Menanggapi informasi tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan jika sanksi tersebut memang tertuang di dalam peraturan pemerintah. Namun implementasinya sangat tergantung pihak-pihak yang bekerja sama dengan BPJS. “Jadi BPJS tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi. Nah apakah 1 Januari 2019 berjalan, sampai kemarin kita diskusikan bahwa untuk memulai sanksi ini juga ada normanya. Apakah untuk mengeksekusinya nanti, itu belum,” pungkasnya.

Polisi memberikan klarifikasi terkait tuduhan telah melakukan diskriminasi pemeriksaan kepada Orang Asli Papua (OAP) saat di Lapangan Terbang/Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal membantah bahwa ada diskriminasi dalam hal pemeriksaan penumpang yang naik dan turun dari pesawat di Lapangan Terbang/Bandara Kenyam. “Kami tak ada diskriminasi dalam pemeriksaan ini, semua penumpang dilakukan pemeriksaan, baik itu warga sipil, ASN, warga asli Papua ataupun warga pendatang,” ujarnya.

Foto yang digunakan oleh post sumber adalah hasil suntingan, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

General Manager TSI Bogor, Putu Aryantho menyatakan kabar promo Tiket Terusan Panda yang disebarkan oleh akun Instagram @tamansafari, sehari sebelum Harbolnas, Selasa (11/12) tidak benar adanya. “Kami atas nama Taman Safari mengecam keras tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. Promo yang disebarkan melalui Instagram @tamansafari bukanlah pihak kami, tidak ada promo seperti itu,” ujarnya saat dihubungi detikcom, Rabu (19/12).