• [DISINFORMASI] “Surat Tertulis Xi Jinping: Jika Kedubes China Diusir Dari Indonesia, …”

    Sumber: facebook.com
    Tanggal publish: 21/12/2018

    Berita

    "Mendengar pernyataan keras Indonesia terhadap negara Cina yang di lakukan oleh muslim Uighur ternyata Xi Jinping tidak tinggal diam.
    Presiden sekaligus pemimpin negri tirai bambu itu mempertegas pernyataannya dalam surat kabar maupun berita tertulis bertuliskan, jika Indonesia tetep kukuh dengan pendiriannya untuk mencampuri negara kami maka kami tidak akan segan segan untuk menghapus negara Indonesia dari Peta dunia.
    Pernyataan tersebut sontak membuat RI langsung bungkam tidak berkutik, bahkan pemerintah Indonesia langsung memberi peringatan kepada masyarakat untuk menahan diri dan mencegah terjadinya demo besar besaran di..”

    Hasil Cek Fakta

    Surat yang dibahas oleh artikel sumber adalah permintaan kepada Xi Jinping untuk menurunkan berat badan, tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

    Rujukan

    • Mafindo
    • Republika Online
    • 2 media telah memverifikasi klaim ini

  • [DISINFORMASI] “Kondisi terkini Bahar Bin Smidh dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu”

    Sumber: twitter.com
    Tanggal publish: 21/12/2018

    Berita

    “(( “.. Brita Updet!! Kondisi terkini Bahar Bin Smidh dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu…”))
    #bokepbaru #kriminalisasiulama #IndonesiaTanpaPacaran #IndonesiaBerduka”

    Hasil Cek Fakta

    Foto yang digunakan oleh cuitan sumber adalah hasil suntingan, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

    Rujukan

    • Mafindo
    • Cara reschedule tiket pesawat Garuda Indonesia
    • 2 media telah memverifikasi klaim ini

  • [BENAR] NUNGGAK BPJS TAK BISA URUS SIM-STNK, PIHAK TERKAIT BERIKAN KLARIFIKASI

    Sumber: detik.com
    Tanggal publish: 21/12/2018

    Berita

    Belakangan beredar surat pemberitahuan mengenai sanksi administratif bagi mereka yang menunggak pembayaran BPJS. Menurut penjelasan yang tertera di dalam surat pemberitahuan tersebut, tercantum jika per 1 Januari 2019 belum melunasi atau belum terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan maka akan dikenakan sanksi.

    Hasil Cek Fakta

    Menanggapi informasi tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan jika sanksi tersebut memang tertuang di dalam peraturan pemerintah. Namun implementasinya sangat tergantung pihak-pihak yang bekerja sama dengan BPJS. “Jadi BPJS tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi. Nah apakah 1 Januari 2019 berjalan, sampai kemarin kita diskusikan bahwa untuk memulai sanksi ini juga ada normanya. Apakah untuk mengeksekusinya nanti, itu belum,” pungkasnya.

    Rujukan

    • Mafindo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini

  • [KLARIFIKASI] Klarifikasi Polisi Terkait Tuduhan Melakukan Diskriminasi Pemeriksanaan Kepada Orang Asli Papua (OAP) di Lapangan Terbang/Bandara Kenyam

    Sumber:
    Tanggal publish: 19/12/2018

    Hasil Cek Fakta

    Polisi memberikan klarifikasi terkait tuduhan telah melakukan diskriminasi pemeriksaan kepada Orang Asli Papua (OAP) saat di Lapangan Terbang/Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal membantah bahwa ada diskriminasi dalam hal pemeriksaan penumpang yang naik dan turun dari pesawat di Lapangan Terbang/Bandara Kenyam. “Kami tak ada diskriminasi dalam pemeriksaan ini, semua penumpang dilakukan pemeriksaan, baik itu warga sipil, ASN, warga asli Papua ataupun warga pendatang,” ujarnya.

    Rujukan

    • Mafindo
    • 1 media telah memverifikasi klaim ini