Berdasarkan hasil penelusuran, pihak ITB Stikom Bali telah memberikan klarifikasinya. Klarifikasi itu sudah dipublikasikan melalui akun media sosial milik kampus tersebut. Berikut klarifikasi pihak perguruan tinggi tersebut melalui akun Facebooknya:

[…] Klarifikasi & Pernyataan Sikap ITB STIKOM BALI
Terkait Hoax “Masyarakat Bali vs STIKOM Bali”

Tujuan pendirian STMIK STIKOM BALI pada tahun 2002 adalah bentuk kecintaan dan komitmen kami — para pendiri yaitu Ida Bagus Dharmadiaksa, Satria Dharma, Dadang Hermawan, dan saya sendiri, Made Bandem — atas situasi dunia pendidikan tinggi di Bali saat itu yang belum memiliki sebuah lembaga pendidikan tinggi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Berbekal keyakinan bahwa TIK akan menjadi salah satu bidang ilmu yang merubah dunia, kami pun berkolaborasi, berjuang, dan bekerja keras mewujudkan STMIK STIKOM BALI.

Visi itu pun menjadi visi bersama, masyarakat Bali mendukung kami, dan sampai saat ini STMIK STIKOM BALI, dengan status barunya ITB STIKOM BALI telah meluluskan ribuan sarjana komputer dan ahli madya komputer. Tidak ada maksud lain, selain memajukan pendidikan TIK di Bali yang mampu meluluskan SDM yang berkompetensi dalam bidangnya. Prestasi ini bukan semata milik kami, bukan untuk memperkaya diri, namun menjadi prestasi masyarakat Bali dalam berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui TIK.

Dan ketika passion dan kecintaan bersama ini dinodai oleh hoax ‘berita palsu’, dan ujaran kebencian, yang bertujuan merusak kepercayaan, kerukunan, dan toleransi di antara kita, maka ijinkanlah saya, atas nama ITB STIKOM BALI, menyampaikan klarifikasi dan pernyataan sebagai berikut:

1. Berita palsu bermuatan SARA yang ditujukan kepada ITB STIKOM BALI adalah isu lama yang didaur ulang sehingga tidak ada validitas dan relevansinya dengan kondisi ITB STIKOM BALI dewasa ini.
2. Kegaduhan dari berita palsu bermuatan adu-domba ini mesti disadari bukan semata-mata ingin menghancurkan nama baik dan prestasi ITB STIKOM BALI, namun ditujukan sebagai upaya memecah-belah kebersamaan, kerukunan dan kedamaian di Bali, dan ini sangatlah berbahaya karena bisa menimbulkan konflik di tataran akar rumput.
3. Keluarga besar ITB STIKOM BALI mengecam penyebaran hoax bermuatan SARA ini, dan akan menjalankan tanggung jawab moral menjaga NKRI dengan menempuh jalan hukum.
4. ITB STIKOM BALI tetap berkomitmen menjadi kampus TIK yang berlandaskan pada keteguhan melestarikan, mengembangkan, dan memajukan kebudayaan Bali.

Demikan pernyataan ITB STIKOM BALI, dan saya mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpikir jernih dan menghindari tindakan anarkis yang merugikan kita semua. Kepada semua anggota Keluarga Besar ITB STIKOM BALI, termasuk para alumni yang kini mengabdi di berbagai tempat di Indonesia, mari kita gunakan masalah ini sebagai kesempatan berharga untuk menunjukkan kualitas kita sebagai insan akademis yang menghargai toleransi serta setia kepada Pancasila dan NKRI.

Denpasar, 3 Desember 2019

Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar - ITB STIKOM BALI,

Prof. Dr. I Made Bandem, M.A.

#KamiKlarifikasi
#PernyataanSikap
#TurnBackHoax
#SaringSebelumSharing […]

Selain klarifikasi tertulis, pihak ITB Stikom Bali pun sudah menggelar konferensi pers dengan mengundang sejumlah media di Bali. Melalui konferensi pers tersebut, Prof. I Made Bandem selaku pendiri Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar yang menaungi kampus Stikom Bali menegaskan bahwa isu yang beredar tidak benar.

“Isu itu tidak benar. Itu hoaks. Kampus kami sangat menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nasionalisme serta adat dan budaya,” tegas Prof. I Made Bandem.

Menurut Prof Bandem, isu hoaks yang menimpa kampus ITB Stikom Bali itu sebenarnya terjadi sangat lama, yakni tepatnya 28 November 2015 lalu. Namun pada 29 November hingga 1 Desember 2019, isu ini kembali disebarluaskan kembali di medsos (facebook dan whatsapp).

Untuk itu, tak mau kejadian serupa terulang dan sebagai upaya memberikan efek jera meluruskan informasi palsu tersebut, pihak Stikom Bali berencana akan menempuh jalur hukum.

Namun sebelum mengambil langkah hukum, pihak kampus kata Prof Bandem terlebih dahulu melakukan kajian mendalam. Selain itu juga akan dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, provider dan juga media sosial untuk menelusuri asal muasal hoaks ini beredar.

