Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI), Filianingsih Hendarta membantah pernyataan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang mengatakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tanpa uang (Down Payment/DP) adalah mengikuti inisiatif dari mereka. Menurut Filianingsih BI telah terlebih dahulu melaksanakan kebijakan ini sedari 2012.

Istilah-istilah ini tidaklah sepenuhnya membantu karena bahkan produk “alami” sekalipun tetap mengandung bahan kimia. Namun, klaim bahwa kotak warna pada kemasan odol menunjukkan bahan kandungan dalam tube tersebut sepenuhnya merupakan salah paham, alias tidak benar.

Melansir dari hellosehat.com, kenyataannya kotak warna pada tube tidak memiliki kaitan dengan isi pasta gigi. Kotak warna ini merupakan kode proses produksi yang disebut “color mark” atau “eye mark.” Tanda ini menunjukkan apakah kemasan harus dilipat atau dipotong saat diproses di mesin dengan kecepatan tinggi, dan tanda ini bisa dilihat menggunakan sensor sinar cahaya. Kode warna ini biasanya menentukan apakah kemasan pasta gigi tersebut akan dipotong atau dilipat saat diproses di mesin dengan kecepatan tinggi.

Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) memberikan klarifikasi atas isu yang menyebutkan bahwa instansi tersebut menuding dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan kepada gerakan khilafah di Indonesia. Dilansir dari jawapos.com, rmol.co, dan tribunnews.com, Ketua PBNU Muhammad Sulton Fatono menegaskan, pihaknya tidak menuduh penggunaan dana CSR BUMN dan hanya menemukan kasus adanya kegiatan pro khilafah di tengah masyarakat yang diduga memanfaatkan dana tersebut. Adapun, Sulton mengatakan, temuan itu sudah disampaikan disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. “Jelas berbeda antara ‘mengalirkan dana’ dengan ‘memanfaatkan dana’. Karena itu temuan kasus sosial PBNU tersebut tidak bisa dijadikan sebagai pintu masuk menuduh Pemerintah mencederai konstitusi,” ujarnya.

Faktanya, akun bernama Pakde Jokowi itu bukan merupakan akun resmi dari Presiden Jokowi. Sebabnya karena akun resmi Presiden Jokowi sudah mendapat verifikasi dari Facebook dengan tanda centang biru.

Dilansir dari Tirto.id, hasil periksa fakta atas foto massa berkumpul dan berkaos #2019GantiPresiden yang viral di media sosial tidak tepat disebut sebagai aksi demonstrasi warung martabak Markorbar. Benar bahwa massa yang berkumpul dalam foto itu berlokasi di depan warung Markobar Jalan Dr. Moewardi, Surakarta. Kegiatannya adalah acara jalan sehat bersama dari DSKS sekaligus acara deklarasi #2019GantiPresiden.

Namun, aksi #2019GantiPresiden itu tidak dimaksudkan dilakukan di warung Markobar atau sebagai kegiatan mendemo anak Jokowi.