak Indonesia agar tidak mewajibkan sertifikat halal untuk produk mereka.

Namun, pemerintah Indonesia menolak tegas permintaan Amerika sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, pemerintah Indonesia akan tetap mewajibkan adanya sertifikat produk halal. Indonesia bahkan menekankan bahwa setiap negara memiliki kebijakan yang harus dihormati negara lain dan ini berlaku untuk negara adidaya seperti Amerika. Jika Amerika ingin berdagang di Indonesia, maka wajib menaati aturan yang telah dibuat.”

Periksa Fakta Amerika Larang Sertifikat Halal Indonesia. foto/hotline periksa fakta tirto

Hingga Senin (26/01/2026), unggahan tersebut telah ditonton hingga sekitar 137 ribu kali serta mendapatkan sekitar 2,7 tanda reaksi, 293 komentar, 246 kali dibagikan dan 59 disimpan. Unggahan dengan narasi serupa juga ditemukan di Tiktok, yaitu ini, ini, dan ini.

Baca juga:Tidak Benar, Foto Tim SAR Penyelamatan Pesawat ATR 42-500

Lantas, benarkah Amerika Serikat melarang adanya sertifikat halal di Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta - Beredar di media sosial postingan artikel yang mengklaim mantan Presiden Jokowi menerima uang pengadaan iklan Bank BJB 850 miliar dolar AS dari Ridwan Kamil. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Threads. Akun itu mempostingnya pada 24 Desember 2025.
Dalam postingannya terdapat artikel dari Gelora News berjudul:
"Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Presiden Jokowi Widodo Menerima Uang Pengadaan Iklan Bank BJB Dari Ridwan Kamil Sebesar 850 Miliyar Dolar Amerika Serikat"
Akun itu menambahkan narasi:
"Sebesar apapun korupsinya jokowi, kpk melempem untuk menangkap sikurap"
Lalu benarkah postingan artikel yang mengklaim mantan Presiden Jokowi menerima uang pengadaan iklan Bank BJB 850 miliar dolar AS dari Ridwan Kamil?

Liputan6.com, Jakarta - Beredar unggahan di media sosial klaim link pendaftaran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Januari dan Februari 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook sejak 22 Januari 2026.
Berikut isi unggahannya:
"UPDATE PKH/BPNT 2026
YANG BELUM DAPAT BURUAN DAFTAR SEKARANG BANTUAN PEMERINTAH DI JANUARI DAN FEBRUARI 2026
PENDAFTARAN GRATIS.... 🙏🙏🙏"
Unggahan menyertakan poster dengan tulisan sebagai berikut:
"JADWAL PKH & BNPT JANUARI 2026
CEK DAFTAR & NOMINAL KKS
RESMI BANTUAN PKH & BPNT TAHAP 11 CAIR 3 BUKAN SEKALIGUS!
DAFTAR SEKARANG"
Postingan disertai menu daftar, yang jika diklik akan mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi, seperti nama hingga nomor Telegram.
Lalu benarkah klaim link pendaftaran PKH dan BPNT pada Januari dan Februari 2026? Simak penelusuran Cek Fakta Liputan6.com.