"Akan dikaji dulu nanti. Pihak-pihak mana saja yang akan dilaporkan. Tujuannya adalah supaya ada kesadaran bersama bahwa hal ini merugikan. Agar ke depannya masyarakat juga bisa bersikap dan terhindar dari hoaks," tambahnya.

Rektor ITB Stikom Bali Dr Dadang Hermawan Ak pun angkat bicara memberikan klarifikasinya. Ia mengatakan, berita hoaks yang beredar ini sejatinya sudah pernah diklarifikasi pada tahun 2015 silam.

Dimana saat itu, Stikom Bali diisukan berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS.

Kata Dadang, pihak penyebar hoaks menghubungkan tudingan itu dengan sejumlah sarana milik kampus ITB Stikom Bali diantaranya mobil operasional milik kampus yang memiliki nomor polisi dengan angka unik, yakni 1515.

"Masalah ini pertama kali di tahun 2015. Terkait nomor kendaraan mobil kami 1515. Nomor itu sendiri ada karena ingin ada ciri khas saja. Makanya dikasih nomor plat yang sama dengan beberapa mobil lain juga. Tidak ada hubungannya dengan ISIS," terangnya.

berita hoaks yang beredar ini sejatinya sudah pernah diklarifikasi pada tahun 2015 silam.

Dimana saat itu, Stikom Bali diisukan berafiliasi dengan kelompok radikal ISIS.

Kata Dadang, pihak penyebar hoaks menghubungkan tudingan itu dengan sejumlah sarana milik kampus ITB Stikom Bali diantaranya mobil operasional milik kampus yang memiliki nomor polisi dengan angka unik, yakni 1515.

"Masalah ini pertama kali di tahun 2015. Terkait nomor kendaraan mobil kami 1515. Nomor itu sendiri ada karena ingin ada ciri khas saja. Makanya dikasih nomor plat yang sama dengan beberapa mobil lain juga. Tidak ada hubungannya dengan ISIS," terangnya.

"Tentu saja ada kajian-kajian, perhitungan-perhitungan yang dalam, dalam rangka untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan Papua," ujarnya. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan, saat ini masih berlaku moratorium untuk pemekaran wilayah baru, baik tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Diberitakan, empat kabupaten di selatan Papua membetuk tim pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) untuk percepatan pembentukan provinsi tersebut. Empat kabupaten ini yakni, Kabupaten Asmat, Merauke, Mappi, dan Boven Digoel. Tim yang dibentuk pada Rabu (27/11/2019) malam di Hotel Swisbell Merauke, diketuai oleh Thomas Eppe Safanpo yang juga Wakil Bupati Asmat.
Tim ini terbentuk setelah dilakukan pertemuan lima bupati dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan Forkompinda. Tim akan segera bertemu dengan Gubernur Papua, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi terkait pembentukan provinsi Papua Selatan. Setelah itu tim ini juga akan bertemu Komisi II DPR RI.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo menjelaskan, biaya pembangunan UIII mencapai Rp 3,5 triliun. Proyek pembangunan tersebut masuk sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

Pada 2017, Kementerian PUPR telah menganggarkan dana Rp 40 miliar untuk desain masterplan dan perencanaan teknis UIII.

Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di bagi dalam tiga zona. Untuk zona 1 terdiri dari Gedung Rektorat, Masjid, Perpustakaan, Gedung Fakultas, Infrastruktur Kawasan, Lansekap dan Ruang Terbuka Hijau, Echo Sanctuary Park.

Zona 2 merupakan Kawasan Mahasiswa (pusat kegiatan kemahasiswaan, toko buku, university mall, sarana olahraga), kampus residen (guru besar and dosen, staf, keluarga mahasiswa, dan apartemen mahasiswa), serta bangunan MEP (rehabilitasi bangunan lama).

Zona 3 terdiri dari kawasan fakultas dan pusat kajian (pusat kajian, scholar center, pusat pelatihan), Kawasan Peradaban (museum, pertunjukan seni dan budaya Islam, dan gedung serba guna/convention center).

"Artinya dua orang yang pulang ini tidak ditahan atau tidak hilang atau telantar di mana-mana," sambungnya. Menurut Sultan, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tersebut hilang diduga karena kondisi di depan DPR saat itu sudah tidak kondusif. Sehingga sebagian para mahasiswa berpencar untuk mengevakuasi diri masing-masing. "Banyak yang terpencar. Kemudian desakan massa yang begitu deras sehingga membuat mahasiswa UIN cukup banyak jumlahnya itu sangat kesulitan untuk mengevakuasi dirinya," katanya. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai universitas di gedung DPR/MPR, Selasa (24/9/2019) rusuh. Mereka terlibat kerusuhan dengan anggota polisi terus menembakan gas air mata ke para demonstran.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dari 5 Mahasiswa UIN Jakarta yang Hilang, 2 di Antaranya Sudah Pulang", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/25/16334481/dari-5-mahasiswa-uin-jakarta-yang-hilang-2-di-antaranya-sudah-pulang.
Penulis : Muhammad Isa Bustomi
Editor : Irfan Maullana