Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci "Purbaya menolak penyaluran dana Rp200 triliun ke Koperasi Merah Putih" ke mesin pencarian Google.

Penelusuran mengarah ke artikel kumparan.com "Koperasi Desa Merah Putih Kecipratan Rp 200 T dari Purbaya, Bunga 2 Persen" diunggah Selasa (16/09/2025). Pada artikel itu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Himbara bisa memanfaatkan kucuran dana Rp200 triliun untuk pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih.

Dilansir Tempo.co, Purbaya menyatakan bahwa pencairan dana untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan dilakukan segera setelah programnya siap.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci “kpk sebut jika jokowi tidak terlibat dalam kasus korupsi kuota haji” ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi KPK yang membenarkan klaim.

TurnBackHoax lalu memeriksa foto yang disertakan dalam unggahan menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube humaskpk “KPK cegah YCQ (Menteri Agama 2020-2024), IAA, FHM ke LN Terkait Penyidikan Perkara Kuota Haji”. Foto unggahan akun Facebook “Iyan Mithriz” merupakan tangkapan layar dari video di kanal YouTube “humaskpk”.

Dari reportase yang tayang Rabu (13/8/2025) itu diketahui bahwa konteks asli video adalah momen Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan perkembangan penyidikan perkara korupsi kuota haji.

Disebutkan, KPK mencekal tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, yakni Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama 2020—2024), Ishfah Abidal Aziz (Staf Khusus Menteri Agama), dan Fuad Hasan Masyhur (pihak swasta).

Sebagai informasi, diansir dari antaranews.com, KPK pada Jumat (9/1/2026) menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024.

Kasus tersebut bermula dari pemberian 20.000 kuota tambahan haji dari Saudi Arabia yang diduga dibagi tidak sesuai aturan, khususnya pembagian 50:50 antara kuota reguler dan kuota khusus yang melampaui ketentuan maksimal kuota khusus. Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada Agustus 2025.

Pada Senin (11/8/2025), KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih. Meskipun begitu, hingga saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menghitung total pasti kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi valid dari pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi KPK yang membenarkan klaim “KPK tegaskan Jokowi tidak terlibat dalam kasus korupsi kuota haji”.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) mengakses tautan dalam unggahan. Diketahui, tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram.

TurnBackHoax lalu memasukkan kata kunci “cara mendaftar program kartu prakerja” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman kemnaker.go.id “Bagaimana cara mendaftar Kartu Prakerja?”.

Pemberitaan yang tayang Juni 2023 itu menerangkan bahwa pendaftaran program kartu prakerja hanya bisa dilakukan dengan mengakses laman prakerja.go.id dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Sebagai informasi, dilansir dari liputan6.com, Kartu Prakerja adalah program yang menggunakan sistem seleksi berbasis gelombang dengan kuota terbatas. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja di era digital. Gelombang ke-71 menjadi periode yang terakhir dibuka, yakni pada Agustus 2024. Gelombang ke-72 dijadwalkan dibuka pada Januari 2025, tetapi tidak ada kepastian tanggal peluncuran. 

Mengutip kompas.com, pemerintah pada Mei 2025 sedang menyiapkan proses transisi program Kartu Prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Transisi ini membuat program yang digagas mantan Presiden Joko Widodo belum kembali berjalan.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tangkapan layar tersebut ke mesin pencarian foto Google Image Search. Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel gelora.co yang diunggah Rabu (14/1/2026) berjudul “Rismon Sianipar: Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh" dengan tanggal tayang sama dengan konten yang disebarkan oleh akun Facebook "Jaenudin Ngaciro".

Pembuat konten yang disebarkan oleh akun Facebook “Jaenudin Ngaciro” memanipulasi judul artikel tersebut dengan "Joko Widodo: Kemungkinan Gibran-Kaesang Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2029 Insya Allah kalau saya Masih Hidup, Ini wasiat Rakyat Harus Saya Perjuangkan".

Dalam artikel tersebut sama sekali tidak membahas pernyataan Jokowi yang menyebut Gibran dan Kaesang akan menjadi pasangan presiden-wakil presiden pada 2029. Artikel itu memuat pernyataan ahli digital forensik, Rismon Sianipar yang mempermasalahkan bukti pendidikan Jokowi hanya berupa transkrip nilai sarjana muda. Ia pun mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi sebagai sarjana Fakultas Kehutanan UGM.