Beredar informasi di media sosial terkait kondisi Wilayah Nduga, Papua yang dikatakan tengah dalam kondisi tidak aman. Hal tersebut kemudian di klarifikasi langsung oleh Bupati Nduga yang mengatakan bahwa daerahnya saat ini berada pada kondisi aman. Informasi tersebut diperkuat dengan pulihnya roda perekonomian yang ada di Wilayah Nduga.

Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Isnawa Adji meninta kepada semua pihak agar waspada dengan akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya dengan meminta sejumlah uang untuk alasan tertentu. “Ada di Facebook (Akun Palsu) yang namanya itu nama saya. Lalu, mereka (pelaku pembuat akun palsu) menghubungi teman-teman saya, pasukan oranye, serta kerabat terdekat banyak yang mengconfirm pertemanan akun palsu itu. Akun itu hoax, bukan milik saya,” ujar Isnawa Selasa, (17/7).

Memerangi HOAX konteksnya bukan pro Jokowi atau anti Jokowi, tapi pro Pemerintah yang syah dan konstitusional. Siapapun yang sedang berkuasa, suka atau tidak suka dia adalah pemimpin kita yang legal dan harus kita jaga martabatnya.

Pemerintah yang berkuasa tidak lepas dari kekeliruan dalam menjalankan roda kekuasaannya, maka dibenarkan kita memberikan kritik tapi dalam upaya untuk mengingatkan dan meluruskannya dengan cara-cara yang konstitusional dan benar. Memberikan kritik tapi dalam konteks mendelegitimasi kekuasaannya, menurunkan kredibilitas atau merendahkan martabatnya justru akan merugikan kita sebagai bangsa, karena yang akan terjadi adalah chaos ….
Dalam konteks ini, Hoax adalah salah satu jalan paling mudah untuk melakukan kritik sejenis ini.

Setiap rezim pemeritahan selalu dibayangi dengan HOAX, kisah G30S PKI tak lepas dari berbagai HOAX pada zaman itu, begitu juga di era2 presiden berikutnya, selalu ada hoax yang mengarah pada pemerintah yang berkuasa, masalahnya saat itu, HOAX tidak menjadi masif karena era medsos belum muncul. Lain dengan saat ini, setiap info HOAX akan beredar secara cepat dan masif. Maka tanpa kesadaran bersama untuk menjaga NKRI dari ancaman HOAX negeri ini pun saatnya nanti akan mengalami chaos….

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua memberikan klarifikasi atas isu adanya janji memberikan jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018. Dilansir dari tabloidjubi.com dan pasificpos.com, Kepala BKD Provinsi Papua, Nicolaus Wenda menegaskan, pihaknya tidak pernah menjanjikan jatah penerimaan CPNS formasi 2018 melalui media sosial maupun lainnya. “Saya dan staf di BKD Papua tidak pernah meminta uang untuk menjanjikan jatah dalam penerimaan CPNS. Ini saya perlu klarifikasi, mengingat ada keluhan masyarakat yang sebelumnya mengaku telah mentransfer dana senilai Rp5 juta kepada seseorang dalam akun facebook yang mengaku sebagai dirinya (Nicolaus Wenda),” tegas Wenda.